<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Harefa merespons keinginan 57 mantan pegawai KPK yang ingin kembali bertugas di markas antirasuah. Hal ini setelah 57 mantan pegawai yang tergabung dalam IM57+ Institute menggugat hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Komisi Informasi Pusat (KIP).</p> <p>Cahya Harefa menyatakan, pihaknya menghormati langkah 57 mantan pegawai tersebut. Namun, ia menegaskan terdapat syarat jika mereka ingin kembali bertugas di lembaga antirasuah.</p> <p>"Jadi KPK dalam hal ini menghormati proses sengketa informasi yang ada di KIP itu," kata Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10).</p> <p>Cahya menjelaskan, pihaknya terbuka bagi siapa saja yang ingin bertugas di KPK, termasuk bagi 57 mantan pegawai yang dipecat lantaran tidak lolos TWK. Terlebih, saat ini KPK membuka seleksi untuk enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, atau setara eselon II.</p> <p>Enam jabatan itu di antaranya Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V, serta Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi. Seleksi itu berlangsung secara terbuka, termasuk memberikan kesempatan kepada 57 mantan pegawai KPK.</p> <p>Seleksi terbuka itu akan berlangsung sejak Senin (20/10), dan akan berakhir pada Desember 2025.</p> <p>"Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Pansel sepanjang sesuai dengan syarat-syaratnya dan ketentuan dalam seleksi ini nanti dilihat saja dalam proses pengumuman," ujarnya.</p> <p>Karena itu, Cahya mempersilakan bagi 57 mantan pegawai yang ingin kembali bertugas bisa mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut.</p> <p>"Sepanjang memenuhi syarat seperti disampaikan Ketua Pansel, silakan mendaftar," tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anandito, menyatakan pihaknya menggugat Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait keterbukaan informasi hasil TWK ke KIP. Sidang sengketa informasi hasil TWK itu telah digelar di kantor KIP, pada Senin (13/10).</p> <p>Lakso menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya panjang untuk memperjuangkan keadilan bagi 57 pegawai KPK yang diberhentikan. Sebab, tidak ada alasan jelas mengapa sebanyak 57 pegawai KPK diberhentikan.</p> <p>&ldquo;Proses persidangan ini hanyalah bagian advokasi besar untuk pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK. Setelah empat tahun pemecatan, sampai saat ini belum ada kejelasan alasan mengapa pegawai KPK tersebut harus diberhentikan,&rdquo; ucap Lakso kepada wartawan, Senin (13/10).</p> <p class="class-paragraph">Ia menilai, keterbukaan hasil TWK menjadi semakin relevan untuk menuntaskan persoalan yang telah berlangsung selama empat tahun ini. Ia menekankan, para pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak lulus TWK tidak mempunyai kejelasan informasi mengapa diberhentikan dari lembaga antirasuah.</p> <p>&ldquo;Hal yang menarik lainnya adalah soal relevansi dari pembukaan dokumen TWK, kami sebagai pemohon menyatakan semakin relevan pembukaan dokumen tersebut untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas dan serius setelah empat tahun tanpa perkembangan berarti,&rdquo; lanjutnya.</p> <p>Lakso menambahkan, pergantian pemerintahan memberikan peluang bagi negara untuk menyelesaikan polemik ini secara adil. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum yang tepat untuk menunjukkan komitmen terhadap penguatan lembaga antikorupsi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ini merupakan momentum baik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen penguatan KPK melalui pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK,&rdquo; pungkasnya.</p>

Sekjen KPK merespons keinginan 57 mantan pegawai KPK untuk kembali bertugas, dengan syarat tertentu.

Sekjen KPK Respons soal 57 Eks Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Ada Syaratnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pameran-Foto-Dan-Lukisan-Bertemakan-Anti-Korupsi-Dery-Ridwansah-4JPG-3827341844.jpg" alt="Pengunjung melihat pameran foto dan lukis bertemakan anti korupsi di Lobby Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung melihat pameran foto dan lukis bertemakan anti korupsi di Lobby Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lima belas eks pegawai KPK menghadapi vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin (13/12). Ya, Anda tidak salah baca, vonis atas tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan pegawai komisi antirasuah.</p> <p>Persisnya kasus pungutan liar di rutan KPK yang totalnya mencapai Rp 6,3 miliar yang dilakukan sejak 2018. Ke-15 orang tersebut dijatuhi hukuman 4&ndash;5 tahun penjara.</p> <p>Mereka yang divonis 5 tahun pidana adalah Plt Kepala Rutan (Karutan) KPK 2018 Deden Rochendi serta Kepala Keamanan dan Ketertiban KPK 2018&ndash;2022 Hengki. Sementara itu, Karutan KPK 2022&ndash;2024 Achmad Fauzi, Plt Karutan KPK 2021 Ristanta, serta para petugas rutan, yaitu Sopian Hadi, Agung Nugroho, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, M. Abduh, Rama dhan Ubaidillah, Eri Angga, M Ridwan, Mahdi Aris, dan Ari Rahman Hakim divonis 4 tahun.</p> <p>Selain divonis kurungan, mereka diwajibkan membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Misalnya, Deden yang diminta membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan serta uang pengganti Rp 398 juta. Sementara itu, Hengki dijatuhi denda Rp 250 juta dan uang pengganti Rp 419 juta.</p> <p>"Perbuatan para terdakwa sebagai insan KPK seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Maryono saat membacakan putusan kemarin. <strong>(elo/ttg)</strong></p>

Sebanyak 15 mantan pegawai KPK terjerat kasus pungutan liar di rutan KPK yang totalnya mencapai Rp 6,3 miliar yang dilakukan sejak 2018.

Hakim Sebut 15 Eks Pegawai KPK yang Divonis 4-5 Tahun Penjara seperti Pagar Makan Tanaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/20240514102250_IMG_1134JPG-1926545536.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Diketahui, Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik lantaran membantu mutasi pegawai Keme</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 201,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Usulan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).</p> <p>"Kami berharap sesungguhnya masih memerlukan tambahan sekitar Rp 201.947.994.000," kata Nurul.</p> <p>Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk program dukungan manajemen. Dari yang semula senilai Rp 957,97 miliar menjadi Rp 1.022,98 triliun.</p> <p>Selain itu, anggaran itu juga akan digunakan untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang kini menjadi Rp 416,41 miliar.</p> <p>"(Program pencegahannya) kami berharap dari Rp 279,47 miliar ke Rp 416,41 miliar," ucap Ghufron.</p> <p>Pimpinan KPK dua periode itu menegaskan, usulan penambahan anggaran juga diperlukan karena ada peningkatan jumlah pegawai KPK. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat penambahan pegawai sebanyak 230 orang.</p> <p>Menurut dia, penambahan pegawai tersebut berdampak pada bertambahnya keperluan perangkat <em>tactical survelliance</em>. Oleh karena itu, kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi akan lebih optimal bila anggaran ditambah.</p> <p>"Sesungguhnya kebutuhan ini adalah bagian dari konsekuensi kami telah meningkatkan jumlah SDM. Kalau SDM-nya bertambah tetapi alat <em>tactical</em>-nya tidak bertambah, maka tentu efektivitas pemberantasan korupsi menjadi kurang optimal," pungkas Ghufron.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 201,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2025.

Pegawai KPK Bertambah 230 Orang, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Minta Tambahan Anggaran Rp 201,9 Miliar   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-7JPG-3465254430.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, nilai transaksi dari 17 pegawai yang terlibat bermain judi online mencapai Rp 111 juta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, paling besar transaksi itu dilakukan salah satu pegawai senilai Rp 74 juta dengan 300 kali transaksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi prinsipnya secara total dari 17 itu Rp 111 juta jumlahnya. Paling besar ada satu orang itu Rp 74 juta, dengan 300 kali transaksi tapi yang lainnya kecil-kecil," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex mengaku, pihaknya sudah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan keterlibatan pegawai KPK yang bermain judi online. Menurutnya, dari total 17 orang itu, hanya delapan orang yang masih aktif bekerja di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ternyata yang statusnya pegawai KPK hanya delapan orang, yang sembilan sudah ada yang di cek di pegawaiaan itu bukan pegawai KPK," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ada juga yang sudah diberhentikan antara lain yang terlibat pungli rutan yang sudah kita berhentikan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode itu memastikan akan menindaklanjuti delapan pegawai KPK yang terlibat judi online. KPK tidak segan memberi sanksi terhadap pegawainya yang terlibat judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang delapan itu bakal ditindak lanjuti oleh inspektorat kemudian kita sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi perkara ini yang statusnya menjadi pegawai KPK," pungkas Alex.</div> </div>

Alex mengaku, pihaknya sudah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan PPATK terkait dugaan keterlibatan pegawainya yang main judi online.

Nilai Transaksi Judi Online dari 17 Pegawai KPK Capai Rp 111 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-6JPG-475243008.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; KPK telah memeriksa 76 pegawainya yang terlibat aksi pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Pemeriksaan disiplin itu akan menentukan nasib mereka ke depan di lembaga antirasuah tersebut.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjabarkan, pemeriksaan disiplin itu berlangsung sejak 26 Februari hingga 21 Maret. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim inspektorat, biro SDM, dan atasan langsung para pegawai tersebut.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Dari selesainya proses pemeriksaan, tim akan membuat laporan hasil pemeriksaan ke Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin.</p> <p>Laporan tersebut nantinya bakal menjadi dasar penentuan sanksi hukuman disiplin PNS. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</p> <p>Dalam aturan tersebut, ada beberapa klausul mengenai sanksi disiplin PNS. Salah satunya pelanggaran disiplin berat di pasal 8 ayat 5 huruf c di mana seorang PNS bisa dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan oleh PPK KPK hanya bisa diterapkan kepada pegawai KPK setelah pegawai KPK beralih status menjadi PNS KPK,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Sementara mereka yang melanggar dan merupakan pegawai yang bersumber dari instansi lain (PNYD), selanjutnya akan dikoordinasikan ke instansi asalnya. <strong>(elo/c17/ttg)</strong></p>

KPK telah memeriksa 76 pegawainya yang terlibat aksi pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Pemeriksaan disiplin itu akan menentukan nasib.

Menunggu Hukuman untuk 76 Pegawai KPK yang Terlibat Pungli Rutan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/JKT_-KPK-Tetapkan-Tersangka-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-negara-KPK-Salman-Toyibi-05JPG-1814158612.jpg" alt="Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penetapan 15 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, kasus dugaan pemerasan alias pungutan liar (pungli) di rimah tahanan (Rutan) KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa semakin memperlihatkan bobroknya integritas lembaga antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu juga dinilai memperlihatkan buruknya pengawasan dan gagalnya KPK membangun sistem pencegahan korupsi. Mestinya, sebagai aparat penegak hukum, KPK memahami bahwa rumah tahanan merupakan sektor yang rawan terjadi praktik korupsi, mengingat di sana para pegawai dapat berinteraksi langsung dengan tahanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditambah lagi, cerita mengenai praktik suap-menyuap atau jual beli fasilitas rumah tahanan bukan hal baru di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICW berpendapat, penegakan hukum terhadap korupsi para gerombolan penjahat di lingkungan KPK terbilang sangat lambat. Sebab, dugaan adanya pungutan liar di rumah tahanan KPK sudah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh komponen untuk melengkapi proses penyelidikan juga berada di lingkungan KPK, mulai dari tempat kejadian perkara, saksi, maupun informasi yang sebelumnya sudah ada di Dewan Pengawas. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa baru sekarang ada penetapan tersangka?," cetus Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pungutan liar yang terjadi secara besar-besaran itu semakin melengkapi catatan buruk integritas KPK, mulai dari level pimpinan (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar), pegawai pencuri barang bukti emas, dan Robin Pattuju," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ICW mendesak agar KPK terus mengembangkan proses hukum ini guna melihat potensi keterlibatan pihak lain di luar 15 orang tersangka tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu, jika nanti penyidikan sudah rampung dan masuk proses persidangan, kami mendesak agar puluhan pegawai KPK ini dijerat dengan hukuman berat, paling tidak di atas 10 tahun penjara," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, KPK sebelumnya menetapkan 15 orang tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan rumah tahanan (Rutan) cabang KPK. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan kepala rutan hingga staf di rutan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ke-15 pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Cerita mengenai praktik suap-menyuap atau jual beli fasilitas rumah tahanan bukan hal baru di Indonesia. Para pegawai KPK pun ikut menikmati

ICW Sebut Penetapan 15 Tersangka Pegawai KPK Perlihatkan Bobroknya Integritas Lembaga Pemberantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Ketua-Dewas-KPK-Tumpak-Hatorangan-Panggabean-Dery-Ridwansah-4JPG-2955437064.jpg" alt="Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Dewas KPK menyampaikan menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap pegawai KPK sebanyak 67 pengaduan." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Dewas KPK menyampaikan menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap pegawai KPK sebanyak 67 pengaduan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi berat terhadap 12 pegawai yang terbukti menerima pungutan liar (pungli). Berdasarkan Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021, jenis sanksi berat untuk pegawai KPK berupa permintaan maaf terbuka secara langsung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pegawai menyampaikan permintaan maaf secara tertulis harus dibacakan di hadapan pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang rekamannya diunggah pada media dalam jaringan milik KPK, yang hanya dapat diakses oleh insan KPK selama 60 hari kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi kepada terperiksa 1 sampai dengan 11, dan 13 masing-masing berupa permintaan maaf secara terbuka," kata Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (15/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014164286/update-terbaru-perolehan-suara-komeng-di-pileg-dpd-2024-masih-yang-terdepan-dan-paling-uhuy">Update Terbaru Perolehan Suara Komeng di Pileg DPD 2024, Masih yang Terdepan dan Paling Uhuy</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 13 pegawai KPK yang menjalani sidang vonis itu atas nama Muhammad Abduh, Suparlan, Gina Javier Fajri, Syarifudin, Wardoyo, Gusnur Wahid, Firdaus Fauzi, Ismail Chandra, Arif Rahman Hakim, Zainuri, Dian Ari Haryanto, Asep Jamaludin, dan Rohimah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, terperiksa 12 Asep Jamaludin terlepas dari sanksi etik, karena Dewas KPK tidak berwenang memberikan hukuman terhadapnya. Sanksi untuk yang bersangkutan diserahkan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku," ucap Tumpak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dewas KPK meminta Sekjen KPK untuk memeriksa 12 terperiksa lainnya agar dapat memberikan hukuman disiplin.&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan seluruh terperiksa telah terbukti menerima pungli karena memberikan fasilitas khusus kepada para tahanan dalam kurun waktu 2020 sampai 2023. Salah satu fasilitas dimaksud yaitu penggunaan ponsel di Rutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para terperiksa meminta tahanan menyetorkan uang berkisar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta untuk penggunaan ponsel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014164275/daop-8-surabaya-umumkan-tiket-ka-periode-lebaran-2024-telah-tersedia">Daop 8 Surabaya Umumkan Tiket KA Periode Lebaran 2024 telah Tersedia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang yang diterima itu dikumpulkan ke seseorang yang disebut sebagai &lsquo;lurah&rsquo;. Nantinya, pegawai yang mendapatkan julukan tersebut membagikan dana yang diterima ke pegawai lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fasilitas khusus lain yang diberikan seperti charger ponsel, pembelian makanan dari luar, dan pengambilan barang. "(Dengan) imbalan Rp 100 sampai Rp200 ribu,&rdquo; papar Albertina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Dewas KPK menilai tidak ada hal yang meringankan untuk 12 pegawai KPK yang menjadi terperiksa tersebut. Sementara itu, keadaan memberatkan yakni pungli dilakukan secara berlanjut dan berulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan pungli itu dinilaj mencoreng nama dan kepercayaan publik terhadap KPK. Para terperiksa juga dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terperiksa 13 Rohimah tidak mengakui perbuatannya," pungkas Albertina.&nbsp;</div>

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi berat terhadap 12 pegawai yang terbukti menerima pungutan liar.

Terbukti Terima Pungli, Dewas Jatuhkan Sanksi Berat Terhadap 12 Pegawai KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tengah menyidangkan&nbsp;93 pegawai KPK diduga terlibat pungutan liar (pungli) kepada para tahanan yang ingin mendapat fasilitas lebih di rumah tahanan (rutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Albertina Ho mengungkapkan, salah satu modus yang diduga digunakan oleh mereka ialah menyelundupkan handphone dan jasa pengecasan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia harus membayar berapa, untuk bawa hp itu harus bayar berapa. Jadi mereka itu kan ada koordinatornya juga," kata Albertina kepada wartawan, Selasa (23 /1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014015865/dpupr-kirimkan-satgas-kebersihan-ke-4-titik-upaya-pencegahan-banjir-di-kota-depok">DPUPR Kirimkan Satgas Kebersihan ke 4 Titik, Upaya Pencegahan Banjir di Kota Depok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina menyatakan, untuk menyelundupkan handphone ke dalam rutan KPK, tahanan harus membayar sekitar Rp 10 juta sampai Rp 20 juta. Bahkan, ada uang bulanan yang harus dibayarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekitar berapa ya, Rp10-Rp20 juta, selama dia mempergunakan hp itu kan. Tapi nanti kan ada bulanan yang dibayarkan," ucap Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, tahanan KPK juga harus membayar jasa pengecasan handphone yang biayanya senilai Rp 200 sampai Rp 300 ribu untuk satu kali pengisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ngecas hp-nya sekitar Rp200-Rp300 ribu, persatu kali," ujar Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014015844/gimbap-makanan-khas-korea-yang-simpel-untuk-dibawa-piknik-ternyata-begini-resepnya">Gimbap Makanan Khas Korea yang Simpel untuk dibawa Piknik, ternyata begini Resepnya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, sebanyak 93 pegawai KPK akan disidang etik atas dugaan pungli di rutan KPK. Kepala rutan hingga komandan regu menjadi pihak yang diduga melakukan pungli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Macam-macam 93 itu. Ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada apa ya semacam komandan regunya, ada staf biasa pengawal tahanan," ungkap Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsuddin menyebut, mereka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memberi fasilitas kepada para tahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, puluhan oknum pegawai KPK itu telah menerima uang total sejumlah Rp 6,14 miliar sejak Desember 2021-Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014015864/wali-kota-medan-sebut-penutupan-medan-zoo-bukan-berarti-ganti-pemilik">Wali Kota Medan Sebut Penutupan Medan Zoo Bukan Berarti Ganti Pemilik </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan maka tahanan itu mendapat layanan lebih. Contohnya handphone untuk komunikasi. Bisa juga dalam bentuk ngecas handphone," papar Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaksanaan sidang kode etik tersebut dibagi dalam sembilan berkas perkara. Enam perkara untuk 90 orang, dan tiga sisanya untuk masing-masing orang. Dewas KPK membentuk dua majelis untuk menyidangkan pelanggaran tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Albertina menyatakan, untuk menyelundupkan handphone ke dalam rutan KPK, tahanan harus membayar sekitar Rp 10 juta sampai Rp 20 juta.

Miris! Dewas Sebut Butuh Dana Rp 20 Juta untuk Selundupkan HP ke Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Ketua-Dewas-KPK-Tumpak-Hatorangan-Panggabean-Dery-Ridwansah-4JPG-2955437064.jpg" alt="Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Dewas KPK menyampaikan menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap pegawai KPK sebanyak 67 pengaduan." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Dewas KPK menyampaikan menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap pegawai KPK sebanyak 67 pengaduan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyampaikan menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap pegawai KPK sebanyak 67 pengaduan. Sementara terkait pelaporan nonektik sebanyak 82 pengaduan. Pengaduan itu diterima Dewas KPK sepanjang 2023. Pelaporan itu telah ditindaklanjuti Dewas KPK.</p> <p>"Pengaduan masyarakat, etik ada 67 pengaduan dan nonetik 82 pengaduan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (15/1).</p> <p>Anggota Dewas KPK Albertina Ho menjelaskan, dari 67 pengaduan, 65 di antaranya merupakan laporan baru pada 2023, sementara dua laporan lainnya merupakan bawaan dari 2022.</p> <p>"Puluhan laporan itu banyak yang sama, yang kemudian disatukan menjadi 18 laporan dan klarifikasi sebanyak 31 kali," ucap Albertina.</p> <p>Albertina menyebut, pihaknya telah memutuskan sanksi etik sebanyak tiga kali pada 2023. Adapun tiga sidang etik itu dilakukan terhadap pegawai KPK berinisial M, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dan mantan Ketua KPK Firli Bahuri.</p> <p>"M dijatuhkan sanksi sedang, JT (Johanis Tanak) tidak terbukti, dan FB (Firli Bahuri) dijatuhkan sanksi berat," pungkas Albertina.</p>

Pengaduan pelanggaran etik itu diterima Dewas KPK sepanjang 2023. Pelaporan itu telah ditindaklanjuti Dewas KPK.

Dewas Terima 67 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Pegawai KPK Selama 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230822_133816-4062375954.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya mengonfirmasi Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Tomi Murtomo, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tomi diketahui pada panggilan pertama tidak hadir karena alasan pekerjaan.</p> <p>"Sudah hadir," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (16/10).</p> <p>Meski begitu, kedatangan Tomi tidak diketahui awak media. Sampai berita diterbitkan, proses pemeriksaan masih berjalan.</p> <p>Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</p> <p>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</p> <p>"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</p> <p>Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</p> <p>"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</p>

"Sudah hadir," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai kpk

Berita Terkini