<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rafael-Alun-Trisambodo-1.jpg" alt="Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2)." width="100%">
<figcaption>Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak pada hari ini, Jumat (24/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ulah si anak telah membuka ”kotak Pandora” Rafael Alun Trisambodo. Dicopot dari jabatan, mengundurkan diri dari ASN, dan sumber kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar juga terus disorot.  Kemarin (24/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengungkapkan, pada 2012 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata sempat mengendus kejanggalan transaksi keuangan mantan pejabat pajak tersebut. Oleh PPATK, temuan terkait dengan ayah Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan David Ozora yang mengakibatkan remaja 17 tahun itu tak sadarkan diri sampai sekarang, kemudian diserahkan kepada KPK. ”Tapi, tidak langsung ditindaklanjuti. Biar sekarang dibuka KPK,” kata Mahfud di Jakarta kemarin.  Terpisah, KPK memastikan bahwa Rafael diperiksa dalam waktu dekat. Langkah tersebut bertujuan mengklarifikasi harta kekayaannya yang mencapai Rp 56,104 miliar.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya akan mengklarifikasi LHKPN Rafael dengan harta faktual yang dimiliki Rafael maupun keluarganya saat ini yang belum dilaporkan ke KPK. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari gaya hidup anak Rafael, Mario Dandy, yang ditengarai hedon.  Gaya hidup mewah itu diketahui dari foto dan video Mario Dandy di media sosial yang kerap mengendarai mobil dan motor bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Misalnya, Rubicon dan Harley-Davidson.  Ali menjelaskan, KPK sejatinya pernah memeriksa LHKPN Rafael pada 2012 sampai 2019. Hanya, Ali belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dia menyebut, hasil pemeriksaan itu telah disampaikan ke Inspektorat Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.  Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, profil Rafael yang merupakan Kabag umum di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II (PNS eselon III) tidak cocok dengan nilai kekayaan yang dilaporkan. ”(Kekayaan, Red) jumbo bukan dilarang. Yang jadi masalah, profilnya (Rafael) nggak match (dengan kekayaannya),” ujarnya.  Profil yang tidak cocok dengan nilai kekayaan itulah yang menjadi dasar KPK untuk meminta klarifikasi Rafael. KPK akan mengulik beberapa hal dalam klarifikasi tersebut. Salah satunya, asal muasal atau sumber kekayaan yang dilaporkan. Sebagai contoh, jika Rafael melaporkan tanah dan bangunan, yang akan ditanyakan adalah dokumen-dokumen legal aset tersebut. ”Kami juga akan cek (aset tanah Rafael) ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkap Pahala.  Selain itu, KPK akan mengklarifikasi nilai uang di rekening Rafael kepada penyedia perbankan. Upaya itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait dengan transaksi ”agak aneh” di rekening Rafael.  Bagaimana jika kekayaan Rafael berasal dari warisan? Pahala menuturkan, pihaknya akan mendalami kemungkinan jawaban klarifikasi Rafael tersebut. Pendalaman itu dilakukan dengan melihat profil orang tua Rafael. ”Tapi, kalau dia (Rafael) bilang itu (aset) dari hibah, nggak pakai akta, itu sudah pasti kami undang (untuk diklarifikasi),” paparnya.

Jabatan Eselon III, Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Rp 56 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230223_200702.jpg" alt="Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. (Istimewa)</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, menyampaikan akan mengklarifikasi sumber harta kekayannya yang mencapai Rp 56 miliar. Kekayaan Rafael mendadak jadi sorotan buntut gaya hidup mewah anaknya, Mario Dandy Satriyo, yang juga menjadi tersangka penganiayaan.  "Terkait mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan," kata Rafael Alun Trisambodo dalam sebuah video pendek yang diterima JawaPos.com, Kamis (23/2).  Sebelumnya, Rafael menjadi bulan-bulanan di media sosial. Kekayaannya sebagai pejabat negara dianggap sangat berlebihan, bahkan menyaingi menterinya sendiri. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021, ia membukukan kekayaan Rp51 miliar. Sementara, jumlahnya meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 56 miliar.  Dalam LHKPN itu, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu memiliki 11 bidang tanah yang tersebar di sejumlah kota. Di antaranya Sleman, Manado, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Totalnya ditaksir mencapai Rp51,9 miliar.  Selain tanah, pejabat eselon III itu juga memiliki dua unit mobil. Anehnya, dalam LHKPN, pejabat tersebut tidak mencantumkan mobil Rubicon yang dibawa oleh anaknya.  Hanya mobil sedan Toyota Camry senilai Rp125 juta dan Toyota Kijang senilai Rp 300 juta yang dicantumkan dalam LHKPN tersebut. Harta bergerak lainnya senilai Rp420 juta, kas dan setara kas senilai Rp1,3 miliar, serta harta lainnya senilai Rp419 juta. Total harta mencapai Rp56 miliar.  Jumlah kekayaan itu menjadi sorotan warganet. Pasalnya, kekayaan itu dianggap tak masuk akal. Apalagi, angkanya menyaingi total kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang merupakan atasannya sendiri.  Seperti diketahui, kekayaan Sri Mulyani dilaporkan berkisar Rp58 miliar. Meski begitu, Sri Mulyani juga telah mengeluarkan pernyataan resmi atas gaya hidup mewah yang ditunjukkan keluarga dari pejabatnya.  “Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang,” ungkapnya.

Rubicon Tak Tercatat di LHKPN, Rafael Alun Trisambodo Siap Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/anak_pejabat.jpg" alt="NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NOPOL PALSU: Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indriadi menunjukkan barang bukti Jeep Rubicon milik tersangka di Mapolretro kemarin. (YOGI WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mario Dandy Satrio (MDS) berstatus tersangka kasus penganiayaan dan ditahan kemarin (22/2). Pemuda 20 tahun itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Dia melakukan kekerasan terhadap David Ozora, 17.  Kasus penganiayaan tersebut mendapat perhatian publik. Selain mengakibatkan korban yang merupakan putra Pengurus Pusat GP Ansor tidak sadarkan diri hingga dua hari, perbuatan pelaku justru mengungkap gaya hidup mewahnya.  Dandy disebut merupakan putra seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. Dia adalah Kabag Umum Kantor DJP Jakarta Selatan II.  Kapolrestro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan masih mendalam perihal latar belakang pelaku. ”Itu (tersangka anak pejabat pajak, Red) masih kami dalami. Saat ini kami masih fokus pada pembuktian dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak,” kata Ade di Mapolrestro Jakarta Selatan kemarin.  Dia lantas membeberkan peristiwa kekerasan yang dialami David. Berawal dari saksi A (15 tahun), mantan kekasih korban, yang memberi tahu tersangka bahwa dirinya pernah menerima perbuatan yang tidak baik dari korban. Tersangka kemudian berupaya mengonfirmasi kepada korban. Namun, korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu.  ”Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban,” terang Ade.  A bersama tersangka menghampiri korban yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R di kompleks Grand Permata Cluster Boulevard, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Awalnya, korban enggan keluar. Namun, setelah berkomunikasi dengan tersangka, korban akhirnya keluar menemui.  Setelah bertemu, antara korban dan tersangka terjadi keributan. Kejadian tersebut membuat teman korban dan ibunya keluar rumah untuk melerai. Saat itu korban sudah terkapar. ”Korban ditendang dan dipukul menggunakan tangan oleh tersangka hingga tersungkur,” ungkap Ade.  Menurut Ade, korban mengalami luka di bagian kepala dan pipi sebelah kanan. Dia dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. ”Sejauh ini sudah ada lima saksi yang dimintai keterangan. Tersangka diamankan oleh sekuriti kompleks pasca kejadian,” kata Ade.  Kapolres menyebut motif tersangka adalah melampiaskan amarah kepada korban setelah mendapat informasi dari A. Bahwa A mengalami suatu perbuatan atau hal yang tidak baik dari korban. ”Sampai saat ini, berdasar keterangan saksi-saksi yang diperiksa, yang disangka dan diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini adalah Saudara MDS,” jelasnya.  Tersangka MDS dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Berat dengan ancaman pidana 5 tahun.  Nah, kasus penganiayaan tersebut berbuntut. Ade mengatakan, tersangka diketahui menggunakan kendaraan dengan nomor polisi (nopol) yang diduga tidak sesuai peruntukannya. Pihaknya melibatkan petugas dari satuan lalu lintas untuk mencocokkan kerangka mesin kendaraan dengan STNK. Hasilnya, didapati kesamaan. ”Jadi, tersangka menggunakan pelat bernomor polisi B 120 DEN (palsu). Sedangkan pelat nomor yang asli adalah B 2571 PBP,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/anak_pejabat_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mario Dandy Satrio alias MDS. (YOGI WAHYU/JAWA POS)  Sementara itu, pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor Rustam Hatala membenarkan bahwa orang tua David adalah pengurus di GP Ansor Pusat. ”Tapi, tidak di pengurus harian,” katanya.  Hingga pukul 21.30, menurut Rustam, David masih tidak sadarkan diri dan berada di ICU. Dia berharap David bisa kembali sadar dan menceritakan kejadian yang dialaminya.  Rustam lantas menceritakan detik-detik terjadinya kekerasan yang dialami putra koleganya itu. Pada Senin (20/2) malam sekitar pukul 19.30, kebetulan dirinya sedang bersama dengan ayah David. Selang beberapa waktu, ada pesan WA masuk ke ponsel ayah David. Pesan muncul di grup orang tua murid. Isinya pemberitahuan bahwa David jadi korban kekerasan. ”Awalnya, saya kira anak SMA berantem biasa,” tuturnya.  Ternyata, Rustam melihat langsung kondisi David yang mengalami sejumlah luka. Sampai akhirnya dirawat dan tidak sadarkan diri.  Ayah David shock mendapati anaknya yang sudah beberapa hari belum siuman. Dia memahami perasaan yang dialami ayah David. Untuk itu, Rustam berharap keadilan benar-benar ditegakkan. ”Kami ingin keadilan yang seadil-adilnya,” tegasnya.  Karena ayah David merupakan warga Ansor, kasusnya mendapatkan pendampingan dari LBH Ansor Pusat dan Ansor DKI Jakarta. ”Tidak ada kata damai. Kami tegaskan betul,” katanya. Dia menambahkan, keluarga memang sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut.  Saat ini ada dua orang yang ditugasi mendampingi kasus David tersebut. Yaitu, advokat Albar Rizky Dhea Novandra dan Ketua LBH GP Ansor Jakarta Syamsul Ma’arif Wijaya. Dihubungi terpisah, Albar menyampaikan sejumlah upaya hukum yang dia kawal. ”Pada pokoknya akan terus kawal kasus ini sampai dapat keadilan,” ucapnya. Pihaknya meminta pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aniaya David, Anak Pejabat Pajak Terancam Bui 5 Tahun

pejabat DJP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat DJP

Berita Terkini

Jabatan Eselon III, Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Rp 56 Miliar

Rubicon Tak Tercatat di LHKPN, Rafael Alun Trisambodo Siap Klarifikasi

Aniaya David, Anak Pejabat Pajak Terancam Bui 5 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com