<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/fahmi-ismail-2981131174.jpg" alt="JADI PELAJARAN: Ismail Fahmi, Agnes Tri Harjaningrum, dan Aries Asriadi di Bandara Paris (10/7)." width="100%">
<figcaption>JADI PELAJARAN: Ismail Fahmi, Agnes Tri Harjaningrum, dan Aries Asriadi di Bandara Paris (10/7).</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Pengalaman Pontang-panting di Eropa setelah Kecurian Paspor</h3> Paspor Ismail Fahmi dan istri dicuri di sebuah kota kecil di Prancis saat 22 jam lagi mereka harus terbang ke Indonesia. Ketika transit di Istanbul, mereka dibalikkan lagi ke Paris karena masa berlaku Surat Perjalanan Laksana Paspor tak memenuhi syarat di Turki. FOLLY AKBAR, Jakarta --- SETELAH menghadiri sebuah konferensi ekonomi di Prancis, di hari terakhir seusai acara, Ismail Fahmi dan istri, Agnes Tri Harjaningrum, berkunjung ke sebuah Taman Lavender. Pendiri Drone Emprit itu berniat menikmati suasana sembari menanti penerbangannya ke Indonesia yang dijadwalkan keesokan harinya (10/7). Tapi, niat untuk relaksasi di salah satu sudut Kota Aix En Provence itu justru berujung peristiwa tak mengenakkan. Dia dan istri kehilangan paspor. &rdquo;Kita kalau nggak punya paspor di luar negeri kayak orang nggak diakui,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (14/7) pekan lalu. Pendiri PT Media Kernels Indonesia tersebut menceritakan, peristiwa itu sungguh di luar dugaan. Tiba di Taman Lavender sekitar pukul tiga sore, Ismail meninggalkan mobil beserta semua barang-barangnya di tepi jalan, tak jauh dari lokasinya berwisata. Karena merasa di kota kecil dan kondisi sepi, Ismail percaya diri untuk tidak mengunci pintu mobilnya. &rdquo;Karena rasa aman barang-barang di dalam, pintu tidak saya kunci. Karena saya juga ada di sekitar situ,&rsquo;&rsquo; imbuh pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, tersebut. Sialnya, prediksinya perihal keamanan itu salah besar. Tak lama setelah beranjak, mobilnya justru dibobol maling. &rdquo;Ada orang pakai mobil tanpa pelat nomor nggak pakai baju. Buka pintu, ada tas diambil saja,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sontak saja, dia terkejut. Mendapati paspor hilang, Ismail panik bukan kepalang. Terlebih, jadwal penerbangannya keesokan harinya pukul 1 siang atau hanya berselang 22 jam lagi. Itu belum termasuk kebutuhan waktu perjalanan menuju Paris yang memerlukan 8 jam. Di tengah kepanikan, Ismail berupaya tenang. Perlahan, dia ingat-ingat siapa orang yang dapat membantunya. Akhirnya ketemu. Dia ingat punya teman yang pernah kuliah di Prancis, lalu dihubungi. Beruntung, dia punya teman yang tepat. Teman yang kenal dekat dengan pejabat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris. &rdquo;Dikasih kontak ke Pak Aries,&rsquo;&rsquo; tuturnya merujuk kepada Aries Asriadi, minister counselor di KBRI Paris. Tak lama, Ismail langsung menghubunginya. Dari arahan Aries, dia diminta mengurus sejumlah dokumen. Selain membuat Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor di KBRI, dia harus mengurus surat kehilangan dari kepolisian dan membuat pasfoto. Dua persyaratan terakhir dibutuhkan untuk verifikasi di bandara dan imigrasi. Nahasnya lagi, itu hari libur. Di kota kecil seperti Aix En Provence, kepolisian tutup di akhir pekan. Dia harus bergeser ke kota terdekat, Lyon, yang berjarak 3 jam perjalanan untuk mendapatkan surat kehilangan kepolisian. Kepada polisi, laporannya sempat terhambat karena mengaku hilang. Dalam perspektif polisi, hilang adalah kesalahan pribadi. &rdquo;Saya bilang pencurian, baru boleh saya bisa masuk isi form laporan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Setelah beres, Ismail melaju ke Paris dan tiba pukul 3 pagi. Demi memuluskan penerbangannya, dia mengajukan permohonan pengurusan SPLP di luar jadwal, yakni pukul 8 pagi. Satu setengah jam lebih cepat dari jadwal pelayanan. Sehingga pukul 1 siang, dia bisa mengejar pesawat. Tapi, berhasil meninggalkan Paris hari itu rupanya bukan akhir dari kesulitan. Menaiki Turkey Airlines memaksanya harus transit di Istanbul. Di situ masalah baru muncul. SPLP di tangannya yang hanya berlaku satu bulan tidak memenuhi syarat masuk Istanbul yang mensyaratkan minimal masa berlaku enam bulan. Di sisi lain, ada persoalan visa. &rdquo;Akhirnya, saya dibawa ke police border. Mau dikembalikan ke Paris,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Merasa akan membuang waktu, Ismail sempat melobi untuk langsung terbang ke Indonesia. Sialnya, penerbangan yang tersedia di jam itu ada di harga yang di luar nalar. &rdquo;Tiketnya adanya seharga mobil, Rp 180 juta. Gila sih, nggak mungkin kan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Penerbangan langsung hanya bisa dilakukan sebelum polisi berganti sif. Karena tak menemukan tiket yang terjangkau dan keburu polisi yang menangani berganti, dia tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Ismail menerima keputusan kembali ke Paris. Namun sebelum dikembalikan, dia diproses layaknya orang ilegal selama satu malam. Diperiksa limit keuangannya, tes narkoba, hingga sejumlah tes kesehatan lainnya. &rdquo;Pagi jam 8 diterbangin ke Paris,&rsquo;&rsquo; kata dia. Proses pengembalian ke Paris berlangsung normal. Hanya, Ismail harus mendapat pengawalan khusus. Mendarat di Paris, dia langsung disambut dua orang polisi setempat dan masuk ke ruang pemeriksaan. Kepada petugas, dia lantas menjelaskan kronologi secara lengkap. Termasuk tujuan kedatangannya ke Prancis untuk memenuhi undangan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Adanya undangan kedutaan ikut memudahkan jalannya. Dia kemudian dibawa melalui jalur khusus dan diwajibkan membeli ulang penerbangan langsung Paris ke Jakarta. Kali ini penerbangannya berjalan sesuai harapan. Kamis (13/7) Ismail dan istri berhasil landing di Jakarta. &rdquo;Rasanya seneng banget, sampai Indonesia ya merdeka lagi,&rsquo;&rsquo; ujar Ismail. Dia menuturkan, momen itu menjadi pengalaman berarti bagi dirinya. Paling tidak untuk lebih berhati-hati jika bepergian di luar negeri. Ismail berharap, pengalamannya bisa menjadi pelajaran. &rdquo;Terlebih bagi para backpacker yang sering bepergian ke luar negeri,&rdquo; katanya. (*/c6/ttg)

Paspor Ismail Fahmi dan istri dicuri di sebuah kota kecil di Prancis saat 22 jam lagi mereka harus terbang ke Indonesia.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi Sempat Diperiksa Semalaman dan Jalani Serangkaian Tes di Istanbul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Paspor.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi akan mengenakan denda Rp 1 juta jika masyarakat kehilangan paspor. Aturan baru imigrasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi, Sam Fernando menyatakan, sanksi berupa denda Rp 1 juta dilakukan agar masyarakat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dokumen negara dengan baik.  "Bukan menekan, agar masyarakat tidak kehilangan paspor akan tetapi menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dokumen negara dengan baik," kata Sam kepada JawaPos.com, Jumat (20/9).  Sam menjelaskan, denda tersebut akan dikenakan saat proses pembuatan paspor baru. Nantinya penggantian paspor baru harus melalui pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu.  Aturan baru imigrasi ini juga sesuai dengan pasal 41 Permenkumham No 8. Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.  Sam membantah, sanksi berupa uang senilai Rp 1 juta itu bukan untuk menambah pemasukan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, melainkan untuk membentuk kesadaran untuk menyimpan dokumen negara dengan baik.  "Kalau maksudnya meningkatkan pemasukan imigrasi dari segi anggaran, kenapa tidak dinaikkan saja harga buku paspornya? Setiap uang yang disetorkan ke negara akan kembali ke masyarakat," ucap Sam.  Sam menyatakan, aturan tersebut telah melalui proses pengkajian panjang di masyarakat. "Meminta masukan dari akademisi maupun koordinasi kementrian dan lembaga lainnya sebelum diputuskan," jelas Sam.  Untuk diketahui, dalam aturan baru ini jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima. Pemberian paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit enam bulan sampai dengan paling lama dua tahun.  Denda atas paspor hilang atau rusak disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda, disebabkan karena kekurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya paspor biasa yang hilang atau rusak dan disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda dua kali lipat dari biaya paspor biasa yang hilang atau rusak.  Biaya beban paspor hilang sebesar Rp 1.000.000 dan untuk paspor rusak sebesar Rp 500.000.

Hilang Paspor Akan Didenda Rp 1 Juta, Begini Kata Pihak Imigrasi

paspor hilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paspor hilang

Berita Terkini

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi Sempat Diperiksa Semalaman dan Jalani Serangkaian Tes di Istanbul

Hilang Paspor Akan Didenda Rp 1 Juta, Begini Kata Pihak Imigrasi

Download Aplikasi JawaPos.com