Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_PENGERUKAN-KALI-SEPAK_HANUNG-HAMBARA_26012026-6-3709400527.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers saat meninjau pengerukan kali Sepak di Jakarta, Senin (26/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" /> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada ratusan ribu warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, sekitar 270 ribu peserta PBI JKN di ibu kota terdampak penonaktifan kepesertaan tersebut. Jumlah itu mengacu pada Keputusan Menteri Sosial yang mulai berlaku per 1 Februari 2026. Meski hingga kini Pemprov DKI masih menunggu pemutakhiran data resmi dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Sosial, Pramono menegaskan pemerintah daerah tidak akan lepas tangan. &ldquo;Saya sudah menyampaikan kepada ibu kepala dinas (Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati) dan kepada jajaran kesehatan yang ada di Jakarta, apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir,&rdquo; terangnya. Dia menegaskan, seluruh layanan kesehatan tetap diberikan penuh, termasuk untuk penyakit berat yang memerlukan perawatan intensif seperti rawat inap, cuci darah, operasi katarak, hingga layanan medis rutin lainnya. Pemprov DKI juga disebutkannya siap mengambil alih pembiayaan apabila peserta PBI JKN belum kembali diaktifkan oleh pemerintah pusat. Menurut Pramono, warga yang kepesertaannya dinonaktifkan akan dialihkan ke segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. &ldquo;Jakarta punya ruang (fiskal)-nya. Jadi siapapun yang belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati menuturkan, untuk kondisi darurat atau layanan yang tidak bisa terhenti, seperti cuci darah dan perawatan intensif, kepesertaan warga akan langsung dialihkan ke PBI yang dibiayai Pemprov DKI. Adapun untuk kondisi non-darurat, Pemprov akan membantu proses reaktivasi PBI JKN melalui mekanisme yang berlaku. &ldquo;Untuk kondisi non-emergency, maka kami bantu proses reaktivasi PBI JKN-nya melalui mekanisme Dinas Sosial. Akan dilakukan ground checking terlebih dahulu. Jika masih masuk desil 1 sampai 5, kepesertaan akan diaktifkan kembali,&rdquo; jelas Ani. Ani menambahkan, proses pengaktifan maupun alih segmen kepesertaan dapat dilakukan di puskesmas. Hal ini seiring dengan status Jakarta yang telah mencapai universal health coverage (UHC) lebih dari 99 persen. Dengan kebijakan tersebut, Pemprov DKI memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat pemutakhiran data PBI JKN oleh pemerintah pusat. &ldquo;Jadi ketika memang betul-betul membutuhkan layanan emergency, rumah sakit bisa langsung berkoordinasi dengan puskesmas tempat domisili peserta dan reaktivasinya atau alih segmennya bisa dilakukan langsung di puskesmas,&rdquo; katanya.

Pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdampak pada ratusan ribu warga Jakarta.

270 Ribu Warga Jakarta Terdampak Pemutakhiran PBI JKN

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/84e2979e-0469-4827-bf95-5a7a8dded67e-2161301845.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan kesehatan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" /> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan, buka suara mengenai penonaktifan 45 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina memahami kekhawatiran masyarakat, namun tujuan penonaktifan PBI JK ini untuk pembaruan data Kementerian Sosial (Kemensos) RI. &ldquo;Masyarakat tidak perlu panik, saat ini Kemensos sedang melakukan pembaruan data untuk jaminan kesehatan, agar peserta yang mendapat bantuan ini sesuai kriteria dan tepat sasaran," tutur Nanik, Selasa (10/2). Ia menuturkan dari sekitar 45 ribu warga Surabaya yang status kepesertaan PBI JK dinonaktifkan, mayoritas bukan berasal dari desil 1 - 5. Desil adalah tingkat kesejahteraan ekonomi dalam kelompok masyarakat. Semakin kecil angka desil menunjukkan kondisi kesejahteraan ekonomi yang kian rendah. Desil 1 hingga 5 mencakup lima kelompok sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, hingga menengah bawah. &ldquo;Yang pasti kami, Pemerintah Kota Surabaya berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan khawatir, karena pelayanan kesehatan masih tetap diberikan kepada masyarakat," sambungnya. Nanik mengatakan bahwa Pemkot Surabaya memiliki program Universal Health Coverage (UHC), sehingga warga yang datanya dinonaktifkan masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. "Program ini untuk memfasilitasi kesehatan warga Surabaya, terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis&rdquo; ucap Nanik. Sebagai informasi, setidaknya ada 11 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yang status kepesertaannya dinonaktikan mendadak. Meski menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat, kebijakan ini sudah diberlakukan sejak 1 Februari 2026, berdasarkan Surat Ketusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. &nbsp;

Pemkot Surabaya jelaskan penonaktifan 45 ribu PBI JKN dan pastikan warga miskin masih dapat layanan kesehatan gratis.

45 Ribu Peserta PBI JKN di Surabaya Dinonaktifkan, Bagaimana Langkah Pemkot?

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" /> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai konyol jika peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan yang sudah sakit, tiba-tiba tidak bisa mengakses layanan kesehatan vital, seperti cuci darah. Kebijakan itu sebagaimana ramai beredar karena penonaktifan kepesertaan yang mendadak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan proses pemutakhiran data penerima PBI JKN. Purbaya menegaskan, proses pemutakhiran data peserta PBI JKN seharusnya tidak dilakukan secara sembrono hingga memicu kegaduhan di masyarakat. Ia menilai persoalan utama bukan pada kebijakan, melainkan pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang belum berjalan optimal. &ldquo;Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cuci darah, tiba-tiba tidak eligible, tidak berhak. Kan itu kelihatannya kita konyol,&rdquo; ujar Purbaya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR di Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Menurutnya, penonaktifan peserta PBI JKN seharusnya tidak langsung berlaku begitu seseorang keluar dari daftar penerima. Pemerintah, kata dia, perlu memberikan masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang dibarengi dengan sosialisasi intensif kepada peserta yang terdampak. &ldquo;Begitu mereka masuk list tidak masuk ke data PBI JKN, langsung trigger sosialisasi ke mereka. Supaya mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau bagaimana,&rdquo; jelasnya. Purbaya menilai kebijakan yang tidak disertai pengelolaan dan komunikasi yang baik justru merugikan negara. Pasalnya, dari sisi anggaran, uang negara tetap keluar, sementara pemerintah mendapat citra buruk di mata publik. &ldquo;Padahal uang yang saya keluarkan sama, saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,&rdquo; tegasnya. Ia kembali menekankan bahwa masalah PBI JKN bukan semata soal anggaran, melainkan tata kelola di lapangan. Purbaya bahkan menyatakan dukungannya terhadap pembenahan jika bisa membuat penggunaan anggaran lebih efisien. &ldquo;Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa, tapi ini uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak,&rdquo; imbuhnya. Ke depan, Purbaya meminta agar mekanisme penonaktifan PBI JKN dibenahi secara serius agar tidak ada lagi kasus peserta sakit yang mendadak kehilangan hak layanan kesehatan. &ldquo;Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya nilai konyol peserta PBI JKN sakit tapi tak bisa cuci darah. Dia kritik manajemen dan minta perbaikan.

Peserta PBI JKN Mendadak Tak Bisa Cuci Darah, Menkeu Purbaya: Kelihatan Kita Konyol!

&nbsp; &nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/a9c406b9-80c8-4687-9c86-c0dbf758f902-1-3507868958.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" /> JawaPos.com-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pasien layanan katastrofik untuk tiga bulan ke depan. Usulan ini dinilai krusial untuk mencegah terhentinya layanan kesehatan yang berisiko fatal, seperti cuci darah. Menkes menjelaskan, reaktivasi otomatis tersebut diusulkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan skema ini, peserta PBI yang sebelumnya nonaktif tidak perlu lagi datang ke fasilitas kesehatan untuk mengurus pengaktifan ulang. &ldquo;Untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan, layanan katastrofik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi. Ini usulan, Pak,&rdquo; kata Menkes dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR di Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Ia menekankan, reaktivasi otomatis akan memberi kepastian layanan, baik bagi rumah sakit maupun masyarakat. Pemerintah akan langsung mengaktifkan kembali status PBI JKN sehingga tidak ada keraguan dalam pemberian layanan kesehatan. &ldquo;Kalau otomatis, tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan. Oleh pemerintah langsung direaktivasi. Sehingga tidak ada berhenti atau keraguan-keraguan baik rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemensos,&rdquo; jelasnya. Dari sisi anggaran, Menkes menyebut kebutuhan dana relatif terbatas. Dengan jumlah sekitar 120 ribu peserta dan iuran PBI sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per bulan. &ldquo;Kalau ditanya biayanya berapa, 120 ribu dikali Rp 42 ribu PBI, sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi PBI-nya selama tiga bulan,&rdquo; paparnya. Adapun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif dan menderita penyakit kronis serta katastropik. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapat akses layanan kesehatan. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan, langkah tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan ruang fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI. &ldquo;Ini Kepmensos kami nomor 2026. Khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,&rdquo; ujar Syaifullah Yusuf dalam rapat yang sama. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi kepesertaan PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler dengan pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu. &ldquo;Maka itu selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100 ribu PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,&rdquo; jelasnya. (*)

Menkes Budi Gunadi usulkan reaktivasi otomatis peserta PBI JKN cuci darah. Butuh anggaran Rp 15 miliar selama 3 bulan untuk jaga layanan

Menkes Usul Peserta PBI JKN Cuci Darah Direaktivasi Otomatis, Butuh Anggaran Rp 15 Miliar untuk 3 Bulan ke Depan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Bantuan-PKH-Tahap-1-_NUR-CHAMIM-9-949853479.jpg" alt="Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" /> JawaPos.com-- Bantuan sosial (bansos) merupakan program penting dari pemerintah dalam bentuk pemberian uang, barang, atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melindungi hak dasar dan martabat mereka sebagai manusia. Bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam menghadapi situasi sulit akibat inflasi dan sejenisnya. Di tahun 2026, terdapat sejumlah program bansos yang akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah karena manfaatnya dirasakan secara masyarakat.&nbsp; Sejumlah program bansos yang dilanjutkan di 2026 antara lain:&nbsp; 1. Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini diberikan kepada keluarga sangat miskin/rentan. 2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini biasanya dalam bentuk sembako atau pangan. 3. Program Indonesia Pintar (PIP). Ini adalah bantuan pendidikan buat para pelajar dari keluarga kurang mampu. 4. Program KIP Kuliah. Bantuan ini khusus bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.&nbsp; 5. Program PBI JKN. Ini bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional khusus untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. 6. Program Rehabilitasi Sosial PMKS. Ini merupakan bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tujuan mengembalikan fungsi sosial mereka supaya dapat hidup layak dan bermartabat. Selain itu, ada beberapa penyesuaian untuk program bansos di tahun 2026 meliputi sejumlah aspek penting yaitu: 1. Sistem data menjadi lebih terintegrasi. Data penerima bansos akan memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan penggunaan yang sebelumnya tersendiri-tersendiri seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).&nbsp; 2. Digitalisasi penyaluran bansos. Sistem digitalisasi bansos nasional ditargetkan mulai berjalan di tahun 2026 supaya penyalurannya lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 3. Graduasi penerima. Untuk salah satu program PKH, rencana graduasi sejumlah keluarga penerima agar tidak terus-menerus hanya menerima bantuan, melainkan diarahkan ke pemberdayaan.&nbsp;

Bansos bertujuan  meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan.

Bansos 2026: Apa Saja Program yang Dilanjutkan dan Dilakukan Penyesuaian?

PBI JKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PBI JKN

Berita Terkini

270 Ribu Warga Jakarta Terdampak Pemutakhiran PBI JKN

45 Ribu Peserta PBI JKN di Surabaya Dinonaktifkan, Bagaimana Langkah Pemkot?

Peserta PBI JKN Mendadak Tak Bisa Cuci Darah, Menkeu Purbaya: Kelihatan Kita Konyol!

Menkes Usul Peserta PBI JKN Cuci Darah Direaktivasi Otomatis, Butuh Anggaran Rp 15 Miliar untuk 3 Bulan ke Depan

Bansos 2026: Apa Saja Program yang Dilanjutkan dan Dilakukan Penyesuaian?

Download Aplikasi JawaPos.com