<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/57_anggota-995390032.jpg" alt="Almarhumah Sekar Arum punya dedikasi untuk menjalankan tugas pengawasan dalam Pilkada Gresik 2024. Dia meninggal dunia kemarin (1/12). (Bawaslu Gresik)" width="100%">
<figcaption>Almarhumah Sekar Arum punya dedikasi untuk menjalankan tugas pengawasan dalam Pilkada Gresik 2024. Dia meninggal dunia kemarin (1/12). (Bawaslu Gresik)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mendung duka menyelimuti Bawaslu Gresik. Anggota Panwascam Kecamatan Kota bernama Sekar Arum meninggal dunia Minggu (1/12). Perempuan asal Desa Kramat Inggil itu menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit asam lambung yang dideritanya.</p> <p>&rdquo;Kami merasa kehilangan, beliau sosok yang ramah dan disiplin. Bahkan tetap semangat bekerja meskipun sedang dalam kondisi sakit,&rdquo; ujar Mustain, Ketua Panwascam Kota.</p> <p>Mustain menjelaskan bahwa penyakit asam lambung yang dialami almarhumah mulai kambuh sebelum masa pemungutan suara. Bahkan, rekan seprofesinya sudah mengingatkannya untuk beristirahat saja.</p> <p>Apalagi, Arum pernah bercerita bahwa mendapat anjuran oleh dokter untuk menjalani rawat inap. &rdquo;Kami sering kali meminta beliau untuk beristirahat saja untuk pemulihan kondisinya. Namun, beliau tetap memaksa untuk ikut melaksanakan tugas pengawasan,&rdquo; bebernya.</p> <p>Hal tersebut tidak terlepas dari jabatan Arum sebagai Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Panwascam kota. Selain aktif di Bawaslu, almarhumah juga terlibat dalam kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan.</p> <p>&rdquo;Kinerja beliau sangat bagus dan penuh dedikasi. Kami benar-benar merasa kehilangan,&rdquo; harap Mustain.</p> <p>Hal senada juga disampaikan Koordinator Sumber Daya Masyarakat Bawaslu Gresik Robbah Khunaifih. Menurutnya, etos kerja almarhumah sudah dikenal di kalangan anggota Bawaslu Gresik. Dia menyebut bukan murni kelelahan.</p> <p>&rdquo;Tapi lebih karena beliau punya riwayat penyakit lambung. Kami sering mengingatkan teman-teman untuk menjaga kesehatan dan pola makan. Namun, beliau memang sulit menjaga waktu makan, apalagi saat sedang sibuk bekerja,&rdquo; terang Robbah.</p> <p>Selama menjalankan tugas pengawasan, pihaknya telah memberikan dukungan berupa vitamin dan fasilitas kesehatan kepada seluruh petugas. Mulai dari perawatan, check-up dan mendapatkan infus multivitamin.</p> <p>&rdquo;Namun, kondisi kesehatannya tetap menurun akibat kurangnya asupan nutrisi yang cukup,&rdquo; bebernya.</p> <p>Bawaslu Gresik juga telah memberikan jaminan sosial kepada seluruh anggotanya. Hasil kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan selama masa tahapan Pilkada 2024.</p> <p>&rdquo;Amanat perlindungan sudah kami jalankan. Saat ini sudah dalam proses dan koordinasi bersama keluarga almarhumah,&rdquo; jelasnya.&nbsp;<strong>(yog/jun)</strong></p>

Mendung duka menyelimuti Bawaslu Gresik. Anggota Panwascam Kecamatan Kota bernama Sekar Arum meninggal dunia Minggu (1/12).

Sekar Arum, Anggota Panwascam Gresik Kota asal Kramat Inggil Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/WhatsApp-Image-2024-10-30-at-093326-338321520.jpg" alt="Panwascam Gubeng lakukan pengawasan partisipatif melawan fenomena kolom kosong untuk ciptakan pilkada yang jujur dan adil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Panwascam Gubeng lakukan pengawasan partisipatif melawan fenomena kolom kosong untuk ciptakan pilkada yang jujur dan adil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Gubeng Refi Achmad Zuhair menyatakan, pengawasan partisipatif menjadi strategi utama menciptakan pilkada yang jujur dan adil.</p> <p>Menyisakan 29 hari menuju hari pemungutan suara, pihaknya berupaya meningkatkan edukasi dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Hal itu untuk memastikan pilkada berlangsung secara demokratis dan berintegritas.</p> <p>&rdquo;Kami fokus pada pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat untuk turut mengawasi tahap pilkada,&rdquo; ujar Refi.</p> <p>Gubeng, lanjut dia, sebagai salah satu kecamatan di pusat Kota Surabaya, menghadapi tantangan berupa fenomena kolom kosong. Isu itu ditandai dengan banyaknya spanduk dan <em>banner</em> yang mendukung pilihan tersebut.</p> <p>&rdquo;Fenomena kolom kosong cukup mencolok di Gubeng, sehingga menjadi perhatian khusus. Kami siap mengantisipasi dan menindak pelanggaran yang terdeteksi selama masa kampanye,&rdquo; jelas Refi.</p> <p>Pengawasan di Gubeng tidak hanya dilakukan secara struktural, tetapi juga melalui pendekatan kultural untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.</p> <p>&rdquo;Kolaborasi antara lembaga dan masyarakat adalah kunci pengawasan yang kuat. Kami berharap masyarakat semakin proaktif dalam mendukung pengawasan ini,&rdquo; tegas Refi.</p> <p>Pakar Hukum Pemilu Sri Setyadji menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa berdampak positif atau negatif, tergantung pada cara mereka berperan. Partisipasi yang ideal seharusnya didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab, bukan karena imbalan atau paksaan.</p> <p>&rdquo;Partisipasi yang baik adalah yang lahir dari kesadaran kewajiban, bukan karena perintah atau paksaan,&rdquo; ujar Sri Setyadji.</p> <p>Andreas Pardede, mantan anggota Bawaslu Jatim, turut menyoroti pentingnya prinsip bebas aktif bagi penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi. &rdquo;Penyelenggara, termasuk Bawaslu, harus bebas dari intervensi untuk memastikan integritas pengawasan,&rdquo; kata Andreas.</p> <p class="class-paragraph">Menurut Andreas, motivasi masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada bisa bervariasi, mulai dari perintah hingga kesadaran pribadi. &rdquo;Peran partisipatif masyarakat berpotensi positif atau negatif, tergantung pada ucap, sikap, dan tindakan mereka,&rdquo; ucap dia.</p>

Panwascam Gubeng menyatakan, pengawasan partisipatif menjadi strategi utama menciptakan pilkada yang jujur dan adil

Panwascam Gubeng Pakai Strategi Pengawasan Partisipatif Ciptakan Pilkada Surabaya Jujur dan Adil serta Lawan Fenomena Kolom Kosong 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/intm-1173879172.jpg" alt="Ilustrasi- Orang yang secara tak sengaja mengintimidasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi- Orang yang secara tak sengaja mengintimidasi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat mulai menyelidiki dugaan terjadinya intimidasi yang dialami Panwascam Tanah Abang. Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto Putro mengaku tengah menelusuri perihal kejadian dalam video viral tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait hal tersebut sedang diselidiki terlebih dahulu agar tidak melebar ke mana mana, kami akan melakukan penelusuran lebih lanjut," ujar Dimas kepada <em>JawaPos.com.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimas mengaku belum memanggil para petugas yang mengalami intimidasi. Pihaknya baru akan memanggil petugas jika memang diperlukan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rencana sih kemungkinan ada namun sejauh mana pemanggilan itu dapat di lakukan maka kita perlu pendalaman terlebih dahulu," terang Dimas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendalaman, lanjut Dimas, akan dilakukan dengan meminta keterangan jajaran Panwascam Tanah Abang. "Kita minta keterangan ke jajaran Panwascam terlebih dahulu untuk mendalami vidio tersebut," ucap Dimas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, beredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu tertulis :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perseturuan Team PANWAS KECAMATAN TANAH ABANG dengan Team MAKTAB PETAMBURAN BG MUCHIDIN MUCHTAR".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut memperlihatkan seseorang berbaju jersey timnas Indonesia tengah berbicara dengan tiga orang yang diduga merupakan petugas Panwaslu Kecamatan Tanah Abang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan nada tinggi, orang tersebut mempertanyakan terkait status mereka yang merupakan staf teknis, namun berdomisili di luar Tanah Abang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan lo siape. Staf teknis emang boleh orang di luar Tanah Abang?," tanya orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas pun menjawab dengan menganggukan kepalanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang berbaju merah itu kemudian mengaku sebagai mantan staf&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bener lo ye, di catet loh ye. Rekam nih, staf teknis boleh di... Gua stafnya Juri Ardiantoro dulu, biar lo tau, kecil lo mah sama gue, lo tanya mas Juri," balas orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang tersebut pun langsung meminta agar petugas menghapus file foto/video yang ada di HP mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini lo apus gak nih," pinta dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Eh ini Panwas pelajaran ye, Petamburan tuh keras," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun belom dapat dipastikan kebenarannya apakah orang dalam video tersebut betul mantan Staf Juri Ardiantoro atau hanya pencatutan nama.</div>

"Terkait hal tersebut sedang diselidiki terlebih dahulu agar tidak melebar ke mana mana, kami akan melakukan penelusuran lebih lanjut".

Bawaslu Jakpus Selidiki Dugaan Intimidasi Panwascam Tanah Abang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/IMG-20241012-WA0104-2538227720.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu DKI. (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu DKI. (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bawaslu DKI Jakarta buka suara terkait dugaan intimidasi yang dialami Panwascam Tanah Abang. Intimidasi itu terlihat dalam video viral yang di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10/2024). Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Quin Pegagan menjelaskan, staf teknis Kecamatan bisa turut melakukan pengawasan.</p> <p>Selain itu, lanjut Quin, petugas panwascam memang harus berasal dari satu kecamatan tempat ia bertugas.</p> <p>"KTP bukan kelurahan Tanah Abang bisa menjadi panwas sepanjang masih dalam kecamatan yang sama," jelasnya.</p> <p>Quin juga mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan kepada Panwascam Tanah Abang. Pasalnya, Panwascam memang memiliki tugas sebagai pengawas sesuai dengan aturan yang ada.</p> <p>"Dengan mengaku-ngaku mantan staf komisioner yang lampau maka harusnya lebih paham UU, PKPU, Perbawaslu yang digunakan dan kasihan nama baik komisioner jadi terbawa-bawa," tegas Quin.</p> <p>Sebelumnya, beredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10/2024).</p> <p>Dalam video itu tertulis :</p> <p>"Perseturuan Team PANWAS KECAMATAN TANAH ABANG dengan Team MAKTAB PETAMBURAN BG MUCHIDIN MUCHTAR".</p> <p>Video tersebut memperlihatkan seseorang berbaju jersey timnas Indonesia tengah berbicara dengan tiga orang yang diduga merupakan petugas Panwaslu Kecamatan Tanah Abang.</p> <p>Dengan nada tinggi, orang tersebut mempertanyakan terkait status mereka yang merupakan staf teknis, namun berdomisili di luar Tanah Abang.</p> <p>"Pimpinan lo siape. Staf teknis emang boleh orang di luar Tanah Abang?," tanya orang tersebut.</p> <p>Petugas pun menjawab dengan menganggukan kepalanya.</p> <p class="class-paragraph">Orang berbaju merah itu kemudian mengaku sebagai mantan staf</p> <p>"Bener lo ye, di catet loh ye. Rekam nih, staf teknis boleh di... Gua stafnya Juri Ardiantoro dulu, biar lo tau, kecil lo mah sama gue, lo tanya mas Juri," balas orang tersebut.</p> <p>Orang tersebut pun langsung meminta agar petugas menghapus file foto/video yang ada di HP mereka.</p> <p>"Ini lo apus gak nih," pinta dia.</p> <p>"Eh ini Panwas pelajaran ye, Petamburan tuh keras," tambahnya.</p> <p>Namun, belum dapat dipastikan kebenarannya apakah orang dalam video tersebut betul mantan Staf Juri Ardiantoro atau hanya pencatutan nama.</p>

Bawaslu DKI Jakarta buka suara terkait adanya dugaan intimidasi yang dialami oleh Panwascam Tanah Abang.

Bawaslu Kecam Video Viral yang Intimidasi Panwascam di Petamburan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/VideoCapture_20241016-121840-1-3993832593.jpg" alt="eredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10)." width="100%">
<figcaption>eredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas. Video viral itu di upload oleh akun tiktok @antotamburan pada Selasa (15/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu tertulis :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Perseturuan Team PANWAS KECAMATAN TANAH ABANG dengan Team MAKTAB PETAMBURAN BG MUCHIDIN MUCHTAR".</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video tersebut memperlihatkan seseorang berbaju jersey timnas Indonesia tengah berbicara dengan tiga orang yang diduga merupakan petugas Panwaslu Kecamatan Tanah Abang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015202620/pengacara-vadel-badjideh-kecam-akun-media-sosial-yang-mengatasnamakan-titin-badjideh">Pengacara Vadel Badjideh Kecam Akun Media Sosial yang Mengatasnamakan Titin Badjideh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan nada tinggi, orang tersebut mempertanyakan terkait status mereka yang merupakan staf teknis, namun berdomisili di luar Tanah Abang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Pimpinan lo siape. Staf teknis emang boleh orang diluar Tanah Abang?,"</em> tanya orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas pun menjawab iya dengan menganggukan kepalanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang berbaju merah itu kemudian mengaku sebagai mantan staf&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Bener lo ye, di catet loh ye. Rekam nih, staf teknis boleh di... Gua stafnya Juri Ardiantoro dulu, biar lo tau, kecil lo mah sama gue, lo tanya mas Juri,</em>" balas orang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015202628/skadron-udara-1-selenggarakan-latihan-terbang-malam-untuk-asah-kemampuan">Skadron Udara 1 Selenggarakan Latihan Terbang Malam untuk Asah Kemampuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang tersebut pun langsung meminta agar petugas menghapus file foto/video yang ada di HP mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Ini lo apus gak nih</em>," pinta dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Eh ini Panwas pelajaran ye, Petamburan tuh keras</em>," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun belom dapat dipastikan kebenarannya apakah orang dalam video tersebut betul mantan Staf Juri Ardiantoro. <em>JawaPos.com</em>, sedang mencari konfirmasi dari yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Beredar video viral petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Abang diintimidasi saat bertugas.

Viral Video Panwascam Tanah Abang Diintimidasi di Petamburan! Ngaku Bekas Staf Juri Ardiantoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/BAWASLU-13-3205464997.jpg" alt="Anggota Bawaslu Puadi dalam acara Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Keluarahan/Desa se-Kota Serang Pada Pemilihan Tahun 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Puadi dalam acara Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Keluarahan/Desa se-Kota Serang Pada Pemilihan Tahun 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Hal itu ditegaskan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Puadi dalam acara Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Keluarahan/Desa se-Kota Serang Pada Pemilihan Tahun 2024, dikutip Selasa (13/8/2024).</p> <p>"Panwascam dan PKD harus sigap dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan melaporkan kejadian secara cepat dan akurat," tegas Puadi.</p> <p>Lebih lanjut, Puadi juga menyoroti pentingnya peran Panwascam dan PKD sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.</p> <p>"Tugas utama kita adalah memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, proporsional dan bebas dari pelanggaran, Pengawas di lapangan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi, serta mampu bertindak tegas dalam mengawasi dan menindak setiap bentuk kecurangan," ujar Puadi.</p> <p>Dia juga menambahkan bahwa pelanggaran sekecil apapun tidak boleh diabaikan, karena bisa berdampak pada hasil akhir pemilihan, namun kata dia, jangan sekali-sekali melakukan proses penanganan pelanggaran tanpa adanya argumentasi dan ada bukti-bukti yang kuat.</p> <p>Selanjutnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi ini mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, tanpa memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik tertentu.</p> <p>"Netralitas adalah kunci, tugas kita adalah memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan jujur dan adil dan proporsional, tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.</p> <p>Tak lupa, Puadi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Panwascam, PKD dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, serta masyarakat luas. "Teman-teman pengawas harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Ini untuk memastikan setiap laporan pelanggaran bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai prosedur," jelasnya.</p> <p>Terakhir pria kelahiran Bekasi ini berpesan kepada jajarannya agar jangan malas melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing. "Ini sebagai pegangan dan langkah antisipasi jika terjadi pelanggaran, semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semua,&rdquo; pungkasnya.</p>

Panwascam dan PKD harus sigap dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan melaporkan kejadian secara cepat dan akurat.

Tak Hanya Mengawasi, Panwascam dan PKD Diminta Sigap Identifikasi Pelanggaran Pada Pemilihan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/bawaslu-567299340.jpg" alt="Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh memantau hasil laporan pelanggaran pemilu pada pelaksaan Pemilu 14 Februari 2024. (ANTARA/HO-Bawaslu Bangkalan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh memantau hasil laporan pelanggaran pemilu pada pelaksaan Pemilu 14 Februari 2024. (ANTARA/HO-Bawaslu Bangkalan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, telah mengambil langkah awal dalam proses perekrutan calon anggota badan ad-hoc Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.</p> <p>Melansir ANTARA, proses seleksi calon anggota Panwascam dimulai dengan evaluasi terhadap anggota badan ad-hoc di 18 Kecamatan Pemilu pada bulan Februari lalu, yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 April 2024. Setelah tahap evaluasi, proses pendaftaran baru akan dilakukan mulai tanggal 5 hingga 7 Mei 2024.</p> <p>Menurut Zainal Arifin, Divisi SDM Bawaslu Bangkalan, evaluasi awal dilakukan terhadap anggota Panwascam yang telah bertugas pada Pemilu 2024.</p> <p>"Tahapan rekrutmen, dimulai dengan mekanisme evaluasi pada Panwascam yang bertugas di Pemilu 2024. Kemudian akan dilanjutkan pada pendaftar baru bilamana ada yang tidak lolos," ungkap Divisi SDM Bawaslu Bangkalan, Zainal Arifin, Sabtu.</p> <p>Evaluasi ini dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten dan mencakup penilaian terhadap kinerja serta portofolio anggota. Hasil evaluasi ini akan menjadi penentu apakah anggota badan ad-hoc di Pemilu layak untuk melanjutkan tugasnya di Pilkada Oktober 2024.</p> <p>Zainal menyatakan harapannya bahwa proses evaluasi ini akan menjadi standar dalam meningkatkan peran dan kualitas pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.</p> <p>"Harapan kami, dilakukannya eksisting ini dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam meningkatkan peran dan kualitas pengawas pada pemilihan kepala daerah," ujar Zainal.</p> <p>Sementara itu, Ahmad Mustain Shaleh, ketua Bawaslu Bangkalan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah nama dari Panwascam Pemilu yang akan dipertahankan sebagai tenaga ad-hoc untuk Pilkada.</p> <p>Namun, ada beberapa nama yang tidak memenuhi syarat, namun belum diumumkan secara langsung. Pengumuman resmi akan dilakukan sebelum dimulainya proses rekrutmen umum.</p> <p>"Ada beberapa nama yang kami nyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi kami tidak bisa mengungkapkan saat ini juga, yang jelas sebelum rekrutmen untuk umum dibuka akan kami umumkan," katanya.</p> <p class="class-paragraph">Seperti pada Pemilu 14 Februari 2024, jumlah tenaga pengawas tingkat kecamatan yang diperlukan untuk Pilkada 2024 tetap sama, yaitu tiga orang di setiap kecamatan.</p>

Menurut Zainal Arifin, Divisi SDM Bawaslu Bangkalan, evaluasi awal dilakukan terhadap anggota Panwascam yang telah bertugas pada Pemilu 2024

Bawaslu Bangkalan Buka Seleksi Panwascam Pilkada 2024, Jumlah Formasi Tetap Sama Seperti Sebelumnya

<h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Bawaslu-Temukan-19-Masalah-Dalam-Pelaksanaan-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-3-3201024832.jpg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), dan Puadi (kanan) saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), dan Puadi (kanan) saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024).</figcaption>
</figure> </h1> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut akan menyeleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam kurung waktu seminggu ke depan sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024.</p> <p>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, Panwascam yang tidak memiliki kinerja yang baik selama Pemilu 2024 akan diseleksi atau tidak dilanjutkan untuk bertugas dalam Pilkada.</p> <p>"Jika dalam waktu seminggu ke depan menurut penilaian atasan, menurut penilaian kinerja, menurut hasil-hasil yang telah dilakukan, pengawasan, yang bersangkutan tidak <em>perform</em>, maka kami akan melakukan seleksi," ujar Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu, (21/4).</p> <p>Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa bagi Panwascam yang memiliki kinerja baik, maka akan dilanjutkan untuk bertugas di Pilkada.</p> <p>Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa rekrutmen akan dilakukan bila terdapat Panwascam yang tidak dapat bertugas kembali.</p> <p>Walaupun demikian, ia mengaku tidak dapat memprediksikan banyak tidaknya Panwascam yang tak akan dilanjutkan untuk Pilkada.</p> <p>"Kami enggak tahu. Saya (Bawaslu RI) tidak sampai Panwascam, saya yang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kalau Panwascam, teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota, ada (diatur di) Undang-Undang juga demikian," katanya.</p> <p>Sehingga, lanjut dia, Bawaslu memang punya rentang kendali berjenjang terkait penyeleksian Panwascam tersebut.</p> <p>"Jadi, ya, tetap kami punya rentang kendali, tetapi berjenjang namanya. Bawaslu kan berjenjang, hierarki," jelasnya.</p> <p>Adapun ia menjelaskan untuk pergantian anggota Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dilakukan. Namun, apabila diperlukan, maka akan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.</p> <p>Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3).</p> <p><strong>Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:</strong></p> <p>1. Pada tanggal 27 Februari&mdash;16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;</p> <p>2. Pada tanggal 24 April&mdash;31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;</p> <p class="class-paragraph">3. Pada tanggal 5 Mei&mdash;19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;</p> <p>4. Pada tanggal 31 Mei&mdash;23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;</p> <p>5. Pada tanggal 24&mdash;26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;</p> <p>6. Pada tanggal 27&mdash;29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;</p> <p>7. Pada tanggal 27 Agustus&mdash;21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;</p> <p>8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;</p> <p>9. Pada tanggal 25 September&mdash;23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;</p> <p>10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan</p> <p>11. Pada tanggal 27 November&mdash;16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.</p>

Panwascam yang tidak memiliki kinerja yang baik selama Pemilu 2024 akan diseleksi atau tidak dilanjutkan untuk bertugas dalam Pilkada.

Seminggu ke depan, Bawaslu akan Seleksi Panwascam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/21/bawaslu-1-4002234665.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa. /" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa. /</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":170" class="ii gt"> <div id=":19l" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengumumkan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan, mereka akan melakukan seleksi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024.</p> <p>Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebagaimana dimuat ANTARA, Panwascam yang tidak menunjukkan kinerja yang baik selama Pemilu 2024 akan dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan dalam tugasnya untuk Pilkada.</p> <p>"Jika dalam waktu seminggu ke depan menurut penilaian atasan, menurut penilaian kinerja, menurut hasil-hasil yang telah dilakukan, pengawasan, yang bersangkutan tidak perform, maka kami akan melakukan seleksi," ujar Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.</p> <p>Bagja menjelaskan bahwa Panwascam yang telah terbukti memiliki kinerja yang baik akan tetap diberikan kesempatan untuk bertugas dalam Pilkada.</p> <p>Namun, jika diperlukan, Bawaslu akan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi posisi Panwascam yang kosong.</p> <p>Meskipun begitu, Bagja tidak dapat memperkirakan jumlah Panwascam yang akan tidak dilanjutkan untuk Pilkada.</p> <p>"Kami enggak tahu. Saya (Bawaslu RI) tidak sampai Panwascam, saya yang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kalau Panwascam, teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota, ada (diatur di) Undang-Undang juga demikian," katanya.</p> <p>Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kendali atas seleksi Panwascam, meskipun pengaturan Panwascam secara hierarkis berada pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>"Jadi, ya, tetap kami punya rentang kendali, tetapi berjenjang namanya. Bawaslu kan berjenjang, hierarki," jelasnya.</p> <p>Bagja menjelaskan bahwa tidak akan ada pergantian anggota Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kecuali jika dibutuhkan dan akan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.</p> <p>Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, yang mencakup beberapa periode mulai dari pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.</p> <p>Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:</p> <p class="class-paragraph">1. Pada tanggal 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;</p> <p>2. Pada tanggal 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;</p> <p>3. Pada tanggal 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;</p> <p>4. Pada tanggal 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;</p> <p>5. Pada tanggal 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;</p> <p>6. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;</p> <p>7. Pada tanggal 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;</p> <p>8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;</p> <p>9. Pada tanggal 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;</p> <p>10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan</p> <p>11. Pada tanggal 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.</p> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1p5" class="hq gt">***</div>

Bawaslu RI akan melakukan seleksi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sebagai persiapan menghadapi Pilkada 2024.

Bawaslu Buka Seleksi Panwascam di Pilkada Serentak Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/WhatsApp-Image-2024-02-10-at-090345-787204777.jpg" alt="Ilustrasi penertiban alat peraga kampanye (APK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penertiban alat peraga kampanye (APK).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menggelar operasi penertiban alat peraga kampanye (APK) di seluruh wilayah Kota Pahlawan pada Minggu (11/2). Operasi penertiban dilakukan karena sudah memasuki masa tenang Pemilu 2024 yang dimulai pada hari yang sama.</p> <p>Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, operasi penertiban APK dilakukan bersama dengan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) di masing-masing kecamatan.</p> <p>&rdquo;Jadi Sabtu (10/2) sampai pukul 24.00 WIB, merupakan hari terakhir kampanye Pemilu 2024. Sehingga kemudian pada Minggu dini hari, kita mulai melakukan penertiban APK di seluruh wilayah Surabaya bersama Panwascam,&rdquo; kata Fikser.</p> <p>Untuk mendukung penertiban APK, Fikser menyatakan, akan menambah jumlah personel di masing-masing kecamatan. Para personel itu berasal dari Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.</p> <p>&rdquo;Kita terjunkan personel di masing-masing kecamatan, kita tambah 5-10 personel. Kita juga tambah armada <em>dump truck</em> untuk mengangkut alat peraga kampanye seperti baliho dan <em>banner</em> yang ditertibkan,&rdquo; ujar Fikser.</p> <p>Sebelum melakukan operasi penertiban APK, para personel akan melakukan apel bersama di Taman Surya Balai Kota Surabaya pada Sabtu (10/2) malam. Selan itu, apel bersama juga akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan.</p> <p>&rdquo;Kemudian kita laksanakan operasi penertiban APK secara serentak di seluruh wilayah kecamatan pada Minggu (11/2) dini hari mulai pukul 00.05 WIB,&rdquo; ungkap Fikser.</p> <p>Fikser menjelaskan, operasi penertiban APK itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ditertibkan, APK tersebut selanjutnya akan ditaruh gudang Satpol PP di Jalan Tanjung Sari Surabaya.</p> <p>&rdquo;Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk penertiban. Kalau ada APK yang ingin diturunkan sendiri, kami persilakan. Karena kalau tidak, nanti saat operasi penertiban kami turunkan, karena sudah memasuki masa tenang selama 3 hari,&rdquo; jelas Fikser.</p> <p>Fikser berharap, operasi penertiban APK itu dapat berjalan lancar dan tertib. Dia mengimbau masyarakat menghormati masa tenang Pemilu 2024 dan tidak melakukan kampanye yang dapat mengganggu ketertiban umum.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif menjelang Pemilu 2024. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak dan damai,&rdquo; ucap Fikser.</p> <p>Tahap Pemilu 2024 akan segera memasuki masa tenang. Masa tenang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai 11, 12, dan 13 Februari. Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 36 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</p>

Satpol PP Kota Surabaya bersama Bawaslu akan gelar operasi penertiban alat peraga kampanye di seluruh wilayah Surabaya, Minggu (11/2)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#panwascam

Berita Terkini