<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/Jakarta-Kota-dengan-Biaya-Hidup-Termahal-Dery-Ridwansah-6JPG-854629223.jpg" alt="Pekerja melintas di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, bahwa Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Dengan rata-rata nilai konsumsi rumah tangga kota ini bisa mencapai angka belasan juta ru" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, bahwa Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Dengan rata-rata nilai konsumsi rumah tangga kota ini bisa mencapai angka belasan juta ru</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga menjadi komponen tertinggi penopang ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2025 dengan kontribusi sebesar 53,14 persen. Adapun pertumbuhannya tercatat sebesar 4,89 persen pada Kuartal III-2025.&nbsp; "Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,14 persen. Pada Kuartal III-2025 komponen ini tumbuh sebesar 4,89 persen yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11). Selain itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal III-2025 sebesar 29,09 persen. Dengan demikian, 82,23 persen PDB Kuartal III-2025 berasal dari konsumsi rumah tangga dan PMTB.&nbsp; Selanjutnya, Edy membeberkan bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor. Komponen ekspor tumbuh 9,91 persen, terutama didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor barang non-migas serta ekspor jasa.&nbsp; Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, pada Kuartal III-2025 konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan utama atau sumber pertumbuhan terbesar yaitu 2,54 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kuartal III-2025 juga ditopang oleh komponen ekspor dengan sumber pertumbuhan 2,15 persen dan PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,59 persen.&nbsp; "Kita dalami pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh didorong oleh transportasi dan komunikasi sebesar 6,41 persen yang tercemin dari peningkatan mobilitas penduduk, indeks penjualan bahan bakar kendaraan, serta peningkatan jumlah penumpang angkutan rel dan angkutan laut," bebernya.&nbsp; Kemudian kelompok restoran dan hotel tumbuh tinggi sebesar 6,32 persen yang tercermin dari peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara dibandingkan dengan Kuartal III-2024. Berikutnya, dari PMTB tumbuh positif didorong oleh subkomponen mesin dan perlengkapan yang tumbuh sebesar 17 persen yang tercemin dari peningkatan impor barang modal jenis mesin.&nbsp; Sedangkan subkomponen kendaraan tumbuh sebesar 6,24 persen didorong oleh peningkatan investasi domestik dan kegiatan impor kendaraan. Selanjutnya, peningkatan realisasi investasi BKPM pada Kuartal III-2025 tercatat sebesar 13,89 persen.&nbsp; "Adapun kegiatan ekspor tumbuh positif pada kegiatan barang non-migas dan jasa yang didorong oleh peningkatan nilai dan volume ekspor beberapa komoditas seperti lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Ekspor jasa juga tumbuh didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara," pungkasnya.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga berkontribusi 53,14% terhadap PDB Indonesia Kuartal III-2025, dengan pertumbuhan 4,89%.

Konsumsi Rumah Tangga Jadi Komponen Tertinggi Penopang Ekonomi RI di Kuartal III-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/airlangga-luhut-935606160.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (12/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tampak tidak khawatir dengan perhitungan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memangkas proyeksi&nbsp;pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 persen menjadi 4,9 persen. Menurut Luhut, koreksi ramalan ADB ini justru harus dilihat sebagai kesempatan emas&nbsp;(golden opportunity). "Ya silakan saja (ADB pangkas proyeksi). Tapi, kalau saya lihatnya ini kan dunia ini memang bergerak banyak ya. Jadi, kita juga jangan terlalu pesimis melihat itu. Menurut saya, ini semua kan buah daripada makan bergizi ini (Makan Bergizi Gratis/MBG) kan belum kelihatan. Tapi akan segera kelihatan," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Jumat (3/10). Luhut menekankan, saat ini Indonesia sedang berada pada momentum penting karena beberapa program pemerintah, termasuk program MBG, mulai berjalan dan memberi dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diyakini bisa memperlancar pembiayaan kredit, sehingga menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Menurut Luhut, kondisi global yang penuh ketidakpastian justru membuka ruang lebih besar bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan dukungan likuiditas perbankan dan arah kebijakan pemerintah yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan, ia optimistis prospek ekonomi Indonesia akan tetap positif. "Dana yang diberikan oleh Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu kan juga belum semua mengalir. Kalau saya pribadi, ini adalah golden opportunity untuk orang investasi di Indonesia ke investasi-investasi yang&nbsp;captive. Misalnya (sektor) listrik, makanan tadi seperti (Makan Bergizi Gratis) gizi," ujarnya lagi. Selain ADB yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) justru menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen. "Kita harus lihat dari sisi positif,&nbsp;golden opportunity&nbsp;buat kita, buat bangsa Indonesia atau investor-investor muda Indonesia untuk investasi. (Dana) Rp 200 triliun sekarang diturunkan di perbankan, itu kan sangat bagus untuk masyarakat," katanya pula.

Menurut Luhut, koreksi ramalan ADB ini justru harus dilihat sebagai kesempatan emas (golden opportunity).

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Luhut: Ya Silakan Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/MENKEU-2134808891.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/05/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/05/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan utang RI cukup efektif mendorong peningkatan pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP semasa pandemi. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan setiap penambahan utang 1 dolar AS, akan menambahkan PDB sebesar 1,34 dolar AS selama periode 2018 hingga 2022. &rsquo;&rsquo;Ini pelajaran untuk kita semua, memang kenaikan PDB tidak seharusnya tergantung atau hanya didukung oleh utang karena pasti tidak akan sustainable, tapi dalam hal ini Indonesia masih dalam posisi yang cukup baik, yaitu setiap 1 dolar menghasilkan 1,34 tambahan PDB di mana terjadi shock yang luar biasa seperti pandemi yang mana hampir semua perekonomian mengalami kolaps,&rdquo; kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa. Pada periode 2018 hingga 2022, Kemenkeu mencatat nominal PDB lebih besar dibandingkan utang pemerintah, dengan masing-masing tercatat sebesar 276,1 miliar dolar AS dan 206,5 miliar dolar AS. Menurut dia, apabila dibandingkan negara emerging power lainnya seperti India dan Malaysia, perbandingan PDB dan utang Indonesia dapat dikatakan masih cukup efektif. Selama periode 2018 sampai 2022, nominal PDB India tercatat 683,5 miliar dolar AS dengan utang pemerintah yang lebih tinggi sebesar 932,4 miliar dolar AS. Untuk 1 dolar AS tambahan utang, PDB India juga bertambah 0,73 dolar AS. Kemudian Malaysia mencatatkan nominal PDB 48,9 miliar dolar AS dengan utang pemerintah 69,5 miliar AS. Perbandingan itu tetap menunjukkan rasio utang yang masih tinggi. Bendahara Negara tersebut menilai, bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami penambahan sebesar 0,55 dolar AS dan 0,70 dolar AS untuk per 1 dolar utang pemerintahannya. Menurut dia, negara lain yang juga mempunyai efektivitas utang semasa pandemi yaitu Vietnam dengan nominal PDB sebesar 102,0 miliar dolar AS dan utang pemerintahan 18,2 miliar dolar AS &rsquo;&rsquo;Semua negara menggunakan defisit, artinya menggunakan utang untuk menahan shock akibat pandemi. Namun efektifitas dari penggunaan fiskal termasuk utang dialami Indonesia dan Vietnam, yang mana pertumbuhan government debt lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan PDB nominal. Ini disebabkan kita mampu mendorong stimulasi melalui fiscal deficit tadi. Untuk 206,5 miliar dolar AS, kita lihat Indonesia mampu menaikan nominal PDB ke 276,1 miliar dolar AS,&rdquo; ujar Sri Mulyani. Adapun Sri Mulyani juga optimis bahwa efektivitas kebijakan fiskal RI masih akan terus berlanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah goncangan perekonomian global saat ini. "Yang terjadi pada lima tahun terakhir seperti saya sampaikan tadi yang disebut Trade War itu mulainya 2017, dan kita ini diguncang tidak hanya oleh Geopolitic Trade War, tapi juga karena pandemi. Indonesia tidak pasti immune terhadap guncangan ini, namun kemampuan kita untuk recover dalam hal ini cukup baik atau lebih baik dibandingkan negara yang setara dengan kita baik di G20 atau ASEAN 6," papar dia. (*) &nbsp;

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan utang RI cukup efektif mendorong peningkatan pada Produk Domestik Bruto (PDB

Sri Mulyani Sebut Kebijakan Utang RI Efektif Tingkatkan PDB ketika Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Menkeu-Sri-Mulyani-2831742043.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2023 dalam kondisi surplus sebesar Rp 234,7 triliun. Angka tersebut tercatat setara 1,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Posisi APBN hingga April mengalami surplus sebesar Rp234,7 triliun atau 1,12 persen dari PDB (produk domestik bruto)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/5). Ia menjelaskan bahwa surplus terjadi lantaran keseimbangan primer yang tercatat sebesar Rp 374,3 triliun. Bahkan, surplus tersebut diperoleh dalam empat bulan pertama. Tak hanya itu, Menkeu juga mengatakan bahwa surplus juga berasal dari pendapatan negara sebesar Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari APBN. Bahkan, angka tersebut tercatat tumbuh 17,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Jadi dalam 4 bulan pertama dari APBN, kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance,&rdquo; jelas Sri Mulyani. Sementara belanja negara hingga April 2023 telah mencapai Rp 765,8 triliun atau 25 persen dari target belanja dalam APBN Tahun Anggaran 2023. "Untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp765,8 triliun. Ini artinya 25 persen dari total belanja tahun ini sudah direalisir, ini naik 2 persen dibandingkan tahun lalu," imbuhnya. (*)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2023 dalam kondisi surplus

Sri Mulyani Umumkan APBN pada April 2023 Surplus Rp 234,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022 mencapai 5,01 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih baik ketimbang Tiongkok 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, Korea Selatan 3,07 persen, Amerika Serikat 4,29 persen, dan Jerman 4,0 persen. "Hasil dari 2 tahun penanganan covid, kita tumbuh 5,01 persen secara yoy, ini lebih tinggi ketimbang Tiongkok, AS, kita dibawah Vietnam tipis, ini sudah kita pertahankan pada kuartal keempat (2021)," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia, Rabu (11/5). Pada kuartal kedua pun diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran angka 3,5 sampai 4 persen. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan mobilitas dan daya beli selama Ramadan serta mudik lebaran 2022. "Motor penggerak kita tidak lagi dari belanja pemerintah, tapi ekspor impor serta investasi dari masyarakat. PMI (purchase manager index) juga positif, jadi sektor produksi itu terus melakukan ekspansi," seru dia. Menurutnya, salah satu tantangan kedepan yang harus menjadi perhatikan adalah net zero emission secara global yang disepakati oleh 196 negara dengan bentuk Paris Agreement. Sebab jika tidak, maka produk domestik bruto (PDB) global akan turun hingga 10 persen. "Kalau tidak tercapai PDB akan turun 10 persen di mana ASEAN adalah region yang berisiko tinggi, climate economics index Indonesia adalah yang sangat rentan, apalagi masuk musim kemarau, risiko kebakaran hutan mengintip dan perlu diwaspadai," ujar Airlangga. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa yang akan menjadi tantangan dalam penurunan emisi karbon adalah penanganan pada kebakaran hutan. Untuk itu, kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim perlu terus dijaga. "Kita komit menurunkan 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional," terangnya. Agar dapat merealisasikannya, Airlangga pun meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menaruh dana dalam penurunan emisi karbon ini. Jadi, keseriusan ini dikomitmenkan dengan dana yang ditaruh. "Kita melihat bahwa dana yang diperlukan khusus untuk Indonesia itu Rp 3,461 triliun sampai 2030 dan tentu kapasitas tekonologi yang perlu didorong dan perlu melibatkan seluruh stakeholders swasta bumn, pemda dan masyarakat," pungkasnya.

Tantangan Emisi Karbon Bisa Pengaruhi PDB Indonesia hingga 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mengalami perlambatan akibat wabah Covid-19. Meski begitu, bank sentral optimistis program pemulihan ekonomi nasional yang digeber pemerintah ditambah perbaikan global akan menyehatkan ekonomi RI tahun depan.  Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda. Kondisi ini secara perlahan mendorong mulai berkurangnya intensitas aliran modal keluar dari negara berkembang.  Kemudian diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. "Pandemi Covid-19 juga telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal-I 2020 tercatat 2,97 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy)," ujarnya dalam video conference, Selasa (19/5).  Ia menyebut, penurunan terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi nonmakanan, dan investasi. Sektor yang paling terdampak yakni sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan subsektor transportasi.  Sementara itu, kinerja komponen dan sektor yang terkait dengan penanganan Covid-19 tetap baik. Hal itu tercermin dari konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga untuk makanan kesehatan dan pendidikan, serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.  Data April 2020 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut. Ini tercermin dari kembali menurunnya Survei Penjualan Eceran dan Purchasing Manager Index. "Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat makin efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi selama dan pasca Covid-19," ujar Perry.

BI Perkirakan Ekonomi Indonesia Pulih Tahun Depan

PDB Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PDB Indonesia