<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ahli-pandemi-2.jpeg" alt="Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Pandu Riono mengemukakan Covid-19 tetap ada di tengah masyarakat meski respons kedaruratan kesehatan global telah diakhiri. "Sikap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 bukan lagi kedaruratan kesehatan global, bukan berarti status Covid-19 berakhir, tapi menghadapi penyakit ini tidak diperlukan lagi respons darurat," kata Pandu Riono yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/5) malam. Menurut Pandu, yang diakhiri adalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (public health emergency of international concern/PHEIC) yang semula sebagai pengumuman resmi WHO tentang kejadian luar biasa serta berisiko mengancam kesehatan masyarakat. Pandu menambahkan Indonesia merespons pengumuman WHO melalui penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status kedaruratan bencana non-alam sebagai kebijakan politik pemerintah dalam merespons situasi pandemi di Indonesia. Kebijakan politik itu berkaitan dengan pembiayaan pemerintah untuk program vaksinasi Covid-19 secara gratis, menanggung biaya perawatan pasien Covid-19, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata Pandu menambahkan. Dengan berakhirnya PHEIC, kata Pandu, maka Pemerintah Indonesia perlu segera mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dan lebih siap menghadapi situasi dalam negeri yang kembali normal. "Penyakitnya masih ada dan mungkin virus tetap bermutasi, bukan berarti kita tidak waspada, kemungkinan kasus masih akan fluktuatif. Tapi karena sebagian besar penduduk dunia sudah divaksin, maka kekhawatiran kesakitan dan kematian di RS tidak setinggi di saat awal pandemi," katanya. Pandu mengingatkan Kementerian Kesehatan RI agar terus memperkuat survailens dan membuat edukasi kepada masyarakat, seperti vaksinasi booster yang harus berlanjut secara gratis sampai stoknya habis. "Kalau orang sakit, masih tetap dirawat gratis karena obat dibeli pakai dana darurat, nanti bertahap apakah melalui asuransi pribadi atau BPJS," katanya. WHO pada Jumat (5/5) telah menyatakan bahwa Covid-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap sebagai darurat kesehatan global. "Komite Darurat bertemu untuk ke-15 kalinya dan merekomendasikan kepada saya agar saya menyatakan berakhirnya darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Saya telah menerima nasihat itu," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti yang dilansir BBC.

Pandu Riono mengemukakan Covid-19 tetap ada di tengah masyarakat meski respons kedaruratan kesehatan global telah diakhiri.

Epidemiolog Sebut Covid-19 Tetap Ada Meski WHO Akhiri Kedaruratan Global 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ahli-pandemi-2.jpeg" alt="Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)  Pandu Riono mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan vaksinasi bagi operasional sejumlah sektor usaha atau pun kegiatan. Menurutnya, kebijakan ini untuk keselamatan warga.  "Kalau menurut saya harus dilakukan. Karena sekarang bukan hanya itu, siapapun yang beraktivitas di Jakarta sebaiknya sudah divaksinasi paling tidak sekali," kata Pandu saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (31/7).  Pandu menjelaskan, pemerintah harus mendorong vaksinasi kepada warga. Dengan begitu, kebijakan ini bisa menjadi solusi bagi orang yang mau beraktivitas di Jakarta supaya terlindungi dari paparan Covid-19.  "Kalau mereka nggak mau divaksinasi ya nggak usah ke Jakarta. Tidak perlu beraktivitas di Jakarta. Boleh nggak mau divaksinasi dengan alasan apapun, tapi jangan harap diizinkan perusahaan di Jakarta atau diizinkan hal-hal lain mendapat pelayan publik," imbuhnya.  Di sisi lain, Pandu menilai tidak perlu ada pengawasan yang berlebihan untuk kebijakan ini. Penindakan bisa dilakukan apabila ada laporan atau informasi masuk. Pandu juga mendukung kebijakan itu tidak hanya diterapkan selama PPKM Level 4. Melainkan terus berkelanjutan, meskipun kasus Covid-19 terus menurun. "(Yang) Kita kejar adalah melindungi orang-orang yang mau beraktivitas di DKI. Supaya mereka nggak kena Covid berat atau mati," tegasnya.  Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya menerbitkan surat keputusan Nomor 495 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Sektor Usaha Pariwisata. Salah satu yang diatur yakni akad nikah.  Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan syarat pengunjung yang hadir 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Diwajibkan pula menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat serta tidak menerapkan makan di tempat. "Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang," tulis Gumilar dalam surat tersebut.  Selain itu, sektor usaha salon atau barbershop yang berada di lokasi tersendiri dan tidak berada pada pusat perbelanjaan atau mal. Mereka diizinkan beroperasi hanya untuk pelayanan atau perawatan rambut dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. "Karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi (dibuktikan dengan sertifikat vaksin)," tulis Gumilar.  Selain itu, pedagang di Lokbin dan Loksem terkait kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada di lokasi sendiri juga menerapkan aturan yang sama. Lalu pengunjung dan pedagang mal, hingga pasar tradisional juga wajib telah divaksin. (*)

Epidemiolog UI: Kalau Nggak Mau Divaksin, Ya Nggak Usah ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/lockdown-zona-merah.jpg" alt="LOCKDOWN MIKRO: Warga menorobos palang yang dipasang di Jalan Madrasah, Gandaria Selatan, Cilanda, Jakarta, Sabtu (26/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LOCKDOWN MIKRO: Warga menorobos palang yang dipasang di Jalan Madrasah, Gandaria Selatan, Cilanda, Jakarta, Sabtu (26/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DKI Jakarta masih mencatatkan kasus Covid-19 harian tertinggi di Indonesia. Bahkan, pada Selasa (13/7), kasus Covid-19 di DKI Jakarta menyumbangkan rekor tertinggi yakni 12.182 kasus. Terkait dengan Covid-19, dalam penelitian terbaru tentang Pravelensi Antibodi Positif SARS CoV-2, yang dilakukan FKM Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan, hampir separuh warga DKI Jakarta pernah terpapar virus korona. Bahkan, dikatakan dalam penelitian yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Lembaga Eijkman, dan CDC Indonesia, jumlah perempuan lebih tinggi ketimbang pria. "Separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi COVID-19 atau 44,5 persen, dengan jenis kelamin perempuan lebih tinggi," kata Epidemiolog FKM UI Pandu Riono dalam diskusi virtual yang digelar Persepi tentang 'Metode dan Hasil Penelitian Pravelensi Antibodi Positif SARS CoV-2 di DKI Jakarta yang dilakukan FKM UI'. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/14/07/2021/puskesmas-24-jam-di-surabaya-khusus-untuk-penanganan-darurat-covid-19/">Puskesmas 24 Jam di Surabaya Khusus untuk Penanganan Darurat Covid-19</a> Penetian sendiri menggunakan menggunakan metode survei sampling stratified multistage sampling design, dengan jumlah sampel 4.919. Atau 98,4 persen dari target sampel 5.000 penduduk usia 1 tahun atau lebih. Diungkapkan Pandu, sampel tersebar di 100 kelurahan di enam wilayah administrasi DKI Jakarta pada 15 sampai 31 Maret 2021. Untuk mendeteksi sampel pernah terdampak atau tidak, tim FKM UI mendeteksi antibodi SARS CoV-2 menggunakan tes tetracore-luminex. Hasilnya, jumlah sampel yang terpapar, yakni laki-laki sebanyak 41,0 persen dan perempuan 47,9 persen. Infeksi hampir merata di setiap kelompok umur penduduk, terbanyak pada umur 30-40 tahun. "Tertinggi di Jakarta Pusat 53,7 persen, terendah di Kepulauan Seribu 39,3 persen," tuturnya. Selain Jakarta Pusat, tertinggi kedua ditempati Jakarta Barat dengan 45,4 persen, lalu Jakarta Utara dengan 44,5 persen, Jakarta Selatan 44,4 persen, dan Jakarta Timur 40 persen. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi), Prof dr Asep Saefudin, mengapresiasi survei yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Bahkan diharapkan survei-survei ilmiah sejenis bisa dilakukan di daerah-daerah lain selain Jakarta. Mengenai perbedaan data antara data pemerintah dan hasil survei, menurut Asep Saefudin adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan, justru harus saling mendukung. Karena data pemerintah diambil dari test yang dilakukan, tidak diacak untuk mewakili populasi.

Survei: 44,5 Persen Penduduk DKI Jakarta Pernah Terpapar Virus Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/vaksinasi-nakes.jpg" alt="VAKSINASI MASAL: Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>VAKSINASI MASAL: Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga lanjut usia (lansia) akhirnya bisa mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid-19</a>. Rencananya, vaksinasi untuk warga berusia di atas 60 tahun tersebut dimulai hari ini.  Jumat lalu (5/2) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Dengan izin itu, Coronavac (vaksin Covid-19 buatan Sinovac) bisa diberikan kepada para lansia. Coronavac sudah hampir sebulan digunakan di Indonesia. Penyuntikan perdana dilakukan kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu.  Para lansia semula memang masuk dalam kelompok yang mendapat vaksin bersama dokter dan petugas publik. Namun, karena belum ada data yang cukup dari uji klinis tahap ketiga untuk lansia, BPOM melarang menyuntikkan Coronavac pada lansia.  Brasil menjadi negara yang salah satu subjek uji klinis tahap ketiganya menggunakan relawan lansia. Begitu juga Tiongkok. <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a> pun memantau hasil uji klinis itu. Sekaligus meminta data hasil uji klinis yang mereka lakukan.  Kepala BPOM <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepala-bpom-penny-k-lukito/">Penny K. Lukito</a> kemarin (7/2) menyatakan, pada akhir Januari lalu pihaknya telah mendapat hasil uji klinis fase kedua di Tiongkok dan fase ketiga di Brasil untuk kelompok usia di atas 60 tahun. ”Uji klinis fase kesatu dan kedua di Tiongkok melibatkan subjek penelitian lansia sejumlah 400 orang,” ungkapnya. Coronavac diberikan dua kali penyuntikan dengan jarak 28 hari. Hasilnya dapat memberikan imunogenitas yang baik. Selain itu, tidak ada efek samping serius pada relawan.  Sementara itu, uji klinis fase ketiga di Brasil melibatkan 600 lansia sebagai subjek penelitian. Hasilnya, tidak ada kematian karena Covid-19. Juga tidak ada laporan efek samping yang parah. ”Efek samping yang umum terjadi adalah nyeri, demam, bengkak, kemerahan pada kulit, dan sakit kepala,” katanya.  BPOM telah menerbitkan acuan bagi tenaga kesehatan (nakes) untuk melakukan skrining pada lansia yang akan divaksin. Suntikan vaksin Coronavac bagi lansia dilakukan dua kali dengan jeda 28 hari. Berbeda dengan rekomendasi untuk kelompok di bawah 60 tahun yang jedanya hanya 14 hari.  Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, vaksinasi untuk lansia tidak mengurangi jatah vaksin bagi kelompok lain. Pemerintah akan menyediakan 426 juta dosis vaksin jika dibutuhkan dua kali penyuntikan. ”Besok (hari ini, Red) jam 9 vaksinasi dengan lansia bisa dimulai,” ujarnya. Prioritas vaksin diberikan kepada nakes yang berusia 60 tahun ke atas. Sebab, mereka termasuk kelompok rentan terpapar Covid-19.  Budi yakin vaksinasi berjalan sesuai rencana. Hal itu terlihat dari progres vaksinasi nakes yang pada minggu keempat sudah mencapai 900 ribu orang. Jatah nakes yang divaksin adalah 1,5 juta orang di 34 provinsi. ”Saya mendapat informasi bahwa nakes yang di atas 60 tahun ada 11.600 orang,” ucapnya.  Ahli epidemiologi Universitas Indonesia <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandu-riono/">Pandu Riono</a> menjelaskan, proses vaksinasi lansia justru akan lebih mudah. Karena saat ini tidak lagi bergantung pada database yang sebelumnya sempat menjadi persoalan. Sistem juga lebih siap dibanding di awal. ”Data lansia sudah masuk semua. Vaksinator dan vaksin tersedia,” paparnya.  Menurut Pandu, vaksinasi bakal dilakukan menganut sistem klaster. Bagi mereka yang masuk kategori pekerja sektor publik, vaksinasi bisa dilakukan secara masal, misalnya di GOR atau tempat-tempat pertemuan dengan kapasitas besar. ”Di luar negeri juga begitu, katedral, gedung-gedung pertemuan dipakai juga. Ini memudahkan orang. Yang penting memudahkan vaksinator untuk bisa bekerja bersama-sama,” jelas alumnus University of California, Los Angeles, Amerika Serikat, tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/02/2021/bpom-akhirnya-beri-izin-darurat-vaksin-coronavac-untuk-lansia/">BPOM Akhirnya Beri izin Darurat Vaksin CoronaVac untuk Lansia</a>  Kemudian, lansia nakes bisa divaksin di tempat kerja. Sedangkan lansia lainnya bisa divaksin di rumah jompo. Pemerintah harus memetakan rumah jompo mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi di tempat. Dengan begitu, tak perlu memindah para lansia. ”Harus ada (vaksinasi, Red) kunjungan ke rumah jompo. Ini akan lebih memudahkan,” katanya.  Pandu menegaskan, klaster lansia di rumah jompo harus diprioritaskan. Sebab, banyak pengalaman, bila satu lansia kena, sebagian besar penghuni lainnya pun terinfeksi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FpnnkcnktiA

Vaksinasi untuk Nakes Lansia Dimulai Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Peringatan-Maulid-Nabi-di-Markas-FPI-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab." width="100%">
<figcaption>Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dijatuhi hukuman denda administratif senilai Rp 50 juta. Ini karena melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya pada Sabtu (14/11) malam. Denda progresif bisa dijatuhi kepada Rizieq Shihab apabila kembali membuat kerumunan massa dalam jumlah banyak.  "Kalau ini kesalahan pertama (Rp 50 juta), kalau kesalahan kedua progresif itu (Rp 100 juta)," kata pakar Epidemilogi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono dihubungi JawaPos.com, Minggu (15/11).  Merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, sanksi berjenjang akan dikenakan kepada masyarakat apabila, Pertama tidak pakai masker satu kali, kerja sosial satu jam atau denda Rp250 ribu; Kedua, tidak pakai masker dua kali kerja sosial dua jam atau denda Rp 500 ribu; Ketiga,tidak pakai makser tiga kerja sosial tiga jam atau denda Rp 750 ribu dan Keempat, tidak pakai masker empat kali kerja sosial empat jam atau denda Rp 1 juta.  Sementara itu, dalam aturan tersebut juga mengatur pelaku usaha dikenakan sanksi berjenjang jika tidak menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pertama, jika ditemukan kasus positif, ditutup 1x24 jam untuk disemprotkan disinfektan; Kedua, melanggar protokol kesehatan satu kali penutupan 3x24 jam; Ketiga, melanggar protokol kesehatan dua kali denda administratif Rp 50 juta; Keempat, melanggar protokol kesehatan tiga kali denda administratif Rp 100 juta; Kelima, melanggar protokol kesehatan empat kali denda administratif Rp150 juta dan Keenam terlambat membayar denda kurang lebih tujuh hari pencabutan izin usaha.  "Jangan lihat besarnya Rp 50 juta. Lihat bahwa itu dikenakan hukuman," cetus Pandu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2020/rizieq-shihab-didenda-rp-50-juta-karena-langgar-protokol-kesehatan/">Rizieq Shihab Didenda Rp 50 Juta Karena Langgar Protokol Kesehatan</a>  Pandu berpandangan, seharusnya pada awal kedatangan Rizieq Shihab ke Indonesia sudah diimbau untuk tidak melakukan kerumunan. Sebab sejak awal kepulangan Rizieq ke Indonesia pada Selasa (10/11) lalu, sudah menimbulkan kerumunan dari mulai Bandara Soekarno-Hatta.  "Seharusnya pada awal datang pemerintah pusat memberitahu kepada HRS, bahwa di Indonesia masih ada pandemi, bisa nggak kalau datang tidak usah ada pengawalan," cetus Pandu.  Pandu memandang, timbulnya kerumunan massa secara terus menerus pada kegiatan Rizieq Shihab, karena tidak adanya komunikasi langsung antara pemerintah ke pihak Rizieq Shihab. Hal ini yang menyebabkan terjadinya secara terus menerus kerumunan dari acara yang digelar pentolan FPI itu.  "Karena nggak ada komunikasi kayak gini jadinya," tandas Pandu.  Sementara itu, JawaPos.com telah mencoba menghubungi Kasatpol PP DKI Jakarta terkait denda Rp 50 juta kepada Rizieq Shihab. Namun, belum juga ada respon terkait regulasi penjatuhan denda tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cSlum87VtBo

Habib Rizieq Bisa Didenda Lebih Besar Jika Kembali Langgar Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Habib-Rizieq-Shihab-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa para pendukungnya saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Ha" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyapa para pendukungnya saat tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (Pemimpin Organisasi Masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan, kerumunan massa yang dipicu agenda Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak semestinya terjadi. Sebab saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19.  Pandu Riono pun mengeluhkan sikap pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan Satuan Tugas Covid-19 yang tidak menegur Rizieq Shihab. Pasalnya, kerumunan massa sangat berpotensi terjadinya penularan Covid-19.  "Pak Rizieq Shihab itu harusnya diingatkan, dan pemerintah daerah itu harusnya mengingatkan," ujar Pandu kepada JawaPos.com, Sabtu (14/11).  Pandu mempertanyakan kenapa seolah ada perlakuan istimewa kepada Imam Besar FPI tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya petugas keamanan sering menggelar razia protokol kesehatan.  Bahkan orang yang baru pulang dari luar negeri seharusnya menjalani karantina 14 hari. Selain itu yang bersangkutan perlu dites apakah tertular Covid-19 atau tidak.  "Ini kok ada keistimewaan untuk Pak Habib Rizieq," katanya.  Menurut Pandu, seharusnya Satgas Covid-19 sudah sudah jauh-jauh hari memberikan imbauan untuk tidak melakukan penjemputan terhadap Rizeq. Diamnya Pemprov dan Satgas Covid-19 dinilainya sebagai bentuk pembiaran terhadap terjadinya kerumunan massa.  "Dari awal harusnya penjemputan bandara itu harus bisa dicegah. Saya itu bingung ini maunya apa, kan harusnya bisa mencegah. Tapi ini dibiarkaan terus," tuturnya.  Sebagai informasi, pada 10 Oktober lalu Rizieq Shihab pulang ke Tanah Air setelah menetap di Arab Saudi 3,5 tahun. Kepulangan Imam Besar FPI itu disambut gegap gempita oleh pendukungnya. Bahkan mereka berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta dan di Petamburan.  Terbaru, pada Jumat (12/11) kemarin juga terjadi kerumunan massa saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet. Dalam acara itu Rizieq Shihab bertindak sebagai penceramah.  https://www.youtube.com/watch?v=TtB5LF7fBDQ

Pakar Epidemiologi UI: Mestinya Pemprov DKI Tegur Pak Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Presiden-Jokowi-Raka-640x446.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan virus korona jenis baru (Covid-19) harus tertangani dengan baik. Meski, pemerintah ingin agar perekonomian bisa segera restart. Permintaan presiden tersebut seharusnya bisa mengubah pola penanganan virus yang awalnya muncul di Wuhan, Tiongkok itu menjadi lebih baik.  "Masalah kesehatan ini harus betul-betul tertangani dengan baik karena memang kita ingin secepat-cepatnya restart di bidang ekonomi. Jangan sampai urusan kesehatan, urusan Covid-19 ini belum tertangani dengan baik kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi. Ini sangat berbahaya," kata Jokowi dalam sidang kabinet untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021, Senin (7/9).  Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang bisa menjadi angin segar atau harapan baru. Sebab, pernyataan itu jauh berbeda dengan beberapa bulan lalu. Pada Mei misalnya, Jokowi ingin ekonomi juga berjalan beriringan dengan kesehatan. Alasannya jika kesejahteraan menurun, masyarakat akan mudah terserang penyakit. Ketika itu, Jokowi mempopulerkan istilah berdamai dengan virus korona.  Meski kali ini presiden menekankan jangan sampai ekonomi restart saat Covid-19 tidak selesai, belum terlihat ada efek terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dari presiden memberikan pernyataan pada Senin (7/9) hingga hari ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru meminta waspada terhadap klaster Pilkada. Apakah pernyataan itu hanya gimmick penanganan Covid-19?  Menanggapi hal tersebut, ‎ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mempertanyakan kenapa baru saat ini pemerintah fokus mengetumakan kesehatan. Karena dirinya telah menunggu-nunggu sikap pemerintah pada penanganan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.  Menanggapi hal tersebut, ‎ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mempertanyakan kenapa baru saat ini pemerintah fokus mengetumakan kesehatan. Karena dirinya telah menunggu-nunggu sikap pemerintah pada penanganan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini.  "Suaranya Jokowi begitu Indah terdengar. Itu saya tunggu-tunggu sejak lama. Itu seperti omongan saya yang lama. Atasi dulu masalah kesehatan," ujar Pandu kepada JawaPos.com, Rabu (9/9).  Pandu juga mengaku, selama ini melihat pemerintah tidak serius dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena begitu mudahnya masyarakat beraktivitas seolah-olah tidak ada Covid-19 yang mengancam. <ul> 	<li>Baca Juga: Dua Orang Istana Bantah Jokowi Hanya Pentingkan Soal Ekonomi</li> </ul> Contoh kecilnya, saat pemerintah mengajukan cuti bersama di libur panjang Tahun Baru Islam dari tanggal 20 Agustus-23 Agustus. Ini terlihat dari kepadatan jalur Puncak yang didominasi penduduk Jakarta.  Kemudian juga di Bali saat cuti bersama tersebut wisatawan domestik sudah mulai berkunjung ke Pulau Dewata tersebut. Hal ini yang menyebabkan angka penularan terus naik.  "Jadi saya sama sekali tidak heran, kalau angka Covid-19 sangat tinggi," katanya.  Adapun per hari ini, Rabu (9/9) jumlah positif sebanyak 3.307 orang. Totalnya adalah 203.342 orang. Kemudian sembuh 2.242 orang, jumlah keselurhannya adalah 145.200 orang. Meninggal dunia tercatat 106 orang. Total keseluruhannya adalah 8.336 orang. Virus Korona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 489 kabupaten dan kota.  Karena itu, Pandu mengaku tidak heran penularan angka Covid-19 di dalam negeri sudah mencapai 203.342  Itu karena pemerintah belum berhasil mengatasi pandemi di tanah air.  ‎"Ya sudah diramalkan, sudah diprediksi karena kita belum berhasil mengatasi pandemi. Jadi angka-angka seperti itu bukan hal yang baru. Kalau turun malah saya kaget," katanya.  Kemudian, pemerintah provinsi yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga seharusnya membuat patuh masyarakat. ‎Namun ini sebaliknya.  Sementara Presiden Jokowi yang telah menerbitkan Inpres Nomor 6/2020 yang meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya. Juga belum berjalan maksimal.  "Kalau PSBB enggak boleh bergerak. Tapi waktu itu masih orang masih enggak paham tentang PSBB. Pembatasan gerak penduduk itu penting," ungkapnya.  Sementara Presiden Jokowi yang menyatakan ekonomi harus bangkit karena tidak ingin ‎resesi di kuartal III ini.‎ Karena pada kuartal II ini Indonesia berad di level minus 5.32 persen.  Kemudian juga Presiden ‎Jokowi mengintruksikan anggaran kerja kementerian untuk segera digunakan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pendemi Covid-19 ini. Bahkan, pemerintah saat ini lebih terlihat fokus terhadap ekonomi. Sehingga tidak heran angka penularan virus Korona di tanah air masih terus terjadi.  "Jadi kita memang secara sederhana belum serius mengendalikan pandemi dan lebih kepada meningkatkan kegiatan ekonomi. Ya tidak heran dua-duanya naik. Pertumbuhan ekonomi enggak naik-naik amat, tapi kenaikan kasus Covid-19 nya lebih tinggi‎," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Pandu menilai saat ini pemerintah yang mementingkan kesehatan di pandemi Covid-19 ini harus dibuktikan. Jangan hanya sekadar memberikan instruksi saja namun hasil yang diperbuat tidak ada.  ‎"Itu kan baru imbauan Pak Presiden. Sekarang bagaimana pembantu-pembantunya dalam mengoprasionalkan kebijakan," ‎ungkapnya.  Lebih lanjut, Pandu juga mendesak pemerintah mesti jujur kepada masyarakat dengan mengatakan tidak sanggup mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air. Hal ini merujuk karena data penularan Covid-19 sebanyak 203.342 per Rabu (9/9).  Sehingga nantinya pemerintah bisa meminta ke masyarakat untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  ‎"Jadi pemerintah harus menceritakan sulitnya mengatasi pandemi dan meminta dukungan masyarakat. Masyarakat diajak. Inikan masyarakat disuruh-suruh padahal masyarakat garda terdepan mengatasi pandemi," tuturnya.  Oleh sebab itu, Pandu mengatakan, untuk mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air memang jalan satu-satunya adalah mengutamakan kesehatan. Kalaupun ekonomi terdampak itu bukan hanya diraskan di Indonesia. Negara lain juga mengalami yang sama.  "Pemerintah sekarang memang harus memprioritaskan kesehatan dulu. Kalau memang kegiatan ekonomi perlu ada yang dibatasi lagi ya itu konsekuensi memprioritaskan kesehatan," ungkapnya.  Diketahui sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengatakan, kunci dari ekonomi di Indonesia bisa membaik tergantung dari kesehatannya. Sehingga hal ini yang harus menjadi perhatian bagi para menteri.  "Yang perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik," ujar Jokowi, Senin (7/9).  ‎Oleh sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus terhadap kesehatan dalam penanganan virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Sehingga nantinya ekonomi di Indonesia juga berangsur-angsur bisa pulih.  "Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan Covid-19. Karena memang kuncinya ada di sini," katanya.  Kemudian pada Selasa (8/9), Jokowi juga tidak ingin muncul klaster baru saat Pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2020 mendatang.  Dia mengatakan, keselamatan masyarakat Indonesia haruslah yang utama. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan di hajatan serentak tersebut.  ‎"Bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar menawar," ujar Jokowi.‎  Menurut Jokowi, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi di tanah air dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat.  "Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Bisa menangani permasalahan pandemi," katanya.  Dengan demikian, menerapkan protokol kesehatan tidak ada tawar menawar. Semua harus bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena kedisiplinan masyarakat itu menentukan memutus penyebaran Covid-19 di dalam negeri.‎

Soal Covid-19, Pakar UI: Suaranya Jokowi Begitu Indah Terdengar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wuhan1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo melakukan rapid test masal untuk deteksi dini paparan Covid-19 harus disegerakan. Seharusnya kebijakan ini dilakukan sejak sebulan lalu, ketika kasus pertama terdeteksi. Meski terlambat, kebijakan ini wajib segera terealisasi. Sehingga orang-orang yang terinfeksi dapat segera ditemukan dan diisolasi. Dengan demikian, dapat membuat kurva kasus positif Covid-19 lebih landai tanpa melakukan karantina wilayah atau lockdown.  Virus ini sudah berada di tengah masyarakat. Diperkirakan sudah banyak yang tertular. Bahkan, diprediksi pada April 2020 ada banyak kasus terjadi. Karena ada penumpukan. Yang sudah tertular menularkan ke yang lain, kemudian ditularkan lagi ke yang lain dan seterusnya. Jadi, perlu rapid test segera. Kalau perlu hari ini, besok, pokoknya minggu ini. Apalagi, opsi lockdown tidak mungkin karena ada risiko ekonomi yang harus jadi pertimbangan juga.  Tesnya pun harus mencakup banyak orang. Harus masif selama satu bulan mendatang. Tidak cukup hanya 10 ribu atau 20 ribu orang. Paling tidak menyentuh ratusan ribu orang. Dengan begitu, dampaknya akan terlihat. Kemungkinan penularan Covid-19 bisa dicegah sampai 50 persen. Kalau kasus April 2020 nanti diperkirakan menyentuh angka 20 ribu, dengan rapid test dan pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan seperti self distancing, bisa mencegah penularan hingga 10 ribu kasus. Ramalan April pun tidak akan terjadi karena sudah ada upaya pasti. Akan tetapi, tidak berarti setelah itu bisa santai-santai. Pemeriksaan harus diteruskan lagi sampai angka penularan menurun kembali. Paling tidak sampai tiga bulan setelahnya. Sampai tak ada penularan lagi.  Masyarakat pun harus sabar. Pertambahan kasus itu biasa, bukan gagal. Karena memang belum bisa menjangkau semua. Jangan sampai panik, lalu muncul fenomena panic buying. Alat yang digunakan nanti pun masih terbilang baru. Jadi, belum sempurna 100 persen dalam mendeteksi. Kalau ada 100 orang diperiksa, lalu ada 70 orang yang sejatinya positif Covid-19, tapi alat ini hanya menemukan 60 orang, tak perlu khawatir 10 orang lainnya akan berkeliaran bebas. Tentu tidak. Mereka yang diperiksa tentu akan diisolasi dan didiagnosis lebih lanjut ketika ditemukan gejala berat.  Nilai plusnya, alat ini bisa cepat mendeteksi. Sebab, pemeriksaan tak lagi menyasar gen virus, tapi antibodi manusianya. Berbeda dengan metode sebelumnya yang butuh waktu 2–3 hari untuk mengetahui hasil tes. Itu kurang efektif untuk pemeriksaan masal yang dibutuhkan saat ini. Karena yang dikejar adalah mencegah penularan, bukan hanya hasil pemeriksaan yang tepat tapi lama.  Nah, untuk langkah awal rapid test, ada tiga golongan yang wajib jadi prioritas. Pertama, semua petugas kesehatan. Mereka wajib didahulukan karena bersinggungan dengan orang sakit. Kedua, orang yang kontak dengan pasien positif. Baik ODP atau PDP. Ketiga, orang yang bergejala flu, demam tinggi, hingga batuk. Jika kapasitas dan kemampuan tracing sudah bagus, maka buka lagi kriterianya. Lebih luas. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilakukan rapid test. Artinya, risiko penularan dapat diputus.  Tentu perlu cara strategis untuk implementasinya. Pemerintah dapat menggunakan seluruh jejaring layanan kesehatan. Mulai puskesmas, klinik, sampai rumah sakit swasta. Sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Lalu, ajak masyarakat.  Pemerintah harus segera melakukan pemetaan sumber daya dalam negeri. Dari petakan pabrik masker hingga hotel atau wisma atlet yang bisa digunakan untuk isolasi. Sebab, ada baiknya isolasi di rumah sakit hanya bagi yang butuh perawatan khusus. Sebab, rumah sakit dan tenaga medis pun terbatas jumlah dan kemampuannya. Sedangkan bagi pasien positif namun tidak perlu perawatan dapat diisolasi di apartemen kosong atau wisma atlet. Karena memang saat ini pasien positif tidak melulu disertai gejala berat. Hampir 80 persen tidak perlu perawatan di rumah sakit. Opsi itu juga bisa diperuntukkan mereka yang berstatus ODP atau PDP.  Di sisi lain, pemerintah pun bisa mengambil opsi dengan meminta bantuan negara tetangga. Misalnya, Tiongkok atau Korea Selatan. Namun, opsi tersebut bisa jadi tak diperlukan jika rapid test dan kebijakan self distancing dan gaya hidup bersih dan sehat benar-benar diterapkan.  *) Ahli epidemiologi Universitas Indonesia  **) Disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_EdkhYkPLd8  https://www.youtube.com/watch?v=GaQqRGKknXY  https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY

Rapid Test Tekan Penularan sampai 50 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PANDU RIONO

Berita Terkini