<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/demi-bayar-utang-oknum-asn-palsukan-surat-dan-stempel-polres_m_150410.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Berau berinisial RE (36), harus berurusan dengan pihak kepolisian. Wanita yang tinggal di Jalan Mangkubumi II, Kecamatan Sambaliung itu nekat memalsukan surat dan stempel dari Polres Berau. Kapolres Berau AKBP Andy Ervyn mengungkapkan, pelaku memalsukan surat keterangan dari Polres yang berisi pendampingan atau pernyataan untuk dirinya. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa RE bersedia mengganti uang perjalanan dinas yang diduga telah digunakannya, setelah pengajuan pinjaman uang dari bank yang diajukannya bisa dicairkan. &ldquo;Ya, dia (pelaku, red) membuat surat pernyataanlah sanggup membayar uang yang dipakainya. Kami sama sekali tidak pernah buat surat-surat seperti ini, jelas ini merupakan pemalsuan,&rdquo; tegas perwira berpangkat dua melati ini, sebagaimana dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group). Uang perjalanan dinas yang digunakan RE sebesar Rp 43.714.000. Dia membuat surat palsu tersebut tertanggal 8 Agustus 2017 dan paling lambat akan menggantinya tanggal 31 Agustus 2017 setelah pinjaman yang diajukannya cair. Sementara nama polisi yang dicatut adalah Brigpol Arpian Joko dari Satuan Intelkam. &ldquo;Terungkapnya kasus ini, setelah anggota saya itu (Arpian Joko, red) mendapatkan informasi ada yang menggunakan namanya dalam surat pernyataan, kemudian dilakukan penyelidikan,&rdquo; jelasnya. Untuk mempertanggungjawabkannya, polisi menjemput RE di kantor Dinas Pendidikan Berau sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis (10/8). Kini, RE mendekam di balik jeruji ruang tahanan Mapolres Berau. Karena kasus ini, kapolres memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan indikasi keterlibatan orang lain, ataupun ada oknum ASN di instansi lain melakukan perbuatan yang sama. &ldquo;Untuk sementara murni katanya dia sendiri yang melakukan. Tapi kami coba telusuri,&rdquo; ujarnya. Terkait stempel Polres, ditegaskan Andy, tidak serta-merta sembarang orang bisa menggunakannya. Bahkan personel polres sekalipun. Selain itu, setiap stempel punya kode khusus sehingga tidak mudah untuk bisa dipalsukan. Lanjut mantan Kapolres Bontang ini, RE dijerat Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemalsuan, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Dalam kasus ini, Satreskrim mengamankan barang bukti berupa 1 buah stempel polres palsu, printer, PC dan surat palsu. RE yang ditemui di Mapolres Berau, mengakui telah memakai uang perjalanan dinas dari 18 ASN di Dinas Pendidikan Berau pada Mei 2017 yang dicairkan pada Juni 2017. &ldquo;Saya gunakan uangnya untuk membayar utang, yang jelas pasti saya ganti,&rdquo; tutur RE. Ide memalsukan surat itu merupakan idenya sendiri, dengan mencontoh surat pernyataan hasil pencarian di Google, termasuk nama personel Polres Berau yang dicatut. &ldquo;Saya cari di Google karena sudah terdesak. Yang tahu baru koordinator perjalanan dinas saja kalau saya pakai uang itu,&rdquo; tuturnya. RE mengaku tidak mengetahui jika perbuatannya dinilai melanggar hukum.

Demi Bayar Utang, Oknum ASN Palsukan Surat dan Stempel Polres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/main-tanah-3-lurah-nginap-di-kantor-polisi_m_131317.jpeg" alt="Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah revolusi mental yang digadangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ternyata masih ada saja aparatur Sipil negara (ASN) yang bermain nakal. Mereka diduga terlibat "main tanah" sehingga kini harus mendekam di hotel prodeo Polresta Pekanbaru, Riau. Mereka adala tiga orang oknum lurah yang kini sudah berstatus tersangka. Dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), ketiga lurah tersebut diduga terlibat dalam pemalsuan surat tanah. Mereka berinisial F yang kini menjabat sebagai Lurah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki. Kedua, berinisial BM yang merupakan Lurah Kulim, Kecamatan Tenayanraya. Dan, G yang kini menjabat sebagai Lurah Sungaiambang, Kecamatan Rumbai Pesisir. Kapolresta Kota Pekanbaru, Kombes Susanto membenarkan ada tiga oknum lurah yang ditahan. &ldquo;Iya, ada tiga lurah yang ditahan karena melakukan pemalsuan surat tanah di Rumbai Pesisir,&rdquo; ujar Susanto. Susanto menyebut dalam dugaan kasus ini tidak tertutup kemungkinan bakal ada oknum yang ikut terseret selanjutnya. &ldquo;Melihat hasil proses penyelidikan nanti,&rdquo; singkat mantan auditor Itwil II Itwasum Polri itu. Hal senada juga dikatakan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Arianto. Dikatakannnya, tiga lurah yang ditahan atas dugaan pemalsuan surat tanah. Penahan tiga oknum Lurah&nbsp;itu berdasarkan laporan salah seorang warga pada 2016 lalu atas dugaan lurah tersebut melakukan pemalsuan surat tanah. &ldquo;Laporannya 2016 lalu. Ketiga lurah&nbsp;tersebut sudah resmi berstatus tersangka,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut Bimo mengatakan, dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. &ldquo;Ini&nbsp;baru awal. Kami&nbsp; masih melakukan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya terkait pemalsuan surat tanah itu,&rdquo; jelas Kasat Reskrim. Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger tak menampik jika ada tiga oknum lurah di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ditahan di Polresta. &ldquo;Sedang dalam proses, kami saat ini sedang mempelajari sampai sejauh mana keterlibatan mereka bertiga dalam memalsukan surat tanah itu,&rdquo; ungkap Edwar. (*3/nda/yls/iil/JPG)

"Main Tanah", 3 Lurah Nginap di Kantor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/palsukan-surat-rekomendasi-paspor-agar-bisa-umrah_m_125260.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Prosedur perjalanan ibadah haji khusus dan umrah tahun ini memiliki aturan yang ketat. Yakni, harus mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Kalau tidak ada, jangan harap bisa mengurus paspor di kantor imigrasi.  Namun, syarat itu ternyata berusaha diakali. Beberapa calon jamaah melalui biro perjalanan memilih jalan pintas. Yakni, memalsukan dokumen rekomendasi dari Kemenag. Fakta itu terungkap Sabtu (22/4). Ternyata ada dua calon jamaah yang diketahui menggunakan surat rekomendasi palsu. &rsquo;&rsquo;Saya dapat informasi langsung dari pihak imigrasi,&rsquo;&rsquo; kata Achmad Rofi&rsquo;i, kepala Kemenag Sidoarjo.  Rofi'i menuturkan, calon jamaah tersebut berasal dari Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Pemalsuan surat rekomendasi untuk pengurusan paspor itu mungkin masih banyak lagi. &rsquo;&rsquo;Ini yang sudah ketahuan. Yang lain bisa jadi masih banyak,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Dalam surat rekomendasi tersebut, tertulis tanda tangan palsu dan jabatan yang tidak sesuai. Achmad Rofi&rsquo;i tertulis sebagai Kasi Pelayanan Haji dan Umrah Kemenag. Tanda tangan dan stempel surat pun dipalsukan. Ketika digunakan untuk membuat paspor, pihak imigrasi langsung mengetahui bahwa surat rekomendasi itu palsu dan melaporkannya ke Kemenag. &rsquo;&rsquo;Pemalsuan surat rekomendasi oleh biro perjalanan haji khusus dan umrah seperti ini tidak boleh dilakukan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Rofi&rsquo;i mengatakan, pihaknya tetap akan menempuh proses hukum terkait dengan tindakan pemalsuan surat rekomendasi tersebut. Tujuannya, ada efek jera dari pelaku. Dia berharap biro perjalanan haji khusus dan umrah serta calon jamaah harus lebih berhati-hati dalam mendapatkan surat rekomendasi. &rsquo;&rsquo;Kami mengimbau kepada biro perjalanan haji khusus maupun umrah agar melaksanakan prosedur yang ada dan bersabar,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Selama ini, lanjut Rofi&rsquo;i, permintaan surat rekomendasi ibadah haji khusus maupun umrah di kantor Kemenag memang tinggi. Dalam sehari setidaknya ada lebih dari 10 pemohon yang masuk. Proses tersebut akan dilakukan petugas Kemenag tanpa dipungut biaya alias gratis. Bahkan, pihak Kemenag juga tidak akan mempersulit permintaan surat rekomendasi itu.  &rsquo;&rsquo;Saat ini kami memang sedang sibuk-sibuknya harus memfasilitasi calon jamaah haji (CJH) yang akan berangkat tahun ini. Tetapi, pemohon juga tidak boleh ambil jalan pintas. Pasti akan tetap dilayani,&rsquo;&rsquo; tegasnya.  Menurut Rofi&rsquo;i, pemberian surat rekomendasi tersebut bertujuan menghindari terjadinya penyalahgunaan keberangkatan haji khusus atau umrah. Kemenag juga akan memastikan biro perjalanan yang akan digunakan. &rsquo;&rsquo;Biro perjalanan harus dipastikan legal. Jangan sampai justru berangkat jadi TKI (tenaga kerja Indonesia) atau melalui jalur non prosedural dan bermasalah dengan dua negara,&rsquo;&rsquo; paparnya.  Di Kota Delta, total ada lebih dari 72 biro perjalanan haji khusus dan umrah yang berizin. Rofi&rsquo;i mengatakan, pihaknya juga menyosialisasikan prosedur baru yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. &rsquo;&rsquo;Sekali lagi, jangan sekali-kali memalsukan surat rekomendasi karena nanti akhirnya ketahuan juga,&rsquo;&rsquo; katanya.  Sementara itu, terkait dengan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) oleh para calon jamaah haji (CJH), Kemenag hingga kini terus memantau perkembangannya. Kemenag juga akan mengundang bank penerima setoran (BPS) di Sidoarjo yang belum menyelesaikan kewajiban layanan pelunasan BPIH. &rsquo;&rsquo;Dalam waktu dekat ini kami undang BPS yang masih belum tuntas. Kami ingin CJH bisa dilayani dengan cepat,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Sebagaimana diberitakan, pelunasan BPIH untuk tahap pertama dijadwalkan pada 10 April&ndash;5 Mei. Ada lebih dari 3.128 CJH yang masuk pelunasan tahap pertama. Jika belum tuntas, CJH yang sudah terjadwal pada pelunasan tahap pertama akan tercoret dalam keberangkatan haji tahun ini. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai itu terjadi. Kuota Sidoarjo tahun ini sangat banyak. Saya harapkan bisa dipakai semua,&rsquo;&rsquo; tegas Rofi&rsquo;i. (ayu/c15/hud)

Palsukan Surat Rekomendasi Paspor Agar Bisa Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65319_84432_buku-nikah.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Desa Cimahi Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, berinisial RUD (32) nekat memalsukan data kematian istrinya, DR (26). Pelaku nekat karena ingin memiliki istri muda. Tidak terima, kerabat sang istri mempolisikan RUD dengan tuduhan membuat keterangan palsu. Dari keterangan kerabat DR, Sulaeman (43), dugaan pemalsuan data kematian keponakannya itu berawal dari keterangan, Siti Hotimah (istri kedua) RUD. Saat dimintai keterangan dia mengaku sudah resmi melakukan pernikahani dengan RUD belum lama ini. Padahal keponakannya tersebut masih berstatus sebagai istri sah RUD. &quot;Dari data pengantar surat nikah (NA) yang diperlihatkan, Siti Hotimah (istri kedua) RUD, ternyata keponakannya dinyatakan telah meninggal dunia, padahal sampai saat ini masih sehat walafiat, ini jelas ilegal dan melanggar hukum, dan keluarga kami tersinggung,&quot; ungkap Sulaeman kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), di Mapolres Purwakarta, Jumat (18/11). Kejanggalan lainnya, tambah Sulaeman, pihak pemerintah desa dimana RUD tinggal dianggap ceroboh karena telah membantu proses pernikahan ilegal tersebut. &quot;Waktunya pun relatif singkat padahal jelas-jelas orang tersebut sudah punya anak istri tetapi tetap saja di muluskan proses buat NA-nya,&quot; beber Sulaeman. DR diantar Sulaeman, selain melaporkan suaminya juga melaporkan aparat desa setempat yang dianggap turut serta membantu proses pernikahan RUD. &quot;Kita laporkan RUD berikut pemerintah desa bersangkutan karena telah membuat data palsu,&quot; kata Sulaeman. Dihubungi melalui sambungan selulernya, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Dadang Garnadi membenarkan adanya laporan pemalsuan data tersebut. &quot;Iya sudah ada laporan dan sedang kita proses,&quot; singkatnya. (yus/tra/yuz/JPG)

Demi Apa Coba? Suami Nekat Palsukan Kematian Istri

palsukan surat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#palsukan surat

Berita Terkini

Demi Bayar Utang, Oknum ASN Palsukan Surat dan Stempel Polres

"Main Tanah", 3 Lurah Nginap di Kantor Polisi

Palsukan Surat Rekomendasi Paspor Agar Bisa Umrah

Demi Apa Coba? Suami Nekat Palsukan Kematian Istri

Download Aplikasi JawaPos.com