<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/lRAI1gsP8Kqm3HIM7CT23hOg83vL2IePPZfm7G9y-1-3077391702.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang (UU).&nbsp;Hasan menyebut, instansi tersebut berbeda dengan kementerian yang keberadaannya diperintahkan langsung oleh UUD 1945, ada pula kementerian yang dibentuk berdasarkan mandat UU. "Jadi, ini ada undang-undang nih, perintahnya membuat kementerian, berarti nanti, Presiden dalam hal ini akan membuat peraturan presiden untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk kementerian haji," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (27/8). Terkait siapa yang akan memimpin kementerian tersebut, Hasan menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;"Apakah kepala yang sekarang otomatis menjadi itu, biar Presiden yang menentukan," katanya. Hasan juga menyinggung soal pendanaan, di mana pembentukan kementerian baru akan memerlukan alokasi anggaran tersendiri.&nbsp;"Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga," ujarnya. Sebelumnya, DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi UU, yang berisi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Selasa (26/8).&nbsp;Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan kementerian baru ini akan menjadi koordinator utama penyelenggaraan haji, dengan seluruh infrastruktur dan sumber daya manusia di bawah naungannya. RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR untuk meningkatkan pelayanan jamaah, menyesuaikan perkembangan teknologi, serta merespons kebijakan terbaru Arab Saudi.&nbsp;Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan, sehingga kementerian ini akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI.

Kementerian Haji dan Umrah akan dibentuk melalui Perpres, sebagai tindak lanjut dari UU. Ini akan meningkatkan pelayanan bagi jamaah.

PCO: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Tunggu Perpres Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/hasan-nasbi-2737112645.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.&nbsp;Hasan, di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, menyebut kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, tapi tidak termasuk tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum. "Kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang, orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh oleh undang-undang, tetapi merusak (fasilitas umum, red) tidak dijamin oleh undang-undang," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (27/8). Hasan memastikan aspirasi massa aksi sudah tersampaikan kepada pihak terkait, terutama DPR RI, seraya mengingatkan agar demonstrasi tetap dilakukan secara tertib tanpa merugikan masyarakat lain.&nbsp;"Kalau pemerintah melihat demonstrasi itu sebagai usaha menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain," katanya. Unjuk rasa yang digelar kelompok bernama Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat di sekitar Gedung DPR pada Senin (25/8) sore berujung ricuh. Massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar berseragam, mencoba menerobos barisan aparat hingga menutup jalan tol dalam kota. Situasi kian memanas ketika sejumlah pelajar melempari petugas dengan batu dan membawa bendera partai politik. Aparat kemudian membubarkan massa dengan tembakan gas air mata serta semprotan air.&nbsp;Aksi ini dilatarbelakangi tuntutan terhadap tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut melebihi Rp 100 juta.

Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dan ketertiban dalam aksi demonstrasi.

Hasan Nasbi: Demo Dijamin UU, tapi Tidak dengan Merusak Fasilitas dan Merugikan Kepentingan Orang Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hasan Nasbi kembali menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) setelah sebelumnya sempat menyatakan pengunduran diri. Hasan membeberkan, loyalitas jadi alasannya mau kembali menjabat. "Saya kan loyal sama presiden. Begitu diperintah untuk melanjutkan ya sudah," ujarnya di Kantor PCO Jakarta, Selasa (6/5). Dia juga mengonfirmasi telah bertemu Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam beberapa pertemuan. Di mana dia diminta untuk kembali memimpin PCO. Meski belum menjawab secara eksplisit apakah surat pengunduran dirinya ditolak, Hasan menegaskan bahwa yang diterimanya adalah perintah untuk melanjutkan tugas. "Soal ditolak atau tidak, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Mensesneg. Tapi yang jelas saya diperintahkan untuk meneruskan," lanjutnya. Perintah tersebut, jelas Hasan, disampaikan oleh Mensesneg dan Seskab, meskipun dia juga sempat berbincang secara umum mengenai urusan negara bersama Presiden. Saat ditanya soal arah komunikasi pemerintah ke depan, Hasan menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya perbaikan. &ldquo;Hal-hal yang belum baik di masa lalu akan dan harus diperbaiki,&rdquo; katanya. Menanggapi pengangkatan Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara Istana, Hasan tidak mempersoalkan. Dia menyebut tidak ada tumpang tindih dengan tugas PCO. Pihaknya akan bekerjasama saling membantu. "Kita konsisten saja dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 82. PCO mengkomunikasikan informasi strategis terkait Hasta Cita, program hasil terbaik cepat, dan program prioritas," jelasnya. Hasan juga memastikan bahwa hubungan dengan Istana tetap baik meski sempat mengundurkan diri. Dia mengakui ada tantangan yang tak bisa diatasi sendiri, namun kini ia mendapat jaminan dukungan penuh dari Mensesneg dan Seskab. "Ini bukan soal marah atau ngambek. Tapi tahu diri juga bagian dari loyalitas. Ketika diminta melanjutkan, saya patuh," ujarnya. &nbsp;

Hasan Nasbi kembali menjabat sebagai Kepala PCO setelah menyatakan pengunduran diri, didorong oleh loyalitas kepada Presiden.

Loyalitas pada Prabowo jadi Alasan Hasan Nasbi Mau Kembali Pimpin PCO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/hasan-nasbi-dalam-sidang-kabinet-2571629001.jpg" alt="Hasan Nasbi tampak hadir dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5). (Foto Folly Akbar)" width="100%">
<figcaption>Hasan Nasbi tampak hadir dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5). (Foto Folly Akbar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Hasan Nasbi sudah mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Namun demikian, sosoknya masih terlihat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5). Dari pantauan Jawa Pos di lokasi, Hasan duduk di sisi pojok sayap kanan ruang rapat. Dia duduk satu baris dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid. Sesekali, Hasan terlihat berbincang dengan rekan sejawatnya di kabinet. Namun, Hasan belum memberikan pernyataan terbaru terkait posisinya. Sebelumnya, Hasan sudah mengajukan surat pemohonan mundur dari posisinya sebagai Kepala (PCO). Namun demikian, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan sikap atas permohonan tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada media, Senin malam (29/4).&nbsp;Prasetyo mengatakan, dirinya sudah melaporkan permohonan dari Hasan Nasbi kepada Prabowo. "Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," ujar Prasetyo Hadi. Dari yang dia tangkap, Prabowo belum mengambil sikap. "Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken," imbuhnya. Oleh karena itu, Prabowo belum berpikir terkait calon penggantinya. "Apalagi sampai tahap mencari penggantinya (belum)," pungkasnya.

Hasan Nasbi mundur dari PCO, tetapi masih hadir dalam sidang kabinet. Permohonan belum diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Walau Sudah Mundur, Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet Paripurna di Istana

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasan Nasbi telah mengajukan surat pemohonan mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Namun demikian, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan sikap atas permohonan tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada media, Selasa malam (29/4). Prasetyo mengatakan, dirinya sudah melaporkan permohonan dari Hasan Nasbi kepada Prabowo. "Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," ujarnya. Dari yang dia tangkap, Prabowo belum mengambil sikap. "Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken," imbuhnya. Oleh karenanya, Prabowo belum berfikir terkait calon penggantinya. "Apalagi sampai tahap mencari penggantinya (belum)," pungkasnya. Sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan secara terbuka terkait mundurnya dari posisi Ketua PCO. Dia beralasan, masalah yang dihadapi sudah di luar kemampuannya.

Hasan Nasbi mengajukan permohonan mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, namun Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan.

Mensesneg: Prabowo Belum Teken Permohonan Mundur Hasan Nasbi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Screenshot_2024-08-21-16-27-11-323_comandroidchrome-edit-4047245318.jpg" alt="Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan Rabu (21/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan itu disampaikan Hasan Nasbi dalam sebuah cuplikan video yang diunggah Total Politik dalam akun media sosial Instagram. Hasan Nasbi memutuskan mengundurkan diri sejak Senin (21/5). Surat pengunduran diri itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. "Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan, saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya," kata Hasan Nasbi dalam cuplikan video. Video itu menggambarkan aktivitas hari terakhir kerja Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Hasan Nasbi terlihat tengah menandatangani berkas dalam cuplikan video tersebut. Hasan mengungkapkan, dirinya beberapa kali sudah menyampaikan akan menepi, jika terdapat suatu permasalahan yang tidak bisa lagi diatasi. "Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ujar Hasan. Karena itu, Hasan mengaku dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, pada Senin (21/5). "Maka pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ungkapnya. Ia pun memastikan, keputusan yang diambilnya itu sudah sangat matang. Menurutnya, keputusan itu tidak diambil secara tiba-tiba dan emosional. "Jadi, ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah," pungkasnya.

Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala PCO, mengungkapkan ada masalah yang tidak bisa diatasi.

Terakhir Berkantor di PCO 21 April, Hasan Nasbi Tegaskan Bukan Keputusan Emosional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sempat dibantah, Hasan Nasbi akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Pernyataan itu disampaikan Hasan melalui akun media sosial Total Politik. Hasan mengatakan, dirinya sudah menandatangani surat permohonan mundur dan menjalani aktivitas terakhirnya sebagai PCO pada 21 April 2025.&nbsp;"Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dikutip Selasa (29/4). Hasan menyebut, sesuai janjinya kepada halayak dalam beberapa tayangan podcast, jika ada persoalan yang sudah di luar kemampuan, maka dia akan mundur. "Maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," imbuhnya. Hasan ingin memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. "Jadi, ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tegasnya. Dia meyakini, keputusannya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Kepada Prabowo, dia mengucapkan terima kasih telah memberikan kepercayaan kepanya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Baginya, itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan. Di sisi lain, dia juga meminta maaf jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden, masih jauh dari apa yang beliau harapkan. "Sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," jelasnya.

Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan setelah menandatangani surat resmi.

Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan PCO, Merasa Persoalan yang Ada Sudah di Luar Kemampuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi santai adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) ke Mahkamah Agung. Istana siap merespon gugatan tersebut. Prasetyo menjelaskan, pihaknya belum menerima salinan gugatan tersebut. Yang pasti, pihaknya akan mencermati dan merespon hal itu. "Saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujarnya di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin (21/4). Terkait dalil pemohon yang menyebut keberadaan PCO tumpang tindih dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Pras membantahnya. "Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya," jelasnya. Politisi Gerindra itu menegaskan, sejak awal dibentuk, PCO didesain berbeda dengan KSP. PCO fokus pada komunikasi. "Itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada," kata dia. Sebelumnya, Pemohon uji materi Windu Wijaya menjelaskan, keberadaan PCO mengakibatkan dualisme tugas komunikasi politik. Sebab, pasal 48 ayat 1 dan pasal 52 perpres tersebut hanya mencabut fungsi komunikasi politik dari kantor staf presiden (KSP). Fungsi itu, sebelumnya diatur dalam pasal 3 huruf f dan g peraturan presiden nomor 83 tahun 2019. Namun demikian, pasal 2 perpres 83/2019 yang memberi tugas komunikasi politik kepada KSP tetap berlaku. "Ini menciptakan situasi di mana KSP memiliki tugas tanpa fungsi yang jelas menimbulkan kontradiksi norma, ketidakpastian hukum serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga di lingkungan kepresidenan," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (21/4). Selain itu, lanjutnya, mempersoalkan norma yang menempatkan juru bicara presiden di bawah koordinasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hal itu, dinilai membatasi keleluasaan presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan dan mengarahkan komunikasi politik langsung melalui juru bicara pilihannya. "Posisi juru bicara semestinya menjadi perpanjangan langsung kehendak presiden sedangkan dalam perpres 82/2024 justru terintegrasi dalam struktur birokrasi lembaga yang dapat mereduksi fleksibilitas dan efektivitas komunikasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," imbuhnya. Objek norma yang diuji materiil sendiri meliputi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52. Pasal 3, menyebutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kemudian pasal 4 mengatur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/ lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu Pasal 49 mengatur, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terakhir, pasal 52 mengatur, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi gugatan terhadap Perpres 82/2024 dengan siap merespons dan membantah tumpang tindih PCO dan KSP.

Keberadaan PCO Digugat ke MA, Istana Tepis Dalil Tumpang Tindih dengan KSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/4c28880e-8a10-41b6-9337-b0493db9e433-1951539589.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Setneg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Setneg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau President Communication Office (PCO) dinilai tumpang tindih dengan Kantor Staf Kepresidenan. Alasan itu, yang melatar belakangi gugatan terhadap Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden ke Mahkamah Agung. Pemohon uji materi Windu Wijaya menjelaskan, keberadaan PCO mengakibatkan dualisme tugas komunikasi politik. Sebab, pasal 48 ayat 1 dan pasal 52 perpres tersebut hanya mencabut fungsi komunikasi politik dari kantor staf presiden (KSP). Fungsi itu, sebelumnya diatur dalam pasal 3 huruf f dan g peraturan presiden nomor 83 tahun 2019. Namun demikian, Pasal 2 Perpres 83/2019 yang memberi tugas komunikasi politik kepada KSP tetap berlaku. "Ini menciptakan situasi dimana KSP memiliki tugas tanpa fungsi yang jelas menimbulkan kontradiksi norma, ketidakpastian hukum serta potensi tumpang tindah kewenangan antar lembaga di lingkungan kepresidenan," ujarnya dihubungi Jawa Pos, Senin (21/4). Selain itu, lanjutnya, mempersoalkan norma yang menempatkan juru bicara presiden dibawah koordinasi Kepala kantor komunikasi kepresidenan. Hal itu, dinilai membatasi keleluasaan presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan dan mengarahkan komunikasi politik langsung melalui juru bicara pilihannya. "Posisi juru bicara semestinya menjadi perpanjangan langsung kehendak presiden sedangkan dalam perpres 82/2024 justru terintegrasi dalam struktur birokrasi lembaga yang dapat mereduksi fleksibilitas dan efektivitas komunikasi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," imbuhnya. Objek norma yang di uji materiil sendiri meliputi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52. Pasal 3, menyebutkan Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kemudian pasal 4 mengatur, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu Pasal 49 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terakhir pasal 52 mengatur, Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

Gugatan atas Perpres 82/2024 tentang PCO diajukan ke MA, menyoroti dualisme tugas komunikasi politik dan potensi tumpang tindih kewenangan.

Tumpang Tindih dengan Kantor Staf Kepresidenan, jadi Alasan Keberadaan PCO digugat ke Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicara (Jubir) Presiden. Namun, ia membantah Hasan Nasbi mundur maupun diberhentikan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4). Prasetyo menegaskan, penunjukan dirinya menjadi jubir Presiden tidak perlu ada seremonial pelantikan. Menurutnya, para pembantu Presiden Prabowo diharapkan bisa menjadi jubir untuk menjelaskan setiap program pemerintah. "Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara terutama kalau saya posisi sebagai mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo. Ia membantah, penunjukkan dirinya menjadi juru bicara, karena Hasan Nasbi kerap melontarkan pernyataan blunder. Prasetyo menegaskan, keperluan jubir pemerintah untuk memlerkuat setiap kebijakan agar mudah dimengerti dan diterima masyarakat. "Nggak juga, nggak lah, ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita dan kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki, bapak presiden secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki," pungkasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukannya sebagai jubir Presiden dan membantah isu pengunduran diri Hasan Nasbi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PCO

Berita Terkini