<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/aniello-2997197813.jpg" alt="ANIELLO IANNONE" width="100%">
<figcaption>ANIELLO IANNONE</figcaption>
</figure> PADA&nbsp;13 Januari 2024 pemilihan presiden di Taiwan telah berlangsung dan William Lai menjadi presiden baru Taiwan. Pemilihan itu sangat memengaruhi dinamika geopolitik internasional, mengingat Taiwan berada di tengah salah satu kontroversi internasional paling rumit sejak tahun 1949. Terutama terkait dengan kebangkitan rezim komunis di bawah Mao Zedong di Tiongkok (China) dan penarikan diri nasionalis di bawah Chang Kai-Shek ke Pulau Formosa, yang sekarang dikenal sebagai Taiwan. Pada tahun yang sama, Mao mengakhiri Republik Tiongkok yang didirikan pada tahun 1912 (yang kemudian akan diadopsi oleh Taiwan) dan menyatakan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pada periode yang sama, Taiwan jatuh di bawah rezim represif hingga transisi demokratis pada tahun 1990 dan proses Taiwanisasi. Pemilihan ini menjadi momen penting dalam geopolitik Asia. Sementara Uni Eropa memperhatikan dengan tajam dinamika di negara tersebut. Sedangkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) khususnya menahan napas mereka hingga pengumuman resmi kemenangan Lai Ching‑te aka William Lai. Kemenangan ini tidak disambut baik oleh Tiongkok, yang mengklasifikasi Lai sebagai ancaman dan provokator kemerdekaan yang dapat mengganggu hegemoni Tiongkok di wilayah tersebut. AS juga menunjukkan ketidaksetujuan dengan Presiden Joe Biden menyatakan bahwa mereka tidak memberikan dukungan untuk kemenangan Lai. William Lai, yang merupakan kandidat dari Partai Progresif Demokratik (DPP), memenangi pemilihan dengan 42 persen suara, lebih dari 5 juta suara, mengonfirmasi pemerintahan ketiga berturut-turut DPP di negara tersebut. Dia menjauh dari Hou Yu-ih, kandidat Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang terkait dengan Chiang Kai-shek, seorang presiden serta pemimpin militer Tiongkok abad ke-20. Awalnya KMT memiliki kebijakan yang keras terhadap Tiongkok. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir sejak 2008, mereka menunjukkan kecenderungan yang kurang agresif. Terutama setelah kebijakan tiga &rdquo;tidak&rdquo; yang diusulkan Ma Ying-jeou: tidak bersatu, tidak merdeka, tidak ada konfrontasi militer. Tidak banyak harapan untuk kemenangan Partai Rakyat (TPP) yang mencalonkan Ko Wen-je sebagai kandidat. Presiden baru Lai yang sebelumnya menjabat wakil presiden sejak 2020 dan menjadi wali kota Taiwan selama 7 tahun, memimpin DPP sejak 2023, menunjukkan garis politik yang belum jelas. Dia tidak pernah secara formal menyatakan kemerdekaan dari Tiongkok. Selama kampanye pemilihan, Lai menyatakan keinginan untuk memiliki hubungan persahabatan dengan Beijing. Tetapi juga menekankan bahwa Tiongkok harus memahami sejauh mana ancaman yang dihadapi stabilitas Taiwan, yang dapat mengganggu keseimbangan politik di Asia dan Pasifik jika Tiongkok campur tangan dalam urusan Taiwan. Namun, kemenangan Lai dan DPP sementara menunjukkan antusiasme dan ketegasan dari rakyat Taiwan untuk tidak ingin sejalan dengan pandangan Tiongkok yang melihat Taiwan sebagai provinsi dari raksasa merah tersebut. Juga membawa kekhawatiran terhadap stabilitas politik negara. Hal itu terbukti dengan adanya delapan pesawat jet dan enam kapal perang Tiongkok yang mengelilingi Pulau dan Selat Taiwan. Ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan sangat jelas: Taiwan hanya diakui oleh 13 negara, dengan populasinya 23 juta orang, tapi pemilihan di sana dapat menggoyahkan keseimbangan internasional dan ekonomi yang sangat sensitif. Taiwan dianggap sebagai provinsi pemberontak oleh Tiongkok, yang memberlakukan isolasi diplomatik yang tegas terhadap Taiwan untuk semua negara yang ingin menjalin hubungan resmi dengan Tiongkok. Namun, kekhawatiran Tiongkok terhadap kemerdekaan Taiwan akan menjadi bencana, baik dari perspektif narasi politik di dalam wilayah Tiongkok maupun dari aspek strategis ekonomi. Mengakui Taiwan sebagai entitas negara yang terpisah dari Tiongkok akan berarti merusak narasi komunis di dalam negeri, memberikan bukti bahwa ada model pemerintahan di luar Partai Komunis, yang dapat menciptakan masalah serius bagi pemerintah. Selain itu, Taiwan memiliki signifikansi strategis yang sangat penting bagi Beijing karena terletak di antara rantai pulau-pulau pertama yang akan menjadi wilayah sekutu AS. Sebuah Taiwan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Beijing akan menjadi peluang strategis bagi Tiongkok, memberikan kendali atas pintu gerbang Pasifik. Terlebih lagi, Taiwan memainkan peran fundamental dalam industri microchip yang sangat vital bagi ekonomi Tiongkok, terutama dalam sektor pertahanan dan militer. Namun, dengan kemenangan Lai, Tiongkok sekarang perlu memberikan tekanan kepada Taiwan agar tidak terlalu jauh menjauh dari orbit Tiongkok. Di pihak lain dunia, AS juga tidak kurang khawatir. AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan secara resmi untuk menghindari krisis politik dengan Tiongkok. Tetapi, mereka memiliki peran pendukung di wilayah tersebut, yang tetap menempatkan tekanan kepada Washington. Dari satu sisi, Taiwan melihat bayangan pengaruh baik dari AS maupun dari Tiongkok di Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, perhatian tertuju kepada Taiwan untuk memahami bagaimana situasi akan berkembang setelah pemilihan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013792219/tiga-tersangka-korupsi-di-surabaya-ditetapkan-tahanan-kota">Tiga Tersangka Korupsi di Surabaya Ditetapkan Tahanan Kota</a> Secara khusus, Taiwan dan Indonesia memiliki hubungan &rdquo;nondiplomatik&rdquo; yang kompleks. Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara dan menghormati kebijakan &rdquo;Satu Tiongkok&rdquo; yang dipegang Beijing. Namun, pulau kecil ini memiliki peran penting bagi Indonesia, sebagaimana halnya Indonesia bagi Taiwan. Selain itu, Taiwan menjadi destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia yang menyumbang sebanyak 35 persen dari total pekerja asing di pulau tersebut. Persentase ini dengan jelas menempatkan Taiwan dan Indonesia dalam posisi dialog jangka panjang.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ANIELLO IANNONE,&nbsp;Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Peneliti Perpolitikan Asia Tenggara

Pada 13 Januari 2024 pemilihan presiden di Taiwan telah berlangsung dan William Lai menjadi presiden baru Taiwan.

Kemenangan Lai Ching-te dan Kegelisahan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Xi-Jinping-CNN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Saya ingin berterima kasih dengan tulus kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan kepada kami.’’ Itu adalah sepenggal pidato Xi Jinping setelah dia ditunjuk sebagai Sekjen Partai Komunis Tiongkok (CCP) untuk kali ketiga. Xi kini menjadi orang terkuat dalam politik Tiongkok setelah Mao Zedong. Mao memimpin CCP selama 33 tahun. Setelah era kekuasaannya, kekuasaan partai dibagi rata antara para elite politiknya, yakni satu orang satu periode yaitu 5 tahun. Pengangkatan Xi sebagai Sekjen partai sekali lagi membuat Tiongkok kembali ke era pemerintahan satu orang. Xi juga sudah memilih para anggota Komite Tetap Politburo (PSC). Yakni, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, dan Li Xi. Mereka adalah orang-orang terdekat Xi Jinping. PSC setara dengan kabinet presidensial Tiongkok. Untuk mencapai puncak, bukan hanya rekam jejak yang luar biasa, melainkan juga manuver politik yang cekatan. Dengan posisi barunya, Xi bisa dipastikan akan menjabat presiden Tiongkok untuk periode ketiga pada rapat legislatif tahunan Maret tahun depan. Posisi Li Qiang yang berada di urutan pertama jajaran Politburo setelah Xi menunjukkan bahwa dia adalah kandidat teratas untuk menggantikan Perdana Menteri (PM) Li Keqiang Maret nanti. ’’Li mungkin cukup cakap dan mungkin menjadi perdana menteri yang baik, tetapi sulit untuk melihat bagaimana dia sampai di sana selain melalui bantuan pribadi Xi,’’ ujar Richard McGregor, pengamat di Lowy Institute, Sydney, seperti dikutip Agence France-Presse. Li adalah pemimpin Shanghai. Karena itu, bukan hal yang aneh baginya untuk dipromosikan ke peringkat teratas partai. Namun, tidak seperti PM sebelumnya, Li dinilai tidak memiliki pengalaman di tingkat pemerintah pusat. Lockdown di Shanghai beberapa waktu lalu juga menjadi sorotan karena 25 juta penduduk di kota bisnis itu berjuang mengakses makanan dan perawatan medis dasar. Semua anggota baru PSC dianggap memiliki loyalitas dan sangat dekat dengan Xi. Pengamat di Jamestown Foundation Willy Lam mengungkapkan bahwa kemenangan satu faksi saja dalam partai komunis Tiongkok itu adalah hal yang tidak normal. Kalau dulu, pasti ada keseimbangan. ’’Ini artinya tidak akan ada pengecekan dan penyeimbang. Xi Jinping juga memiliki kendali penuh atas Politburo dan Komite Sentral,’’ terangnya. Tidak semua penduduk Tiongkok senang dengan terpilihnya Xi. Mereka menganggap pemimpin 69 tahun itu sebagai diktator. Namun, untuk memprotes secara langsung, banyak yang tidak bernyali. Kamis (13/10) beberapa hari sebelum kongres Partai Komunis, seorang warga memasang spanduk di Sitong Bridge sebagai aksi tunggal. ’’Kehidupan, bukan kebijakan nol Covid. Kebebasan, bukan penguncian darurat militer. Martabat, bukan kebohongan. Reformasi, bukan revolusi budaya. Memilih, bukan kediktatoran. Warga negara, bukan budak,’’ bunyi spanduk yang terbentang di jembatan tersebut. Tidak diketahui siapa sosok yang memasang spanduk tersebut. Yang jelas, dia dan spanduk protesnya sudah diamankan. Sosok itu kini dijuluki Bridge Man.

Kekuasaan Xi Jinping Berlanjut, Terkuat di Tiongkok Setelah Mao Zedong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Xi-Jinping-Xinhua-AP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu liar kudeta terhadap Presiden Tiongkok Xi Jinping muncul di media sosial. Xi disebut sebagai tahanan rumah. Namun, kabar yang tak diverifikasi kebenarannya itu terbantahkan saat melihat daftar undangan Kongres Partai Komunis Tiongkok pada Oktober nanti. Xi dipastikan hadir.  Kongres Partai Komunis Tiongkok menegaskan kembali bahwa Xi Jinping sebagai intinya. Kongres telah menerbitkan daftar delegasi yang diundang untuk menghadiri pertemuan puncak pada 16 Oktober 2022.  Partai memilih 2.296 delegasi dari seluruh negara untuk menghadiri Kongres Partai ke-20. Pengumuman daftar tersebut membuat Xi selangkah lebih dekat untuk meraih masa jabatan ketiga.  Lantas, di mana Xi? Dia belum terlihat di depan umum sejak melakukan perjalanan luar negeri pertamanya ke Uzbekistan. Xi disebut masih dikarantina terkait pencegahan Covid-19. Ketidakhadirannya tersebut memicu spekulasi selama akhir pekan tentang apakah kepemimpinan Xi telah digulingkan. Namum, itu hanya merupakan rumor di medsos.  "Pasti ada lebih banyak rumor tentang posisi Xi menjelang kongres, tetapi kemungkinan tidak berdasar," tulis analis Neil Thomas dan rekannya.  "Delegasi sekarang harus disetujui oleh komite kongres," tulis Xinhua.  Daftar itu, yang mencakup Xi dan semua anggota politbiro pembuat keputusan tertinggi, juga memunculkan ilmuwan, pengacara, petugas kesehatan, bintang olahraga, dan tokoh budaya. Sekitar 620 dari 2.296 orang adalah perempuan, sementara sekitar 260 berasal dari etnis minoritas di Tiongkok.  Tantangan Xi Jinping  Di dalam negeri, perkiraan pertumbuhan ekonomi melambat karena kebijakan nol Covid-19 membebani laju pertumbuhan. Lesunya pasar properti telah menyebabkan penurunan harga selama 12 bulan dan protes di antara pemilik rumah yang dirugikan.  Di panggung internasional, Tiongkok menghadapi tekanan dari Amerika Serikat hingga Taiwan. Sementara itu, deklarasi Xi tentang persahabatan tanpa batas dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membuat posisi Tiongkok dipertanyakan.

Kudeta hanya Rumor, Xi Jinping Pasti Hadir di Kongres Partai Komunis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Xi-Jinping-PressWire18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Xi Jinping bakal menghadiri pertemuan Partai Komunis Tiongkok dalam waktu dekat. Salah satu agendanya diprediksi memperkuat keinginan Xi Jinping tetap memegang otoritas tertinggi. Analis memprediksi pertemuan dengan partai kali ini adalah untuk memperkokoh posisi Xi Jinping.  Pertemuan dua kali Partai Komunis Tiongkok dalam satu dekade kan dimulai pada 16 Oktober dan kemungkinan akan berlangsung selama beberapa hari. Xi, yang dianggap sebagai pemimpin Tiongkok paling kuat sejak Mao Zedong, diperkirakan akan semakin menggalang kekuatan politiknya. Dia telah memegang kendali sejak mengambil alih partai pada akhir 2012.  Xi diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan selama beberapa tahun mendatang setelah ia menghapuskan batasan presiden dua periode pada 2018. Pertemuan itu akan mempertemukan lebih dari 2 ribu anggota partai dalam proses pemilihan pejabat baru untuk komite pusat yang beranggotakan 200 orang. Beberapa akan dipromosikan menjadi 25 anggota politbiro, dan beberapa menjadi komite tetap yang beranggotakan 7 orang. Acara ini juga akan mengumumkan arah kebijakan di masa depan.  Seorang peneliti senior tentang Tiongkok di Chatham House, sebuah thinktank urusan internasional di London, Yu Jie mengatakan pengumuman itu akan memperkuat posisi Xi Jinping. "Tanda pasti kekuatan otoritas tertinggi Xi di dalam partai," katanya.  “Itu juga berarti jika ada ketidaksepakatan tentang perencanaan ekonomi domestik Tiongkok atau diplomasi, perbedaan itu telah didamaikan," katanya.  Pertemuan itu akan diawasi ketat oleh para analis politik Tiongkok di dalam dan luar negeri. Analis memperkirakan Xi akan mempertahankan dua dari tiga gelarnya pada pertemuan tersebut yakni sekretaris jenderal Partai Komunis dan ketua komisi militer pusat.  Xi mengklaim partainya telah memberantas kemiskinan ekstrem dalam tujuannya untuk kemakmuran bersama dan telah membuat komitmen besar terhadap krisis iklim. Sementara di forum internasional, Beijing semakin terisolasi dari barat di bawah, terutama hubungannya dengan AS.

Pertemuan Partai Komunis Perkuat Ambisi Xi Jinping untuk 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Xi-Jinping-Xinhua.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta para pejabat untuk meningkatkan upaya menegakkan prinsip bahwa Islam di Tiongkok harus berorientasi dengan negara Tiongkok. Selain itu, agama-agama di Tiongkok harus beradaptasi dengan masyarakat sosialis yang dianut oleh Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa.  Hal itu diungkapkan Xi saat mengunjungi wilayah Xinjiang. Pasukan keamanan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya untuk mengendalikan protes oleh Muslim Uighur atas pemukiman dari etnis Han Tiongkok dari luar provinsi.  Xi mengunjungi wilayah Xinjiang selama empat hari dimulai pada 12 Juli. Xi bertemu dengan para pejabat. Dia menekankan memupuk rasa komunitas yang kuat untuk bangsa Tiongkok, mempromosikan pertukaran, interaksi dan integrasi di antara kelompok etnis yang berbeda, Xi menggarisbawahi perlunya meningkatkan kapasitas tata kelola urusan agama dan mewujudkan pembangunan agama yang sehat.  "Upaya yang ditingkatkan harus dilakukan untuk menegakkan prinsip bahwa Islam di Tiongkok harus berorientasi Tiongkok, dan untuk menyesuaikan agama dengan masyarakat sosialis," katanya seperti dikutip oleh kantor berita Xinhua.  "Kebutuhan agama yang normal harus dipastikan dan mereka harus bersatu erat di sekitar partai dan pemerintah," tambah Xi.  Xi menekankan pentingnya identitas budaya, menyerukan mendidik dan membimbing orang-orang dari semua kelompok etnis untuk memperkuat identifikasi mereka dengan tanah air, bangsa Tiongkok, budaya Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (CPC), dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.  Tiongkok selama ini melawan tuduhan penahanan massal Muslim Uighur di kamp-kamp, yang digambarkan Beijing sebagai pusat deradikalisasi dan pendidikan. Beijing juga tak menanggapi tuduhan Barat tentang pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran terhadap Muslim Uighur dan membantah tuduhan AS dan Uni Eropa tentang genosida terhadap Muslim di provinsi tersebut.

Agama-agama di Tiongkok Diminta Adaptasi dengan Partai Komunis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Xi-Jinping-PressWire18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok yang juga pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping, diproyeksikan memimpin partai tersebut selama 3 periode. Pejabat senior di Partai Komunis di seluruh negeri memuji Xi menjelang Kongres Partai ke-20.  Pengakuan itu datang beberapa bulan sebelum Kongres digelar. Xi diperkirakan akan kembali berkuasa pada masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin partai. Selain itu, susunan partai juga akan berubah.  Ketua partai Provinsi Henan, Lou Yangsheng nengatakan  teori politik Xi harus dijadikan sebagai pelajaran seumur hidup oleh pejabat lokal. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di halaman depan Study Times, sebuah publikasi dari Sekolah Partai Pusat, Lou juga menyerukan instruksi lingxiu atau istilah hormat untuk pemimpin yang umum selama era Mao Zedong dan penggantinya Hua Guofeng lebih dari tiga dekade lalu, tapi jarang digunakan sejak akhir 1970-an.  Dalam dua bulan terakhir, setidaknya sembilan ketua partai provinsi, termasuk Lou, telah menulis artikel panjang di publikasi partai yang memuji Xi dan berjanji setia kepadanya.  Lima tahun lalu, kekaguman serupa dari pejabat senior diberikan kepada Xi menjelang dan selama Kongres Partai ke-19, yang berlangsung pada Oktober 2017. Namun, pujian seperti itu tidak selalu menjamin kenaikan pangkat, atau bahkan perlindungan mutlak.  Di antara pujian itu, ketua Komisi Pengaturan Sekuritas Tiongkok, Liu Shiyu yang dikenal menyelamatkan partai, menyelamatkan militer, dan menyelamatkan negara, tetapi justru berujung pada penyelidikan korupsi pada 2019. Kemudian jabatannya diturunkan.  Masa Jabatan 3 Periode  Pada tahun ini, tanggal Kongres Partai ke-20 belum diumumkan. Namun, Xi kemungkinan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya di pucuk pimpinan partai.  Sekretaris partai Provinsi Shandong, Li Ganjie,  menerbitkan artikel di halaman depan Study Times pada 30 Mei. Dia memuji Xi karena mengambil alih kendali. Sekretaris partai Xinjiang, Ma Xingrui, menyerukan implementasi strategi Xinjiang milik Xi yang diklaim lengkap dan akurat dalam artikel Study Times pada Mei.  Sebagai bagian dari persiapan Kongres Partai ke-20 di musim gugur, pertemuan kongres partai provinsi sedang berlangsung di seluruh negeri untuk mengonfirmasi delegasi mereka sendiri ke kongres partai. Proses provinsi akan berakhir pada akhir Juni, dengan beberapa kelompok konstituen, termasuk Shanghai, yang masih harus diselesaikan.

Xi Jinping Makin Kuat jadi Kandidat Pemimpin Partai Komunis 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/universal-studios-beijing-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui Partai Komunis Tiongkok sudah berulang kali memperingatkan warga dan para selebriti untuk tidak terpengaruh dengan budaya Barat. Sayangnya, di saat pemerintahan Xi Jinping berupaya menjinakkan selebriti Tiongkok, justru popularitas taman hiburan Universal Studios di Beijing semakin dahsyat. Pengaruh Hollywood tetap lebih kuat dibandingkan larangan Xi Jinping.  Tiket untuk pembukaan pada Senin (20/9) dengan harga 638 yuan terjual ludes dalam waktu 30 menit. Penjualan dilakukan online minggu lalu. Fliggy, sebuah situs perjalanan online yang dioperasikan oleh Alibaba Group Holding Ltd, pekan lalu meminta maaf karena menjual terlalu banyak Universal Express Pass 500 yuan yang memungkinkan pengunjung melewati antrean.  Permintaan yang melonjak menunjukkan tantangan yang dihadapi Xi dalam meredam selera selebriti di kalangan masyarakat umum. Itu karena Partai Komunis berupaya membatasi pengaruh asing. Sebuah komentar yang diterbitkan secara luas di media, pemerintah Tiongkok bulan lalu memperingatkan agar jangan terbuai dan menyembah budaya Barat.  Awal bulan ini Administrasi Radio dan Televisi Nasional memerintahkan perusahaan televisi dan platform internet untuk melarang bintang film dengan jalur politik yang salah. Salah satu bintang film paling populer di Tiongkok, Zhao Wei, bahkan masuk daftar hitam dari internet Tiongkok. Sementara aktris lain diperintahkan untuk membayar 299 juta yuan dalam bentuk pajak.  "Popularitas taman hiburan Universal Studios menunjukkan perlawanan terhadap pengetatan standar budaya Partai Komunis setelah puluhan tahun membiarkan pengaruh Barat tetap hidup," menurut co-editor China Neican, Adam Ni, sebuah buletin tentang masalah kebijakan publik Tiongkok.  "Sekuat apapun partai, dia (Presiden Xi) harus menghadapi keputusan sehari-hari yang tak terhitung jumlahnya oleh Tiongkok, yang bersama-sama akan membentuk tatanan moral Republik Rakyat," katanya.  Menjelang pembukaan taman, lusinan selebriti Tiongkok termasuk aktris 'Crouching Tiger' Zhang Ziyi dan supermodel Liu Wen mengunjungi atraksi Jurassic Park, Transformers, dan Harry Potter. Foto-foto tamu lain yang mengenakan jubah Hogwarts, dan berpose dengan karakter Minion dan Megatron.  "Universal Beijing Resort populer di kalangan orang Tiongkok karena ada bagian dari budaya global yang dirindukan orang Tiongkok," tambah Ni.  Beijing mencoba untuk memperkuat dikotomi antara Tiongkok dan asing. Proyek tersebut, yang diharapkan menarik 30 juta pengunjung per tahun, merupakan usaha patungan antara Beijing Shouhuan Cultural Tourism Investment Co. dan Comcast NBCUniversal milik negara. Itu sudah dikerjakan sejak 2001.  Diizinkan dengan Syarat  Ketua partai Beijing Cai Qi mendesak pihak AS untuk menambahkan lebih banyak elemen Tiongkok di taman itu. Seorang warga Beijing berusia 39 tahun yang bekerja di industri film, Harrison Wang, memuji taman hiburan tersebut setelah menghadiri soft launching.  "Orang-orang ada di sini untuk melihat adegan dan karakter terkenal dari film-film yang sangat disukai. Serta pengalaman menghibur kelas dunia, menawarkan cita rasa budaya Barat yang otentik," ungkapnya.

Tak Peduli Xi Jinping, Tiongkok Tetap Anut Budaya Barat dan Hollywood

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Xi-Jinping-ThePrint.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping disebut terancam segera dilengserkan dari jabatannya lewat kudeta. Ancaman itu bisa dilakukan oleh saingan Partai Komunis Tiongkok.  Mantan diplomat Roger Garside yang menjadi pengamat mengatakan Xi Jinping selama ini dikenal sebagai pemimpin negara yang paling berkuasa sejak rezim Mao Zedong. Namun, sang pengamat percaya Xi bisa segera dicopot dari jabatannya dalam kudeta oleh komplotan pro-demokrasi di dalam pemerintahan.  Roger Garside, penulis buku 'China Coup: The Great Leap to Freedom' berpendapat bahwa ancaman itu ada benang merah dengan Amerika Serikat. Garside mengatakan AS perlu lebih keras terhadap Tiongkok untuk membantu internal penentang rezim Xi. Garside mengatakan hal itu kepada DW News.  Menurutnya ancaman justru ada dari dalam kabinet. Xi Jinping bisa dilengserkan oleh internalnya sendiri.  "Kediktatoran totaliter ini secara lahiriah kuat, tetapi lemah di dalam," kata Garside seperti dilansir <a href="https://www.express.co.uk/news/world/1491153/Xi-Jinping-latest-China-regime-coup-Chinese-Communist-Party-downfall-latest-Beijing-VN">Express</a>.  "Ancaman utama ada di dalam jajaran teratas Partai Komunis. Tetapi dengan kekuatan eksternal yang bekerja juga. AS dan sekutunya harus mengadopsi strategi yang lebih agresif terhadap Tiongkok," imbuh Garsiden. "Tidak ada yang bisa mendikte bagaimana Tiongkok diatur," pungkasnya.

Pengamat Sebut Xi Jinping Terancam Dilengserkan Lewat Kudeta Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Perayaan-100-Tahun-PKC-Beijing-010721-irf-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI di Beijing, Yaya Sutarya, menilai dimasukkannya pemikiran Xi Jinping dalam kurikulum pendidikan nasional Tiongkok tidak berdampak terhadap para pelajar Indonesia.  "Itu hanya untuk pendidikan lokal. Untuk PT (perguruan tinggi) dan siswa internasional tidak akan terpengaruh," ujar Yaya kepada Antara di Beijing, Jumat (27/8).  Yaya meminta semua pihak di Indonesia tetap tenang agar para pelajar asal Indonesia di Tiongkok bisa menjalankan program pendidikannya dengan lancar. Beberapa tahun sebelumnya, di Indonesia pernah geger oleh isu para pelajar Indonesia di Tiongkok disusupi ajaran komunisme.  Yaya menegaskan bahwa pemikiran Presiden Tiongkok Xi Jinping itu dalam kurikulum pendidikan nasional di negaranya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Itu seiring dengan penetrasi budaya asing yang semakin menguat kepada generasi Z.  "Jadi, kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat persatuan internal, tidak memengaruhi ideologi pelajar internasional karena memang kurikulumnya berbeda," kata Yaya menambahkan.  Kementerian Pendidikan Tiongkok (MOE), Selasa (24/8), mengeluarkan buku panduan untuk memasukkan pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme Berkarakter Tiongkok pada Era Baru ke dalam kurikulum pendidikan nasional.  Dimasukkannya pemikiran Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (CPC) ke dalam kurikulum pendidikan nasional itu untuk membantu kalangan remaja setempat menanamkan paham Marxisme sekaligus memperkuat teori, sistem, dan budaya sosialis sesuai dengan karakter rakyat Tiongkok, demikian buku panduan itu.  Panduan itu mencakup pemikiran Presiden Xi yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar, tinggi, kejuruan, dan berbagai subjek pendidikan lainnya. Seperti disampaikan Han Zhen, anggota Komisi Buku Pendidikan Nasional.  Para murid sekolah dasar akan difokuskan untuk menanamkan rasa cinta negeri, Partai Komunis Tiongkok, dan sosialisme. Untuk pendidikan menengah fokusnya pada pengalaman dan pengetahuan untuk membantu siswa membentuk penilaian dan opini politik dasar.  Para mahasiswa perguruan tinggi lebih ditekankan pada pembentukan pemikiran teoritis atas ajaran Xi tersebut. Kurikulum tersebut akan berlaku pada semester atau tahun ajaran baru yang akan dimulai pada akhir Agustus atau awal September.

Ajaran Xi jadi Kurikulum, Atdikbud RI: Tak Pengaruhi Pelajar Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_wang_yang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok menandai 70 tahun penguasaan atas Tibet pada Kamis (19/8) dengan sebuah perayaan di Lhasa. Tiongkok lantas menyampaikan pesan kepada Tibet untuk menerima kekuasaan Partai Komunis.  Seperti diketahui, Tiongkok telah menguasai Tibet sejak 1951. Itu setelah Tentara Pembebasan Rakyat masuk dan mengambil kendali negara itu dalam pembebasan damai.  "Tibet hanya dapat berkembang dan makmur di bawah kepemimpinan partai dan sosialisme," kata Wang Yang, kepala organisasi nasional yang bertanggung jawab menyatukan semua ras dan partai di bawah kepemimpinan Partai Komunis.  Perayaan yang dihadiri hampir 1.000 orang itu digelar di kaki Istana Potala yang ikonik. Istana itu menjadi salah satu tempat suci umat Buddha yang dikaitkan dengan para Dalai Lama.  Acara yang disiarkan langsung lewat televisi secara nasional itu secara mencolok menampilkan potret Presiden Tiongkok Xi Jinping setinggi empat lantai yang menjulang tinggi. Propaganda tahun 1950-an dan 1960-an biasa memajang potret Mao Zedong dalam acara pawai dan perayaan untuk mendorong kultus pribadi terhadap dirinya dan membangun kesetiaan.  Sebagian besar pemimpin setelah Mao melarang praktik semacam itu, meski di bawah presiden saat ini, potret diri Xi, orang-orang dekatnya, dan potret empat pemimpin sebelumnya dipasang secara luas di Tibet.  Para pemimpin partai dari suku Han yang ateis di Beijing juga melakukan upaya ekstra untuk menanamkan loyalitas pada masyarakat Tibet yang banyak menganut Buddha dan memandang Dalai Lama sebagai pemimpin spiritual mereka.  Tiongkok sendiri mencap Dalai Lama saat ini (diasingkan di India) sebagai separatis berbahaya. Sebagai penggantinya, Tiongkok mengakui Panchen Lama yang sekarang sebagai pemimpin agama tertinggi di Tibet.  Sebagai simbol kekuasaan partai atas Buddhisme Tibet, Wang menghadiahkan plakat peringatan kepada Panchen Lama di acara itu.

Tiongkok Tegaskan Tibet Bakal Makmur Bersama Partai Komunis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#partai komunis

Berita Terkini