<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/bf6b24fa-3d3e-4d30-b9a7-b85ec55de3a2-466584199.jpeg" alt="Ratusan pedagang Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar aksi protes kenaikan biaya sewa, Kamis (10/10). (Randi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pedagang Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar aksi protes kenaikan biaya sewa, Kamis (10/10). (Randi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan pedagang di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menggelar aksi protes, Kamis (10/10/2024). Pedagang kesal lantaran Perumda Sarana Jaya menaikkan harga sewa (service charge) menjadi Rp 1,4 juta per bulan. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tanah Abang Jimmy Rory menjelaskan, harga sewa awal yang disepakati antara pihak pengelola dengan para pedagang sebesar Rp 560 ribu. Namun, awal tahun 2024, para pedagang mendapatkan surat edaran kenaikan harga sewa menjadi Rp 800 ribu. Tak sampai di situ, sekitar dua minggu berselang, pedagang kembali menerima edaran kenaikan harga sewa sebesar Rp 1,4 juta per bulan. "Tiba-tiba ada edaran bahwa nilai service charge naik jadi Rp 800 ribu. Belum ada dua minggu, Sarana Jaya mengedarkan lagi edaran, nilai service charge sebesar Rp 1,4 juta," ujar Jimmy. "Jadi, aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan pedagang semua terkait nilai service charge yang kami anggap terlalu tinggi dibandingkan di Blok A, B, atau K, sementara pedagang yang menempatkan kios di JPM ini adalah pedagang kecil," tambahnya. Pihak Perumda Sarana Jaya, kata Jimmy, hanya menjelaskan kenaikan dilakukan untuk perbaikan sarana dan pra sarana di Tanah Abang. Namun, sarana prasarana yang rusak di sama&nbsp;seperti toilet tak kunjung diperbaiki. Jimmy juga meminta ratusan kios yang disegel untuk kembali dibuka. Dengan begitu, pedagang bisa kembali berjualan dan membayar tunggakan sewa kios miliknya. "Kami mencoba untuk mengikuti permintaan pengelola. Ketika pedagang-pedagang mulai mencicil, belum berjalan 3-4 hari tiba-tiba ada kios disegel. Itu makanya kami sehari ini melakukan aksi karena seperti itu," ucap Jimmy. Ia berharap, Perumda Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendengarkan aspirasi para pedagang. Jika tidak didengar, pedagang akan membuat laporan terkait hal tersebut ke (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan DPRD DKI Jakarta. "Tidak menutup pimpinan kami yang bersurat ke anggota DPRD, mungkin Pj Gubernur," tegas Jimmy.&nbsp;

Jimmy Rory menjelaskan, harga sewa awal yang disepakati antara pihak pengelola dengan para pedagang sebesar Rp 560 ribu.

Ratusan Pedagang Protes, Sewa Kios di JPM Tanah Abang Naik jadi Rp 1,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Smart-City-Pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: Smart City. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Smart City. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perumda pembangunan Sarana Jaya terus meningkatkan upayanya dalam meningkatkan dan mengembangkan brand korporasinya melalui platform digital. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini bergerak di bidang properti, penyediaan hunian, perkantoran, dan pusat perbelanjaan serta fasilitas kota lainnya. Atas upaya tersebut, Sarana Jaya meraih penghargaan ToP Digital Corporate Brand Award 2023. Hal tersebut merupakan wujud capaian positif bagi insan Sarana Jaya dalam memanfaatkan penyampaian informasi perusahaan secara digital serta upaya menjaga reputasi perusahaan, khususnya meningkatkan image dan persepsi positif masyarakat. Ada beberapa aspek yang menjadi penilaian Sarana Jaya dalam meraih perhargaan tersebut. Diantaranya yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media &amp; Website Aspect, dan Social Media Aspect. Penghargaan ini menjadi dorongan besar bagi Sarana Jaya untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Jakarta. Dengan penghargaan ini, Sarana Jaya semakin meneguhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang berperan aktif dalam kemajuan Jakarta menuju smart city. "Sarana Jaya akan terus meningkatkan pelayanan dan inovasinya dalam menjalankan bisnisnya dalam menerapkan tata kelola Good Corporate Governance (GCG) di DKI Jakarta," tulis keterangan resmi Sarana Jaya, Jumat (15/9).

Sarana Jaya semakin meneguhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang berperan aktif dalam kemajuan Jakarta menuju smart city.

Dukung Jakarta Menuju Smart City, Sarana Jaya Raih Top Digital Corporate Brand Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan tidak pernah membicarakan permasalahan pengadaan lahan pada program rumah DP Rp 0 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyampaikan, tidak pernah dipanggil Gubernur maupun Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membicarakan program rumah DP Rp 0.  "Saya nggak pernah dipanggil Gubernur dan Sekda terkait ini (program rumah DP Rp 0)," kata Riyadi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/10).  Riyadi sejak awal mengetahui adanya permasalahan hukum dalam pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon yang diperuntukan untuk pembangunan DP Rp 0. Sehingga hingga kini, pembangunan pada lahan tersebut belum juga terealisasi.  "Karena itu masih dalam proses hukum. Kami tahu ada proses hukum. Tapi karena tahu masih ada proses hukum, kami nggak berani ngapa-ngapain ," ucap Riyadi.  Dia menuturkan, tidak pernah membahas program rumah DP Rp 0 kepada Gubernur DKI maupun Sekda. Tetapi hanya diminta melakukan evaluasi kepada Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, dalam pengadaan lahan program rumah DP Rp 0.  "Hanya kita diminta untuk evaluasi SOP di Sarana Jaya kemudian koordinasi dengan inspektorat untuk evaluasi SOP pengadaan secara umum," papar Riyadi.  Dia belakangan mengetahui, Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD Sarana Jaya terjerat masalah korupsi. Menurutnya terjadi permasalahan pada pengadaan lahan di Munjul, yang memang diperuntukan bagi program rumah DP Rp 0.  "Masalah pembelian tanah tidak sesuai prosedur," cetus Riyadi.  Dalam perkaranya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Plt Kepala Badan Pengawas BUMD Ketahui Lahan Rumah DP Rp 0 Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beda-pendapat-soal-rumah-tapak-anies-sandi-pecah-kongsi_m_192214.jpeg" alt="Rumah DP Rp 0" width="100%">
<figcaption>Rumah DP Rp 0</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Ferra Ferdiyanti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019. Ferra dicecar pengetahuannya terkait dengan prosedur internal dalam pengadaan tanah.  "Ferra Ferdiyanti (Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda Pembangunan Sarana Jaya) didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur internal dalam pengadaan tanah pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/4).  KPK memang tengah mendalami dugaan rasuah terkait pengadaan tanah di Munjul. Diduga pengadaan tanah itu peruntukannya berkaitan dengan program rumah DP Rp 0.  Dalam agenda pemeriksaan Kamis (22/4) hari ini, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian. Keterangannya dianggap penting untuk mendalami perkara rasuah tersebut.  KPK sebelumnya mengakui, telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.  "Yang sudah ditetapkan ada tiga ya, Yoory (Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).  Meski demikian, Karyoto enggan membeberkan dua tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka lainnya yang terjerat dalam kasus ini, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene dan pihak swasta Tommy Ardian.  "Saya bocorin sedikit saja, memang sudah bocor dari kemarin kan gitu," beber Karyoto.  Selain tiga tersangka itu, lembaga antirasuah juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. KPK menduga, perkara ini merugikan keuangan negara hingga Rp 100 miliar.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2019.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Keempat pihak ini diduga disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  https://www.youtube.com/watch?v=lE5JL3eIuWo

KPK Cecar Pejabat PD Sarana Jaya soal Prosedur Pengadaan Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles pada Kamis (8/4). Penyidik mencecar Yoory mengenai pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019.  "Didalami pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan proses pengadaan tanah di wilayah Munjul, Cipayung, Jakarta Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (9/4).  Selain itu, penyidik KPK menelisik dugaan kesepakatan khusus proses pengadaan negosiasi tersebut. Terlebih KPK telah menetapkan Yoory sebagai tersangka dalam perkara ini.  "Juga dikonfirmasi terkait adanya dugaan kesepakatan khusus dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait perkara ini," ucap Ali.  Sebelumnya, KPK mengakui telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.  "Yang sudah ditetapkan ada tiga ya, Yoory (Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).  Meski demikian, Karyoto enggan membeberkan dua tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka lainnya yang terjerat dalam kasus ini, Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtuwene dan pihak swasta Tommy Ardian.  "Saya bocorin sedikit saja, memang sudah bocor dari kemarin kan gitu," beber Karyoto.  Selain tiga tersangka itu, lembaga antirasuah juga menetapkan PT. Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. KPK menduga, perkara ini merugikan keuangan negara hingga Rp 100 miliar.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.  &nbsp;

KPK Cecar Eks Dirut PD Sarana Jaya Soal Pengadaan Tanah DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada 2019.  Selain Yoory, penyidik lembaga antirasuah juga Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kalagis. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang saat ini tengah dalam penyidikan KPK.  "Senin (22/3/2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3).  Meski demikian belum diketahui apa materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap kedua saksi. Usai mencuatnya kasus ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mencopot Yoory C Pinontoan dari posisi Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Karena diduga Yoory terlibat dalam kasus itu.  Pencopotan Yoory tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.  Kini, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi  pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ftb_iKbbm7Q  &nbsp;  &nbsp;

Eks Dirut Sarana Jaya Diperiksa KPK usai Dicopot Anies dari Jabatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kata-pengamat-soal-pencitraan-anies-rumah-dp-nol-rupiah_m_182572.jpeg" alt="Show unit rumah DP Rp 0" width="100%">
<figcaption>Show unit rumah DP Rp 0</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menganalisa terkait data dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang diserahkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) pada Jumat (19/3). Penyidik lembaga antirasuah saat ini memang tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan tanah yang diduga diperuntukan program rumah DP 0 rupiah.  "Benar, kami telah menerima data dimaksud, kami akan pelajari lebih lanjut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (21/3).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyampaikan rasa terimakasih atas peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses penyidikan perkara yang saat ini sedang dilakukan. KPK memastikan segala proses yang dilakukan dalam kegiatan penyidikan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/03/2021/kpk-bisa-panggil-anies-baswedan-dalam-kasus-rumah-dp-rp-0/">KPK Bisa Panggil Anies Baswedan Dalam Kasus Rumah DP Rp 0</a>  "Kami tegaskan segala perkembangan dari penanganan perkara ini akan selalu kami infokan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan KPK," tegas Ali.  Sebelumnya, koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, sejumlah data yang diserahkan ke KPK antara lain, copy sertifikat Hak Guna Bangunan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Lahan tersebut terdiri dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97,98, dan 99 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Timur pada 31 Juli 2001 dengan masa berlaku hingga 31 Juli 2021 atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dengan luas keseluruhan sekitar empat hektar.  "Berdasar data tersebut terdapat hal-hal yang memperkuat terjadinya dugaan korupsi pembayaran pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan yang mengaku memiliki lahan tersebut," ujar Boyamin dalam keterangannya.  Menurut Boyamin, lahan tersebut dimiliki oleh sebuah Yayasan. Sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta. Dia memandang, Yayasan hanya boleh dialihkan kepada Yaysan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial, berdasar ketentuan Pasal 37 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.  Seharusnya PD Sarana Jaya mengetahui, tidak bisa membeli lahan tersebut. Karena lahan dimiliki oleh sebuah Yayasan yang kemudian dijual kepada perusahaan swasta yang sejatinya dilarang oleh UU Yayasan.  "Sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar Rp 200 miliar adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear and clean serta berpotensi kerugian total lost atau uang hilang semua tanpa mendapat lahan," cetus Boyamin.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, KPK diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PD Saranajaya, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total sembilan kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5GAoy3_Kjpk

KPK Analisa Data Pembelian Lahan Rumah DP Rp 0 oleh PD Sarana Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pantau-sirkulasi-pejalan-kaki-skybridge-tanah-abang-diuji-coba_m_-scaled.jpg" alt="Skybridge Tanah Abang mulai diuji coba, Jumat (7/12)" width="100%">
<figcaption>Skybridge Tanah Abang mulai diuji coba, Jumat (7/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya penundaan peresmian Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang. Namun, pada hari ini, Jumat (7/12)&nbsp; dilakukan uji coba skybridge dengan melibatkan para pejalan kaki. Direktur Utama PD Pasar Jaya Yoory C Pinontoan menyatakan, dalam uji coba kali ini, dinding pemisah antara Stasiun Tanah Abang dengan skybridge telah dibuka.&nbsp;Tujuannya untuk memantau sirkulasi pejalan kaki&nbsp;terkait integrasinya antara jembatan, halte, maupun stasiun. "Hai ini dilakukan uji coba lintasan untuk orang yang lewat di JPM dan angkutan umum yakni Transjakarta dan mikrolet. Harapannya kami dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan," kata Yoory di Jakarta, Jumat (7/12). Yoory telah membangun tiga halte penunjang untuk mendukung sistem integrasi yang akan dilakukan ke depannya. Adapun halte yang masih proses dibangun adalah halte di depan pintu Stasiun Tanah Abang, Jalan Jatibaru bengkel. Tidak hanya itu, Yoory pun menggandeng Transjakarta untuk berintegrasi melewati Jalan Jatibaru. Rute yang akan melintasi beberapa halte itu antara lain Rute Bus 5 F tujuan Kampung Melayu-Tanah Abang, dan Rute Bus 8C tujuan Iskandar Muda-Tanah Abang. Bus nantinya&nbsp;akan melintas di Jalan Kebon Jati-belakang Blok G-Jalan Jatibaru Raya (dibawah JPM), berhenti di Halte Jatibaru dan Halte Jatibaru Bengkel, kemudian melewati Flyover Cideng, Hotel Millennium-Jalan Fachrudin, dan seterusnya. Tak hanya itu, rute bus 1H tujuan Tanah Abang-Gondangdia dan rute bus GR 2 atau Tanah Abang Explorer juga akan melintasi beberapa halte di sekitar skybridge yang telah disediakan. Selain itu, Yoory menambahkan sebelum skybridge diresmikan, ia ingin masalah kemacetan dapat dipecahkan. Sehingga, masyarakat pun dapat melintasi kawasan dengan aman tanpa perlu mengalami resiko. "Tujuan utama dari penataan ini yaitu perubahan perilaku penumpang, pengunjung dan pedagang untuk tertib ketika berada di kawasan Tanah Abang," pungkasnya.

Pantau Sirkulasi Pejalan Kaki, Skybridge Tanah Abang Diuji Coba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-skybridge-molor-lagi-pd-sarana-jaya-karena-faktor-cuaca_m_.jpg" alt="Pembangunan skybridge molor lagi dari taget rampung 23 November" width="100%">
<figcaption>Pembangunan skybridge molor lagi dari taget rampung 23 November</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali molor. Padahal kali ini pengerjaannya sudah mencapai 99 persen. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan pun menyayangkan hal tersebut. Ia menyampaikan kendala penundaan penyelesaian karena cuaca buruk yang terjadi seperti hujan. Padahal posisi penyelesaian sudah tinggal tahap memasang casing dari skybridge saja. "Memang ada kendala, cuaca kemarin. Jadi kami berhentikan sementara, hampir setengah hari karena takut berbahaya ada petir dan angin," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (23/11). Selain casing, Yoory menambahkan proses pengecatan pun tengah dikebut sampai akhir November ini. Menurutnya, jika cuaca dan hal-hal lain tidak menjadi kendala semua bisa teratasi hingga hari Minggu (25/11). "Saya masih ngebut, kalau bisa selesai hari ini ya bagus tapi kalau lihat pekerjannya kan dalam posisi sulit semuanya, susah dijangkau. Mungkin Minggu ini bisa selesai, kalau badan dan kios semua surah siap," terangnya. Perihal akses yang disetujui PT KAI, Yoory menyatakan setelah penyelesaian selesai maka evaluasi dan simulasi akan dilakukan dengan penumpang hingga akhir November. Sementara itu, pihaknya pun akan mengejar semua kelengkapan fasilitas yang diajukan KAI. "Mereka juga banyak minta tambahan fasilitas umum, seperti toilet, keamanan, mushala itu dipenuhi secepatnya. Yang belum mushala karena sedang kita carikan tempat pasnya dimana," jelasnya. Seperti diketahui, pembangunan skybridge Tanah Abang telah beberapa kali molor. Sebelumnya pengerjaan ditargetkan rampung pada 15 Oktober. Kemudian terus molor hingga target akhir yang diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni pada 23 November.

Pembangunan Skybridge Molor Lagi, PD Sarana Jaya: Karena Faktor Cuaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-skybridge-molor-lagi-pd-sarana-jaya-karena-faktor-cuaca_m_-1.jpg" alt="Pembangunan skybridge molor lagi dari taget rampung 23 November" width="100%">
<figcaption>Pembangunan skybridge molor lagi dari taget rampung 23 November</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali molor. Padahal kali ini pengerjaannya sudah mencapai 99 persen. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan pun menyayangkan hal tersebut. Ia menyampaikan kendala penundaan penyelesaian karena cuaca buruk yang terjadi seperti hujan. Padahal posisi penyelesaian sudah tinggal tahap memasang casing dari skybridge saja. "Memang ada kendala, cuaca kemarin. Jadi kami berhentikan sementara, hampir setengah hari karena takut berbahaya ada petir dan angin," ungkapnya saat dihubungi, Jumat (23/11). Selain casing, Yoory menambahkan proses pengecatan pun tengah dikebut sampai akhir November ini. Menurutnya, jika cuaca dan hal-hal lain tidak menjadi kendala semua bisa teratasi hingga hari Minggu (25/11). "Saya masih ngebut, kalau bisa selesai hari ini ya bagus tapi kalau lihat pekerjannya kan dalam posisi sulit semuanya, susah dijangkau. Mungkin Minggu ini bisa selesai, kalau badan dan kios semua surah siap," terangnya. Perihal akses yang disetujui PT KAI, Yoory menyatakan setelah penyelesaian selesai maka evaluasi dan simulasi akan dilakukan dengan penumpang hingga akhir November. Sementara itu, pihaknya pun akan mengejar semua kelengkapan fasilitas yang diajukan KAI. "Mereka juga banyak minta tambahan fasilitas umum, seperti toilet, keamanan, mushala itu dipenuhi secepatnya. Yang belum mushala karena sedang kita carikan tempat pasnya dimana," jelasnya. Seperti diketahui, pembangunan skybridge Tanah Abang telah beberapa kali molor. Sebelumnya pengerjaan ditargetkan rampung pada 15 Oktober. Kemudian terus molor hingga target akhir yang diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni pada 23 November.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pd sarana jaya

Berita Terkini

Ratusan Pedagang Protes, Sewa Kios di JPM Tanah Abang Naik jadi Rp 1,4 Juta

Dukung Jakarta Menuju Smart City, Sarana Jaya Raih Top Digital Corporate Brand Award 2023

Plt Kepala Badan Pengawas BUMD Ketahui Lahan Rumah DP Rp 0 Bermasalah

KPK Cecar Pejabat PD Sarana Jaya soal Prosedur Pengadaan Tanah

KPK Cecar Eks Dirut PD Sarana Jaya Soal Pengadaan Tanah DKI

Eks Dirut Sarana Jaya Diperiksa KPK usai Dicopot Anies dari Jabatannya

KPK Analisa Data Pembelian Lahan Rumah DP Rp 0 oleh PD Sarana Jaya

Pantau Sirkulasi Pejalan Kaki, Skybridge Tanah Abang Diuji Coba

Pembangunan Skybridge Molor Lagi, PD Sarana Jaya: Karena Faktor Cuaca

Pembangunan Skybridge Molor Lagi, PD Sarana Jaya: Karena Faktor Cuaca

Download Aplikasi JawaPos.com