<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/repotnya-warga-mendapat-layanan-rawat-jalan-dengan-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 615 rumah sakit se-Indonesia turun kelas. Penurunan status itu berlangsung sejak 2017. Artinya RS yang sebelumnya tipe B menjadi C, dan begitu seterusnya.  Penurunan kelas ini berlaku untuk RS swasta dan milik pemerintah. Turunnya status RS tersebut bakal berdampak pada pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.  Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan, secara umum evaluasi penurunan kelas ini masuk dalam program Class Review atau review class yang menggunakan sejumlah data dan patokan. Di antaranya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dokter, tenaga medis. Begitu juga dengan peralatandan fasilitas kesehatan di RS terkait.  "Dinamika cukup cepat. Mulai dari SDM, alat kesehatan di lapangan. Semua itu berkembang. Ada yang SDM di sebuah rumah sakit misalnya belum terinput, pindah, atau meninggal dunia. Maka diperlukan review," kata Bambang di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (25/7).  Amanat dari Permenkes 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan RS memberikan parameter yang harus dipenuhi oleh RS. Mulai dari SDM, sarana prasarana, dan pendukung lainnya. Klausul lainnya laporan dari BPJS. "Sekarang termasuk review kelas di RS yang kerja sama dengan BPJS," kata Bambang.  Setelah dilakukan perhitungan dasar SDM, sarpras, dan alat sesuai pedomannya, maka ada 615 RS direkomendasikan untuk penyesuaian kelas. Kata Bambang, review kelas RS bukan persoalan sederhana dan menggunakan data yang tak sedikit. Pihak RS diberikan kesempatan untuk masa sanggah selama 28 hari. Upaya itu supaya mereka merasa tak dirugikan.  "Kalau ada yang tak sesuai bisa melapor ke Kemenkes. Review ini sudah kami sampaikan kepada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, di daerah, Dinas Kesehatan, dan Kepala Daerah sejak Agustus sampai September 2018. Tapi secara informal sudah sejak Juni-Juli 2018," kata Bambang.  Berdasar data terakhir per tanggal 27 Mei 2019, RS dan diberikan masa sanggah sampai 12 Agustus 2019. Setelah itu Kemenkes akan menghitung ulang selama 2 minggu dan akan mengirim ulang data dari pihak RS yang komplain.  "Nanti disampaikan ke Pemda sebagai rekomendasi penyesuaian kelas. Tetapi Kementerian Kesehatan akan kirim surat ke BPJS, hasil dasar kontrak dengan BPJS. Sebagai dasar pembayaran tarif RS karena tarif kan dihitung berdasarkan pembagian kelas atau INACbgs," jelasnya.  Alasan RS Turun Kelas  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)  Bambang menegaskan review atau penurunan kelas didasarkan demi kompetensi, mutu, dan pelayanan pada pasien. Pasien bisa dilayani dengan layanan terbaik dari rumah sakit sesuai kelas dan standar layanannya.  "Kelas RS ini demi kompetensi. Review kelas juga akan dilakukan ke RS yang belum bekerja sama dengan BPJS. Menata agar pelayanan kesehatan lebih baik. Rujukan lebih baik. Dan RS yang turun kelas, jika sudah ada perubahan sumber daya dan alat. Bisa naik kelas," tegas Bambang.  Dasarnya adalah jumlah sumber daya manusia, sarpras, dan alat kesehatan di RS. Bambang mencontohkan, RS kelas C harus memiliki 4 dokter spesialis dasar, seperti dokter spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis kebidanan, serta spesialis anak. Lalu harus dilengkapi spesialis penunjang lain, patologi klinik, anastessi, dan radiologi. Untuk RS kelas B harus memiliki dokter subspesialis, dokter ilmu dasar spesialis dasar dan berbagai fasilitas penunjang.  "Ada 3 rumah sakit yang turun kelas milik Kemenkes. Dari total 33 RS. Yaitu RS Cisarua, RS Aryowirawan Salatiga, dan RS di Bukittinggi," jelas Bambang.  Di Jawa Timur terdapat 24 rumah sakit turun kelas. Bambang menegaskan, review itu dilakukan agar pelayanan tepat sasaran sesuai dengan kompetensi masing-masing RS sesuai kelasnya.  "Sebetulnya kami mau melihat antara peraturan dengan fakta di lapangan. Apakah selama ini rumah sakit ketika alat itu rusak tak segera diperbaiki? Lalu ada SDM pensiun tak segera diisi? Itu harus dilihat ulang, sehingga dari sisi kompetensi, bisa terukur. Masukkan data yang benar, sehingga kami bisa punya data dan berikan info yang benar ketika punya perencanaan intervensi pengadaan alat. Jika ada entry data yang kurang tepat maka diberi waktu masa sanggah," tutur Bambang.  Dampak pada Pasien  Perubahan atau review RS ini tak ada perubahan pada sistem layanan di setiap RS. Setiap pasien akan dilayani sesuai kompetensi RS. Begitu juga dengan sistem rujukan akan dilakukan sesuai kompetensi RS. Sistem rujukan atau pemetaan zonasi tetap mengacu pada prinsip kegawatdaruratan. Setiap pasien dalam keadaan gawat darurat akan ditangani di setiap rumah sakit, kemudian akan dirujuk ketika kegawatdaruratannya sudah terlewati.  "Efek itu untuk RS, pemilik RS, pasien dan Kemenkes. Kemenkes dan Dinkes dengan review ini punya data yang bagus. Kepatuhan jadi lebih bagus. Masyarakat dengan review juga akan menerima layanan RS dengan baik. Datang ke RS mendapatkan layanan yang sesuai. BPJS juga tak dirugikan. Membayar yang seharusnya. Semua pihak diuntungkan. RS juga diuntungkan memgetahui kompetensinya, tak ada yang hilang atau berubah," papar Bambang.  Program JKN Lebih Tepat Sasaran  Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'aruf membenarkan soal penurunan kelas RS tersebut. Dia mengatakan, semua itu merupakan hasil tindak lanjut audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta pemerintah/Kemenkeu. Langkah itu untuk memastikan pembiayaan JKN yang tepat sasaran, tetap efisien, dan berkesinambungan.  "Kami tentu mengapresiasi atas upaya Kemenkes untuk memastikan program JKN ini bisa berjalan dengan baik, sesuai amanah konstitusi yang berlaku. RS didorong untuk berbenah, memperbaiki yang masih kurang dan patuh pada regulasi yang mengatur," ungkap Iqbal.  Menurut Iqbal, pasien yang datang ke rumah sakit, jika dibutuhkan rujukan sesuai kompetensi medisnya, maka bisa dilakukan. Baik rujuk horizontal antar-RS dengan kelas yang sama atau ke vertikal ke RS lebih tinggi. Peserta tidak terdampak atas review kelas.  "Justru harusnya program JKN bisa lebih tepat sasaran pembiayaannya (atas review kelas ini), kembali ke tujuan audit BPKP bahwa regulasi yang sudah ada harus diimplementasikan dan dimonitor untuk memastikan program JKN bisa tetap sustain. Semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua," tutup Iqbal.

615 RS Turun Kelas, Begini Alasan dan Dampaknya terhadap Pasien BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/optimalkan-layanan-rawat-jalan-perbaiki-distribusi-antrean-pasien_m_.jpg" alt="Pasien BPJS Kesehatan sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pasien BPJS Kesehatan sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Antrean untuk mendapatkan layanan rawat jalan di rumah sakit (RS) pemerintah sebenarnya terjadi sejak 2014. Namun, jumlah pengantre meledak sejak BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan online. Diperkirakan, jumlah antrean kian meledak 1 Juli mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Sebab, sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes), fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seharusnya aturan itu sudah berlaku awal tahun ini. Namun, Kemenkes masih memberikan kesempatan kepada 400-an RS yang belum terakreditasi untuk menerima pasien. Pantauan Jawa Pos di beberapa RS besar milik pemerintah memperlihatkan panjangnya antrean itu. Pasien rawat jalan harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan layanan. Bahkan, agar dapat nomor antrean awal, mereka harus datang ke RS dini hari. Bagi mereka, menunggu 5-7 jam untuk berobat terbilang biasa. Di sisi lain, sistem online yang dirancang RS untuk memudahkan antrean pasien tidak termanfaatkan dengan optimal. Sebab, kebanyakan pasien adalah orang lanjut usia yang gagap teknologi. Menurut Timboel, hal itu terjadi karena kebanyakan pasien dari fasilitas kesehatan pertama dirujuk ke rumah sakit tipe C dan D. "Sedangkan tipe B kosong. Banyak dokter yang komplain," tuturnya. Timboel punya pengalaman buruk sebagai pasien yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Beberapa waktu lalu dia sakit dan harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia datang pagi dan mendapat nomor antrean. Setelah menunggu hingga pukul 09.30, ternyata dia diminta untuk pulang. Petugas mengatakan bahwa kuota pasien <a href="https://jawapos.com/jpg-today/25/02/2019/sistem-baru-terkendala-pasien-lansia" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> di rumah sakit tersebut habis. "Akhirnya, saya memilih untuk menjadi pasien umum saja," tutur Timboel. Sistem pelayanan satu poli satu hari juga dinilai menghambat. Seharusnya pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan satu hari oleh beberapa poli. Cara itu akan lebih efisien. "Kalau yang sakit itu anak-anak atau lansia, bagaimana? Atau masyarakat miskin yang harus mengeluarkan ongkos lagi untuk transportasi," ucapnya. Lalu, solusinya? Menurut Timboel, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus buka 24 jam. Dengan begitu, seluruh pasien bisa terlayani. "Sakit itu kan tidak kenal waktu," ucap dia. Dengan durasi yang panjang, diharapkan tidak ada antrean. Pasien memiliki waktu yang panjang. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto menuturkan, banyak cara untuk mengurangi antrean rawat jalan. Namun, harus ditelisik lebih jauh penyebab antrean tersebut. Sebab, menurut dia, antrean itu bersifat kasuistik. Langkah pertama yang bisa pemerintah lakukan adalah mencukupi jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Tujuannya, kualitas pelayanan tidak turun. "Saya waktu masih praktik menangani 50 pasien saja lelah sekali. Nah, sekarang lebih banyak dari itu," katanya kemarin. Pemerataan harus segera dilakukan. Artinya, dokter dan rumah sakit tidak boleh terkumpul di kota-kota besar saja. Dia yakin, jika pemerataan layanan kesehatan terjadi, tidak ada antrean. "Kalau tidak ada fasilitas kesehatan, bangun rumah sakit di situ. Kalau tenaga kesehatan tidak ada, berikan wewenang kepada dokter setempat, misal dokter umum yang sudah dilatih," papar dia. Penataan pasien <a href="https://jawapos.com/jpg-today/25/02/2019/repotnya-warga-mendapat-layanan-rawat-jalan-dengan-bpjs-kesehatan" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> agar tidak mengantre tidaklah mudah. Penataan itu seharusnya disertai dengan pembangunan sarana dan infrastruktur. Dengan begitu, sistem yang direncanakan bisa berjalan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Kohar Hari Santoso mengatakan, RSUD perlu memperbaiki sistem antrean. "Mereka harus meninjau ulang pelayanannya. Termasuk dengan memperbaiki sistem teknologi informasi rumah sakit," tutur dia. Antrean di loket pendaftaran, jelas dia, bisa diurai dengan memaksimalkan penggunaan anjungan pendaftaran mandiri (APM). RSUD dr Soetomo dan beberapa rumah sakit besar lain di Jatim sudah menerapkan sistem tersebut. Kendati begitu, lanjut Kohar, pasien lansia tidak boleh dipaksa untuk bisa melek teknologi. "Tetap harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat," terangnya. Menurut dia, yang perlu mendapat sosialisasi penggunaan APM adalah masyarakat usia produktif. "Kalau yang sepuh monggo saja kalau mau antre secara manual. Masyarakat yang lebih muda yang perlu dimaksimalkan penggunaan teknologi," ujarnya. Antrean di poli, lanjut Kohar, tidak efektif apabila diberi solusi dengan menambah tenaga dan alat kesehatan. Menurut dia, itu hanya akan mubazir. "Kalau dokter dan alat kesehatan itu kan waktu operasionalnya 5-8 jam sehari. Sedangkan antre biasanya menumpuk di pagi hari. Setelah pukul 12.00 sudah sepi lagi," terang Kohar. Di poli, jelas dia, harus ada sistem yang mengatur perkiraan pasien harus datang pukul berapa. Selain itu, ada perkiraan pasien akan diperiksa dokter pukul berapa. Dengan demikian, pasien tak perlu menunggu terlalu lama di RS. "Yang perlu diperbaiki pendistribusian antreannya," ujar Kohar. Sementara itu, untuk antrean di apotek, lanjut dia, bagi pasien yang periksa di poli, rekam medis dan catatan obat yang harus diambil harus segera sampai di apotek. Yakni, melalui sistem bridging dengan bantuan IT. Selama ini pasienlah yang harus membawa catatan obat ke loket apotek dan menunggu racikan obat di sana. "Ya, kalau pasien yang suruh wira-wiri sendiri memang lama. Kalau ada sistem IT yang efisien kan pasien yang sudah datang di apotek, langsung bisa mengambil obat yang diperlukan," tuturnya. Data BPJS Bisa untuk Riset Di sisi lain, hari ini BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang dimiliki untuk keperluan pengembangan berbasis bukti jaminan kesehatan nasional (JKN). Sampel tersebut mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan. "Kami melihat, data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian. Hal itu juga salah satu wujud transparansi dalam memberikan informasi kepada publik," tutur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris kemarin. Dia menambahkan, data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang 2015 dan 2016. Data sampel itu dimaksudkan untuk mempermudah akses dan analisis oleh publik. Juga, dapat digunakan dalam proses analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan identitas diri seperti KTP. Inovasi BPJS Kesehatan itu mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ani -sapaan Sri Mulyani- yang datang dalam acara tersebut mengatakan, data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan tambang baru. "Saya berharap muncul penelitian mengenai tarif yang layak itu berapa, soal fasilitas kesehatan, atau soal klaim," tuturnya.&nbsp;

Optimalkan Layanan Rawat Jalan, Perbaiki Distribusi Antrean Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sistem-baru-terkendala-pasien-lansia_m_.jpg" alt="Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur RSUD dr Soetomo Joni Wahyuhadi menyatakan telah menerapkan aturan bahwa pasien mengantre pada saat instalasi rawat jalan (IRJ) buka. Namun, sebagian pasien menolaknya. Peristiwa antre pagi-pagi sebelum IRJ dibuka pun kerap terjadi. Sebenarnya, pihak rumah sakit telah menyediakan anjungan pendaftaran mandiri (APM).  Di mesin tersebut, pasien IRJ cukup memindai nomor barcode yang tertera di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/02/2019/repotnya-warga-mendapat-layanan-rawat-jalan-dengan-bpjs-kesehatan" target="_blank" rel="noopener">BPJS</a>. Surat rujukan yang sudah didaftarkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) beserta nomor antrean akan muncul di mesin itu. Adanya mesin tersebut, kata Joni, bisa mengurangi antrean di IRJ saat pengambilan nomor pendaftaran pasien lama. "Sehingga, para pasien tak perlu mengantre panjang," katanya.  Sayangnya, banyaknya pasien yang sudah berusia lanjut membuat dia maklum bila mesin APM sering tidak digunakan. Orang-orang lebih memilih mengantre dengan menunjukkan surat rujukan dan mendapatkan nomor antrean secara manual.  Joni menyadari bahwa para pasien yang berusia lanjut akan mengalami kesusahan untuk mengoperasikan APM. Kondisi itu telah diatasi. Dia menyebut sudah ada petugas RS yang siap membantu pemindaian barcode kartu BPJS.  Dengan adanya APM, tutur Joni, mau tidak mau masyarakat perlu belajar mengoperasikannya. Sebab, dampak positif akan dihasilkan dari upaya tersebut. Di antaranya, bisa meringankan pekerjaan. Akses layanan kesehatan pun bisa lebih mudah.  Sosialisasi penggunaan APM pernah dilakukan RS. Namun, belum ada hasil yang signifikan. Setiap orang, lanjut Joni, memiliki kemampuan penerimaan informasi yang berbeda-beda. Ada yang mudah paham. Ada pula yang butuh waktu lama untuk memahami teknologi.  ''Pelan-pelan akan kami tanamkan informasi tentang penggunaan APM karena tidak gampang membuat para pasien yang kebanyakan orang tua memahaminya,'' kata dia. Ke depan, Joni memperbanyak pelaksanaan sosialisasi itu. ''Agar semakin banyak pasien yang menggunakan APM,'' sambungnya.  Sama halnya dengan yang disampaikan Direktur RSUD dr Saiful Anwar Restu Kurnia Tjahjani. Teknologi baru telah diterapkan. Aplikasi yang dibuat oleh RS itu, yakni Go to RSSA, bisa memudahkan pelaksanaan pendaftaran pasien di RS tersebut. Namun, lagi-lagi, dia menyayangkan masyarakat yang belum terbiasa mengoperasikannya. ''Masyarakat belum umum menggunakan aplikasi itu. Sehingga mereka masih mengantre secara konvensional,'' ujar Restu.  Pemerintah dan rumah sakit telah berupaya mengurangi panjangnya antrean di IRJ. Yakni, dengan penyediaan anjungan pendaftaran mandiri (APM) dan aplikasi gadget untuk mengurangi antrean pendaftaran pasien. RS perlu memberikan sosialisasi agar penggunaan teknologi yang mempermudah pasien itu bisa dimaksimalkan.  Bukan hanya rumah sakit. Peran masyarakat juga diperlukan untuk menggunakan APM dan aplikasi gadget. Pemerintah, RS, dan masyarakat perlu bersinergi agar pelayanan kesehatan di RS tetap berjalan dengan baik.  Memang beberapa rumah sakit masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga medis dan alat kesehatan. Hal itu mengakibatkan antrean di poli belum bisa dihindari. Meski demikian, rumah sakit tidak boleh sewenang-wenang dalam menambah tenaga medis dan alat kesehatan. Sebab, ada regulasi pemerintah yang telah mengaturnya.

Sistem Baru Terkendala Pasien Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/repotnya-warga-mendapat-layanan-rawat-jalan-dengan-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pasien BPJS sedang antre di RS dr Soetomo Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendapat layanan kesehatan rawat jalan di beberapa rumah sakit pemerintah harus bermodal ekstrasabar. Mengantre 5 sampai 7 jam untuk dilayani dokter sudah biasa dilakukan para pasien. Tak mau memanfaatkan sistem baru. AZAN Subuh belum terdengar Senin lalu (11/2). Namun, kesibukan sudah begitu terasa di depan gedung Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSUD dr Soetomo. Di sana para calon pasien itu harus bersabar mengantre untuk memperoleh nomor antrean kecil di instalasi RS milik Pemprov Jawa Timur (Jatim) itu. Mereka berdiri berbanjar dan mengular. Sebab, bila datang setelah matahari terbit, bersiaplah mendapat nomor antrean besar. Dampaknya, mereka harus bersiap-siap menunggu sangat-sangat lama untuk mendapat pelayanan dokter. Pagi itu, saat jarum jam menunjuk pukul 04.00, dua petugas satpol PP datang dari dalam salah satu ruangan. Mereka membuka kunci pintu. Layaknya ada pemimpin yang menginstruksi, serentak para pangantre berdiri. Map plastik atau kertas yang sejak tadi diletakkan dekat mereka diraih dan dijinjing para pengantre. Isinya berupa berkas-berkas persyaratan pemeriksaan di RS. Di antaranya, surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), fotokopi KTP, dan kartu BPJS Kesehatan. Terlihat seorang pengantre yang sebelumnya tidak berada di dalam barisan. Dia tergopoh-gopoh menyusup ke dalam barisan. Dia adalah pengantre yang sebelumnya menitipkan tempat kepada orang di depan atau di belakangnya. Agar bisa ditinggal sebentar ke luar barisan. Mungkin sekadar ke toilet atau membeli makanan kecil. Pada pagi buta itu, satu per satu pengantre mengeluarkan surat rujukan dari map. Menunjukkannya kepada dua petugas satpol PP. Lalu, petugas-petugas tersebut mengeceknya dan di akhir mereka memberikan nomor antre yang keluar setelah memencet layar komputer di mesin anjungan. Sebagian pengantre yang sudah mendapat nomor bergegas pulang. Ada juga yang lantas duduk di deretan kursi di dalam gedung tersebut. Sementara itu, barisan antre tetap bergerak maju. Keributan terjadi. Ada salah seorang calon pasien pria yang berteriak-teriak kepada satpol PP. Laki-laki itu tak mengetahui bahwa mengambil nomor antre BPJS harus menunjukkan surat rujukan dari FKTP. Dia mengelak, bahwa biasanya, saat mengantre, dia tak pernah dimintai surat rujukan. "Bapak tidak percaya kalau saya ini beneran pasien? Mbok pikir aku calo?" tanya dia dengan meninggikan suara. Peristiwa itu sempat menghentikan laju antrean. Seorang petugas satpol PP meminta lelaki tersebut minggir. Lalu, dia mulai menjelaskan persyaratan mengambil nomor antre di IRJ. "Syarat untuk mengambil nomor antre saat pukul 04.00-06.00 harus menunjukkan surat rujukan. Kami sudah memberi tulisan di sana," kata petugas sambil menunjuk kertas yang ditempel di pintu masuk. Dia buru-buru meninggalkan tempat itu. Para pengantre lain mulai rasan-rasan. "Kami biasa antre juga syaratnya bawa rujukan, Pak," kata seorang calon pasien yang membincangkan peristiwa tersebut dengan calon pasien lainnya. Langit pagi sudah mulai terang. Mentari mulai menampakkan diri. Antrean masih berjalan. Para pasien silih berganti mengambil nomor. Mereka yang jarak tempat tinggalnya jauh dari RS tak beranjak dari IRJ setelah kertas bertulisan angka itu didapat. Menantikan waktu yang bergulir, menunggu loket pendaftaran dibuka. Seorang pasien yang menunggu itu adalah Warsini. Dia duduk di teras gedung IRJ. Bersandar pada tembok tangga parkir. Terkadang memperhatikan orang-orang yang berseliweran. Jaket yang membalut badannya menunjukkan bahwa dia enggan duduk di ruang tunggu IRJ. Maklum, semburan AC pagi itu begitu kencang. Sudah sebulan ini dia wira-wiri ke RSUD dr Soetomo. Tiap hari dia menjalani radioterapi karena penyakit kanker serviks yang diidap. Penyakit tersebut membuatnya tidak bisa dirawat di RSUD Nganjuk, faskes di dekat tempat tinggalnya. Karena itu, dia dirujuk di rumah sakit rujukan terakhir. Warsini mengatakan, selama menjalani radioterapi, dirinya boyongan ke Sidoarjo, ke tempat tinggal salah seorang anaknya. "Biar enggak jauh kalau mau periksa dan kontrol," kata perempuan 64 tahun itu. Setiap hari Warsini diantar anaknya ke RSUD dr Soetomo. Anaknyalah yang mengantrekan nomor BPJS dan loket pendaftaran. Sebab, perempuan itu sudah tak kuat berdiri lama. Pagi itu, kata Warsini, dirinya dan sang anak berangkat pukul 03.00. "Biar dapat nomor antrean awal," katanya. Perjalanan dari Sidoarjo ke RS yang memakan waktu lama membuat mereka baru tiba pukul 04.00. Saat itu nomor antre yang dia dapatkan sudah 198. Warsini menceritakan, banyaknya pasien yang datang ke RSUD dr Soetomo membuat dirinya baru bisa ditangani dokter sekitar pukul 10.00. Itu pun kalau dia berangkat pukul 03.00. Kalau sedang tak bisa berangkat pagi, dia akan bertemu dengan dokter lebih siang lagi. Artinya, untuk mendapat pelayanan kesehatan, dia harus menunggu 6-7 jam. Tak ada pilihan lagi. Pasrah. "Kadang pukul 12.00 baru ditangani. Tergantung antrean pasiennya," ucapnya. Warsini adalah satu di antara sekian banyak pasien yang berjuang mendapatkan layanan kesehatan lebih awal di hari itu. Satu-satunya cara "terbaik" adalah bersabar menunggu di IRJ meski petugas pelayanan belum datang. Sebenarnya rumah sakit menyediakan sistem anjungan pendaftaran mandiri (APM) yang memudahkan pasien. Namun, karena banyak pasien yang gagap teknologi, fasilitas itu tak dimanfaatkan dengan optimal. Kondisi yang sama terjadi di RSUD dr Saiful Anwar, Malang. Antreannya memang tak sepanjang di RSUD dr Soetomo. Namun, ada pasien yang menunggu datangnya pagi dengan tidur di teras RS. Kebanyakan mereka berasal dari luar Malang. Para pasien tersebut tidur beralas tikar. Peralatan tidur seperti bantal dan selimut mereka bawa agar tidur lebih enak. Azan Subuh berkumandang, sebagian pasien yang terlelap di teras itu bangun untuk melaksanakan salat. Pasien-pasien lain yang hendak mengambil nomor antre BPJS pun semakin banyak berdatangan. Ngaliman adalah salah seorang calon pasien pagi itu. Dia datang dari Kediri. Dari rumahnya, dia harus menempuh perjalanan dua jam. Selama ini dia selalu menyewa mobil untuk sekadar kontrol kesehatan. Laki-laki berumur 72 tahun itu mengatakan mengidap penyakit jantung. Dia sudah sering bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol penyakitnya. Beruntung, Astutik, istrinya, setia menemaninya saat periksa ke rumah sakit. Begitu juga pagi itu. Namun, perempuan 63 tahun tersebut terlihat tidak fit. "Tadi sopirnya ngawur. Apalagi, jalan menuju Malang berkelok-kelok," ujarnya setelah berlarian ke lantai 2, mengambil nomor antre, saat petugas RS membuka pintu IRJ tepat pukul 05.00. Usahanya tidak sia-sia. Dia mendapatkan nomor antre 1. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, Astutik akhirnya tak dapat menahan rasa lelah. Dia meminta izin kepada suaminya untuk istirahat. "Tak turu sek yo, Pak," ucapnya sambil merebahkan badan di kursi tunggu IRJ. Berangkat pagi buta, melalui jarak yang panjang dari rumah ke RS, dan mengantre lama menjadi rutinitas pasien-pasien untuk memperjuangkan tubuhnya sehat lagi. Mereka rela menjalani itu semua demi bisa merasakan kembali sehat. Lain lagi dengan Sri Rukmini, pasien di RSUD Caruban, Kabupaten Madiun. Sebulan sekali Sri harus berangkat pagi buta agar dapat nomor antrean awal. "Biasanya berangkat pukul 04.00," katanya. Sampai di RS, Sri jarang mendapat nomor awal. Sebab, para calon pasien yang rumahnya lebih dekat datang ke rumah sakit lebih dahulu. "Biasanya saya sudah dapat nomor di atas 200," terangnya. Namun, terkadang ada saja pasien yang menaruh belas kasihan. Umumnya mereka yang secara usia lebih muda. Kerap kali perempuan 65 tahun tersebut ditukar dengan nomor yang lebih kecil. "Mungkin kasihan melihat saya. Ditukarlah nomor 127, pernah nomor 125," terang perempuan yang pernah memiliki riwayat sakit jantung itu. Agar kesehatannya terjaga, dia harus rutin menjalani kontrol. Pengantre layanan rawat jalan di RSUD Caruban umumnya adalah kaum sepuh. Sri kerap menanyakan ke mereka latar belakang para pengantre. "Umumnya pensiunan," jelasnya. Kendati demikian, dia baru mendapat pelayanan sekitar pukul 10.00. Artinya, harus mengantre lima jam. Untuk mengusir bosan, dia kerap menghubungi anaknya yang tinggal di Surabaya. Lewat telepon, Sri biasanya minta dihubungkan ke cucu-cucunya. Dulu, sebelum BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan baru, Sri biasa menjalani kontrol di RSUD Soedono, Kota Madiun, yang tipe B. Di sana pelayanan kesehatan relatif cepat. Sebab, di rumah sakit milik Pemprov Jatim itu ada tiga dokter spesialis jantung yang bertugas. Namun, karena dari FKTP puskesmas, Sri harus dirujuk di rumah sakit tipe C, yakni RSUD Caruban. Di situ dokter spesialis jantung yang bertugas hanya satu. Setelah bertemu dokter, urusan antre rupanya belum kelar. Ibu dua anak tersebut harus mengantre obat. Itu juga tak kalah lama. Rata-rata 2 sampai 3 jam. Sri harus lebih bersabar lagi. Permasalahan antrean memang cukup pelik. Pasien tak hanya antre untuk loket BPJS. Nyatanya, mereka masih mengantre cukup panjang di poli. Terkadang, mereka belum sempat bertemu dengan dokter di poli rawat jalan, tapi waktu pelayanannya telah habis. Akibatnya, mereka harus datang kembali esok hari. Padahal, sebenarnya sudah ada sistem baru yang memudahkan mereka. Minimnya sosialisasi membuat para pasien harus mengantre dengan cara manual. Antre di poli tak akan terjadi berkepanjangan apabila RS memiliki jumlah tenaga kesehatan yang dapat melayani dengan efisien.&nbsp;

Repotnya Warga Mendapat Layanan Rawat Jalan dengan BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-rumah-sakit-tidak-layani-bpjs-limpahan-pasien-bakal-terjadi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pelayanan pasien BPJS Kesehatan di sejumlah Rumah Sakit di Solo Raya dihentikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pelayanan pasien BPJS Kesehatan di sejumlah Rumah Sakit di Solo Raya dihentikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">tiga rumah sakit</a> yang ada di tiga lokasi yakni Solo, Sragen dan Wonogiri mulai hari ini tidak lagi melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rata-rata dari setiap rumah sakit melayani <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">400-500 pasien BPJS </a>setiap harinya. Dengan penghentian pelayanan ini, rumah sakit lain dipastikan akan mendapatkan l<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">impahan pasien </a>dari tiga rumah sakit tersebut. Tiga rumah sakit yang mulai menghentikan pelayanan bagi pasien BPJS diantaranya, &nbsp;Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Solo, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">RS Amal Sehat Sragen</a> dan juga RS Amal Sehat Wonogiri. Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Manusia (SDM), <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">RSUI Kustati, Solo</a>, Pujianto menyampaikan, selama ini cukup banyak pasien yang menggunakan BPJS. Jumlahnya berkisar antara 400 sampai dengan 500 pasien setiap harinya.&nbsp; "Selama ini kami tidak ada kendala dalam pelayanan untuk pasien BPJS, dan jumlahnya cukup banyak setiap harinya," urainya kepada<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank"> JawaPos.com</a>, Rabu (2/1) . Tetapi, pihak rumah sakit harus menghentikan pelayanan untuk pasien BPJS karena <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">belum ada MoU dengan BPJS</a>. Dengan penghentian tersebut, otomatis pihaknya juga tidak bisa melayani pemeriksaan untuk pasien BPJS. "Pemeriksaan tetap bisa, tapi untuk pembiayaan umum," ucapnya.&nbsp; Hal yang sama juga terjadi di RS Amal Sehat Sragen. Humas RS Amal Sehat Sragen, Tri Yoko mengungkapkan, bahwa dengan adanya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">penghentian pelayanan</a> untuk pasien dengan BPJS dipastikan akan berdampak pada rumah sakit lainnya. Terutama rumah sakit yang masih melayani pasien BPJS. "Ya pasti akan terjadi limpahan pasien, karena setiap hari di tempat kami juga cukup banyak yang periksa menggunakan BPJS," katanya.&nbsp; Yoko menambahkan, RS Amal Sehat menjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank">rumah sakit di Sragen</a> yang bekerja sama dengan BPJS. Terhitung sejak tahun 2010 lalu, RS Amal Sehat terus bekerja sama dengan BPJS. "Tetapi karena persyaratan sertifikat akreditasi maka kami belum bisa melakukan MoU dengan BPJS lagi. Kami berupaya secepatnya untuk<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/rumah-sakit-hentikan-pelayanan-bpjs-pasien-segera-dipindahkan" target="_blank"> mengurus sertifikat akreditasi </a>ini agar bisa kembali bekerjasama," tandasnya.

Tiga Rumah Sakit Tidak Layani BPJS, Limpahan Pasien Bakal Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-sukses-rsud-bogor-layani-99-persen-pasien-bpjs-untung-rp-4-m_m_231384.jpg" alt="Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini pelayanan rumah sakit milik pemerintah kerap dikeluhkan. Bahkan tidak sedikit pemerintah daerah (pemda) mengaku terus mensubsidi RSUD agar bisa melayani pasien. Dengan subsidi itu tentuyna mereka mendapatkan keuntungan ketika melayani pasien BPJS. Kegalauan itu terbantahkan dengan apa yang diraih oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Meski 99 persen pasiennya adalah peserta BPJS Kesehatan, RS yang dipimpin dr Dewi Basmala MARS tersebut tetap bisa memberikan pelayanan maksimal. Kalau sebelumnya disubsidi APBD, kini RSUD Kota Bogor sudah surplus sekitar Rp 4 miliar. Kemarin (27/7) Dewi mengajak wartawan Jawa Pos Radar Bogor mengelilingi gedung baru milik RSUD yang bernuansa merah muda itu. Dewi mengatakan, gedung tersebut merupakan critical area atau area pasien kritis. Tepat di dekat ruangannya di lantai bawah, terdapat ruang CT scan yang terbilang baru. Naik ke lantai 3, Dewi menunjukkan ruangan ibu dan bayi milik <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/27/07/2018/tiga-layanan-dicabut-dpr-bakal-panggil-bpjs-kesehatan-meski-reses" target="_blank">RSUD</a> yang juga lebih berkembang daripada tahun-tahun sebelumnya. "Kami juga menjadi rujukan semua rumah sakit di Bogor, baik kota maupun kabupaten, karena kebanyakan mereka memiliki alat di ruang NICU paling banyak tiga," bebernya. Berpindah ke ruang berikutnya, Dewi menunjukkan ruang cath lab khusus pasien penyakit jantung. Ruangan itu pun telah dilengkapi alat untuk pasien yang akan memasang ring pada jantung -yang sebelumnya tidak bisa dilakukan di RS di Bogor- secara gratis. Di RSUD Kota Bogor pasien penyakit jantung bisa berobat hingga mendapat tindakan pemasangan ring. "Gratis, tidak perlu bayar karena di-cover <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/07/2018/rsup-kariadi-belum-terapkan-pembatasan-pelayanan-pasien-bpjs" target="_blank">BPJS</a>." Dewi pun mengajak mampir ke ruang operasi yang kini memiliki lima ruangan dengan pelayanan maksimal 25 operasi dalam sehari. Karena melayani 99 persen pasien <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/27/07/2018/batasi-layanan-ikatan-fisioterapi-protes-aturan-baru-bpjs" target="_blank">peserta BPJS Kesehatan</a>, kebanyakan ruangan yang disediakan di gedung tersebut merupakan ruang rawat inap kelas III dengan jumlah kasur tiga di setiap kamar. Di dalam gedung itu pula hanya ada 90 kasur pasien. Dewi menyatakan sangat ingin memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa RS pemerintah tidak berbeda dengan RS swasta. Karena itu, jumlah pasien dalam satu kamar pun tidak banyak. Kebersihan pun sangat dijaga di setiap sudut ruangan. "Kami juga menyediakan ruang tunggu di sejumlah sudut agar penunggu pasien tidak ngemper di luar ruangan. Itu dilarang banget di sini sekarang," ujarnya. Sejumlah perubahan lain pun dia jelaskan. Antara lain pengadaan boarding room, yaitu ruang singgah pasien yang masuk melalui IGD dan belum mendapatkan kamar. Dengan jumlah 18 kasur, di luar jumlah kasur IGD sebanyak 30 kasur, itu membuat RSUD Kota Bogor bisa menampung lebih banyak pasien. Juga ada layanan ketersediaan tempat tidur (KTT) online. Masyarakat secara transparan dapat melihat jumlah kamar yang tersedia di RSUD Kota Bogor.

Cerita Sukses RSUD Bogor Layani 99 Persen Pasien BPJS, Untung Rp 4 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rsup-kariadi-belum-terapkan-pembatasan-pelayanan-pasien-bpjs_m_231243.jpg" alt="ATURAN BARU: Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru guna optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)." width="100%">
<figcaption>ATURAN BARU: Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru guna optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi, Semarang belum memberlakukan pembatasan pelayanan kesehatan bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini terkait peraturan baru dari BPJS yang dirilis 25 Juli 2018 kemarin. Peraturan tersebut terkait pembatasan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Akan tetapi, Kabag Humas, Hukum, dan Pemasaran RSUP Dr Kariadi Semarang, Waros menegaskan pihaknya belum memberlakukan hal tersebut. "Surat berisi aturan itu diberikan ke masing-masing rumah sakit tanggal 17 Juli, lalu tanggal 18 ada surat dari Dirjen Pelayanan Kesehatan yang isinya instruksi untuk tak menjalankan isi dari aturan BPJS tadi. Karena ditakutkan akan menurunkan mutu pelayanan," ujar Waros saat dijumpai, Semarang, Jumat (27/7). Mengenai akan diberlakukan atau tidaknya peraturan BPJS itu, menurutnya, masih menunggu pembahasan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Sehingga ia memastikan, bahwa pelayanan di RSUP Kariadi tetap berjalan seperti biasa. Sementara, Kasubag Humas dan Pemasaran Vivi Vira Vidianti menambahkan, banyak poin yang perlu dicermati dari surat aturan BPJS tersebut. Yang menurutnya, isinya bukan melulu tentang pembatasan, sehingga tak perlu dikhawatirkan maupun dibesar-besarkan. "Sebenarnya bukan ke pembatasan ya, tapi lebih ke bagaimana ada syarat dan ketentuan supaya penjaminan pelayanan itu dapat dilaksanakan," kata Vivi. Ia mencontohkan, untuk pasien katarak misalnya. Ada ketentuan macam penjaminan pelayanan operasi katarak yang mengacu pada Pedoman Pelayanan Katarak yang dikeluarkan Perdami. Serta taraf penyakit tersebut dengan visus 6/18 preoperatif mempertimbangkan jumlah tindakan maksimal operatif untuk dokter spesialis mata dalam perencanaan operasi katarak. "Perlu diketahui juga kalau tak semua operasi itu terus langsung hilang atau sembuh kataranya, tidak. Ada tingkatan-tingkatan membuat katarak bahkan setelah dioperasi tidak bisa pulih. Nah kalau tidak bisa, kenapa dioperasi. Bahasa awamnya seperti itu," terangnya. Kondisi serupa juga berlaku untuk persalinan dengan bayi lahir sehat. Sesuai penuturannya, bayi dalam kandungan apabila ingin ditanggung BPJS kelahirannya, haruslah didaftarkan sejak dalam kandungan. "Kalau pas lahir, nanti masa baru didaftarkan ke BPJS? Kan ada rekam mediknya juga, tidak bisa jadi satu sama si ibu. Maka ini perlu diperhatikan lagi," jelasnya. Ia pun turut menjelaskan tentang rehabilitasi medik yang sebenarnya tak perlu dilakukan tiap hari. Pasalnya, semua itu sudah ada takaran atau programnya sendiri. "Ada yang seminggu dua atau tiga kali, itu sudah ada programnya dari dokter, misal untuk stroke dan sebagainya," cetusnya. Sebagai informasi, per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.&nbsp; Dalam aturan tersebut, dituliskan sejumlah ketentuan agar pasien ber-BPJS dapat dijamin pelayanan kesehatannya. Dimana pada salah satu poinnya disebutkan bahwa layanan fisioterapi dibatasi maksimal dua kali sepekan. Pihak BPJS Kesehatan mengklaim aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).&nbsp;

RSUP Kariadi Belum Terapkan Pembatasan Pelayanan Pasien BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/empat-penyakit-yang-mendominasi-pengeluaran-bpjs-kesehatan_m_153570.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan sebagai badan yang mengelola pembiayaan untuk pengobatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengeluarkan anggaran untuk empat penyakit dominan. Diketahui saat ini ada empat penyakit yang dialami peserta JKN, namun yang tertinggi yakni hipertensi. Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, dr Andi Ashar, menyebut penyakit hipertensi mendominasi penyakit yang diderita pasien JKN secara nasional. Lalu disusul penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes melitus. Hal itu diungkapkannya pada acara skrining pasien JKN/KIS ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). &ldquo;Sampai saat ini dana BPJS Kesehatan masih dominan &lsquo;mengalir&rsquo; pada pengobatan penyakit seperti hipertensi, jantung koroner, stroke dan diabetes melitus. Penyakit-penyakit ini yang harus kita perhatikan,&rdquo; kata Asisten dr Andi Ashar, sebagaimana yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (28/8). Agar empat penyakit ini dapat diturunkan, kata Andi, maka tindakan promotif dan preventif pun harus ditingkatkan. &ldquo;Salah satunya, menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan darah atau tensi. Kami berharap kita bisa mencegah hipertensi. Itu pekerjaan besar bagaimana supaya tidak terjadi hipertensi,&rdquo; ungkap dr Andi. Sementara itu, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) angkatan 1983, dr Farid Wajdi SpTHT-KL menyebutkan, perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran mengalami kemajuan yang pesat. Begitu juga sistem pelayanan dan asuransi kesehatan. &ldquo;Apalagi diberlakukannya JKN dan BPJS yang mengelola asuransi di bidang kesehatan, maka pelayanan kesehatan pun dibagi atas Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) I, II dan III. Dengan demikian, PPK I, menjadi tempat pasien mendapat pelayanan pertama oleh dokter. Tak hanya puskesmas, juga di klinik pratama dan dokter keluarga yang ada kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkapnya. Dengan kondisi demikian, kata Farid, pelayanan PPK I pun harus menangani 155 penyakit. Kondisi demikian, menjadi tantangan tersendiri bagi dokter yang bertugas di pelayanan primer.

Empat Penyakit yang Mendominasi Pengeluaran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kisah-pasien-bpjs-kesehatan-selama-sepekan-tersandera-di-rs-swasta_m_112183.jpeg" alt="Monica Teresia Br Sihotang (kanan)" width="100%">
<figcaption>Monica Teresia Br Sihotang (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi masyarakat yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memerhatikan iuran bulannya. Bila tidak, ketika melakukan pengobatan di rumah sakit, bakal dikenakan biaya pribadi. Tentunya bagi keluarga kurang mampu untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit suatu hal yang cukup berat. Apalagi kasus penyakit yang ditangani rumah sakit cukup parah. Seperti itulah kisah Monica Teresia Br Sihotang, bocah 10 tahun yang tersandera sepekan di di kamar 315 Rumah Sakit Estomihi, Medan, akibat orang tuanya terlambat membayar iuran BPJS. Alhasil ketika hendak keluar rumah sakit, Rida Finta Melva Br Siahaan, orang tua Monica tidak bisa membawa buah hatinya pulang. Namun demikian, setelah mendapat toleransi dari pihak rumah sakit, keluarga itu akhirnya dapat membawa anaknya pulang pada Jumat (24/2). Namun Risa harus tetap membayar kekurangan biaya pengobatan putrinya, kendati telah mendapatkan keringanan. Rida Finta Melva Br Siahaan mengatakan, untuk membawa pulang anaknya dia harus menandatangani surat pernyataan utang biaya Rumah Sakit Rp 3.256.000 menjadi Rp 1.500.000.&nbsp; "Dalam surat pernyataan utang itu, dibayar paling lama tanggal 4 Maret 2016. Memang sudah dikasih keringanan," ujar Rida seperti dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (25/2). Saat meneken surat pernyataan utang itu, dirinya memberi jaminan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS milik anaknya. "Setelah saya bayar, baru dibalikkan KK dan kartu BPJS anak saya yang dijadikan jaminan itu," papar Rida. Kini kondisi kesehatan Monica sudah pulih. Selama di Rumah Sakit Estomihi, terhitung sejak dokter yang menangani Monica menyatakan Monica sudah bisa pulang, Kamis (17/2), Monica tetap diberi makan bubur oleh pihak Rumah Sakit Estomihi tiga kali sehari. Namun, untuk obat dan infus, Rida tidak lagi diberikan pada Monica, sejak Kamis (17/2). "Walaupun dikasih makan, bosan juga makan tidur aja. Lagian anak saya ini juga sekolah kelas 4 SD di SD Bersinar Jalan Selambo, dia mau sekolah juga," bilang Rida. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Estomihi, Robert Sihombing mengakui, jika Monica Teresia sudah pulang dengan membuat surat pernyataan utang bermaterai. Dalam surat pernyataan hutang itu, disepakati akan dibayar pada 4 Maret 2017. "Sempat juga aku tanyakan tadi kenapa handpone yang katanya mau jadi jaminan, nggak jadi dikasih," ujar Robert. Diketahui sebelumnya, Monica Teresia masuk Rumah Sakit Estomihi karena menderita sakit lambung, Senin (14/2). Namun, setelah dinyatakan bisa pulang pada Kamis (17/2), orang tua Monica Teresia tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Siswi kelas IV SD itu tidak boleh dibawa pulang. Kartu BPJS milik Monica Teresia, tidak dapat digunakan karena sempat menunggak iuran dan belum membayar denda tunggakan. (ain/ila/iil/JPG)

Kisah Pasien BPJS Kesehatan Selama Sepekan Tersandera di RS Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasien bpjs kesehatan

Berita Terkini