<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/WhatsApp-Image-2024-05-09-at-132224-3134711632.jpeg" alt="Tengku Dewi Putri tidak bisa membendung amarah dan emosinya terhadap Andrew Andika, suaminya." width="100%">
<figcaption>Tengku Dewi Putri tidak bisa membendung amarah dan emosinya terhadap Andrew Andika, suaminya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tengku Dewi Putri tidak ada keraguan sama sekali untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya bersama Andrew Andika. Dia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga setelah Andrew memiliki kebiasaan selingkuh dengan sejumlah perempuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Tengku Dewi kini sedang menyusun gugatan ceri. Dalam waktu singkat gugatan tersebut akan didaftarkan ke pengadilan. Dewi merasa terlalu lama jika harus menunggu sampai persalinan anak keduanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menggugat cerai Andrew Andika, apakah Tengku Dewi juga bakal melaporkan sang suami atas kasus dugaan tindak pidana perbuatan zina?&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk saat ini dia (Tengku Dewi) mau fokus sama proses cerainya," ujar Minola Sebayang selaku kuasa hukum Tengku Dewi saat ditemui di bilangan Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Tengku Dewi yang sebentar lagi akan melahirkan anak kedua, tidak ada rencana untuk membuat laporan polisi atas kasus pidana dengan dua pertimbangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana pun dia adalah ayah dari anak saya. Kedua, Andrew selain suami dan tulang punggung bagi keluarga, Andrew juga tulang punggung bagi orang tuanya," ujar Minola Sebayang menirukan perkataan Tengku Dewi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan perselingkuhan Andrew Andika dibongkar ke publik oleh Tengku Dewi setelah beberapa kali dinasihati untuk tidak selingkuh namun sayangnya tidak pernah mempan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabarnya, perselingkuhan Andrew Andika dengan perempuan lain sudah terjadi sejak tahun pertama pernikahan. Tengku Dewi mencoba bersabar dan memaafkan dengan harapan suaminya menyadari kesalahannya dan berhenti melakukan perbuatan terlarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sayangnya harapan tersebut hanya tinggal harapan. Karena pada kenyataannya Andrew Andika diduga terus selingkuh dan Tengku Dewi selalu mendapat kabar perselingkuhannya dengan sejumlah perempuan. Hal itu membuat dia jadi sedih, kesal, marah, dan merasa malu atas tindakan Andrew Andika.</div>

Kuasa hukum Tengku Dewi kini sedang menyusun gugatan ceri. Dalam waktu singkat gugatan tersebut akan didaftarkan ke pengadilan.

Selain Gugat Cerai, Tengku Dewi Juga Bakal Laporkan Andrew Andika Kasus Perbuatan Zina?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/kumpul-kebo-pixabay-1350287165.jpg" alt="ILUSTRASI Kumpul kebo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kumpul kebo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyampaikan tentang aturan kohabitasi atau kumpul kebo telah resmi disahkan. Aturan kumpul kebo itu disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, beleid ini mulai diberlakukan pada tahun 2026 atau tiga tahun mendatang sejak Undang-undang Kohabitasi atau kumpul kebo ini ditetapkan sejak Januari. "KUHP ini akan berlaku 2 Januari 2026. Dalam Undang-undang itu masa transisi 3 tahun," ucap Yasonna dikutip JawaPos.com dari Radarbogor (Jawa Pos Group), Sabtu (12/8). Dalam KUHP baru, aturan tentang kumpul kebo atau kohabitasi ada pada Pasal 411 dan Pasal 412. Pasal 411 mengatur pidana tentang perzinaan. Sedangkan Pasal 412 tentang pidana terkait hidup bersama tanpa pernikahan, dengan ancaman pidana. Pelaku yang melakukan kumpul kebo dapat diancam dengan pidana penjara satu tahun atau denda senilai Rp 10 juta sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 79.

Pasal 411 mengatur pidana tentang perzinaan. Sedangkan Pasal 412 tentang pidana terkait hidup bersama tanpa pernikahan, diancam pidana.

Tok! Pelaku Kumpul Kebo Bakal Dipidana Satu Tahun atau Kena Denda Rp 10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Tolak-RKUHP-di-DPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa" width="100%">
<figcaption>Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia baru saja memiliki UU KUHP baru. Kehadiran UU yang masih menjalani tahapan sosialisasi itu merupakan kodifikasi hukum pidana sendiri bagi bangsa.  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, dengan telah disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang, maka Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri yang memiliki paradigma pemidanaan modern dan relevan dengan nilai-nilai Indonesia saat ini. Oleh karena itu, publik perlu memberikan kritik terhadap KUHP tersebut.  Lebih jauh Ade Irfan Pulungan mengatakan, terkait pasal perzinahan sejatinya dimaknai sebagai bentuk upaya penjaminan dari negara untuk memberikan kepastian penegakan hukum pidana dari delik aduan.  “Pembatasan pihak-pihak yang dapat mengadukan tindak pidana perzinaan yang sifatnya limitatif. Di antaranya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan serta orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pasal itu justru dapat mengurangi risiko perilaku main hakim sendiri di tengah masyarakat,” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (14/12).  Pasal 412 ayat 1 KUHP baru menyatakan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pemerintah menegaskan bahwasannya, narasi yang berkembang saat ini dipenuhi dengan mispersepsi.  Irfan mengimbau pengkritik KUHP melakukan kritik pada porsinya. “KUHP sebagai manifestasi hukum pidana harus pula diuji pada koridor hukum pidana, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan ranah hukum lainnya,” ungkapnya.  Sementara itu, dengan disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 yang lalu, upaya panjang pembaharuan KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berakhir setelah 59 tahun dibahas di DPR.  “KUHP lama tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum pidana dan kondisi masyarakat di Indonesia, karena semangatnya jauh berbeda. Kali ini semangatnya bukan hanya menekankan pemidanaan, tetapi kepastian hukum yang mencirikan pidana modern dengan mengandung 3 (tiga) unsur prinsipil, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif,” pungkas Irfan.

Pasal Zina di KUHP Baru Bentuk Penjaminan Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa pasal terkait perzinaan dan kohabitasi, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan delik aduan absolut.  "Konsep dalam pasal perzinaan dan kohabitasi itu adalah delik aduan absolut," kata Taufik Basari ditemui usai acara MKD Awards 2022 di Jakarta, Senin.  Sebagai delik aduan, lanjutnya, maka itu tidak menjadi pidana apabila tidak ada aduan dari pihak seperti diatur dalam undang-undang tersebut, yakni istri atau suami bagi yang menikah atau orangtua dan anak bagi yang tidak menikah.  Dia mengatakan sudah terdapat tambahan penjelasan pula terkait pasal tersebut agar tidak disalahartikan oleh masyarakat atau pemerintah daerah, sebagaimana yang dibahas saat pengambilan keputusan Tingkat I RKUHP pada Kamis (24/11) lalu.  Taufik menjelaskan dalam penjelasan Pasal 412 disebutkan bahwa ketentuan itu sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa.  "Kecuali, bagi yang khusus mengatur tentang itu. Ini maksudnya untuk Aceh," tambahnya.  Oleh karena itu, dia menegaskan peraturan daerah (perda) yang kiranya mengatur tentang perzinaan atau kohabitasi tidak boleh keluar dari ketentuan konsep tersebut.  "Harus delik aduan absolut. Jadi, tidak boleh ada perda yang mengatakan Satpol PP boleh merazia hotel, boleh merazia kamar kos, dan sebagainya. Memang ada pengecualian, pengecualian di Aceh," tegasnya.  Pengecualian untuk Aceh itu, menurut dia, karena merujuk pada undang-undang yang diatur Pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan kesepakatan (MoU) Helsinki.  Dengan adanya tambahan penjelasan itu, Taufik pun berharap pemerintah daerah dapat benar-benar memahami pasal terkait perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.  "Untuk mencegah adanya persekusi, penggerebekan, dan razia, baik itu tidak boleh diatur bahwa memberikan kewenangan itu di perda-nya atau sebaliknya melakukan pelarangan-pelarangan," katanya.  Dia bahkan menyebut jika ada persekusi terhadap orang yang dianggap melakukan perbuatan perzinaan dan kohabitasi oleh masyarakat, maka justru persekusi itulah yang menjadi pelanggaran hukum.  Pasal terkait perzinaan dan kohabitasi juga bukan merupakan delik publik atau umum, sehingga masyarakat tidak memiliki hak untuk masuk ke dalamnya.  "Delik ini adalah delik kejahatan terhadap perkawinan, karena tadi kalau terkait perkawinan hanya suami istrinya saja yang punya kepentingan di situ, atau delik terhadap lembaga keluarga, keluarga kalau misalnya dia tidak terikat perkawinan," ujar Taufik.

DPR Tegaskan Pasal Perzinaan dalam KUHP Delik Aduan Absolut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screenshot_20220308-195813_Gallery.jpg" alt="Sejumlah penumpang di area Terminal Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Naufal Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang di area Terminal Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Naufal Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Indonesia.  "Jika kita lihat data keimigrasian, khususnya kedatangan WNA melalui tempat pemeriksaan imigrasi laut, udara dan darat ke Indonesia dari 6-9 Desember 2022 naik secara signifikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Widodo Ekatjahjana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (11/12).  Merujuk data tersebut, kata Widodo lagi, tidak ada korelasi antara pandangan yang mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP akan menurunkan jumlah wisatawan asing serta investor serta pebisnis asing ke Indonesia.  "Kedatangan WNA tidak terpengaruh oleh RUU KUHP yang disahkan," tegas Widodo.  Data per Sabtu (10/12) total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai Rp 4,2 triliun. Berdasarkan data statistik perlintasan kedatangan WNA periode 6-9 Desember 2022, atau setelah pengesahan RUU KUHP tercatat 93.144 WNA masuk ke Indonesia.  Lebih rinci, kedatangan WNA pada 6 Desember 2022 yakni 19.179 orang, 7 Desember sebanyak 20.611 orang, 24.341 orang pada 8 Desember, dan 28.473 orang pada 9 Desember 2022.  "Data statistik ini menunjukkan grafik naik kedatangan WNA dalam pekan yang sama dengan disahkannya RUU KUHP," pungkas Widodo.  Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia langsung mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning ke Indonesia bagi warga Australia yang akan masuk ke Indonesia. Peringatan itu menyusul aturan yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disahkan DPR.  Salah satu pasalnya menyebutkan larangan seks di luar nikah dan tinggal serumah atau kumpul kebo. Aturan itu memicu kekhawatiran bagi wisatawan Australia. Karena itu, warga Australia diperingatkan untuk melangkah dengan hati-hati di Indonesia karena undang-undang baru yang melarang seks di luar nikah mengancam akan menempatkan para wisatawan yang tidak patuh di balik jeruji besi.  Pemerintah Australia telah memperbarui saran perjalanan ke Indonesia setelah undang-undang pidana melarang seks di luar nikah baik untuk penduduk setempat maupun orang asing. Warga Australia telah diberitahu agar berhati-hati.  “Berhati-hati tingkat tinggi. Parlemen Indonesia telah mengesahkan revisi KUHP, yang mencakup hukuman untuk seks di luar nikah,” bunyi travel warning pada 8 Desember seperti dilansir dari Sky News, Jumat (9/12)  “Revisi ini tidak akan berlaku selama tiga tahun,” tegasnya.  Wisatawan juga tidak akan dibebaskan dari undang-undang dengan pasal lainnya. Misalnya menghina presiden negara, dan mengungkapkan pandangan yang bertentangan dengan ideologi negara.  Selama ini Bali telah lama menjadi tujuan wisatawan Australia. Indonesia adalah tujuan terpopuler kedua di negara itu sebelum pandemi, dengan 1,4 juta warga Australia melakukan perjalanan ke Bali.

Pemerintah Bantah Kunjungan Turis Asing Berkurang Drastis Karena KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/jumlah-kunjungan-wisman-di-jateng-merosot_m_.jpg" alt="WISMAN: Turis dari negara tetangga ketika berliburan ke Indonesia melalui Batam" width="100%">
<figcaption>WISMAN: Turis dari negara tetangga ketika berliburan ke Indonesia melalui Batam</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sederet persoalan hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan Komnas HAM pada peringatan Hari HAM Sedunia 2022 kemarin (10/12). Salah satunya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat sipil.  Dalam kacamata Komnas HAM, tidak sedikit pasal pada KUHP baru yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Misalnya, pasal yang mengatur mengenai unjuk rasa dan demonstrasi (pasal 256). Pasal tersebut menjadi celah bagi polisi untuk memidanakan masyarakat yang melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan. Ancaman hukuman bagi masyarakat adalah pidana badan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta).  Pemberian sanksi hukuman badan dan denda tersebut sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di UU itu, sanksi yang diberikan hanya pembubaran.  Selain demonstrasi, pasal yang mengatur tentang aborsi (Pasal 467 KUHP) turut disorot Komnas HAM. Dalam pasal tersebut, perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pidana badan itu tidak berlaku jika aborsi dilakukan perempuan yang hamil akibat tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan. ”Itu (pasal tentang aborsi, Red) berpotensi mendiskriminasi perempuan,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers memperingati Hari HAM Sedunia di kantor Komnas HAM kemarin.  Komnas HAM juga menyoroti pasal penghinaan kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden (Pasal 218, 219, dan 220 KUHP). Pasal delik aduan itu mengisyaratkan pelaku penghinaan bisa dijerat hukuman pidana badan maksimal tiga tahun enam bulan. Hukuman itu bisa diperberat menjadi empat tahun enam bulan jika penghinaan disebarluaskan dengan sarana teknologi.  Pasal lain yang juga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM adalah pasal 263 dan 264 tentang penyiaran atau penyebaran berita atau pemberitaan palsu. Kemudian, pasal 349-350 tentang hukuman badan atau denda bagi pelaku tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan.  Atnike menjelaskan, pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.  Pada momen peringatan Hari HAM Sedunia 2022 kemarin, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk memastikan kewenangan Komnas HAM tidak berkurang dalam hal penyelidikan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut menyusul masuknya pasal-pasal tindak pidana berat terhadap HAM dalam KUHP. ”Pemerintah harus memastikan itu dengan membentuk aturan turunan dari KUHP,” kata Atnike.  Sebagaimana diberitakan, KUHP baru mengatur tindak pidana khusus (tipidsus). Salah satunya tindak pidana pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yang diatur adalah terkait dengan genosida. Juga kejahatan terhadap kemanusiaan berupa serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.  Di sisi lain, menanggapi isu tentang potensi menurunnya wisatawan mancanegara akibat larangan kohabitasi (kumpul kebo) dan perzinaan, Plt Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana memastikan bahwa KUHP baru sejauh ini tidak memengaruhi kegiatan WNA di Indonesia. Dia mengklaim angka kedatangan WNA melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) laut, udara, dan darat pada 6–9 Desember justru naik signifikan. Yakni, tercatat sebanyak 93.144 orang. ”Jadi, tidak ada korelasi antara pandangan yang mengatakan bahwa disahkannya RKUHP akan menurunkan jumlah wisatawan asing serta investor dan pebisnis asing yang datang ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis.  Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tak bisa berbuat banyak mengenai pasal larangan zina di dalam KUHP yang bisa menurunkan kunjungan wisata. ”Sebetulnya kami tidak mau membayangkan penurunan. Kami berharap pemerintah dapat menyampaikan maksud aturan ini dengan tidak menurunkan minat, dampak, dan image buruk pada pariwisata indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran.  Menurut dia, sebaiknya pemerintah menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadap branding atau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Indonesia.

Pemerintah Sebut Pasal Perzinaan Tak Pengaruhi Kunjungan Wisman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Demo-Tolak-Pengesahan-RKUHP-Dery-17.jpg" alt="Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat." width="100%">
<figcaption>Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat.</figcaption>
</figure>Di KUHP, Pelapor Harus Suami, Istri, Anak, Orang Tua  JawaPos.com – Pasal perzinaan dan kumpul kebo dalam KUHP yang belum lama disahkan menjadi polemik. Selain Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Kim, beberapa pihak –baik dalam maupun luar negeri– juga ikut menyoroti peraturan baru itu.  Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Dhahana Putra menjelaskan, Pasal 412 dan 413 UU KUHP yang baru disahkan memang menjadi ancaman bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan/kumpul kebo) dan perzinaan. Namun, dia menegaskan bahwa ancaman itu baru bisa berlaku jika ada pihak yang mengadukan atau merupakan delik aduan.  Mereka yang berhak mengadukan, sebagaimana bunyi Pasal 412 Ayat (2), adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan serta orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dengan kata lain, tindakan kumpul kebo sebagaimana tertuang di Pasal 412 tidak bisa dibawa ke penuntutan jika bukan suami atau istri serta orang tua dan anak yang mengadukan pelaku.  ’’Hal itu menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut (kumpul kebo, Red),’’ ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin (8/12).  Dhahana menyebutkan, aturan mengenai kumpul kebo atau kohabitasi dan perzinaan dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Sekaligus melindungi ruang privat masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan yang masih berlaku hingga saat ini.  Dhahana menjelaskan, ruang privat masyarakat harus dilindungi dengan mengatur dua jenis delik tersebut sebagai delik aduan. Yakni, delik perzinaan dan kumpul kebo. Pengaduan dari pihak keluarga itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri yang umumnya dilakukan masyarakat ketika memergoki adanya perzinaan dan kumpul kebo di lingkungan sekitarnya.  Dhahana berharap investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia kendati ada aturan tersebut. Dia memastikan ruang privat itu tetap dijamin oleh undang-undang. ’’Tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Komisi III DPR RI ikut angkat bicara terkait pasal perzinaan dan kumpul kebo. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pasal perzinaan dan kumpul kebo KUHP merupakan aspirasi dan masukan dari organisasi keagamaan yang disampaikan ke Komisi III DPR. Aspirasi itu kemudian dimasukkan dalam KUHP yang baru saja disahkan.  Habib mengatakan bahwa pasal yang berkaitan dengan religiusitas dan keagamaan akan tetap relevan dengan zaman. Sampai kiamat pun, tidak akan pernah ketinggalan zaman. ’’Walaupun di zaman modern, akan tetap relevan,’’ paparnya.  Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasal perzinaan dan kumpul kebo. Sebab, pasal itu merupakan delik aduan.  Habib menegaskan, yang melapor tidak boleh sembarang orang. Yang berhak melapor adalah pasangan suami-istri dan orang tua. ’’Pihak yang boleh melapor sangat terbatas,’’ tegasnya.  Anggota DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid juga merespons pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim yang mengomentari KUHP. Khususnya terkait pasal perzinaan dan kumpul kebo yang dianggap akan berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia.  Nusron menyayangkan komentar Dubes AS tersebut. Menurut dia, seharusnya Dubes AS tidak perlu mencampuri urusan domestik Indonesia. Khususnya, soal pengesahan RKUHP menjadi UU. Nusron menjelaskan bahwa Indonesia sangat pro terhadap investasi dan pariwisata. ”Tapi, bukan investasi yang bisa merusak dan mengganggu moral bangsa Indonesia,” tegasnya.

Pihak Ketiga Tak Bisa Laporkan Perzinaan dan Kumpul Kebo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mui-bentuk-tim-khusus-kaji-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp_m_167534.jpeg" alt="Ilustrasi: MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - RUU KUHP hingga kini masih kontroversi. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi tentang perzinaan ikut diatur dalam RUU KUHP tersebut.  Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, sejumlah usulan dari MUI telah diakomodasi oleh DPR. Sudah ada yang dimasukkan ke dalam revisi KUHP.  Menurut Ikhsan Abdullah, MUI khawatir jika hal menyangkut perzinaan tak diatur maka akan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan menjadi tradisi di kalangan masyarakat.  "Kalau dibiarkan, masyarakat jadi tradisi. Menjadi hal-hal yang diterima. Bahaya kan? Enggak sesuai dengan budaya mana pun, termasuk adat atau pun agama kita apakah muslim, Hindu, Budha, Kristen, semua melarang itu," Ikhsan Abdullah saat dikonfirmasi, Minggu (21/9).  MUI merespons sejumlah pihak yang menolak revisi ini karena dianggap multitafsir dan menyangkut hal privat. Ikhsan mengatakan, perbuatan zina dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pemerintah harus ikut andil dalam fenomena tersebut.  "Urusan moral itu bukan hanya urusan pribadi tapi urusan moral negara, urusan pemerintah. Hukum negara harus hadir dan di dalam semua nilai-nilai apa pun harus terkandung di dalamnya," terangnya.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Jumat (30/9) mengklarifikasi sejumlah pasal kontroversial terkait RUU KUHP. Salah satunya Pasal 417 tentang perzinaan.  Menurut Yasonna perbuatan zina dan kumpul kebo (kohabitasi) yang diatur dalam RUU KUHP hanya dapat diadukan oleh orang yang terkena dampak dua perbuatan tersebut.  "Mengenai perzinaan yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri merupakan delik aduan yang hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri atau orang tua atau anak jadi pengaduannya dibatasi oleh orang-orang yang paling terkena dampak," kata Yasonna di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).  Dalam draf revisi KUHP pasal 417 ayat (1) disebutkan, "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II. Sedangkan ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.  "Tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian karena perzinaan ini dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan masyarakat kota besar," tambah Yasonna.  Sedangkan mengenai kumpul kebo diatur dalam pasal 419 ayat (1), Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.  Ayat (2), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.  "Untuk kohabitasi merupakan delik aduan dan yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri, anak, dan orang tua. Dapat juga dilakukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lain sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/istri, anak, dan orang tua serta pengaduan dapat ditarik. Itu hukumannya enam bulan, jadi tidak bisa langsung ditahan, enam bulan atau denda," ucap Yasonna.  Zina dan kumpul kebo ikut diatur karena menurut Yasonna bila tidak diatur maka pemerintah dapat dipersepsikan menyetujui perzinaan.  "Kecuali kita mau mengatakan di sini, nanti kalau kita tidak atur dikatakan lagi, pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinaan, kalau itu lebih berat buat saya. Jadi jangan diputar balik," tukas Yasonna.

MUI Sepakat Soal Perzinaan Diatur dalam RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rapat-Paripurna-RUU-APBN-2020-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Ruang sidang paripuran anggota DPR-RI yang terlihat kosong. Pada periode 2019-2024 gedung paripurna ini akan diisi oleh legislator baru. Ada wajah lama, ada wajah baru. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ruang sidang paripuran anggota DPR-RI yang terlihat kosong. Pada periode 2019-2024 gedung paripurna ini akan diisi oleh legislator baru. Ada wajah lama, ada wajah baru. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan sisa masa jabatan yang tinggal 10 hari, DPR terus mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang berdampak pada khalayak. Termasuk RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rencananya disahkan pekan depan. Seperti halnya revisi UU KPK, gelombang protes publik juga mengiringi pembahasan RUU KUHP.  Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengakui, pembahasan RUU KUHP sangat kompleks.  Tim telah membahas dua ribu daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut. Diselaraskan dengan pandangan panitia kerja (panja) DPR. Panja yang membahas secara khusus RUU KUHP dibentuk sejak 2015.  ”Ini adalah pekerjaan yang melelahkan, tetapi monumental,” kata Yasonna setelah rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (18/9).  Dia menegaskan, masyarakat Indonesia harus bangga. Sebab, kehadiran RUU KUHP akan menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. ”Sekarang kita punya KUHP sendiri hasil karya anak-anak bangsa,” ucapnya.  Bagaimana dengan keberadaan pasal-pasal karet? Menteri dari PDIP itu mengaku telah menyisir pasal demi pasal. Pasal-pasal yang dinilai rentan menimbulkan persoalan dan multitafsir diperbaiki. Bahkan ada yang dibatalkan.  Yaitu, pasal 418. Ayat 1: Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  ”Ada kekhawatiran, pasal ini memicu kriminalisasi dan pemerasan sehingga kami sepakat didrop,” jelas Yasonna.  Jika masih ada masyarakat yang tidak puas dengan RUU KUHP, ada kesempatan untuk menempuh upaya hukum melalui proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Silakan saja (judicial review, Red). Kami merasa sudah optimal,” ujarnya.  Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU KUHP pada rapat paripurna DPR Selasa mendatang (24/9). Meski demikian, regulasi itu tidak serta-merta diberlakukan. Pihaknya akan intensif melakukan sosialisasi selama dua tahun. Tim sosialisasi akan dipilih melalui pelatihan.  Di bagian lain, kelompok masyarakat sipil meminta RUU tersebut tidak disahkan dalam waktu dekat. Sebab, RUU KUHP memerlukan pembahasan lebih dalam. Terutama terkait dengan sejumlah pasal krusial. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pembahasan melibatkan publik. ”Jangan eksklusif dong. Libatkan masyarakat dalam pembahasan,” kata peneliti ICJR Genovena Alicia.  Menurut dia, RUU tersebut masih menyimpan sejumlah poin yang bisa menimbulkan celah untuk mengkriminalisasi orang. ”RUU ini terkesan obral ancaman pidana. Gampang sekali memidanakan orang,” paparnya.  Meski pasal 418 dihapus, delik berbau asusila cukup banyak diatur dalam RUU KUHP. Yaitu, pasal 414, 415, 417, 419, dan 421. Pasal 419, misalnya. Norma yang terdiri atas tiga pasal tersebut terkait dengan pasal perzinaan. Ayat 1: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda pidana Rp 10 juta. Ayat 2: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.  Nah, ayat 3 mengatur perluasan pihak pengadu. Salah satunya kepala desa. Bunyinya: Pengaduan yang dimaksud pada ayat 2 dapat juga diajukan oleh kepala desa atau sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, dan anaknya.  Ada pula potensi kriminalisasi terhadap perempuan yang menggugurkan kandungan. Hal itu disinggung dalam tiga pasal, yakni pasal 470, 471, dan 472. Misalnya, pasal 470 berbunyi: Setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. ”Ini pasti kami gugat. Pasal ini bentuk kriminalisasi pada korban pemerkosan,” ujar Genovena.  RUU KUHP juga mengatur tindak pidana makar. Genovena berharap pasal tersebut dihilangkan dari KUHP baru. Sebab, indikasi seseorang yang berbuat makar tidak jelas. Delik makar diatur dalam pasal 167. Bunyinya: Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan onar yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.  ”Makar menjadi pasal karet yang bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat,” katanya.  Menghidupkan delik makar dinilai bertentangan dengan semangat mereformasi KUHP. Padahal, delik makar adalah warisan penjajah. Apalagi, delik tersebut pernah dibatalkan MK pada 2006.  Kontroversi lainnya menyangkut tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court). Pasal tersebut dinilai rentan mengkriminalisasi pers atau masyarakat yang mengkritisi proses peradilan.  Substansi RUU KUHP secara keras dipertanyakan dan dikritisi praktisi hukum serta aktivis. RUU tersebut dianggap mengintervensi ranah privat masyarakat. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Rasyid Ridha Saragih menegaskan, pasal-pasal RUU itu tidak punya kepentingan hukum yang jelas.  Dia mencontohkan pasal perzinaan. Dalam KUHP lama, istilah perzinaan digunakan untuk perbuatan melawan kesepakatan perkawinan. Artinya, melindungi ikatan perkawinan tersebut. ”Kalau sekarang, semua tanpa ikatan perkawinan juga akan kena. Ini tidak jelas objek perlindungannya apa,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin.  Orang-orang yang bisa melapor, lanjut dia, juga tidak jelas kepentingan hukumnya. Misalnya, orang tua, anak, dan kepala desa. Untuk melaporkan suatu tindak pidana, seharusnya ada kerugian yang bisa dihitung. Rasyid menegaskan, tidak bisa jika DPR berargumentasi soal kerugian sosial. Nilainya tidak bisa diukur. Berbeda dengan tindak pidana perusakan yang memiliki bukti fisik.  Aktivis HAM dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menyoroti potensi kriminalisasi yang semakin besar. Cara yang dilakukan negara untuk mengintervensi ranah privat juga terbilang aneh. Yakni, memberikan legitimasi kepada kepala desa beserta perangkatnya untuk melaporkan perzinaan.  ”Secara normatif, kepala desa bukan aparat penegak hukum,” terang Putri kemarin. <h3>Hukum Adat Menyalahi Prinsip Legalitas</h3> Menyeret hukum adat ke dalam RUU KUHP menyalahi prinsip legalitas. Menurut pakar hukum pidana Agustinus Pohan, hukum pidana harus tertulis sehingga dapat menjamin kepastian hukum. ”Sedangkan hukum adat itu tidak tertulis,” kata dia kepada Jawa Pos kemarin. Meski sudah muncul wacana bakal dibikin aturan turunan RUU KUHP mengenai hukum adat, dia menilai hal itu bukan solusi.  Sebab, aturan turunan akan dibuat DPRD dan kepala daerah selevel wali kota dan bupati. Dia khawatir pembuatan aturan tersebut malah membuka jalan intervensi politik. Sebab, DPRD berisi politikus bermacam-macam parpol. ”Apakah bisa parpol menetapkan kaidah adat,” kata dia. Kalaupun aturan turunan itu berhasil dilahirkan, lanjut dia, adakah jaminan semua pihak menerima.  Agustinus menyatakan, ada banyak sekali hukum adat di Indonesia. Akan lebih baik bila diserahkan kepada masyarakat adat, dijalankan oleh mekanisme adat. ”Menurut saya, serahkan saja kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat itu sesuai dengan kaidah adat. Nggak usah ditarik ke ranah hukum pidana,” terang dia. Dengan cara itu, hukum adat tetap ada dan tidak menjadi masalah baru. <h3>Sikap Pers</h3> Dewan Pers maupun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepakat bahwa MK harus menjadi jalan akhir bila DPR nekat mengesahkan RUU KUHP. Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengingatkan, kemerdekaan pers harus terus dirawat dan dijaga. Sebab, pers merupakan pilar demokrasi. ”Segala upaya yang bisa melemahkan pilar itu ya harus kita sampaikan, tidak boleh,” terang dia saat dimintai konfirmasi kemarin. Sedikitnya ada 10 pasal dalam RUU KUHP yang bersinggungan dengan dunia pers.  ”Kami sampaikan untuk dibatalkan (didrop, Red),” lanjutnya. Dia mengatakan, RUU KUHP tidak harus dipaksakan disahkan DPR periode sekarang. Masih ada waktu untuk membahasnya lebih lanjut bersama DPR periode berikutnya.  Dia menyayangkan bila ada pernyataan anggota DPR yang menyuruh publik menguji ke MK bila tidak setuju pasal-pasal yang ada. ”Itu approach (pendekatan)-nya menang karepe dewe (mau menang sendiri, Red),” tutur mantan Menkominfo itu. Padahal, pemerintah masih punya kans melindungi pers sebagai pilar demokrasi.  Nuh membenarkan bahwa batas antara menghina dan mengkritik amat tipis. Di satu sisi, tidak mungkin demokrasi bisa berjalan tanpa adanya kritik.  Dewan Pers, lanjut Nuh, belum pernah diajak berbicara oleh pembuat UU saat merumuskan pasal-pasal yang menyinggung dunia pers. Maka, bila DPR hendak mengesahkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena itu wewenang dewan. ”Kami bersama kawan-kawan yang lain akan mencoba men-challenge (ke MK) karena prosedurnya memang begitu,” tambah mantan rektor ITS itu.

RUU KUHP Intervensi Ranah Privat sampai Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Sahkan-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai kontroversial disahkan satu per satu. Setelah revisi UU KPK dan UU Sumber Daya Air (SDA), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) segera menyusul. Kemarin (18/9) rapat kerja pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan tingkat pertama.  Rencananya, RUU itu disahkan dalam rapat paripurna pekan depan. ’’Berdasar kesepakatan dengan DPR, RUU KUHP akan masuk paripurna 24 September,’’ kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.  Dalam rapat yang berlangsung di Komisi III DPR, Yasonna meminta pembatalan pasal 418 terkait dengan perzinaan. ’’Bukannya apa-apa. Dari masukan-masukan, takutnya nanti ada upaya-upaya kriminalisasi, pemerasan, dan lain-lain oleh pihak-pihak tertentu. Saya mohon agar pasal 418 sebaiknya didrop,’’ kata Yasonna.  Pasal itu terdiri atas dua ayat. Ayat (1) menyebutkan, laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.  Sedangkan ayat (2) menyebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  Untuk mencapai kesepakatan, rapat kerja diskors 30 menit. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan pasal tersebut. ’’Forum lobi menyepakati pasal 418 didrop. Nanti dijelaskan dalam pasal penjelasan,’’ kata Ketua Komisi III Azis Syamsuddin.  Semua fraksi di komisi III kompak menyepakati pembahasan agar dilanjutkan ke sidang paripurna. Namun, dua di antara sembilan fraksi memberikan catatan. Mereka adalah Fraksi PDIP dan Gerindra.  PDIP menyorot dua hal. Pertama, terkait dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law). Hal itu diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Fraksi PDIP meminta penegak hukum berhati-hati dan cermat. ’’Sebab, penuntutan harus mengacu kepada hukum yang hidup di masyarakat,’’ kata Juru Bicara Fraksi PDIP M. Nurdin.  Hal lain yang menjadi catatan terkait dengan pasal 419 yang mengatur pidana bagi pasangan kumpul kebo. Disebutkan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pengaduan atas tindakan tersebut bisa dilakukan oleh suami, istri, orang tua, atau anaknya. Bisa juga oleh kepala desa atas persetujuan pihak-pihak yang berhak mengadukan. ’’Kami minta, agar tidak disalahgunakan, laporan kepala desa harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak terkait,’’ imbuh Nurdin.  Gerindra juga memberikan catatan pada pasal 419 ayat (1) yang terkait dengan kumpul kebo. Juru Bicara Gerindra Desmond J. Mahesa menyampaikan, hidup bersama tanpa melalui ikatan perkawinan ditentang keras oleh masyarakat secara umum. Hal itu bisa merusak tata nilai perkawinan. Persoalan asusila tidak menjadi persoalan moral semata, namun juga menyangkut hubungan kepentingan dengan orang banyak. Akibatnya, akan timbul persoalan-persoalan sosial.  Pihaknya mempersoalkan rendahnya sanksi pidana penjara terhadap pelaku. Dalam pasal tersebut, pelaku diancam enam bulan pidana penjara. Gerindra menilai, sanksi tersebut tidak berpengaruh kepada pencegahan dan tidak menimbulkan efek jera.’’Sanksi pidana penjara bagi pelaku kumpul kebo kami minta menjadi satu tahun penjara,’’ papar Desmond.  Kontroversi lainnya menyangkut tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court). Pasal tersebut dinilai rentan mengkriminalisasi pers atau masyarakat yang mengkritisi proses peradilan. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta publik tidak khawatir atas ketentuan tersebut. Dia menyatakan, yang dimaksud dalam pasal tersebut mengacu kepada proses sidang yang tertutup. ’’Namun, kalau itu sidang yang terbuka, silakan dikritisi, dipantau, dan diawasi bersama-sama. Jangan khawatir,’’ ujar Arsul Sani.

Pasal Perzinaan Dibatalkan, RUU KUHP Masuk Paripurna DPR Pekan Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasal perzinaan

Berita Terkini