<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/MygFJ2PufB1cEMNBx2phH0vn2mjphv9tOPRjQES3-3672373764.jpg" alt="Mahasiswa pembuat bom molotov untuk aksi demo di Grahadi Surabaya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (13/11/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa pembuat bom molotov untuk aksi demo di Grahadi Surabaya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (13/11/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satu per satu demonstran yang terlibat dalam aksi demo di Gedung Negara Grahadi pada akhir Agustus 2025, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Salah satunya DMT, 19 tahun.&nbsp; Mahasiswa asal Bulak Banteng, Surabaya tersebut menjalani sidang perdana di PN Surabaya pada Kamis (13/11). Ia diduga sebagai salah satu pelaku yang membuat bom molotov untuk membakar Gedung Negara Grahadi.&nbsp; Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parlindungan Tua Manullang mengatakan, sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, DMT ditangkap bersama rekannya MAA pada di kawasan Pasar Keputran, Surabaya pada Jumat malam (29/8).&nbsp; Keduanya ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya. Mereka mencurigai gerak-gerik DMT dan MAA. Kecurigaan polisi rupanya benar, ditemukan dua bom molotov dalam tas selempang pelaku DMT.&nbsp; Lebih lanjut, Jaksa Manullang mengungkap bahwa rencana jahat ini bermula dari pamflet ajakan demo yang dilihat DMT di grup WhatsApp LWS SBY yang dikelola oleh Damara Indra Wadana (dituntut terpisah).&nbsp; Alih-alih menyampaikan aspirasi, DMT justru memiliki niatan lain. Ia mencari tutorial pembuatan bom molotov melalui sejumlah platform digital. Mulai Google, YouTube, hingga TikTok.&nbsp; "Pada pukul 14.30 WIB (29 Agustus) DMT menyiapkan dua botol kaca yang diisi bahan bakar dan kain bekas sebagai sumbu, kemudian menyimpannya dalam tas selempang hitam," tutur Manullang, Kamis (13/11). Pada sore harinya, Dzulklifi menjemput MAA, dengan sepeda motor dan berangkat ke pusat Kota Surabaya sekitar pukul 18.00 WIB. Setibanya di Grahadi, situasi demo sudah ricuh dan aparat berusaha memukul mundur.&nbsp; "DMT dan MAA sempat berbaur dengan massa sebelum akhirnya pergi membeli satu liter Pertalite di Kertajaya. (Bensin itu) rencananya digunakan sebagai bahan bakar tambahan untuk bom molotov yang telah dirakit," tambahhya.&nbsp; DMT kini mulai menjalani sidang di PN Surabaya. Sementara rekannya, MAA juga menjalani sidang dengan nomor berkas berbeda. Atas perbuatannya, Jaksa menuntut DMT dengan pasal berlapis.&nbsp; "Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak tanpa izin. &nbsp;Pasal 187 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan menimbulkan ledakan atau kebakaran. Pasal 187 bis KUHP tentang permufakatan jahat," tegas Parlindungan. Sidang kedua dijadwalkan minggu depan. Penasihat hukum terdakwa berencana mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang berikutnya.

Seorang mahasiswa di Surabaya ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi demo dan menyiapkan bom molotov.

Mahasiswa Pembuat Bom Molotov Aksi Demo Grahadi Surabaya Jalani Sidang Perdana, Dituntut Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/IMG_6354JPG-2262402571.jpg" alt="Konferensi pers kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN Cempaka Putih Jakarta Pusat digelandang penyidik Di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank BUMN Cempaka Putih Jakarta Pusat digelandang penyidik Di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (16/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Serka N dan Kopda FH kini terancam hukuman berat. Penyidik Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya/Jayakarta yang menjadikan kedua prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu menjadi tersangka menjerat mereka dengan pasal berlapis. Langkah itu diambil setelah mereka terlibat dalam penculikan kepala cabang (kacab) bank BUMN Cempaka Putih Mohammad Ilham Pradipta.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa penyidikan Serka N dan Kopda FH dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia memang belum selesai. Namun, penyidik sudah memiliki gambaran penerapan pasal yang tepat untuk kedua prajurit pasukan khusus TNI AD tersebut.&nbsp; &rdquo;Penyidikan perkaranya belum selesai, namun &nbsp;rencana pasal-pasal yang disangkakan terhadap keduanya yaitu Pasal 328 juncto Pasal 333 ayat (3) juncto Pasal 351 ayat (1) dan (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; terang Freddy pada Selasa malam (23/9). Menurut jenderal bintang satu TNI AL berlatar belakang Korps Marinir tersebut, penyidik Pomdam Jaya melaksanakan tugas penanganan perkara tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka menyelidiki dan menyidik kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu sesuai dengan perintah dari pimpinan TNI. &rdquo;Saat ini dua oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkan kepala cabang salah satu bank BUMN yang telah ditahan di Pomdam Jaya, &nbsp;kondisi kesehatan maupun psikologis keduanya dalam keadaan baik. Karena seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum serta aturan yang berlaku di lingkungan TNI,&rdquo; terang dia.&nbsp; Penyidikan kasus penculikan kacab bank BUMN Cempaka Putih dimulai setelah pihak keluarga melaporkan bahwa korban hilang. Penelusuran dimulai dari lokasi parkir Lottemart Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim). Korban dijemput paksa dari lokasi tersebut pada 20 Agustus lalu. Besoknya, jenazah korban ditemukan oleh warga di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Belakangan diketahui bahwa korban diculik dengan motif ekonomi atau uang.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dua prajurit Kopassus terancam hukuman berat setelah terlibat penculikan kepala cabang bank BUMN. Penyidikan masih berlangsung.

Terlibat Penculikan Kacab Bank BUMN Cempaka Putih, 2 Prajurit Kopassus Dijerat Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/IMG-20231206-WA0008_2-1345976059.jpg" alt="Kabidhumas Kombespol Ibrahim Tompo bersama Dirkrimum Polda Jabar Kombespol Surawan memberikan keterangan soal kasus pembunuhan berencana Subang, Rabu (6/12)." width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Kombespol Ibrahim Tompo bersama Dirkrimum Polda Jabar Kombespol Surawan memberikan keterangan soal kasus pembunuhan berencana Subang, Rabu (6/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Jabar menyangkakan pasal berlapis pada lima tersangka kasus pembunuhan berencana ibu dan anak (Tuti dan Amelia) di Subang, Jawa Barat. Itu dengan penyesuaian peran masing-masing. Kabidhumas&nbsp;Polda Jabar Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, lima tersangka yang terdiri atas M Ramdanu (keponakan Tuti), Yosep Hidayah (suami Tuti), Mimin (istri kedua Yosep), Arighi Reksa Pratama (anak dari Mimin), dan Abi (anak dari Mimin), disangkakan pasal 340, 338, 55, dan 56 KUHP. &rdquo;Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara,&rdquo; ucap Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jabar, Bandung. Ibrahim mengatakan, dalam kasus tersebut pihaknya mengambil keterangan dari 54 orang saksi, serta enam orang saksi ahli. Mereka terdiri atas ahli forensik, ahli pidana, ahli hukum pidana, ahli DNA, dan juga ahli satwa. &rdquo;Barang bukti yang kita kumpulkan sebanyak 228 item, yang terdiri atas dua item diambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 item dari Polres Subang, tujuh item dari Polda Jabar, serta 110 item hasil pemeriksaan di laboratorium forensik,&rdquo; terang Ibrahim. Ibrahim membeberkan kronologis pembunuhan tersebut. Pada 17 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB, tersangka Yosep Hidayah menemui M Ramdanu alias Danu di sebuah tempat makan. Yosep meminta Danu untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Ibrahim mengatakan, motif pembunuhan tersebut karena Tuti menolak Yosep yang meminta uang senilai Rp 30 juta. &rdquo;Kejadiannya bermula ketika saudara YH (Yosep Hidayah) mengajak saudara MR (M Ramdanu) untuk memberi pelajaran pada korban Tuti dan memerintahkan MR untuk mempersiapkan semua peralatan,&rdquo; kata Ibrahim Tompo. Pada pukul 22.00 WIB, Danu dan Yosep berjalan kaki ke kediaman Tuti dan Amalia di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pukul 23.30 WIB, dua tersangka lain yakni Arighi Reksa Pratama dan Abi menyusul ke kediaman Tuti dan Amalia. Selanjutnya, aksi pembunuhan pun dilakukan para pelaku dengan menggunakan stik golf dan golok. &rdquo;Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stik golf yang diambil dari saudara MR di dapur rumah TKP atas perintah Saudara YH,&rdquo; ucap Ibrahim. Setelah memastikan dua korban telah meninggal dunia, selanjutnya jenazah dua korban sempat dimandikan terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dari konstruksi perkara, lanjut Ibrahim, terungkap bahwa Yosep merupakan pelaku yang menginisiasi pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia. &rdquo;Korban dimandikan oleh tersangka MR. setelah dimandikan korban diangkat oleh empat tersangka melalui pintu belakang menuju ke bagasi mobil yang telah disiapkan tersangka,&rdquo; ujar Ibrahim. Pada 18 Agustus 2021, pukul 07.00 WIB, jenazah dua korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard dengan kondisi bersimbah darah. Polisi lalu mulai melakukan rangkaian penyelidikan atas kasus itu. Penyelidikan memakan waktu hingga dua tahun. Dari kelima tersangka, dua di antaranya yakni M Ramdanu dan Yosep Hidayah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Namun, untuk tersangka Mimin, Arighi Reksa Pratama, dan Abi tidak dilakukan penahanan. &rdquo;Itu alasannya subjektivitas penyidik,&rdquo; tutur Ibrahim.

Polda Jabar terapkan pasal berlapis pada lima tersangka kasus pembunuhan berencana ibu dan anak di Subang, sesuai peran masing-masing

Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang Dijerat Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230225-WA0017_1.jpg" alt="Nahar - KemenPPPA (Antara)" width="100%">
<figcaption>Nahar - KemenPPPA (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan korban balita dapat dijerat dengan pasal berlapis. "Karena korbannya anak dan diduga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) maka perlu dipastikan apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 76J UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," kata dia, Selasa (13/6). Dia menuturkan jika unsurnya dipenuhi, maka pelaku terancam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 35 Tahun 2014. Selain UU Perlindungan Ana. Kata dia, perbuatan pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Perbuatan yang menjadikan anak korban penyalahgunaan napza juga dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan khusus terkait narkotika," kata Nahar. Sebelumnya, seorang balita berinisial N (3) dinyatakan positif narkoba usai tetangganya, ST (51), memberi N air minum dalam botol. Setelah peristiwa itu, N kemudian mengoceh terus dan tidak tidur selama beberapa hari. Hal ini karena sebelumnya diduga ST menggunakan botol tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. ST mengatakan tidak mengetahui botol tersebut ternyata masih terdapat kandungan sabu-sabu. Dalam kasus ini, Polda Kaltim telah menetapkan ST sebagai tersangka dan menahannya. Pihak kepolisian masih menyidik kasus tersebut. (*)

Dia menuturkan jika unsurnya dipenuhi, maka pelaku terancam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 35 Tahun 2014. Selain UU Perl

Pelaku Kasus Balita Positif Narkoba bisa Dikenakan Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665379023431.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan santri, Mas Bechi, saat dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan santri, Mas Bechi, saat dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terdakwa kasus pencabulan santri dituntut dengan pasal berlapis. Dari persidangan ke-42 hari ini, Senin (10/10), dia dituntut penjara 16 tahun.  Kuasa hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. ”Percuma kita membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi, dan menguji alat bukti di persidangan kalau kemudian desainnya kembali ke desain awal bagaimana ini dihukum seberat-beratnya,” ujar Gede Pasek.  Menurut dia, pengakuan dan penggunaan kesaksian testimonium de auditu merupakan suatu hal yang janggal dalam kasus persidangan itu. ”Ada dua keterangan yang dihadirkan oleh yang bersangkutan, namanya juga disebutkan sebagai pemberat, tapi keterangannya tidak diakui. Padahal mereka ini yang memberikan keterangan saksi berderet dengan korban,” papar Gede Pasek.  Dia berharap mendapatkan keadilan pada kasus persidangan yang menyeret putra pemilik Pondok Pesantren Shidqiyah Jombang itu.  ”Kena pasal 65 ini kan karena kejadian berulang sehingga ditambahkan sepertiga. Itu peristiwa yang disebutkan, dia (MSAT) datang kesana (TKP) begitu saja. Tidak diakui keterangan saksi yang dicatut namanya. Padahal, keterangan saksi di persidangan dan disebutkan dalam dakwaan nama-namanya jelas mengatakan peristiwa itu tidak ada. Jadi tidak penting lagi ada saksi hadir menjelaskan fakta yang ada di persidangan kalau seperti ini,” jelas Gede Pasek.  Atas tuntutan JPU pidana penjara 16 tahun itu, pihak terdakwa alias Mas Bechi dan kuasa hukumnya akan mengajukan upaya pembelaan minggu depan.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mia Amiati yang juga Kepala Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Surabaya mengatakan, terdapat 2 pasal yang disangkakan kepada Mas Bechi.  ”Pertama adalah pasal 285 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Di situ kami mengupayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal,” tegas Mia ditenui usai sidang.  Pasal 285 KUHP memiliki tuntutan selama 12 tahun, lanjut dia, ditambah dengan pasal 65. ”Maka ditambah 1 per 3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Itu yang kami ajukan,” ujar Mia.  Mia menegaskan, tidak ada hal yang meringankan dari fakta yang ditemukan selama sidang. Berdasar temuan, saksi, maupun keterangan ahli, makin membuktikan kesalahan putra pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu.  ”Pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan juga terkait dari saksi-saksi yang kami peroleh ataupun pembuktian alat surat, ataupun keterangan ahli yang lain. Tidak ada yang meringankan,” papar Mia.

Dituntut 16 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Mas Bechi Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665379023431.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan santri, Mas Bechi, saat dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan santri, Mas Bechi, saat dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terdakwa kasus pencabulan santri dituntut dengan pasal berlapis. Dari persidangan ke-42 hari ini, Senin (10/10), dia dituntut penjara 16 tahun.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mia Amiati yang juga Kepala Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Surabaya mengatakan, terdapat 2 pasal yang disangkakan kepada Mas Bechi.  ”Pertama adalah pasal 285 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Di situ kami mengupayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal,” tegas Mia ditenui usai sidang.  Pasal 285 KUHP memiliki tuntutan selama 12 tahun, lanjut dia, ditambah dengan pasal 65. ”Maka ditambah 1 per 3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Itu yang kami ajukan,” ujar Mia.  Mia menegaskan, tidak ada hal yang meringankan dari fakta yang ditemukan selama sidang. Berdasar temuan, saksi, maupun keterangan ahli, makin membuktikan kesalahan putra pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu.  ”Pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan juga terkait dari saksi-saksi yang kami peroleh ataupun pembuktian alat surat, ataupun keterangan ahli yang lain. Tidak ada yang meringankan,” papar Mia.  Mia memastikan, persidangan dan investigasi atas kasus itu telah dilakukan dengan mengedepankan hati nurani.  ”Semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengupayakan bagaimana kami mencoba melaksanakan ini dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata melaksanakan perintah atas nama undang-undang,” ucap Mia.

Mas Bechi, Terdakwa Kasus Pencabulan Santri Dituntut Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220718115747.jpg" alt="Pengadilan Negeri Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus kekerasan seksual, M. Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi didakwa dengan kasus kekerasan seksual. Dakwaan itu disampaikan pada persidangan perdana, Senin (18/7).  Menurut pendamping korban kekerasan seksual Mas Bechi, dakwaan tersebut sangat tepat. Direktur Women Crisis Center (WCC) Jombang Ana Abdillah mendukung dakwaan jaksa. Ana menilai pasal tersebut sangat tepat didakwakan kepada Mas Bechi dibandingkan dengan alternatif pasal lain.  ”Dari tiga pasal itu, pasal 285 adalah pasal yang pas dijeratkan ke terdakwa,” ujar Ana pada Selasa (19/7).  Pasal tentang pemerkosaan itu, kata Ana, tidak hanya membahas dan bicara tentang kekerasan atau ancaman berupa fisik. Namun juga membahas tentang Mas Bechi yang manipulatif.  ”Perspektif pasal perkosaan yang diberi itu tidak selalu kekerasan atau ancaman berupa fisik itu. Karena dengan dia memanipulasi, kemudian dia melakukan upaya-upaya yang berbentuk memperdaya,” terang Ana.  Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati mengatakan, agenda persidangan kemarin hanya untuk membacakan dakwaan. Dia memastikan persidangan berjalan lancar.  ”Tadi agendanya baca dakwaan tugas kami selaku JPU adalah melaksanakan ketentuan UU dan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari semua pihak. Dilakukan secara humanis sesuai ketentuan UU,” tegas Mia.  Isi dakwaan berisi pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Mas Bechi didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal kedua adalah 289 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.  ”Ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” terang Mia.

Pendamping Korban Dukung Dakwaan Kasus Pemerkosaan Mas Bechi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Weekend-TSK-tindakan-asusila-Jombang-diptawahyu1.jpg" alt="Mas Bechi saat digelandang ke Lapas Medaeng. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mas Bechi saat digelandang ke Lapas Medaeng. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) terancam penjara 9 tahun. Dia dijerat pasal berlapis atas pencabulan yang dilakukannya kepada 5 santri di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang pada 2019.  Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati memastikan bahwa Mas Bechi terancam dakwaan berlapis. Dakwaan pertama adalah 285 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun pasal 289 KUHP masih dengan kategori tindak pidana pencabulan.  ”Ancaman hukuman 9 tahun. Dakwaan kedua adalah 294 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun,” kata Mia pada Senin (11/7).  Tuntutan kebiri disebut tidak akan dilakukan untuk Mas Bechi. Sebab aturan kebiri belum berlaku di Indonesia.  ”Kalau jaksa akan memberikan tuntutan maksimal 12 tahun. Kebiri belum berlaku di Indonesia,” tegas Mia Amiati.  Lalu kapan sidang bisa dilaksanakan? Pihaknya kini masih menunggu penetapan majelis untuk menentukan hari persidangan.  ”Ini kewenangan majelis hakim pengadilan untuk melaksanakan kegiatan penanahan terhadap terdakwa,” ucap Mia Amiati.  Persidangan itu akan dilengkapi dengan proses pembuktian dan dakwaan pada tersangka. Sehingga, ada kemungkinan pemberatan atau keringanan pada putusan hukuman Mas Bechi.  ”Kita melihatnya proses persidangan seperti apa, proses pembuktian yang bisa membuktikan. Kita lihat bila ada alat bukti baru, atau saksi baru, atau ada hal-hal lain yang bisa memperberat atau meringankan, itu nanti ada pembuktian di persidangan,” papar Mia Amiati.  Mia memastikan sidang segera dilakukan. Persidangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya.  ”(Sidang akan dilakukan) secepatnya. kami menunggu penetapan majelis dulu,” tutur Mia Amiati.

Tak Dituntut Kebiri, Mas Bechi Terancam Hukuman 9 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bechi_ditunggu.jpg" alt="KASUS ASUSILA: Bechi di Rutan kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, kemarin. Dia harus masuk ke sel isolasi sebelum ditempatkan di blok kamar. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KASUS ASUSILA: Bechi di Rutan kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, kemarin. Dia harus masuk ke sel isolasi sebelum ditempatkan di blok kamar. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Seluruh Kegiatan di Ponpes Shiddiqiyyah Jombang Tak Diakui Lagi  JawaPos.com – Moch. Subchi Azal Tsani alias Bechi ditunggu pasal KUHP berlapis atas sangkaan kejahatan asusila yang dilakukannya. Masing-masing dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun penjara.  Bagaimana dengan hukuman kebiri? Aspidum Kejati Jatim Sofyan Selle menyebut pertimbangan dari tuntutan sebagai fakta persidangan. Jadi, dia belum bisa berkomentar banyak. ”Nanti dilihat dulu fakta-faktanya di pengadilan,” katanya di Surabaya kemarin (8/7).  Dakwaan yang disiapkan untuk tersangka pencabulan kepada sejumlah santriwati di lingkungan pondok pesantren (ponpes) yang dipimpin sang ayah tersebut adalah Pasal 285 KUHP juncto 65 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lalu, Pasal 289 KUHP juncto 65 KUHP (ancaman 9 tahun penjara) dan Pasal 294 juncto 65 KUHP (ancaman 7 tahun penjara).  Kemarin, setelah menyerahkan diri pada Kamis (7/7) malam, menyusul pengepungan belasan jam yang dilakukan polisi di Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Bechi resmi ditahan di Rutan Kelas I Surabaya. Kondisi putra Kiai Muchtar Mu’thi itu dipastikan stabil. Dia langsung dijebloskan ke sel isolasi mandiri setelah proses registrasi selesai pada pukul 04.00.  Kepala Rutan Kelas I Surabaya Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho menyatakan, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada pria 42 tahun tersebut. ”Tahanan baru harus masuk isolasi sebelum ke blok kamar,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Bechi sebelumnya diantar ke rutan oleh polisi pada pukul 02.00 atau tiga jam setelah menyerahkan diri. Wahyu menyebut hanya satu pihak keluarga yang mendampingi. Namun, dia tidak tahu pasti status pria tersebut.  Yang jelas, Bechi membawa tas jinjing. Isinya meliputi 5 baju, 2 celana pendek, 1 celana panjang, dan sarung. ”Datang, langsung proses registrasi, termasuk pemeriksaan kesehatan,” paparnya.  Wahyu menambahkan, tidak ada keluhan yang dilontarkan tersangka pencabulan terhadap sejumlah santriwati di ponpes keluarganya itu. Hanya, dia sempat menanyakan lokasi salat Jumat. ”Karena dia masih menghuni sel isolasi, kami jelaskan tidak bisa keluar dulu,” terangnya. ”Diminta mengganti dengan salat Duhur,” lanjutnya.  Lelaki kelahiran 20 Juni 1980 itu, lanjutnya, juga belum bisa dikunjungi selama isolasi. Kecuali, ada permohonan dari aparat penegak hukum yang menyiapkan persidangan kasusnya. ”Layanan kunjungan akan kembali dibuka pada 19 Juli. Tetapi, yang bersangkutan baru boleh dikunjungi setelah masa isolasi,” jelasnya.  Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto menyatakan, pelimpahan perkara kepada jaksa membuat wewenang pihaknya pada perkara itu selesai. Namun, kepolisian kini punya tugas baru. Sebab, ada penetapan tersangka baru yang berkaitan dengan masalahnya.  Totok mengungkapkan, sekelompok orang berusaha menghalangi petugas yang mencari Bechi di ponpes Kamis (7/7). Alhasil, mereka ditangkapi. Total, ada 321 orang. ”Dari pemeriksaan yang berjalan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.  Dia memerinci satu orang adalah yang menggagalkan penyergapan kepada Bechi Minggu (3/7). Empat orang lainnya terkait dengan penghalangan kepada polisi di ponpes.  Sementara itu, suasana Ponpes Shiddiqiyyah yang berlokasi di Ploso, Jombang, terlihat sepi kemarin. Aparat yang sebelumnya berjaga bergeser ke markas masing-masing. Beberapa santri tampak mulai pulang.  Terpisah, Kepala Kemenag Jombang Taufiqurrohman menyampaikan, seluruh kegiatan pendidikan di Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, tidak diakui lagi. Menyusul pembekuan izin operasional. Tercatat, ada 1.041 santri yang masih belajar. Seluruh wali santri diimbau segera menjemput anaknya yang saat ini masih berada di pondok.  ”Jadi, di sana kan ada pendidikan pesantren serta pendidikan kesetaraan paket B dan C. Kalau dibekukan, ya artinya keberadaannya tidak diakui,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Bechi Ditunggu Pasal Berlapis, Langsung Masuk Sel Isolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220426_222658.jpg" alt="Tersangka kasus pembakaran terhadap seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jogjakarta dihadirkan di Mapolresta Jogjakarta, Selasa (26/4). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus pembakaran terhadap seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jogjakarta dihadirkan di Mapolresta Jogjakarta, Selasa (26/4). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta menjerat J, 21; ANH, 21; dan MZH, 21; tersangka kasus pembakaran seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jogjakarta dengan pasal berlapis.  ”Terhadap ketiga pelaku, kami sangkakan pasal berlapis,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIJ Kombespol Ade Ary Syam Indradi seperti dilansir dari Antara di Mapolresta Jogjakarta.  Para tersangka, kata Ade, dijerat dengan pasal 355 ayat 1 KUHP yaitu penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, subsider pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang tidak direncanakan dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun.  ”Kami juga menjerat tersangka dengan pasal 56 karena dua tersangka lain diduga membantu dengan menyediakan kendaraan bermotor dan yang satu menjadi joki kendaraan bermotor,” ujar Ade Ary Syam Indradi.  Selain itu, polisi juga menjerat dengan pasal 170 KUHP mengenai kekerasan secara bersama-sama di muka umum. ”Yang tidak kalah pentingnya adalah pasal 221 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara yang bunyi pasalnya adalah barang siapa menyembunyikan atau membantu pelaku kejahatan melarikan diri,” papar Ade.  Ade menjelaskan, kasus pembakaran itu terjadi pada 23 Maret di kediaman korban berinisial DT, di kawasan Mergangsan, Kota Jogjakarta. Setelah menenggak minuman keras, ketiga tersangka mendatangi kamar DT pada pukul 21.00 WIB. Mereka yang merupakan teman satu kampus mengobrol sembari merokok.  Tidak lama, terjadi perselisihan dan perkelahian antara tersangka J dan DT, dipicu persoalan knalpot motor. Tersangka J sempat mencekik dan memukul DT hingga terjatuh. Melihat botol air mineral berisi bensin, J lantas mengambilnya dan menyiramkan ke tubuh DT bagian kiri.  ”Di sekitar situ ada korek gas lalu dinyalakan. Belum sampai ke bajunya, korban akhirnya terbakar,” terang Ade Ary Syam Indradi.  Melihat DT terbakar, ketiganya lalu kabur menggunakan kendaraan roda dua milik ANH yang dikemudikan MZH.  Berdasar pendalaman, Ade menemukan fakta bahwa knalpot yang dipersoalkan bukan milik korban. Selain itu, tersangka J diduga masih terbawa emosi dengan kejadian penganiayaan di TKP lain, yakni di rumah A di kawasan Giwangan, Kota Jogjakarta.  Kendati masih dikembangkan, Ade menduga, tersangka J dan tersangka MZH, termasuk bersama-sama dengan korban DT, pernah terlibat kasus pembacokan terhadap A.  ”Saat ini masih dilakukan pendalaman karena korban (DT) belum berhasil di-BAP. Baru interogasi awal, interogasi ringan karena korban masih dirawat cukup intensif di RSUP Sardjito,” tutur Ade Ary Syam Indradi.

Tiga Tersangka Bakar Mahasiswa di Jogjakarta Dijerat Pasal Berlapis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasal berlapis

Berita Terkini