<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Tolak-RKUHP-di-DPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa" width="100%">
<figcaption>Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia baru saja memiliki UU KUHP baru. Kehadiran UU yang masih menjalani tahapan sosialisasi itu merupakan kodifikasi hukum pidana sendiri bagi bangsa.  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, dengan telah disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang, maka Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri yang memiliki paradigma pemidanaan modern dan relevan dengan nilai-nilai Indonesia saat ini. Oleh karena itu, publik perlu memberikan kritik terhadap KUHP tersebut.  Lebih jauh Ade Irfan Pulungan mengatakan, terkait pasal perzinahan sejatinya dimaknai sebagai bentuk upaya penjaminan dari negara untuk memberikan kepastian penegakan hukum pidana dari delik aduan.  “Pembatasan pihak-pihak yang dapat mengadukan tindak pidana perzinaan yang sifatnya limitatif. Di antaranya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan serta orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pasal itu justru dapat mengurangi risiko perilaku main hakim sendiri di tengah masyarakat,” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (14/12).  Pasal 412 ayat 1 KUHP baru menyatakan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pemerintah menegaskan bahwasannya, narasi yang berkembang saat ini dipenuhi dengan mispersepsi.  Irfan mengimbau pengkritik KUHP melakukan kritik pada porsinya. “KUHP sebagai manifestasi hukum pidana harus pula diuji pada koridor hukum pidana, karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan ranah hukum lainnya,” ungkapnya.  Sementara itu, dengan disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022 yang lalu, upaya panjang pembaharuan KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berakhir setelah 59 tahun dibahas di DPR.  “KUHP lama tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum pidana dan kondisi masyarakat di Indonesia, karena semangatnya jauh berbeda. Kali ini semangatnya bukan hanya menekankan pemidanaan, tetapi kepastian hukum yang mencirikan pidana modern dengan mengandung 3 (tiga) unsur prinsipil, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif,” pungkas Irfan.

Pasal Zina di KUHP Baru Bentuk Penjaminan Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Dewa-Gde-Satrya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANCAMAN pidana KUHP Pasal 415 dan 416 tentang seks pranikah dikabarkan memengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Pasal yang bersifat delik aduan itu ditengarai menghambat aktivitas wisata. Isu moralitas justru melekat pada pernyataan penolakan, di mana seakan-akan wisata bebas tanpa nilai. Sebaliknya, dengan anggapan semacam itu, seluruh pelaku dan konsumen wisata adalah amoral.  Melalui momentum ini seharusnya bijak menyikapi pesan moral di balik peraturan perundang-undangan tersebut. Sekaligus sebagai koreksi atas perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma dan moralitas. Menghadirkan pariwisata yang berkualitas tidak hanya dari aspek fisik dan lahiriah yang tampak, tetapi pada pertumbuhan karakter dan nilai-nilai positif yang universal. Pariwisata seharusnya mendekatkan umat manusia kepada Tuhan Pencipta dengan rasa syukur dan sikap hidup positif pada sesama dan lingkungan.  Dr Terence H. Hull, Dr Endang Sulistyaningsih, dan Prof Dr Gavin W. Jones menulis buku berjudul Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan. Menurut mereka, tidak usah munafik mengutuk pekerjaan para pelacur. Sebab, mereka tidak pernah ada tanpa desakan para pelanggan, yang kalau mau jujur, kian hari kian meningkat oleh berbagai alasan yang secara rasional (bukan moral) bisa dipahami. Misalnya mundurnya usia perkawinan, tingginya angka perceraian, meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi (James J. Spillane, 2002).  Konon, sejarah komersialisasi tubuh di dunia ini lamanya sama dengan peradaban manusia. Mungkin pernyataan itu bisa diterima ketika kita merasakan bahwa sumber pelacuran ada pada kegagalan setiap kita untuk mengendalikan diri, memilih yang baik, dan setia pada pasangan hidup. Kesannya klise, tetapi di sini kita melihat ada dimensi yang sulit sekaligus rumit untuk mengentaskan tata sosial dari jerat-jerat lembah hitam.  Mengentaskan praktik komersialisasi tubuh dan sex tourism sama halnya mengentaskan setiap pribadi kita sendiri dari kebiasaan negatif yang merendahkan martabat luhur seks. Memperdagangkan tubuh hanya menambah dosa. Perlulah kita semakin mempertajam model wisata yang sehat dan pariwisata yang berkualitas. Hal-hal yang direferensikan Hermawan Kartajaya dapat menjadi acuan dalam pemetaan kebutuhan wisata yang sehat dan pariwisata yang berkualitas. Pertama, wisata yang mempertajam intelligence quotient (IQ). Di saat kita berwisata, merupakan waktu yang kondusif untuk menggali dan menemukan ide-ide baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kedua, melatih emotional quotient (EQ) melalui hidup bersama komunitas global (ekspatriat dan turis) di tengah masyarakat yang plural. Ketiga, memanfaatkan waktu yang berharga dalam berwisata untuk membangun inner spiritual quotient (SQ) kita. Bukan dalam arti spiritualitas keberagamaan, melainkan kesadaran jati diri kita sebagai manusia. Mari dikembangkan model wisata yang sehat.  Ada yang mengaitkan pasal zina KUHP dengan kinerja pariwisata Indonesia. Ada sebagian anggapan, sex tourism adalah juga sebagian daya tarik orang asing ke Indonesia. Sebegitu besarkah daya tarik sex tourism sehingga hanya karenanya orang rela ke Indonesia?  Logika sehat dan sederhana menyatakan, kepuasan berwisata atau mengunjungi suatu daerah akan tercipta manakala pengorbanan yang dikeluarkan menuju ke lokasi wisata (biaya, waktu, dan tenaga) setimpal dengan keindahan, pelayanan, dan kesan yang diperoleh keseluruhan yang ada di daerah tersebut. Artinya, rumus total quality dalam pariwisata meniscayakan kesan positif wisatawan mulai datang sampai kembali lagi.  Melalui rumusan sederhana itu, pendapat pasal zina KUHP berdampak, apalagi berdampak sistemis yang berimbas pada penurunan perjalanan wisata ke Indonesia, dapat dipatahkan. Sex tourism hanyalah mengundang rasa ingin tahu wisatawan untuk melihat. Berbeda cerita bila orang berkunjung ke Indonesia hanya untuk sex tourism dan lalu kembali ke daerah asalnya. Motivasi kunjungan kelompok ini tidak masuk hitungan dalam strategi pembangunan sektor pariwisata daerah mana pun di Indonesia.  Karena itu, justru momentum KUHP mestinya cermat ditangkap sebagai peluang stakeholder pariwisata di Indonesia untuk mendongkrak dampak positif dari kebijakan tersebut. Tanpa bermaksud melepaskan fakta prostitusi tetap eksis, namun baiklah bila pasal KUHP yang dinilai ”mengganggu” pariwisata dapat dimaknai sebaliknya, membangun pariwisata yang berkualitas dengan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan keluarga. Family package mestinya ditangkap sebagai peluang yang bisa dikembangkan di Indonesia. Di samping juga pasar senior tourism yang cocok dengan environment Indonesia umumnya dan Bali khususnya.  Saat ini sangatlah penting dukungan dari pasar yang loyal untuk pariwisata yang berkualitas. Tidak hanya bisnis yang etis yang menjadi tuntutan pengelola industri dan pelaku usaha. Tetapi juga konsumen yang berkeutamaan dan yang mencintai produk dalam negeri yang menjadi fondasi bisnis dalam negeri. Bertens (2000) menyatakan, keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.  Di antara keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut antara lain kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keutamaan tidak boleh dibatasi pada taraf pribadi saja, tetapi selalu harus ditempatkan dalam konteks komuniter. Karena itu, seseorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan, hidup yang baik adalah virtuous life: hidup yang berkeutamaan.  Konsumen yang berkeutamaanlah yang dibutuhkan di setiap lini bisnis di tanah air. Dari sisi wisatawan yang bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan kriminal dan aspek lain yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, yang pada akhirnya merugikan reputasi pariwisata dalam negeri. Di sinilah letak implementasi pariwisata yang berkualitas (quality tourism), di mana kehadiran konsumen memberi manfaat secara positif kepada lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha. (*)  <hr />  *) DEWA GDE SATRYA, Dosen Hotel &amp; Tourism Business Universitas Ciputra Surabaya

Wisatawan Etis untuk Pariwisata Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasal-zina-di-rkuhp-dinilai-berbau-politis-di-tahun-politik_m_185118.jpeg" alt="Bivitri Susanti (paling kanan), saat menggelar konferensi pers, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (30/01)" width="100%">
<figcaption>Bivitri Susanti (paling kanan), saat menggelar konferensi pers, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (30/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perluasan delik pidana asusila atau lebih dikenal pasal zina dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan DPR dinilai syarat kepentingan politis jelang Pemilu 2019. Terutama bagi partai berbasis agama. "Iya saya kira (kepentingan politis). Ini kan tahun-tahun politik nih, perhatikan saja partai-partai Islam tuh membawa sekali isu ini," ujar Akademisi Hukum STHI Jentera<a href="https://www.jawapos.com/tag/183796/pasal-zina" target="_blank"> Bivitri Susanti</a>, saat ditemui di Kawasan Menteng, Selasa kemarin (30/1). Dia mengatakan, padahal dalam revisi KUHP, ada pula pasal penghinaan kepala negara yang dimasukin kembali walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kan kita jadi luput melihat. Banyak juga aturan dari UU Tipikor dipindahkan ke RUU KUHP ini," ungkap Bivitri. Menurut dia, hal-hal tersebut lah yang seharusnya menjadi prioritas untuk digaungkan. "Dibanding tadi yang sebenarya kita belum tahu dampaknya apa dan cara mencegahnya sebenarnya banyak yang lain selain kriminalisasi," sindirnya. Lebih jauh di berpendapat, tidak tepat jikalau revisi KUHP menyasar perluasan makna zina. Sebab hal tersebut merupakan ranah pribadi warga negara yang seharusnya tidak dipidanakan. "Ini menurut saya sudah terlalu jauh masuk, ikut campur, karena kan konsepnya hukum pidana itu hukum publik ya," paparnya. Jika dimasukkan ke delik pidana, menurutnya potensi terkriminalisasi terhadap hal yang sebenarnya bukan zina seperti pasangan yang menikah secara adat, pasangan nikah siri, pasangan poligami, dan masyarakat pada umumnya akan terjadi. "Itu banyak loh, apakah mereka zina? Nggak sebenarnya, karena masyarakatnya mengakui pernikahan mereka," tegas Bivitri. Termasuk kriminalisasi kepada kaum LGBT. Menurut dia, jika ingin mencegah LGBT agar tak meluas di tengah masyarakat, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh. Misalnya menggencarkan pencegahan perilaku menyimpang tersebut melalui pendidikan. "Memberi sanksi pindana konsekuensinya sangat besar, karena kita melanggar HAM seseorang atas nama hukum. Jadi harus dipikirkan baik-baik konteksnya, implikasinya, apakah bisa merata keadilannya bagi masyarakat?" pungkas Bivitri. Adapun perluasan delik pidana asusila tertuang dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/183796/pasal-zina" target="_blank">pasal 483 ayat (1) huruf e RKUHP</a> dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Pasal Zina Di RKUHP Dinilai Berbau Politis di Tahun Politik

pasal zina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasal zina

Berita Terkini

Pasal Zina di KUHP Baru Bentuk Penjaminan Kepastian Hukum

Wisatawan Etis untuk Pariwisata Berkualitas

Pasal Zina Di RKUHP Dinilai Berbau Politis di Tahun Politik

Download Aplikasi JawaPos.com