<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/fakfak-4150812897.jpg" alt="Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dan jajaran staf." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dan jajaran staf.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Kapolda Papua, Komjen (Purn) Paulus Waterpauw gagal maju dalam pertarungan Pilkada 2024 di Papua. Padahal dia hampir saja mencalonkan diri karena sudah memegang rekomendasi partai, sebelum akhirnya partai berpindah dukungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, saya harus bagaimana? Inilah politik yang begitu dinamis, namun hal itu berlaku dengan cara fair. Tetapi, jika tiba-tiba rekomendasi yang sudah di tangan ditarik kembali dan diberikan ke tangan orang lain kan, ini yang jadi pertanyaan. Ada apa?," ungkap Waterpauw, Sabtu (19/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waterpauw mengatakan, sejatinya dia hanya ingin mengabdi di tanah kelahirannya. Selama aktif menjadi anggota polisi, dia bahkan menjabat dua kali Kapolda di Papua yakni Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015213520/polda-metro-jaya-akan-kawal-kepulangan-presiden-jokowi-ke-solo-lewat-bandara-halim">Polda Metro Jaya Akan Kawal Kepulangan Presiden Jokowi ke Solo Lewat Bandara Halim</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tak muluk-muluk, istilahnya saya pulang kampung untuk mengabdi di atas tanah kelahiran saya sendiri. Lantas alasan apa kemudian niat saya seolah dihambat?," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waterpauw berkeinginan agar kemampuan yang dimilikinya bisa memberikan sumbangsih untuk Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015213495/ini-7-makanan-ampuh-untuk-menghilangkan-bekas-jerawat-yang-wajib-dicoba-pepaya-jadi-salah-satunya">Ini 7 Makanan Ampuh untuk menghilangkan Bekas Jerawat yang Wajib Dicoba, Pepaya Jadi Salah Satunya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat saya menjalankan tugas pokok selalu memikirkan bagaimana membangun Papua. Hal ini karena sebagai perwira tinggi yang mengalir darah anak adat, hati saya ingin tanah Papua maju," pungkasnya.</div>

Mantan Kapolda Papua, Komjen (Purn) Paulus Waterpauw gagal maju dalam pertarungan Pilkada 2024 di Papua.

Gagal Maju Pilkada Papua, Paulus Waterpauw Ungkap Kekecewaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/fakfak-4150812897.jpg" alt="Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dan jajaran staf." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dan jajaran staf.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw terus berupaya melakukan pemberantasan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Dia bahkan rela membelah lebatnya hutan belantara yang terletak diantara Manokwari dan Pegunungan Arfak. Menurut Waterpauw, lokasi ini didatangi berdasarkan analisa rapat bersama dengan tim satgas percepatan penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Pemda Manokwari Selatan. "Sebelumnya saya telah menyetir mobil sendiri dari Manokwari menuju Manokwari Selatan dengan waktu tempuh 3 jam. Untuk perjalanan PP dari Manokwari ke Pegunungan Arfak sendiri bukan perkara mudah mengingat infrastruktur jalan utamanya masih sulit ditembus. Bahkan dalam perjalanan pada lalu, saya menemukan jalanan menuju kawasan Pegaf dari Manokwari yang berjarak tak kurang 100 kilometer memang masih terbilang buruk," ungkap Paulus kepada wartawan, Jumat (16/6). Medan berat ini ditempuh Waterpauw agar melihat langsung persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat khususnya Pegunungan Arfak.&nbsp; "Untuk mencapai lokasi dengan mobil jenis off-road dimana ban bergerigi, waktu tempuh yang diperlukan bisa mencapai 4 jam dengan jalanan berbatu dan licin berlumpur. Dititik tertentu kondisi jalan tidak proporsional karena terlalu sempit sehingga harus menyeberangi tak kurang empat sungai tanpa jembatan," imbuhnya. Dalam perjalanan menuju Pegunungan Arfak, Waterpauw dan istri mengaku di Kampung Tuabiam sempat dihentikan oleh para petugas kesehatan yang baru selesai melayani masyarakat sekitar. Perjalanan kemudian dilanjutkan, setibanya di lokasi Waterpauw langsung memimpin rapat penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim di aula kantor bupati. Dalam rapat tersebut turut hadir Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, Wakil bupati Marinus Mandacan, Ketua Tim Pengerak PKK Roma Mengawanty serta para pimpinan OPD Arfak dan provinsi. Waterpauw mengatakan, prevalensi stunting dan angka kemiskinan ekstrem pada sejumlah daerah di Papua Barat masih tinggi. Hal ini menjadi atensi khusus Paulus Waterpauw terutama bagi Kabupaten Pegaf. "Kami akan lebih intens menangani masalah stunting dengan lebih dekat kepada masyarakat. Kita akan mencoba berkolaborasi dengan segala komponen untuk mengatasi masalah ini dan mencoba melibatkan tokoh-tokoh agama untuk bersama menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. Untuk memberantas stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua barat, Waterpauw mentargetkan waktu 3-6 bulan. Di Puskesmas Anggi, Kampung Irai, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak sendiri tercatat terdapat 2 orang anak yang mengalami stunting dari 65 anak dan orang tua yang hadir. Dari kasus stunting dan kemiskinan ekstrem yang terjadi, pemerintah Provinsi Papua Barat, PKK Provinsi Papua Barat serta BKKBN Papua Barat memberikan berbagai bantuan. Adapun bantuan tersebut berupa bahan pokok, bibit tanaman holtikultura untuk 2 distrik percontohan yaitu Distrik Anggi Gida dan Distrik Hing, kompor memasak, obgin bed, telur serta susu untuk anak-anak. (*) &nbsp;

Upaya melakukan pemberantasan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilaya Papua Barat terus dilakukan oleh Pj. Gubernur Paulus Waterpauw.

Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Pegunungan Arfak, Papua Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/jenderal_opm.jpg" alt="MENOLAK: Para jenderal TPNPB dengan atribut lengkap membacakan pernyataan sikap terkait dengan pengesahan UU Otsus oleh DPR kemarin (15/7). (TPNPB FOR CEPOS)" width="100%">
<figcaption>MENOLAK: Para jenderal TPNPB dengan atribut lengkap membacakan pernyataan sikap terkait dengan pengesahan UU Otsus oleh DPR kemarin (15/7). (TPNPB FOR CEPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia telah resmi memiliki 38 provinsi, setelah hadirnya empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Keempat provinsi baru itu di antaranya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.  Kebijakan pemekaran wilayah Papua telah dilakukan DPR RI pada 25 Juli 2022 dengan mengesahkan tiga undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di Papua.  Ketiga provinsi baru di Papua yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan serta Provinsi Papua Barat Daya di Sorong.  Oleh karena itu, Papua saat ini terdiri atas enam provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Jayawijaya dan Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Sorong.  Peresmian provinsi baru itu juga diiringi dengan pelantikan penjabat (Pj) gubernur untuk Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Keempat Pj Gubernur itu di antaranya Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Muhammad Musa'ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, hadirnya pemekaran di Tanah Cendrawasih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memotong birokrasi. Sehingga menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien.  "Tentunya jangan kita lupakan tentang affirmative action (atau) aksi afirmatif untuk orang asli Papua," kata Tito di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi momentum penting untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua. Menurut Wempi, kesempatan ini menjadi peluang emas masyarakat Papua untuk dapat semakin berdaulat di atas tanah sendiri.  "Tidak akan ada orang lain yang dari jauh-jauh akan menolong kita. Tidak ada. Tetapi mari kita akan bangkit untuk membangun diri kita sendiri," ucap Wempi pada acara Sosialisasi Persiapan Peresmian Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di kantor Bupati Merauke, Jumat (29/7).  Menurut Wempi, pembentukan DOB merupakan peluang emas yang diberikan negara kepada rakyat Papua, ini terutama berkaitan dengan pembangunan di Papua. Karena itu, Wempi mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua untuk bersatu dan bekerja sama membangun negeri menjadi lebih baik.  Dipastikan Ikut Pemilu 2024  Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perppu tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022.  "Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, Selasa (13/12).  Dalam Pasal 173 ayat (2a) Perppu tersebut diberikan pengecualian bagi keempat DOB di Papua terkait persyaratan kepengurusan dan kantor tetap Partai Politik untuk Pemilu 2024.  "Syarat parpol calon peserta Pemilu adalah memiliki kepengurusan dan kantor tetap di setiap provinsi, artinya termasuk di provinsi-provinsi di wilayah Papua. Maka, Perppu tersebut memberikan pengecualian," jelasnya.  Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw dibuat sangat marah murka dengan tindakan KKB Papua. Mantan Kapolda Papua Itu mengecam tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang suka main hakim sendiri dan kerap membuat resah warga.  Paulus Geram setelah terjadinya tindakan pembunuhan oleh KKB yang sampai saat ini terus saja terjadi. Ia pun berjanji akan membersihkan kelompok yang selama ini selalu menghalang-halangi pelaksanaan pembangunan di seluruh bumi Cendrawasih.  Khusus di Papua Barat, lanjut Paulus, pihaknya sangat marah atas tindakan KKB yang menghalangi pembangunan di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.  "Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar tumpas habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maybrat dan Bintuni," tandas Paulus saat melakukan kerjanya ke Kabupaten Manokwari, baru-baru ini.  Oleh karena itu, Paulus juga meminta agar setiap kelompok tidak boleh mengganggu atau menghambat pelaksanaan pembangunan. Sekecil apa pun kegiatan pembangunan itu, siapa pun tak boleh menghalang-halangi. Apalagi berusaha untuk menggagalkan hanya untuk kepentingan sesaat.  "Saya mau kasih tahu, saat ini kita mau membangun dan memberi akses jalan sehingga jangan dihambat," ujarnya.  Bagi seluruh warga di PapuaBarat, tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan. "Kalau kalian mau makan, bilang sama kita. Jangan kalian lakukan kekerasan apalagi kepada saudara-saudara kita yang tidak berdosa," tegasnya.  "Dibantai pula mereka (pekerja jalan). Ini tindakan yang dikutuk tidak saja oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan. Tuhan kutuk mereka itu. Setiap darah menetes pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti," pungkasnya.  Sebelumnya, OPM mengeluarkan ancaman kepada pejabat Papua yang mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Ancaman itu disebarkan melalui rilis video yang dikirimkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.  Kelompok itu juga mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.  Pimpinan TPNPB-OPM Kodap V Sorong Raya Arnoldus Koccu dalam pernyataannya menyebut bahwa Paulus saat masih menjabat sebagai Kapolda Papua telah membunuh nyawa orang.  Merespons hal itu, Paulus meminta kelompok OPM untuk datang langsung kepadanya ketimbang memberi ancaman. Paulus mengaku terbuka untuk mendiskusikan persoalan dengan baik.  "Kalau mereka mau, datang. Utus perwakilan, kita bicara baik-baik. Kalau ingin sesuatu mari bicara, daripada ancam-ancam di belakang pohon sana. Tidak elok kata orang, kitorang ini sudah selesai dengan ancam mengancam begitu," ucap Paulus yang mengetahui adanya ancama itu dari video yang beredar.  Ia menduga ada oknum tak bertanggung jawab yang memengaruhi kelompok tersebut untuk membuat ancaman kepadanya. "Saya katakan, itu pikiran mereka. Di era sekarang ini kita bisa lihat sebenarnya yang membuat mereka seperti itu siapa," jelasnya.  Namun, ia tak mau ambil pusing dengan ancaman tersebut. Paulus mengaku tak punya permasalahan dengan siapa pun.  "Orang Ambon bilang seng (tidak) ada masalah itu. Kitong seng ada masalah dengan mereka, kalau ada, itu masalah mereka," ucapnya.

Kaleidoskop: Pemekaran Papua, Pemilu, dan Darah Korban Kekejaman OPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-19-at-15.52.11.jpeg" alt="Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) terkait tudingan keterlibatan dirinya dalam proses penetapan tersangka KPK terhadap LE.  "Somasi sudah dilayangkan kepada tim kuasa hukum LE agar segera memberikan klarifikasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak ada tanggapan, maka langkah hukum pencemaran nama baik akan kami tempuh," tegas Waterpauw di Manokwari, Senin malam (26/9).  Ia mengatakan, bahwa somasi terhadap tim kuasa hukum LE merupakan mekanisme (hak jawab) atas tudingan sepihak yang dinilainya sebagai wacana kosong tak berdasar dan berpotensi pencemaran nama baik. "Saya mengingatkan tim kuasa hukum LE, agar tidak terlalu jauh membuat wacana yang tidak berdasar, tetapi hadapilah proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.  Waterpauw mengatakan, bahwa semua warga negara Indonesia sama dimata hukum dan wajib taat hukum. "Jangankan gubernur, menteri juga ada yang terjerat hukum, dan itu sesuatu yang normatif bagi setiap warga negara. Kalau sudah terjerat dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi, yah dihadapi saja jangan dipolitisir dengan satu dan lain hal," seru Waterpauw.  Sebagai sesama putra asli Papua, Waterpauw menyebut perilaku koruptif pejabat Papua sangat merusak citra generasi muda Papua ke depan. "Kita sama-sama anak adat, 'jangan bikin diri inti'. Kalau sudah berhadapan hukum, silakan dihadapi, karena perbuatan seperti itu tidak mendidik dan merusak citra anak-anak Papua," tegasnya. (*)

Pj Gubernur Papua Barat Layangkan Somasi untuk Pengacara Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai penjabat (Pj) gubernur Papua Barat di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5). Sebelum resmi menjadi Pj Gubernur Papua Barat, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).  Tito mengatakan, dilantiknya Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat merupakan usulan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, usulan dari beberapa lembaga yang ada di Papua Barat.  "Paulus Waterpauw ini kan usulan dari Majelis Rakyat Papua, juga usulan dari beberapa lembaga-lembaga yang ada di sana dan kita juga tahu dia memiliki track record di sana," kata Tito di kantornya, Kamis (12/5).  Mantan Kapolri ini mengungkapkan, Paulus Waterpauw merupakan putra daerah dari Papua Barat. Terlebih selama berkarier di Korps Bhayangkara, Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua dan Papua Barat.  "Dia pernah menjadi Kapolda Papua, pernah jadi Kapolda Papua Barat sendiri dan yang penting beliau putra Papua, orang asli Papua," tegas Tito.  Tito meyakini, Paulus Waterpauw mampu mengemban amanah sebagai Pj Gubernur Papua Barat. Dirinya bertugas mengisi kekosongan jabatan gubernur definitif Dominggus Mandacan yang masa baktinya habis pada hari ini.  "Dengan segala pengalamannya, kemampuan akademik, jam terbang, kita harap bisa jaga stabilitas politik dan pertahanan di Papua," pinta Tito.  Selain Paulus Waterpauw, Mendagri Tito Karnavian juga turut melantik empat Pj gubernur untuk empat provinsi lainnya. Mereka di antaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat; Sekda Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.  Lima Pj Gubernur itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Alasan Tito Tunjuk Paulus Waterpauw jadi Pj Gubernur Papua Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/KAPOLDA-PAPUA_2-1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw membeberkan kronologi kasus perusakan dan pembakaran pesawat terbang di Bandara Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Rabu (6/1). Peswat terbang Quest Kodiak yang dibakar itu milik maskapai penerbangan Mission Aviation Fellowship (MAF).  Kapolda menyebut kronologi kasus perusakan dan pembakaran pesawat terbang MAF nomor registrasi PK-MAX itu setelah pilot Alex Luferchek, warga negara Amerika Serikat, memberikan keterangan kepada kepala polres dan kepala Satuan Reskrim Polres Nabire, di Nabire, Kamis (7/1). Pesawat terbang Quest Kodiak itu diketahui lepas landas dari Bandara Nabire pada pukul 07.00 WIT Rabu (6/1) menuju Kampung Pagamba, Distrik Mbiondoga, Kabupaten Intan Jaya.  ”Peswat itu membawa dua orang penumpang dan bahan kebutuhan pokok atau bahan makanan,” ujar Paulus Waterpauw seperti dilansir dari Antara di Timika, Jumat (8/1).  Namun saat hendak mendarat di Bandara Kampung Pagamba, kondisi cuaca tidak mendukung sehingga pilot memutuskan untuk kembali ke Nabire. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIT, pesawat terbang Quest Kodiak itu kembali terbang dari Bandara Nabire menuju Bandara Kampung Pagamba, Intan Jaya, dan berhasil mendarat secara mulus.  Saat pesawat terbang Quest Kodiak dalam posisi berhenti di landasan, lanjut kapolda, tiba-tiba muncul sekitar 10 orang tidak dikenal dari balik semak-semak sekitar bandara dengan menenteng sejumlah senjata api laras panjang dan laras pendek. Melihat itu, masyarakat di sekitar lapangan terbang langsung melarikan diri.  ”Sekelompok orang bersenjata itu berjalan mendekati pesawat terbang Quest Kodiak tersebut. Mereka kemudian mengarahkan senjatanya kepada pilot, meminta dia keluar dari pesawat terbang dengan posisi ditodong senjata api lalu disuruh duduk di tanah,” ujar Paulu Waterpauw.  Tak lama berselang, sekelompok kawanan bersenjata api itu menurunkan barang-barang dari dalam pesawat terbang. Setelah semua barang diturunkan, mereka merusak pesawat terbang Quest Kodiak berbaling-baling tunggal itu dan kemudian membakarnya.  ”Adapun Luferchek, 32, berhasil melarikan diri dari kawanan orang bersenjata itu ke Kompleks Gereja di Kampung Togai, dengan berjalan kaki sekitar tiga jam dari Bandara Kampung Pagamba,” terang Paulus Waterpauw.  Keesokan harinya yaitu pada Kamis (7/1), Lufercheck dijemput dengan helikopter yang dipiloti Kapten Nathan Fagerlie, juga berkewarganegaraan Amerika Serikat, yang terbang dari Bandara Wamena menuju Bandara Nabire. Fagerlie diketahui merupakan penanggung jawab pilot MAF di Bandara Wamena.  Waterpauw mengakui, pihaknya menerima informasi lain yang masih perlu diperiksa kembali kebenarannya terkait penyebab insiden perusakan dan pembakaran pesawat terbang Quest Kodiak MAF di Intan Jaya itu.  ”Ada informasi lain yang kami terima bahwa seakan-akan itu terjadi akibat perebutan penumpang yang ingin naik pesawat. Tapi informasi sifatnya sepihak yang perlu kami dalami kebenarannya. Tapi Alex Luferchek sebagai korban mengaku hanya tahu sesaat setelah mendarat ada sekelompok orang bersenjata api muncul dari semak-semak,” kata Paulus Waterpauw.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HJ3HGDxylMc

Ini Kronologi Pembakaran Pesawat Terbang Quest Kodiak MAF di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ada-calon-titipan-di-seleksi-akpol-ini-pengakuan-kapolda-sumut_m_144278.jpeg" alt="Kapolda Sumut, Paulus Waterpauw" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut, Paulus Waterpauw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw buka suara soal dugaan kolusi di penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian di wilayah hukumnya. Dia menyebut hal itu adalah kebijakan kapolda sebelum dia.  Akan tetapi, kata Paulus, ada juga alasan lain yang menyebabkan anak pejabat utama di Polda Sumut itu diloloskan meski nilainya memang kurang.&nbsp;  "Misalkan mungkin ada pertimbangan orangtua (calon taruna) ini orang yang cakap yang punya prestasi punya kinerja, nilai, misalnya anggota brimob yang berjuang," kata dia ketika dikonfimasi, Jumat (14/7).  Hal itu kata dia memang berlaku di Polri dan hal yang wajar. "Itu kan masuk pertimbangan. Dan hal seperti ini memang terkadang harus ada," tambahnya.  Menurut Paulus, hal semacam ini tak hanya terjadi di kepolisian, tapi di tempat lain juga ada. Termasuk di lingkungan universitas.&nbsp;  "Di semua tempat samalah seperti di universitas umum. Tapi itu mungkin pikiran saya saja," papar Paulus.  Hal semacam ini kata dia memang harus dihormati, bukan berarti ada praktik kolusi.&nbsp;  "Tidak bisa dipertimbangkan dari formal saja kadang ada dari informal yang harus dihormati," paparnya.  Sehingga dia menegaskan, adapun alasan diloloskannya calon taruna itu karena faktor orangtua yang berjasa.&nbsp;  "Ya begitu. Atau mungkin ada yang membantu Polri menyerahkan apa untuk kepentingan bersama atau umum," tukas dia. (elf/JPG)

Ada Calon Titipan di Seleksi Akpol, Ini Pengakuan Kapolda Sumut