<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/pol-loreng-73922826.jpg" alt="Gambar yang mengampanyekan Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin dinilai kontroversial karena bertuliskan &quot;Jateng Pilih Polisi, Gak Butuh Loreng TNI, Ayo Coblos Ahmad Luthfi&quot;. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gambar yang mengampanyekan Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin dinilai kontroversial karena bertuliskan &quot;Jateng Pilih Polisi, Gak Butuh Loreng TNI, Ayo Coblos Ahmad Luthfi&quot;. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPP PDI Perjuangan menuding adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam Pilkada Jawa Tengah (Jateng). Dalil itu disampaikan dalam permohonan perselisihan hasil&nbsp;pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, modus keterlibatan aparat untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin beragam.&nbsp;"Ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain," kata Ronny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu malam (11/12). Dia menegaskan, itu bukan hanya tudingan. Pihaknya siap membuktikan dugaan kecurangan berupa keterlibatan aparat penegakan hukum (APH) tersebut pada sidang MK nanti. "Ini nanti kita akan buktikan di sidang Makamah Konstitusi," ujar Ronny. Dia berharap, makamah konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi bisa memberikan keadilan di masyarakat. "Rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah ingin agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan yang kita cita-citakan pasca reformasi," jelasnya. Untuk membuktikan dalil-dalil, Ronny mengaku siap mendatangkan saksi. Dia meminta tidak ada pihak-pihak yang mengintimidasi saksi-saksi yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi. "Kami juga sampaikan, bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara di muka persidangan," kata dia. Pengajuan sengketa tersebut mereka layangkan usai kalah pada hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng. Berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 11.390.191 suara. Sementara Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapatkan 7.870.084 suara.

Dia menegaskan, itu bukan hanya tudingan. Pihaknya siap membuktikan dugaan kecurangan berupa keterlibatan aparat penegakan hukum (APH) itu.

Seperti di Pilgub Sumut, Dugaan Adanya Keterlibatan 'Partai Cokelat' jadi Dasar Gugatan PHP yang Diajukan Andika Perkasa di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/MK-2558054264.jpg" alt="Kuasa hukum Paslon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Paslon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12). (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara (Sumut),&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/edy-rahmayadi">Edy Rahmayadi</a>-<a href="https://www.jawapos.com/tag/hasan-basri-sagala">Hasan Basri Sagala</a>,&nbsp;mengklaim menemukan&nbsp;83 pelanggaran yang diduga dilakukan paslon 01 Bobby Nasution-H Surya. Kuasa hukum Yance Aswin mengatakan, ada banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Sumut. Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster.&nbsp;Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' (partai cokelat) atau polisi. Kedua, pelaksanaan coblosan yang dinilai melanggar karena digelar saat banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumut. Ketiga, adanya dugaan pemilih ganda di sejumlah daerah. Atas dasar banyaknya kecurangan tersebut,&nbsp;pihaknya&nbsp;meminta agar&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/bobby-nasution">Bobby Nasution</a>&nbsp;didiskualifikasi, dan kemenangan menantu mantan Presiden Joko Widodo tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;"Petitum yang pertama secara jujur kita katakan tolong MK diskualifikasi pasangan 01 (Bobby-Surya)," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/12). Permintaan itu disampaikan dalam petitum permohonan sengketa pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun MK menolak mendiskualifikasi, Yance meminta sekurang-kurangnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat kabupaten/kota yang terjadi banjir pada 27 November 2024. Yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang "Kalau PSU kami yakin masyarakat sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri sagala," imbuhnya. Yance mengaku heran dengan keputusan KPU yang tetap menggelar pilkada. Padahal, saat itu, masyarakat tengah dalam musibah. Imbasnya, banyak pemilih yang kesulitan hadir di TPS. "Saya juga heran bagaimana napsu seorang pemimpin itu mengabaikan hak-hak tentang bagaimana sisi-sisi kemanusiaannya dihilangkan," tuturnya. Oleh karenanya, pihaknya berharap MK memperhatikan hal tersebut. Yance menegaskan, gugatan ini bukan dilakukan karena kliennya kalah, melainkan karena kekalahan itu diwarnai kecurangan. Jika berlangsung adil, pihaknya menegaskan akan menerima secara terbuka. "Karena memang situasinya tidak baik-baik saja, dan banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak adanya kejujuran dalam proses pelaksanaan ini, ya saya pikir inilah (gugat) MK kita," jelasnya. Untuk diketahui, KPU Provinsi Sumut sudah menetapkan suara hasil Pilkada. Hasilnya, pasangan Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hanya memperoleh 2.009.311 suara.

Kecurangan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga klaster. Pertama, kecurangan yang melibatkan oknum 'parcok' atau polisi.

Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan 'Partai Cokelat'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/IMG-20241117-WA0063-2892847170.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Forum Demokrasi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Forum Demokrasi bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Budianto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Politisi PDIP itu menyebut adanya intervensi dari Parcok (Partai Cokelat) dan Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai sejumlah 'kandang banteng', khususnya Jawa Tengah. Diketahui, partai cokelat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. Budianto menegaskan tudingan tersebut adalah isu yang sangat serius. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran dalam pemilu, PDIP seharusnya melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Sehingga tidak hanya mengungkapkan kekecewaan dan menggiring opini masyarakat. &ldquo;Jika mengetahui ada sesuatu, harusnya PDIP laporkan ke Bawaslu dan KPU, sudah ada mekanismenya. Jangan menggiring opini, apalagi menyebut Pak Jokowi dan Parcok yang diasosiasikan Polri melakukan intervensi,&rdquo; ujar Budianto, Senin (2/12). Menurut Budianto, KPU dan Bawaslu memegang peranan penting dalam menjaga kualitas dan integritas Pemilu. Dia menegaskan kepercayaan publik terhadap proses pemilu harus dijaga dengan baik, untuk menjaga suara rakyat. Karena itu, dirinya meminta PDIP tidak asal tuding, baik kepada institusi Polri maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. &ldquo;Kita harus mendukung mekanisme yang sudah ada, bukan justru menciptakan keraguan yang tidak berdasar terhadap lembaga-lembaga yang sudah bekerja keras menjaga integritas pemilu,&rdquo; ujar Budianto. Budianto menekankan bahwa PDIP harus tetap mendukung proses demokrasi yang sehat. Bagaimanapun juga, kekalahan dalam pemilu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak dapat dihindari. Yang terpenting, menurutnya adalah bagaimana PDIP dan partai-partai politik lainnya menghargai suara rakyat. &ldquo;Demokrasi yang sehat adalah ketika setiap hasil pemilu dihormati, meski itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah proses yang harus dihargai oleh semua pihak,&rdquo; jelas Budianto. Budianto menambahkan, menghadapi hasil pemilu yang tidak diinginkan, seharusnya menjadi kesempatan PDIP untuk mencari solusi konstruktif, bukan justru mencari kambing hitam. PDIP, menurut Budianto, seharusnya fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas kampanye mereka dan mendengarkan lebih banyak aspirasi masyarakat. &ldquo;Kami berharap PDIP dapat memperbaiki kualitas kampanye dan lebih fokus mendengarkan masyarakat. Ini adalah cara yang lebih positif daripada menyalahkan faktor eksternal semata,&rdquo; jelas Budianto. Diketahui, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa Jawa Tengah mengalami tekanan yang tinggi dalam masa pilkada serentak 2024. "Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Ronny (Talapessy) memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan," ujar Hasto di TPS 024, Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (27/11). Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Dirinya mengklaim Jawa Tengah kini bukan lagi Kandang Banteng, melainkan kandang bantuan sosial (bansos) dan parcok atau partai cokelat. "Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat)," kata Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11).

Sekjen Pasbata Jokowi, Budianto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus.

Hasto Bilang Partai Cokelat dan Jokowi Intervensi Pilkada Serentak, Sekjen Pasbata: Jangan Menggiring Opini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/20_pdip-772146295.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan keterangan terkait Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta (1/12). (ANTARA FOTO)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan keterangan terkait Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta (1/12). (ANTARA FOTO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 masih berlangsung. Meski demikian, saling klaim kemenangan sudah terjadi. Di tingkat provinsi, PDIP mengklaim menang di 14 provinsi atau setara 38 persen. Wilayah di mana partai itu menang adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu. Selain itu, Kep Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten/kota, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebutkan, partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil menang di 247 kabupaten/kota atau 48 persen. "Berdasar perinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 provinsi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader dari 247 kabupaten/kota yang berhasil unggul,&rdquo; katanya di Jakarta kemarin (1/12). Hasto menegaskan, proses pelembagaan partai terus-menerus dilakukan. Dengan begitu, PDI Perjuangan mampu menempatkan kader-kader partainya di seluruh wilayah. Dia juga kembali menyentil polisi dan Jokowi dalam konferensi pers kemarin. Hasto mengatakan, sulit bagi Indonesia memperbaiki demokrasi bila sistem bernegara itu dihancurkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Dia mengaitkan fenomena demokrasi di ambang kehancuran melihat Pilkada Serentak 2024 yang dihancurkan Partai Cokelat (Parcok) atas pengaruh Jokowi. Parcok sendiri merupakan istilah sindiran untuk oknum polisi yang berpolitik. "Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis," kata Hasto. Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyikapi suara PDIP. Dia mengatakan, sikap PDIP dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik yang muncul dari pemantauan PDI Perjuangan atas netralitas Polri dalam pilkada. Kritik PDIP, lanjut dia, harus dimaknai sebagai alarm keras bagi kualitas demokrasi dan integritas Pilkada Serentak 2024. Sekaligus menjadi dasar akselerasi reformasi dan transformasi Polri pada beberapa peran yang dianggap memperburuk kualitas demokrasi. (far/c7/dio)

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyentil polisi dan Jokowi dalam konferensi pers kemarin soal kehadiran partai cokelat berpolitik.

PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi, Hasto Kritik Oknum Polisi Berpolitik pada Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/IMG-20241117-WA0063-2892847170.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Forum Demokrasi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam Forum Demokrasi bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengeluarkan statement dan narasi berupa Partai Cokelat (Parcok) terlibat pemenangan kandidat tertentu pada pilkada serentak 2024. Parcok yang dimaksud belakangan bergerak masif di beberapa daerah, misalkan di Sumatera Utara (Sumut) demi menahan gerak politik kandidat provinsi tersebut. Menyikapi itu, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma menilai bahwa pernyataan Hasto bisa membuat suasana jadi tidak nyaman di masa tenang ini. "Saya sangat menyayangkan kenapa beliau mengeluarkan statement seperti itu? Partai Coklat yang dimaksud itu siapa? Apakah ini tuduhan terhadap mohon maaf, Polri? Saya berharap para kontestan dan elite politik membawa dan mengawal suasana lebih sejuk, damai, dan jauh dari isu SARA, provokasi dan hasutan," kata Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam keterangan resmi pada Senin&nbsp;(25/11). Menurut Gusma, informasi ini perlu diluruskan agar publik dapat tahu. "Saya sendiri masih sangat percaya dengan Polri, publik pun juga saya yakin masih percaya terhadap institusi ini. Tingkat kepercayaan terhadap Polisi pun berangsur-angsur meningkat pasca penanganan serius terhadap kasus Sambo, dan kepercayaan ini lebih tinggi dari kepercayaan publik terhadap partai politik," kata Gusma. Pendapat Gusma merujuk pada survei yang dilakukan Litbang Kombas pada Juni 2024 yang menempatkan Polri di peringkat ke 2 dengan 73 persen tingkat kepercayaan publik. Di satu sisi, lanjut Gusma, jika memang di lapangan ada fakta temuan oknum aparat bermain, lalu jika ada ancaman atau tekanan, atau jika Bawaslu bermain, atau jika ada KPU tidak profesional, atau aparatus negara yang tidak netral, hendaknya pihak yang menyuarakan hal itu segera melaporkan atau gunakan saluran dan ruang resmi yang diatur konstitusi untuk memproses itu. "Kalau ada oknum main-main, ya laporkan ke Propam atau lapor ke jajaran diatasnya. Sejauh ini juga sudah ada kok oknum anggota polisi yang ditindak karena tidak netral dalam berbagai kasus. Jadi memakai diksi keterlibatan partai coklat juga menurut saya berlebihan dan tidak bijaksana," kata Gusma. Lanjut Gusma, publik perlu pencerahan, tapi pencerahan akan gagasan dan visi misi. "Bukan hoax, fitnah, dan hasutan," kata Gusma. Demi kenyamanan bersama, Gusma mengajak masyarakat untuk tidak langsung menerima informasi di masa tenang ini, sebab bisa jadi informasi yang ada merupakan analisa konspirasi, bukanlah fakta yang ada. "Jangan memakai analisa konspirasi untuk memperkuat argumentasi atas agenda politis yang taruhannya adalah persatuan nasional. Melempar sesuatu yang tidak berdasarkan fakta atau hoax bahkan fitnah ke publik selain punya konsekuensi hukum, tentu punya konsekuensi sosial," kata Stefanus. "Masyarakat bisa distrust terhadap lembaga-lembaga publik tersebut, dan resikonya bisa chaos,"pungkasnya.

Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma menilai bahwa pernyataan Hasto bisa membuat suasana jadi tidak nyaman di masa tenang ini.

Pernyataan Hasto Soal Partai Cokelat, Gusma Minta Tidak Sebar Hoax

partai cokelat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#partai cokelat

Berita Terkini

Seperti di Pilgub Sumut, Dugaan Adanya Keterlibatan 'Partai Cokelat' jadi Dasar Gugatan PHP yang Diajukan Andika Perkasa di Jateng

Klaim Temukan 83 Pelanggaran, Edy Rahmayadi Duga Kemenangan Bobby Nasution di Pilgub Sumut Berkat Dukungan 'Partai Cokelat'

Hasto Bilang Partai Cokelat dan Jokowi Intervensi Pilkada Serentak, Sekjen Pasbata: Jangan Menggiring Opini

PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi, Hasto Kritik Oknum Polisi Berpolitik pada Pilkada Serentak 2024

Pernyataan Hasto Soal Partai Cokelat, Gusma Minta Tidak Sebar Hoax

Download Aplikasi JawaPos.com