<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/MEDSOS-PRABOWO-6B-2596318091.jpg" alt="Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat/(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat/(istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &mdash; Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP baru yang mulai berlaku pada awal 2026 justru dirumuskan secara terbatas dan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa perumusan kedua pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Dalam putusan itu, MK membatalkan Pasal 134, 136, dan 137 KUHP lama, sekaligus menegaskan bahwa penghinaan terhadap penguasa tidak boleh menjadi delik biasa dan harus dikategorikan sebagai delik aduan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah bersama DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara yang bersifat terbatas dan merupakan delik aduan,&rdquo; ujar Supratman dalam konferensi pers terkait pemberlakuan KUHP nasional di Jakarta, Senin (5/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supratman menjelaskan, objek delik aduan dalam pasal ini dibatasi secara ketat hanya pada lembaga-lembaga negara utama, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/017035758/10-tempat-makan-klepon-di-bali-yang-terkenal-legit-lumer-dan-sarat-tradisi">10 Tempat Makan Klepon di Bali yang Terkenal Legit, Lumer, dan Sarat Tradisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan resmi. &ldquo;Pengaduan hanya dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Supratman, keberadaan pasal ini penting sebagai upaya melindungi harkat dan martabat negara. Hampir seluruh negara di dunia, kata dia, memiliki regulasi serupa untuk menjaga kehormatan kepala negara dan pimpinan lembaga tinggi negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden dan Wakil Presiden, lanjutnya, merupakan personifikasi negara. Karena itu, perlindungan terhadap mereka tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap negara itu sendiri. Selain itu, pengaturan ini juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial guna mencegah konflik horizontal akibat penghinaan yang melampaui batas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijamin. Supratman menekankan adanya perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang dilarang adalah penistaan dan fitnah. Kritik, termasuk yang disampaikan melalui unjuk rasa, tetap diperbolehkan,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/017035725/7-kandidat-pengganti-ruben-amorim-di-manchester-united-oliver-glasner-dan-enzo-maresca-masuk-daftar">7 Kandidat Pengganti Ruben Amorim di Manchester United, Oliver Glasner dan Enzo Maresca Masuk Daftar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa KUHP baru memberikan batasan yang jauh lebih spesifik dibandingkan aturan lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri atau Kapolres bisa terjerat. Namun, di KUHP baru, objeknya dipersempit hanya pada lembaga negara tertentu dan wajib melalui mekanisme delik aduan,&rdquo; kata Edward.</div>

Yang dilarang adalah penistaan dan fitnah. Kritik, termasuk yang disampaikan melalui unjuk rasa, tetap diperbolehkan.

Pasal Penghinaan di KUHP Tak Larang Kritik Pemerintah, Hanya Berlaku Bila Ada Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKT2_AKSI-TOLAK-RKUHP_MIFTAHULHAYAT-06.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil revisi ke DPR RI, pada Rabu (9/11). Dalam RKUHP terbaru termuat 627 Pasal.  RKUHP itu juga menjelaskan adanya perubahan pada Pasal 218 terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Apabila menghina Presiden atau Wapres dapat dipidana paling lama tiga tahun penjara.  "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," sebagaimana bunyi Pasal 218 ayat (1) dikutip pada Jumat (11/11).  "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tulis Pasal 218 ayat (2).  Penjelasan terbaru tentang Pasal 218 ayat (2) RUU KUHP yakni, "Yang dimaksud dengan dilakukan untuk 'kepentingan umum' adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden.  "Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden,"  "Pada dasarnya, kritik dalam Pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat," demikian penjelasan Pasal 218.  Meski demikian, bentuk penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu dalam Pasal 220, harus diadukan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.  "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," tulis Pasal 220 ayat (2).

Hina Presiden-Wapres Dipidana 3 Tahun, Begini Penjelasan Terbaru RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-30-at-10.59.52.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR RI, pada Rabu (9/11). Draf RKUHP hasil revisi itu termuat 627 Pasal.  Meski demikian dalam draf RKUHP terbaru itu masih terdapat muatan kontroversi. Sebagaimana dikutip JawaPos.com pada Jumat (11/11), dalam Bab IX mengenai tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, berpotensi mengancam masyarakat yang menghina penguasa seperti DPR, Polisi, Jaksa, hingga Wali Kota/Bupati.  Masyarakat yang menghina DPR, Polisi, Jaksa, hingga Wali Kota/Bupati dapat dipidana 18 bulan penjara.  "Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta)," demikian bunyi Pasal 349 ayat (1).  Namun, apabila bentuk penghinaan tersebut berpotensi menimbulkan kerusuhan dipidana selama 3 tahun penjara.  "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," tulis Pasal 349 ayat (2).  Meski demikian, ancaman hukuman itu berlaku berdasarkan aduan. Tetapi, aduan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pejabat langsung yang dianggap merasa dihina.  "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina," bunyi Pasal 349 ayat (3).  Selain secara langsung, masyarakat juga dapat diancam apabila melakukan penghinaan terhadap pejabat negara melalui media sosial. Ancaman pidana itu selama 2 tahun penjara.  "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III," demikian bunyi Pasal 350 ayat (1).  "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina," tulis Pasal 350 ayat (2).

RKUHP Terbaru, Hina Polisi, Jaksa Hingga DPR Dipidana 18 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-revisi-uu-kuhp-ppp-soroti-pidana-bagi-pelaku-lgbt_c_217426.jpeg" alt="ILUSTRASI KUHP" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KUHP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang melakukan sosialisasi terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Dalam draft RUU KUHP itu yang ditelisik JawaPos.com pada Senin (7/6), penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dapat diancam 3,5 tahun penjara. Apabila menggunaan media sosial, diancam 4,5 tahun penjara.  Hal ini sebagaimana tertuang dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Hal ini diatur dalam Pasal 218 ayat 1 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.  "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun 6 bulan," sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat 1.  "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tulis bunyi ayat 2.  Sementara itu, aturan hukum penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Draf RUU KUHP Pasal 219.  "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan," tulis bunyi Pasal 219.  Dalam Pasal 220 diatur, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini dapat diproses jika adanya aduan ke aparat penegak hukum. Bahkan presiden maupun wakil presiden bisa mengadukan secara tertulis hal dimaksud.  "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan," bunyi Pasal 220 ayat (1).  "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden," bunyi ayat (2) menandaskan.

Draft RUU KUHP Terbaru, Hina Presiden di Medsos Terancam 4,5 Tahun Bui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituding-lakukan-penghinaan-berikut-penjelasan-rektor-umri_m_.jpg" alt="DILAPORKAN: Rektor UMRI, Mubarak sekaligus dosen di program doktoral Universitas Riau (UR) yang dilaporkan mahasiswinya ke polisi." width="100%">
<figcaption>DILAPORKAN: Rektor UMRI, Mubarak sekaligus dosen di program doktoral Universitas Riau (UR) yang dilaporkan mahasiswinya ke polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Rektor <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Universitas Muhammadiyah Riau</a> (UMRI) Mubarak akhirnya angkat bicara terkait kasusnya, Senin (10/12). Dosen penguji program doktoral di Universitas Riau (UR) tersebut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">membantah telah melakukan penghinaan</a> kepada salah satu mahasiswanya. "Tidak ada masalah kriminal. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Ini hanya masalah dosen dengan mahasiswa</a>. Saat itu, saya sebagai dosen pengujinya di bidang Ilmu Lingkungan," kata Mubarak kepada wartawan, Senin (10/12) siang. Sebelumnya, Mubarak dilaporkan oleh salah satu mahasiswinya, Komala Sari, 35 ke Polda Riau pada 3 Oktober silam. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Penghinaan diduga dilakukan Mubarak dengan melemparkan disertasi </a>setebal 200 halaman lebih kepada Komala sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Insiden itu terjadi di ruangan Mubarak di UMRI, pada 1 Oktober 2018 lalu. Menanggapi laporan tersebut, Mubarak menjelaskan bahwa, Komala Sari sudah beberapa kali datang ke UMRI untuk meminta tanda tangan guna persetujuan disertasinya. Namun, saat itu Mubarak sedang rapat sehingga Komala <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">menitipkan lembaran persetujuan disertasi ke sekretariat</a> tanpa disertai draft disertasinya. "Jadi bagaimana saya melakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">penyempurnaan disertasi</a> tersebut kalau tidak ada draftnya. Bukannya bermaksud untuk menghalanginya," jelasnya. Akhirnya, Komala datang lagi ke UMRI tanggal 1 Oktober. Perjumpaan berlangsung di ruangan Mubarak. Saat itu, Komala mengatakan kalau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/12/2018/buntut-kasus-dugaan-penghinaan-mahasiswa-segel-ruangan-rektor-umri" target="_blank">ingin mengganti Mubarak dari dosen pengujinya.</a> Mubarak pun menyetujui hal itu, namun sebelumnya Mubarak meminta penjelasan Komala terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Komala di WhatsApp grup mahasiswa program S3 Ilmu Lingkungan. "Saya sempat baca dikit tapi saya tutup. Kenapa saya begitu, saya iba. Anak menjelekkan orang tua tentu iba hatinya. Ini kan anak saya, tak mungkin apa yang dilakukan mahasiswa saya ceritakan," kata dia. Mubarak enggan menjelaskan lebih jauh apa perkataan Komala yang telah menyinggung hatinya. Tapi Mubarak mengaku sudah memaafkan Komala. Ia hanya meminta agar Komala dapat membersihkan nama baiknya di grup&nbsp;WhatsApp&nbsp;tersebut. "Saya tidak sakit hati, hanya saja kasihan dengan orang dekat saya," tuturnya. Komala kata Mubarak, bersikukuh untuk tidak meminta maaf kepadanya. Padahal, kedatangan Komala ke UMRI salah satunya merupakan arahan dari ketua program studi S3 UR agar Komala dapat mengklarifikasi perkataannya. "Dia malah bicara ke arah yang lain. Ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan proses akademik penyusunan disertasi. Dia akhirnya membicarakan soal proyek. Proyek LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UMRI," sebutnya. Saat itu, Mubarak tak mengingat secara pasti dan maksud pembicaraan Komala. Namun belakangan, akhirnya Mubarak baru teringat kalau ia pernah diminta oleh Komala untuk menjadi tenaga ahli dalam proyek yang ditangani Komala. Namun karena menjaga berbagai hal, Mubarak memperkenalkan Komala kepada instansi yang legal yaitu LPPM. Setelah itu Mubarak lepas tangan dan tak tahu apa kelanjutannya. Proyek tersebut berjalan lancar di tahun pertama di tahun 2017. Namun diketahui dalam proyek itu, Komala hanya sebagai perpanjangan tangan.&nbsp; Akhirnya pada tahun kedua, pemegang proyek sebenarnya melanjutkannya pengerjaan tanpa melalui Komala. Saat itu, antara Komala dengan pemegang proyek sempat ribut. Akhirnya, proyek itu tak dilanjutkan lagi. "Udah saya bilang saya gak tahu. Tapi dia tetap bersikukuh. Saya juga udah minta maaf," katanya. Namun, karena perkataan Komala tidak enak di hati Mubarak akhirnya Mubarak emosi. Ia melemparkan disertasi Komala yang ada di atas mejanya. Tapi, Mubarak membantah disertasi itu mengenai Komala. "Gak kena. Selain itu juga saya gak ada ngeluarin kata-kata kasar, tapi entahlah kalau saya lupa. Tapi ada saksinya saat itu," tuturnya. Permasalahan ini, ternyata sudah diselesaikan oleh program doktoral UR. Komala sudah diminta pihak kampus untuk mencabut laporannya. Tetapi, hingga kini Komala tak juga mencabutnya.&nbsp; Maka dari itu, Mubarak mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berencana melaporkan Komala atas pencemaran nama baik di grup WhatsApp&nbsp;mahasiswa program pasca sarjana Ilmu Lingkungan.

Dituding Lakukan Penghinaan, Berikut Penjelasan Rektor UMRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-kasus-dugaan-penghinaan-mahasiswa-segel-ruangan-rektor-umri_m_.jpg" alt="DISEGEL: Ruangan Mubarak yang merupakan rektor UMRI disegel oleh IMM, Senin (10/12) pagi. Penyegelan dilakukan karena Mubarak dinilai cacat moral setelah dilaporkan ke polisi oleh mahasiswanya." width="100%">
<figcaption>DISEGEL: Ruangan Mubarak yang merupakan rektor UMRI disegel oleh IMM, Senin (10/12) pagi. Penyegelan dilakukan karena Mubarak dinilai cacat moral setelah dilaporkan ke polisi oleh mahasiswanya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank"> Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah</a> (IMM) Kota Pekanbaru, menyegel ruangan Mubarak yang merupakan rektor dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Universitas Muhammadiyah Riau</a> (UMRI), Senin (10/12) pagi. Penyegelan dilakukan karena, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">IMM menilai Mubarak cacat moral </a>setelah ia dilaporkan ke Polda Riau oleh Komala Sari, 35, atas dugaan penghinaan. Untuk diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Mubarak telah dilaporkan Komala Sari</a> yang merupakan mahasiswinya di Universitas Riau (UR). Laporan tersebut berdasarkan Surat Tanda Nomor Polisi: STPL/502/X/2018/SPKT/Riau tanggal 3 Oktober 2018 lalu. Di sana, Komala mengambil program doktoral, sementara Mubarak sebagai salah seorang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">penguji di perguruan tinggi negeri itu.</a> Laporan tersebut, saat ini sedang ditangani oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Riau.</a> Mubarok dituding telah melaukan penghinaan dengan kara-kata kasar sewaktu melemparkan disertasi Komala sewaktu menghadap. Insiden itu terjadi di ruangan MR di UMRI, pada 1 Oktober 2018 lalu. Hal ini langsung ditanggapi oleh IMM. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Mereka menyegel ruangan Mubarak</a> dan aula kampus. Alpin Jarkasi Husein Harahap selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan, penyegelan dilakukan setelah digelar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Riau</a> (Muspimwil). "Kita <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">mengawal rekomendasi Muspimwil </a>tentang pemberhentian Mubarak sebagai Rektor UMRI," kata Alpin, Senin (10/12) siang. Selain itu, tindakan Mubarak juga menghina mahasiswinya tersebut dinilai cacat moral. "Karena tindakan itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang rektor, dan telah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">melecehkan hasil disertasi</a> Komala Sari, mahasiswa program doktor di UR" sebutnya. Aksi penyegelan tersebut diharapkan agar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan" target="_blank">Mubarak dapat mengundurkan diri</a> dan sadar atas perbuatannya. "kami sudah muak dan bosan dengan segala tingkah lakunya yang amoral itu," tegasnya.

Buntut Kasus Dugaan Penghinaan, Mahasiswa Segel Ruangan Rektor UMRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-lakukan-penghinaan-rektor-umri-dipolisikan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Komala Sari, 35, mahasiswi program doktor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) melaporkan Mubarak, yang tidak lain merupakan rektor tempatnya menimba ilmu ke Polda Riau." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Komala Sari, 35, mahasiswi program doktor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) melaporkan Mubarak, yang tidak lain merupakan rektor tempatnya menimba ilmu ke Polda Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komala Sari, 35, mahasiswi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/ratusan-rumah-di-kabupaten-kampar-terendam-banjir" target="_blank">program doktor Universitas Muhammadiyah Riau </a>(UMRI) melaporkan Mubarak, yang tidak lain merupakan rektor tempatnya menimba ilmu ke Polda Riau. Mubarak dilaporkan atas dugaan penghinaan. Laporan tersebut diterima oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/ratusan-rumah-di-kabupaten-kampar-terendam-banjir" target="_blank">Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu</a> (SPKT) Polda Riau berdasarkan Surat Tanda Nomor Polisi: STPL/502/X/2018/SPKT/Riau tanggal 3 Oktober 2018 lalu. Dalam laporannya, Komala Sari menceritakan bahwa, insiden tersebut terjadi pada 1 Oktober 2018 lalu sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, dia bermaksud <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">meminta tanda tangan Mubarak di ruangannya di UMRI</a>, terkait disertasi guna penyusunan disertasi pada bidang Ilmu Lingkungan. Ketika itu, Mubarak merupakan salah satu dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">tujuh penguji disertasi yang ia susun</a>. Namun, dari sekian penguji hanya Mubarak satu-satunya penguji nomor empat yang belum memberikan persetujuan uji disertasinya. Pada saat membahas disertasi, topik pembahasan justru melebar ke perjanjian kontrak kerjasama antara sang rektor dan Komala. "Ketika membahas itu, tiba-tiba beliau (Mubarak,Red) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">melempar disertasi saya setebal 250 halaman </a>lebih hingga mengenai tangan saya," ujar Komala, Minggu (9/12). Tidak sampai di situ, Mubarak juga mengeluarkan kalimat kasar kepada dirinya. Komala menduga keributan tersebut dipicu dari pembahasan kerjasama keduanya beberapa waktu lalu.  Dia sedikit menjelaskan bahwa kerjasama itu dilakukan antara dirinya dengan kampus yang dipimpin Mubarak untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepada mahasiswa selama 2 tahun.  Belakangan, kontrak kerjasama itu diputus begitu saja tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas. "Pada saat dia melempar disertasi saya dan mengatakan kalimat itu (kalimat bernada penghinaan) disaksikan Pembantu Rektor I," kata dia. Tidak terima perlakuan sang rektor, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">Komala kemudian melaporkan hal tersebut ke Polda Riau</a>, atas sangkaan tindak pidana penganiayaan dan atau penghinaan seperti yang diatur dalam Pasal 315 atau 352 KUHPidana. Laporan itu diterima Polda Riau pada 3 Oktober 2018, atau satu hari pasca kejadian. "Senin besok (10/12) saya akan kembali menjalani pemeriksaan untuk yang kedua," ungkapnya. Kini, laporan tersebut ditangani oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">Direktorat Reserse Kriminal Umum</a> (Dit Reskrimum) Polda Riau. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, membenarkan pihaknya telah menerima laporan polisi tersebut. "Iya ada laporannya. Namun saya masih belum dapat informasi perkembangan terakhir penanganan perkaranya," kata Sunarto. Selain membuat laporan ke Polda Riau, Komala juga membuat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">laporan ke Ombudsman RI</a> perwakilan Riau, terkait pelayanan publik di perguruan tinggi yang ia jalani. Menurut dia, karena laporan polisi tersebut seluruh dosen penguji mengundurkan diri untuk menguji disertasinya. "Saya paham jika membela profesi, tapi seharusnya lebih objektif substansi pembelaannya," pungkas Komala.

Diduga Lakukan Penghinaan, Rektor UMRI Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/hina-jokowi-dan-kapolri-muhammad-said-dibekuk-polisi-motifnya_m_135573.jpeg" alt="ilustrasi penangkapan tersangka penghinaan presiden" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penangkapan tersangka penghinaan presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Siber Bareskrim Polri membekuk seorang pria bernama Muhammad Said di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.&nbsp;  Pria itu ditangkap lantaran melakukan ujaran kebencian dalam postingan di media sosial.  Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus mengatakan, penangkapan ini dilakukan pada Minggu (4/6) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.&nbsp;  &ldquo;Benar, pelaku sudah ditangkap Tim Satgas Patroli Siber,&rdquo; kata dia, Selasa (6/6).  Martinus menuturkan, Said telah menulis kebencian dalam akun Facebooknya dengan nama Ahmad Fatihul Alif. Dari penangkapan itu, polisi juga menyita sebuah tablet merk Advance.  "Akun facebook Ahmad Fatihul Alif, menyebar conten di antaranya, SARA, penghinaan Presiden, dan penghinaan Kapolri,&rdquo; papar mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.  Akan tetapi dia belum mau membeberkan perihal pasal yang dipakai untuk menjerat Said.&nbsp;  Martinus juga belum bisa memastikan apakah Said ini disuruh pihak tertentu dalam memposting ujaran kebencian itu.   &ldquo;Sampai sekarang masih proses penyidikan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri. Nanti akan disampaikan lebih lanjut,&rdquo; tukas dia. (elf/JPG)

Hina Jokowi dan Kapolri, Muhammad Said Dibekuk Polisi, Motifnya...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasal penghinaan

Berita Terkini