<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/AGCCCHPDDdsvJXnM26tFwIv4GOJg2Bi4wj2c4Ov5-1-1548187131.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan larangan parkir tepi jalan di kawasan Tunjangan yang direspons positif masyarakat. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan larangan parkir tepi jalan di kawasan Tunjangan yang direspons positif masyarakat. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menata ulang parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di kawasan wisata Tunjungan sejak 15 Juli 2025, mendapat respons positif dari masyarakat. Pasalnya, Jalan Tunjungan kini menjadi lebih rapi. Tak ada lagi kendaraan motor maupun mobil yang berjejer di tepi jalan, hingga mengganggu para pengguna jalan karena sebabkan kemacetan panjang. Kabar baiknya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya tengah berdiskusi bersama kepolisian, terkait kemungkinan menjadikan larangan parkir di tepi Jalan Tunjungan sebagai kebijakan permanen. "Karena masyarakat sudah senang dengan yang seperti ini. Terus jadi tidak ada macet, tidak ada mengganggu lalu lintas, kenapa tidak kita teruskan lagi? Nanti kita diskusikan dengan kepolisian," tutur Eri di Surabaya, Sabtu (26/7). Sebagai informasi, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan melakukan penataan ulang parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di kawasan wisata Tunjungan selama 15 - 31 Juli 2025 mulai pukul 16.00 WIB ke atas.&nbsp; Selama periode tersebut, wisatawan diimbau untuk patuh dan memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang tersedia, seperti di UPTSA Siola, TEC, Jalan Tanjung Anom, Jalan Genteng Besar, hingga Jalan Kenari. Jika ternyata larangan parkir di tepi Jalan Tunjungan membawa manfaat dan tidak mengganggu banyak orang, maka Pemkot Surabaya akan mempertimbangkan matang-matang terkait perpanjangan. "Kan saya selalu katakan, Surabaya ini bukan satu dua orang loh. Tetapi banyak orang. Kalau banyak yang menginginkan (larangan parkir di tepi Jalan Tunjungan) dan itu lebih baik, ya ayok," sambungnya. Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengatakan bahwa tata ulang parkir TJU kawasan Tunjungan berfokus pada perbaikan di area pedestrian, taman, serta kabel-kabel fiber optik yang berada di bawah tanah (ditanam). "Itu yang kita lakukan. Karena Tunjungan ini sudah ramai, jadi jujugan wisata di Kota Surabaya. Maka insyaallah omset akan naik, PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga meningkat," tukas Wali Kota Eri.&nbsp;

Pemkot Surabaya menata parkir di Tunjungan, masyarakat puas, larangan parkir jadi kebijakan permanen?

Jalan Tunjungan Lebih Lengang tanpa Parkir Tepi, Apakah Bakal Diperpanjang?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/R4dEVmnKaTbARLGMAae9ZQoC2qGGMxHWwMIPW4Nv-1888938356.jpg" alt="Ilustrasi parkir tepi jalan umum di Jalan Tunjungan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi parkir tepi jalan umum di Jalan Tunjungan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemacetan di Jalan Tunjungan kembali dikeluhkan masyarakat Surabaya. Penyebabnya klasik: kendaraan sepeda motor dan mobil yang parkir di tepi jalan umum (TJU) membuat arus lalu lintas tersendat. Pengamat transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Anak Agung Gde Kartika mengatakan persoalan ini tak bisa dibiarkan. Surabaya butuh tata kelola parkir yang lebih tertib dan modern.&nbsp; &ldquo;Secara teknis, slot parkir tepi jalan mengurangi kapasitas jalan dan menimbulkan hambatan sementara terhadap arus lalu lintas. Ini berdampak langsung pada kemacetan, terutama pada jalan sempit" tutur Agung, Senin (14/7).&nbsp; Belum cukup dengan banyaknya kendaraan yang memakan bahu jalan, ada praktik parkir liar yang juga membuat warga gerah. Menurutnya, parkir liar ini tak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga menggerogoti PAD Kota Surabaya. Dari aspek ekonomi transportasi, parkir TJU juga meningkatkan biaya operasional kendaraan dan potensi kecelakaan. Karena itu, Agung mendorong Pemkot Surabaya untuk menyiapkan lokasi parkir yang lebih representatif. "Seperti gedung parkir atau area parkir khusus. Pemkot Surabaya juga perlu melakukan tinjauan pengawasan dan teknologi untuk parkir TJU, seperti pembayaran parkir secara online," tambahnya. Agung juga mengusulkan untuk memasang sensor di setiap satuan ruang parkir (SRP) atau menggunakan teknologi image processing, serta membuat model matematis dengan penerapan tarif parkir progresif. "Dari segi aspek finansial, pelarangan parkir tepi jalan, dan membangun fasilitas gedung khusus parkir dapat menjadi alternatif investasi, terutama di kawasan yang terdapat parkir TJU. Ini semua bisa diwujudkan asal didukung dengan kebijakan tarif yang jelas," ujar Agung.&nbsp; Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan tata ulang parkir di Jalan Tunjungan, serta menyediakan kantong-kantong parkir resmi di sekitar kawasan.&nbsp; "Sehingga meminimalisir gangguan lalu lintas. Kemarin setelah kita cek, sudah punya kantong parkir di sana. Sehingga ini kita sosialisasikan, kita akan jaga," tutur Eri Cahyadi kepada awak media baru-baru ini.&nbsp; Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Dishub Kota Surabaya. Melalui akun media sosial Instagram, mereka memberikan pengumuman bahwa parkir TJU di Jalan Tunjungan ditata ulang mulai Rabu (15/7).&nbsp; "Woro-woro warga Surabaya. Mulai 15-31 Juli 2025, akan dilakukan perawatan di sepanjang Jalan Tunjungan," tulis akun Instagram @dishubsurabaya dalam caption unggahan terbarunya, dikutip Selasa (15/7). Penataaan akan dimulai pukul 16.00 WIB-selesai. Selama kegiatan, warga yang ingin berkunjung ke Jalan Tunjungan dapat parkir di titik-titik yang disediakan, di antaranya UPTSA Siola. Kemudian di TEC (Tunjungan Electronic Center), Jalan Tanjung Anom, Jalan Genteng Besar, Jalan Kenari, Eks Kantor BPN, dan Halaman Pasar Tunjungan.&nbsp;

Kemacetan di Jalan Tunjungan Surabaya akibat parkir liar, Pemkot diminta untuk menyiapkan lokasi parkir yang lebih baik.

Bukan Hanya Sebabkan Macet, Pengamat Sebut Parkir Tepi Jalan juga Bikin Biaya Transportasi Bengkak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/Pasar-Tanah-Abang-Masih-Sepi-Dery-Ridwansah-1JPG-3699037021.jpg" alt="Pasar Tanah Abang sepi meski kurang dari dua pekan jelang hari raya Lebaran 2025. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasar Tanah Abang sepi meski kurang dari dua pekan jelang hari raya Lebaran 2025. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang wanita mendadak viral usai membagikan pengalaman pahit saat kali pertama&nbsp; mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bukan karena berdesak-desakan atau kesulitan mencari barang, tetapi gara-gara tarif parkir liar yang bikin dompet menjerit. Pengalaman tak mengenakkan ini dibagikan oleh pemilik akun TikTok @Juscalltata_ atau Tata Julia Permana pada Minggu (13/4). Dalam unggahannya, Tata mengaku awalnya mengira biaya parkir di pinggir jalan hanya Rp 10 ribu. Namun, ia malah dikenakan tarif tak masuk akal sebesar Rp 60 ribu oleh juru parkir. "Aku dengernya cuma Rp 10 ribu, ternyata diminta Rp 60 ribu. Haaahh! Kata dia (tukang parkir) rata parkir di pinggir jalan semua 60 ribu," ujarnya dalam video tersebut. Unggahan video Tata langsung meledak di TikTok, disukai lebih dari 25 ribu pengguna dan dibanjiri 1.486 komentar. Ia juga mempertanyakan keberadaan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisian di lokasi. "Meresahkan preman-preman itu ya, Polisi sama Dishub pada kemana sii," ucap Tata. Tak sedikit juga netizen yang mengaku mengalami pungli serupa di Tanah Abang. Pemilik akun @Tika pun menyarankan agar parkir dilakukan di dalam gedung Tanah Abang. "Samaaa aku 50 (ribu) kak kmrin...besoknya aku parkir masuk gedung ajh," kata @Tika.&nbsp; Tak hanya ramai dikomentari, kejadian ini juga memicu warganet untuk mengulas potensi &ldquo;penghasilan&rdquo; tukang parkir liar di kawasan tersebut. Sebagian bahkan menyebut para juru parkir itu bisa membeli rumah setiap bulan jika dibiarkan bebas menarik tarif seenaknya. "60k x 15 mobil 1 hari: 900k. 1 bulan: 27 juta. Kalo 1 hari ada 50 mobil, sebulan bisa dapet rumah," tulis akun @sukama****

Seorang wanita viral setelah membagikan pengalaman pahitnya saat terkena tarif parkir liar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Viral, Baru Kali Pertama ke Tanah Abang, Wanita Ini Kaget Dipalak Parkir Tepi Jalan Rp 60 Ribu: Polisi dan Dishub ke Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/WhatsApp-Image-2023-10-29-at-185509-2965341673.jpg" alt="Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru." width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak main-main terhadap para mafia parkir di Kota Pahlawan. Pemkot menerapkan kebijakan bayar parkir pakai QRIS. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, pembayaran pakai QRIS bisa dilakukan untuk parkir tepi jalan (PTJ). Untuk sementara ini, ada lima titik PTJ yang berlakukan sistem QRIS. &rdquo;Untuk meminimalisir praktik yang merugikan. Sehingga, pendapatan daerah akan tetap terjaga dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal,&rdquo; kata Tundjung. Kelima titik itu antara lain, Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Taman Bungkul, Jalan Serayu, dan Jalan Progo. Tundjung menuturkan, ke depan, akan berupaya menerapkan konsep digital payment ke semua titik. &rdquo;Kami akan evaluasi bagaimana di lima titik itu,&rdquo; imbuh Tundjung. Tundjung berharap dengan kemudahan membayar parkir melalui QRIS mampu menggenjot pendapatan daerah Surabaya ke depannya. Dia berpesan agar tetap patuh terhadap regulasi.

Pemkot Surabaya terapkan kebijakan bayar parkir pakai QRIS untuk parkir tepi jalan (PTJ). Ada lima titik PTJ yang berlakukan sistem QRIS

Catat, 5 Parkir di Surabaya Ini Bisa Bayar Pakai QRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PARKIR-KAPASAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Di karcis parkir tertera biaya parkir Rp 2.000. Eh, tapi kok diminta lebih. Fenomena seperti itu masih dijumpai ketika parkir di beberapa tepi jalan di Surabaya. Bahkan, ada oknum juru parkir (jukir) resmi pun ikut menghalalkan praktik tersebut.  Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Susandi Ismawan mengatakan, apabila ditarik tarif lebih dan tidak sesuai dengan nominal di tiket parkir, masyarakat berhak menolak. Tarif parkir tepi jalan diatur di dalam Perwali 29/2018. Untuk nominal parkir tepi jalan Rp 2.000. Berbeda dengan tarif parkir di dalam gedung Rp 3.000 untuk motor.  ”Di karcis parkir juga tertera nominal Rp 2.000 untuk motor di tepi jalan,” kata Susandi Ismawan.  Apabila menemukan jukir nakal, warga bisa melaporkan ke aplikasi Wargaku. Sandi menjamin jika laporan warga tersebut ditindaklanjuti.  Ada sanksi yang diberikan untuk jukir. Yakni, skorsing. Skorsing berlangsung dua hingga tiga hari.  ”Tidak boleh bertugas. Kelengkapan parkir juga diamankan,” terang Sandi.  Saat ini, terdapat sebanyak 1.200 titik parkir tepi jalan di beberapa wilayah Kota Surabaya. Jumlah parkir tepi jalan tersebut meningkat dari sebelumnya di saat pandemi Covid-19, yakni sebanyak 700 titik lokasi.

Diminta Bayar Parkir Lebih, Laporkan ke Aplikasi Wargaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ilustrasi-parkir-on-street-31.jpg" alt="Salah satu tempat parkir tepi jalan di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu tempat parkir tepi jalan di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengkaji kenaikan tarif parkir on street atau tepi jalan. Hal tersebut untuk memastikan kebutuhan parkir itu lebih besar manfaatnya atau justru menimbulkan dampak kemacetan.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, parkir tepi jalan menjadi salah satu pendulang pendapatan asli daerah (PAD). Tapi, keberadaan layanan parkir itu juga harus dipertimbangkan dari segi kelancaran arus lalu lintas.  ”Tentunya kalau dari PAD memang baik, tapi dari segi kelancaran lalu lintas harus dipertimbangkan karena tidak semua parkir akan memberikan dampak positif. Tentunya merupakan hambatan samping menjadi dampak negatif,” kata Tundjung seperti dilansir dari Antara.  Tundjung menjelaskan, keberadaan parkir tepi jalan harus diperhitungkan dengan berapa kerugian orang karena dampak yang ditimbulkan karena kemacetan. Oleh sebab itu, parkir tepi jalan seharusnya tarifnya lebih mahal dari parkir yang tersedia di gedung dan halaman.  ”Makanya di pinggir jalan itu harusnya dibesarkan parkirnya jangan Rp 5.000, kalau bisa Rp 7.000. Supaya orang kalau mau parkir yang murah banyak di gedung. Kalau di pinggir jalan parkirnya (dibuat) mahal supaya jalannya terjaga untuk orang-orangnya,” ujar Tundjung Iswandaru.  Tundjung menyatakan, pihaknya juga berencana menerapkan Transport Demand Management (TDM) di beberapa lokasi. Langkah itu untuk pengendalian kendaraan pribadi sekaligus mencegah kemacetan dengan membatasi parkir di tepi jalan.  ”Misal parkir boleh di Jalan Tunjungan, kalau mau parkir di Gedung Siola murah, kalau di Jalan Tunjungan mahal. Biar orang itu cuma sebentar saja kemudian pergi dan tidak menimbulkan macet,” papar Tundjung Iswandaru.  Ketika ditanya kapan kenaikan tarif parkir tepi jalan mulai diterapkan, Tundjung menyatakan, belum dapat memastikan. Namun, saat ini pihaknya masih terus mengkaji terkait rencana kenaikan tarif parkir tepi jalan.  ”Ini kami kaji dulu karena itu berimbas pada PAD parkir juga,” tutur Tundjung Iswandaru.  Saat ini, terdapat sebanyak 1.200 titik parkir tepi jalan di beberapa wilayah Kota Surabaya. Jumlah parkir tepi jalan tersebut meningkat dari sebelumnya di saat pandemi Covid-19, yakni sebanyak 700 titik lokasi.  Tundjung mengakui, keberadaan parkir tepi jalan berdampak besar terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya. Dia memastikan akan terus berupaya untuk mengurangi pengendara parkir tepi jalan tanpa berimbas pada pengurangan terhadap PAD.  ”Jadi yang benar itu kami larang parkir di badan jalan. Kami sediakan parkir di halaman atau di gedung. Harusnya kami tingkatkan nominalnya (tarif parkir), supaya titiknya berkurang, tapi dapatnya (PAD) tetap,” terang Tundjung Iswandaru.

Dishub Surabaya Kaji Kenaikan Tarif Parkir tepi Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MONITOR-PARKIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Optimalisasi pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) do Gresik tetap menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini. Kebocoran pendapatan parkir masih terjadi meski jumlahnya kian turun. Salah satunya berkat pengawasan digital melalui layar pantau di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik.  Di ruang bagian pengelolaan parkir terpampang layar berukuran jumbo. Layar tersebut menampilkan gambar dari kamera closed circuit television (CCTV) di berbagai titik parkir. Dengan begitu, selain petugas yang keliling memantau area parkir, aktivitas parkir bisa dipantau selama 24 jam.  ”Iya, kami bisa melihat aktivitas juru parkir (jukir) dari sini,” ucap Kepala Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Suudin kemarin.  Monitoring aktivitas parkir TJU itu memang cukup digencarkan sejak tahun ini. Penyebabnya, target pendapatan parkir cukup tinggi, yakni Rp 9 miliar. Meski baru mendapat Rp 2,3 miliar hingga akhir Agustus, setidaknya pendapatan naik.  Sebelumnya diberitakan, capaian pendapatan parkir tepi jalan di Gresik masih jauh panggang dari api. Sepanjang semester 1 (Januari-Juni) 2022, dishub baru mengantongi Rp 2,3 miliar. Padahal, target tahun ini mencapai Rp 9 miliar. Artinya, masih kurang Rp 6,7 miliar.  Masih jauhnya capaian PTJ itu karena target yang ditetapkan sebesar Rp 9 miliar tersebut tidak sesuai kondisi di lapangan. Dishub menilai perlu adanya pengkajian ulang untuk potensi parkir di Kota Santri. Hanya, untuk melakukan kajian tersebut, belum ada anggarannya.  Sebetulnya, untuk menekan potensi kebocoran, dishub juga relah menerapkan parkir digital dengan pembayaran melalui QRIS. Namun, praktik di lapangan, banyak jukir yang masih menggunakan manual. Tidak sedikit pula pemilik kendaraan yang tetap memilih bayar tunai.

Tekan Kebocoran, Dishub Gresik Awasi Area Parkir dari Layar Pantau