<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/WaqeSWeuUsJrYWvrRa3nGaQfYPPGlWrLo1USzVWb-1948142960.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto nyatakan mau pangkas jumlah BUMN dari 1.000 jadi 200 saat dialog di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto nyatakan mau pangkas jumlah BUMN dari 1.000 jadi 200 saat dialog di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu disampaikan dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10). &ldquo;Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,&rdquo; kata Prabowo. Prabowo menegaskan, reformasi BUMN ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja usaha negara yang selama ini dinilainya masih belum optimal. Menurut Prabowo, terlalu banyaknya jumlah BUMN justru menghambat daya saing dan efektivitas pengelolaan aset negara. &ldquo;Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,&rdquo; ucapnya. Prabowo juga mengungkapkan, pemerintah telah memperbarui sejumlah regulasi untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan milik negara. &ldquo;Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,&rdquo; ucapnya. Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing global BUMN Indonesia. Ia menilai, kolaborasi antara profesional lokal dan asing akan mempercepat transfer pengetahuan dan tata kelola modern di lingkungan korporasi negara. Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya sinergi antara dunia politik dan ekonomi dalam pengambilan kebijakan publik. Menurut dia, banyak pemimpin politik di dunia yang masih enggan memahami aspek bisnis dan data ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. &ldquo;Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,&rdquo; ujar Prabowo. &ldquo;Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,&rdquo; imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana rasionalisasi BUMN, pangkas jumlah dari 1.000 jadi 200 perusahaan untuk tingkatkan daya saing.

Naikkan Daya Saing, Prabowo Mau Pangkas Jumlah BUMN dari 1.000 jadi 200, Izinkan WNA jadi Bos BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/7-tol-2346961111-3178924819.jpg" alt="Gerbang tol Kraksaan yang menjadi bagian Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi). (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gerbang tol Kraksaan yang menjadi bagian Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi). (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pembangunan jalan Tol Probolinggo&ndash;Banyuwangi atau yang lebih dikenal dengan Tol Probowangi, menjadi salah satu proyek infrastruktur yang dinanti-nanti oleh masyarakat Jawa Timur. Jalan tol yang diperkirakan memiliki panjang 175,4 kilometer itu diproyeksikan mampu meningkatkan konektivitas daerah-daerah dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Mobilitas masyarakat juga akan semakin mudah. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), Adi Prasetyanto mengatakan bahwa pembangunan Tol Probowangi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama mencakup jalur Gending (Probolinggo)&ndash;Besuki (Situbondo). "Hingga 16 Februari 2025, pembebasan lahan Tol Probowangi (tahap I Gending-Besuki) telah mencapai 99,55 persen. Sementara progres konstruksinya mencapai 73,53 persen," tutur Adi dalam keterangannya, Senin (24/2). Pembangunan tahap I jalur Probolinggo&ndash;Besuki sepanjang 50 kilometer terdiri dari tiga paket pekerjaan konstruksi. Yakni paket 1 Gending-Kraksaan, paket 2 Kraksaan-Paiton, dan paket 3 Paiton-Besuki. Nantinya, tersedia tiga gerbang tol (GT) sepanjang Probolinggo-Besuki, yakni GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki. Lalu memiliki tiga simpang susun, yakni SS Kraksaan, SS Paiton, dan SS Besuki. "Tol Probowangi&nbsp;nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai Besuki (Situbondo) yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80&ndash;100 km/jam," lanjutnya. Tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat dan arus logistik, Tol Probowangi juga menjadi katalisator pengembangkan beberapa sektor di kawasan Tapal Kuda, seperti pariwisata, pertanian, hingga industri. "Dengan selesainya tahap I, kami optimistis dapat mendukung penguatan ekonomi wilayah Jawa Timur, sekaligus mengurangi kesenjangan infrastruktur antar wilayah," tandas Adi. Sebagai informasi, Tol Probowangi terbagi dalam tujuh paket konstruksi. Yakni Gending&ndash;Kraksaan (12,88 km), Kraksaan&ndash;Paiton (11,20 km), Paiton&ndash;Besuki (25,60 km), Besuki&ndash;Situbondo (42,30 km), Situbondo&ndash;Asembagus (16,76 km), Asembagus&ndash;Bajulmati (37,45 km), dan Bajulmati&ndash;Ketapang (29,21 km).

Pembangunan jalan Tol Probowangi menjadi salah satu proyek infrastruktur yang dinanti-nanti oleh masyarakat Jawa Timur.

Tol Probowangi Bikin Perjalanan Makin singkat, Pangkas Waktu Tempuh Probolinggo–Besuki Jadi 30 Menit!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/IMG_0992-3125747184.jpeg" alt="Potret Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Potret Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemkot Surabaya memulai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam&nbsp;Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Untuk itu, diterbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam surat edaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat, untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran yang sistematis dan terukur. "Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025," bunyi Surat Edaran yang dikutip JawaPos.com, Selasa (18/2). Eri juga meminta Kepala PD untuk membatasi belanja yang tidak begitu perlu. Seperti kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion (FGD). "Kemudian saya minta untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, membatasi belanja honorarium, serta mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur," jelasnya. Eri juga meminta Kepala PD untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Bukan berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau alokasi anggaran sebelumnya. "Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga," tandas Eri. Terakhir, Eri menginstruksikan Kepala PD dan Camat se-Surabaya untuk menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja kepada Sekretaris Daerah (Sekda) maksimal Rabu (19/2).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hingga camat, untuk melakukan langkah-langkah efisiensi.

Efisiensi Anggaran APBD Kota Surabaya Dimulai, Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan Edaran, Pangkas Belanja Dinas 50 Persen hingga Batasi Seremonial

Pangkas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pangkas

Berita Terkini

Naikkan Daya Saing, Prabowo Mau Pangkas Jumlah BUMN dari 1.000 jadi 200, Izinkan WNA jadi Bos BUMN

Tol Probowangi Bikin Perjalanan Makin singkat, Pangkas Waktu Tempuh Probolinggo–Besuki Jadi 30 Menit!

Efisiensi Anggaran APBD Kota Surabaya Dimulai, Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan Edaran, Pangkas Belanja Dinas 50 Persen hingga Batasi Seremonial

Download Aplikasi JawaPos.com