<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/oNNeDEtODyrDCF6taN7kjeoVcTwXbnMxCVrHEazp-4235842093.jpg" alt="Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030. Hal ini setelah Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper tes terhadap tujuh calon anggota KY.</p> <p>Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin sidang paripurna. Setelah mendengar laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana, Dasco meminta persetujuan terhadap tujuh Calon Komisioner KY tersebut.</p> <p>"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan laporan uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial tersebut dapat disetujui?," tanya Dasco dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).</p> <p>"Setuju," jawab para anggota dewan diiringi ketukan palu tanda persetujuan.</p> <p>Sementara, Pimpinan Komisi III DPR, Dede Indra Permana, menyatakan bahwa setelah didahkan dalam rapat paripurna tujuh calom komisioner KY nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>"Selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 2025-2030," ujar Dede Indra.</p> <p>Lebih lanjut, Dede Indra menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah menjalankan tugas konstitusional dalam melaksanakan fit and proper tes terhadap tujuh calon anggota KY.</p> <p>"Komisi III menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan tugas konstitusional, termasuk media cetak dan media elektronik," imbuhnya.</p> <p>Berikut tujuh Calon Anggota KY yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR:</p> <p>1. F. Williem Saija &ndash; unsur mantan hakim</p> <p>2. Setyawan Hartono &ndash; unsur mantan hakim</p> <p class="class-paragraph">3. Anita Kadir &ndash; unsur praktisi hukum</p> <p>4. Desmihardi &ndash; unsur praktisi hukum</p> <p>5. Andi Muhammad Asrun &ndash; unsur akademisi hukum</p> <p>6. Abdul Chair Ramadhan &ndash; unsur akademisi hukum</p> <p>7. Abhan &ndash; unsur tokoh masyarakat</p>

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030.

Paripurna DPR Sahkan 7 Calon Anggota KY Periode 2025-2030, Ini Daftarnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-setujui-RUU-Minerba-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-3599738987.jpg" alt="Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI menggelar Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketigas atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna itu turut disiarkan secara langsung dalam kanal Youtube DPR RI.</p> <p>Paripurna itu digelar sehari setelah aksi unjuk rasa masyarakat di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, pada Senin (25/8). Demonstrasi massa itu menimbulkan kericuhan sejak Senin siang hingga malam.</p> <p>Bahkan, kini Youtube siaran langsung Paripurna DPR RI turut diserang netizen. Mereka menyuarakan ketidak percayaan atas kinerja para anggota dewan di Parlamen.</p> <p>"DPR kerjanya ngapain?," tulis @RIZKI_Aditya, dalam kolom komentar.</p> <p>Bahkan, tak sedikit dari netizen menyuarakan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut. "DPR bubar," komentar @DedeOsa.</p> <p>Selain itu, salah seorang netizen menyebut anggota dewan tidak merasa malu yang hanya mencari uang dari rakyat kecil.</p> <p>"DPR cari makan buat keluarganya dari hasil keringat rakyat kecil. Nggak tahu malu, tikus kalian," tulis akun @DhuryVietran.</p> <p>Sebagaimana diketahui, sejumlah elemen masyarakat datang menggeruduk Gedung DPR RI, pada Senin (25/8). Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai bentrokan massa dengan aparat kepolisian.</p> <p>Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian bermula terjadi di Jl Gatot Subroto, tepatnya di dekat fly over Senayan. Bentrokan dipicu ketika massa aksi menghalangi aparat kepolisian yang hendak melintas di jalan Gerbang Pemuda menuju arah GBK.</p> <p>Hingga malam hari, bentrokan antara massa dengan aparat masih terjadi. Hal itu turut menghentikan perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung. Bahkan, pos polisi turut menjadi sasaran amuk massa.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Siaran langsung Rapat Paripurna DPR RI di Youtube diserbu netizen setelah demo 25 Agustus, suara ketidakpuasan mengemuka.

Siaran Live Youtube Paripurna DPR Diserbu Netizen Usai Demo 25 Agustus, Suarakan Bubarkan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/JKT_Rapat-Paripurna-Pengesahan-RUU-Pilkada-Ditunda_Salman-Toyibi-1JPG-166917109.jpg" alt="Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Keanggotaan periode 2019-2024. Rapat Paripurna terakhir ini akan membahas sejumlah persoalan yang belum dituntaskan, sementara Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) akan dilanjutkan pembahasannya pada periode mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas, yang kita akan Paripurna kan dan kemudian pidato terakhir penutupan dari ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyampaikan, RUU Perampasan Aset, RUU Hukum Adat dan RUU PRT akan masuk ke dalam program legislasi nasional pada periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015143085/ini-lirik-lagu-sukinanda-akb48-melody-berharap-kesuksesannya-berlanjut-ke-versi-jkt48">Ini Lirik Lagu #Sukinanda AKB48, Melody Berharap Kesuksesannya Berlanjut ke Versi JKT48</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita sudah bahas bahwa dua Undang-Undang, yaitu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas periode lalu, kita akan masuk prolegnas untuk periode depan," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah khusus PRT, karena ini sudah ada tahapannya jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti kita akan carry over pada periode depan, itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembahasan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015143146/hilirisasi-nikel-berkelanjutan-pemerintah-akan-dorong-untuk-capai-pertumbuhan-ekonomi-8-persen">Hilirisasi Nikel Berkelanjutan, Pemerintah akan Dorong untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dasco menekankan terkait agenda pelantikan Anggota DPR RI periode 2024-2029 progresnya sudah 95 persen. Ia meyakini, pelantikan Anggota DPR RI terpilih, yang akan digelar pada Selasa (1/10) besok, akan berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini untuk persiapan pelantikan besok kalau kami cek sudah dalam tahap 95 persen dan tinggal merapikan yang belum-belum rapi. Tapi pada prinsipnya insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rapat Paripurna terakhir ini akan membahas sejumlah persoalan yang belum dituntaskan, sementara RUU Perampasan Aset dan PRT akan dilanjutkan

DPR RI Periode 2019-2024 Berakhir, Pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU PRT Diklaim Akan Masuk Prolegnas Periode Depan

<div id="m#msg-f:1804078856836026939" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Rapat-Paripurna-DPR-23-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang paripurna DRP. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rapat paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014843645/muncul-di-laga-kompetisi-internal-ganesha-putra-dari-persija-dikabarkan-segera-isi-posisi-direktur-akademi-persebaya">Muncul di Laga Kompetisi Internal, Ganesha Putra dari Persija Dikabarkan Segera Isi Posisi Direktur Akademi Persebaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?" tanya Cak Imin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab seluruh anggota parlemen yang hadir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum pembentukan pansus angket haji 2024 disetujui, Anggota Komisi VIII DPR RI</div> <div dir="auto">Selly Andriany Gantina menjelaskan alasan pihaknya mendorong pembentukan pansus.</div> <div dir="auto">Selly menjelaskan, hak angket merupakan salah satu hak konstitusional setiap anggota dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak angket merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan," papar Selly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, terdapat beberapa alasan Komisi VIII DPR RI mendorong pembentukan pansus hak angket dalam penyelenggaraab ibadah haji 2024. Pertama, penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada Pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, sehingga Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan UU dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menag RI tertkait penetapan BPIH," ujar Selly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, permasalahan itu merupakan fakta yang terjadi di lapsangan. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenag, belum maksimal dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar," papar Selly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demikian keterangan pengusul hak angket haji 2024 Masehi dan dapatkan persetujuan dalam rapat Paripurna DPR yang selanjutnya, pansus hak angket haji dapat segera ditetapkan, dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua

Paripurna DPR Setujui Pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4). Puan mengajak semua pihak menghormati proses dan hasil putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, putusan MK nantinya akan menjadi jalan menyempurnakan demokrasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penanganan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia, dalam memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu yang bermartabat sesuai dengan amanat konstitusi," kata Puan dalam rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014516253/harvey-moeis-dijerat-pasal-pencucian-uang-sandra-dewi-bakal-jadi-tersangka">Harvey Moeis Dijerat Pasal Pencucian Uang, Sandra Dewi Bakal jadi Tersangka?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan, tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, sudah memasuki tahapan penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia adalah negara hukum, komitmen ini dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Puan, pemilu merupakan alat mewujudkan demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi agar dapat diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Karena itu, kata Puan, semua peserta pemilu termasuk pasangan capres-cawapres memiliki kesadaran berdemokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap peserta pemilu, dituntut memiliki kesadaran nilai berdemokrasi, untuk juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," pungkas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, saat ini sedang berlangsung sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2024. Para pihak telah mengajukan alat bukti termasuk surat atau dokumen, saksi dan ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.</div>

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Rapat Paripurna DPR.

Singgung Sengketa Pilpres di MK dalam Paripurna DPR, Puan: Jalan Menyempurnakan Demokrasi

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan tujuh calon hakim agung (CHA) pada Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). Ketujuh CHA itu disahkan setelah mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah laporan Komisi III DPR rI atas hasil uji kelayakan atas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) pada&nbsp; Mahkamah Agung dapat disetujui?," tanya Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab seluruh wakil rakyat yang hadir rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat paripurna ini dihadiri oleh 290 anggota dewan dengan perincian 159 orang hadir fisik dan 131 yang izin. Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPR Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan proses dan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim agung hingga ditetapkan tujuh calon hakim agung. Menurutnya, Komisi III DPR telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM selama dua hari, pada Rabu (22/11) dan Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013438870/satu-suara-dengan-anies-dan-hasto-pdip-nasdem-sebut-food-estate-bukan-solusi-untuk-petani">Satu Suara Dengan Anies dan Hasto PDIP, Nasdem Sebut Food Estate Bukan Solusi untuk Petani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masing-masing calon diberikan kesempatan menyampaikan pokok-pokok makalah. Lalu, Komisi III DPR menggelar rapat pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melalui tahapan seleksi, Komisi III DPR RI pun menetapkan tujuh nama yang disetujui menjadi calon hakim agung pada Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">Adapun ketujuh nama calon hakim agung yang disahkan itu yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H. M.Hum (Pidana)</div> <div dir="auto">2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">3. Noor Edi Yono, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">4. Sigid Triyono, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">5. Dr. Yanto, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">6. Sutarjo, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">7. Agus Subroto, S.H., M.Kn (Perdata).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rapat paripurna ini dihadiri oleh 290 anggota dewan dengan perincian 159 orang hadir fisik dan 131 yang izin.

Paripurna DPR RI Sahkan 7 Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BPK-KETUA.jpg" alt="Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR dalam Sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa" width="100%">
<figcaption>Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR dalam Sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun pada semester I-2022.<br /> <br /> Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rp 17,33 triliun terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan senilai Rp 1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.<br /> <br /> Saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR dalam Sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa, Isma Yatun menjelaskan permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara sebanyak 5.465 permasalahan senilai Rp 17,33 triliun.<br /> <br /> Selain itu, juga ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan.<br /> <br /> “Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/ atau penyerahan aset, baru sebesar Rp 2,41 triliun atau 13,9 persen,” kata Isma Yatun.<br /> <br /> Dia melanjutkan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (LK) pemerintah pusat, dengan 132 LK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan empat LK Kementerian/ Lembaga (LKKL) masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).<br /> <br /> Pihaknya juga telah memberikan opini WDP terhadap satu dari 39 LK pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021.<br /> <br /> Kemudian, pihaknya juga telah memeriksa 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, dengan sebanyak 500 pemerintah daerah (pemda) atau 92,4 persen memperoleh opini WTP, 38 pemda atau 7 persen memperoleh opini WDP, dan 3 pemda atau 0,6 persen memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).<br /> <br /> Isma Yatun mengungkapkan dari 542 pemerintah daerah (pemda), terdapat satu pemda yang belum menyampaikan LKPD, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.<br /> <br /> Selain itu, BPK juga memeriksa laporan keuangan tahunan (LK Tahunan) badan lainnya tahun 2021, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).<br /> <br /> Tercatat, sejak 2005 hingga Semester I-2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp 302,56 triliun kepada entitas yang diperiksa.<br /> <br /> Hingga semester I-2022, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 124,60 triliun.<br /> <br /> &nbsp;

BPK Ungkap 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 Triliun Pada semester I-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik.  virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik.  virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (7/7). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyampaikan laporan hasil rapat panitia kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan.<br /> <br /> Pangeran mengungkapkan, pembahasan RUU Pemasyarakatan sebenarnya sudah dilakukan sejak DPR periode 2014-2019 lalu. Saat itu, RUU Pemasyarakatan hanya tinggal disahkan pada rapat paripurna, namun karena ada satu lain hal urung disahkan dan menjadi carry over pada DPR periode 2019-2024.<br /> <br /> "Pada pembicaraan tingkat II 24 September 2019, karena ada satu lain hal diputuskan terhadap RUU Pemasyarakatan ditunda dan carry over pada masa keanggotaan DPR 2019-2014," ucap Pangeran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.<br /> <br /> Pangeran menjelaskan, tujuan RUU Pemasyarakat salah satunya untuk mengatasi over kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan.<br /> <br /> Setelah Pangeran menyampaikan laporan panja Komisi III, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin sidang paripurna meminta persetujuan pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang kepada para anggota dewan.<br /> <br /> "Berdasarkan laporan Komisi III DPR RI tentang RUU Pemasyarakatan, selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pemasyarakatan dapat disahkan menjadi Undang-Undang? tanya Gobel.<br /> <br /> "Setuju," seru seluruh anggota dewan.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, paripurna kali ini dihadiri secara fisik oleh 105 dan virtual 232 dari 575 anggota dewan. Hal ini disebut telah memenuhi kuorum paripurna DPR RI.<br /> <br /> &nbsp;

Paripurna DPR Resmi Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/JKT2-Paripurna-DPR-23-eca1.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menerima pandangan pemerintah yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sidang paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021 -2022 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/22). Rapat paripurn" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menerima pandangan pemerintah yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sidang paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021 -2022 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/22). Rapat paripurn</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-32, Selasa (24/5). Hanya satu fraksi PKS yang menolak pengesahan revisi UU P3 tersebut.<br /> <br /> “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.<br /> <br /> “Setuju,” jawab para anggota dewan.<br /> <br /> “Sidang dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU nomor 12/2011 ttg pembentukan peraturan perundag-undanngan dapat disetujui disahkan menjadi UU?” ujar Puan lagi.<br /> <br /> “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan, yang kemudian palu sidang diketok oleh Puan tanda revisi UU P3 disepakati.<br /> <br /> RUU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Puan, revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode omnibus law.<br /> <br /> Sebab MK mengamanatkan, agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan yang diambil pada November 2021. “DPR melaksanakan putusan MK” pungkas Puan.

DPR Sahkan RUU P3 Jadi Landasan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menterippn_kepalabappenas-dengan-pansus-ruuikn-17012022-gp-4.jpg" alt="Rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Selasa (18/1) dini hari menyetujui RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.<br /> <br /> ”Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung seperti dilansir dari <em>Antara</em> saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1) dini hari.<br /> <br /> Seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan.<br /> <br /> Doli mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD, dan pandangan pemerintah. Menurut dia, tim ahli pansus sudah selesaikan merumuskan draf RUU IKN hasil masukan dari fraksi-fraksi dan DPD yang disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN.<br /> <br /> ”Jadi draf RUU IKN sudah disiapkan, nanti bisa ditandatangani fraksi-fraksi, DPD, dan pemerintah,” ujar Doli.<br /> <br /> Ketua Panja RUU IKN Saan Mustofa dalam Raker tersebut menyampaikan laporan kinerja Panja membahas RUU tersebut. Di antaranya ada beberapa substansi yang dikembalikan ke Panja untuk dibahas.<br /> <br /> Menurut dia substansi-substansi tersebut seperti kelembagaan ibu kota negara, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan dibahas di panja. Pembahasannya di Panja dilakukan dengan sistem klaster yaitu kelembagaan, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan.<br /> <br /> Saan menjelaskan, Panja juga menyepakati perlunya pengaturan terkait hak-hak nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat yang perlu diatur dalam RUU IKN. Selain itu, Panja memutuskan kedudukan kantor perwakilan negara sahabat dan organisasi asing diharapkan bisa ditempat di IKN Nusantara selambat-lambatnya 10 tahun sejak pemindahan ibu kota.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR Junimart Girsang memastikan RUU tersebut akan diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II (penetapan menjadi UU) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pagi.<br /> <br /> ”Dijadwalkan RUU IKN diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1) pukul 10.00 WIB,” kata Junimart.<br /> <br /> Pengambilan keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR tersebut akan memberikan persetujuan RUU IKN disahkan menjadi undang-undang. Proses tersebut dilakukan setelah Pansus mengambil keputusan Tingkat I bersama pemerintah pada Selasa (18/1) dini hari.

Pansus-Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa Dalam Rapat Paripurna DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paripurna dpr

Berita Terkini