<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1815155778252962471" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/Garuda-Pindad3-903185811.jpeg" alt="MV3 Garuda Limousine, kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan hari ini. (PT Pindad)" width="100%">
<figcaption>MV3 Garuda Limousine, kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan hari ini. (PT Pindad)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1815155778252962471-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan bahwa perusahaan yang dia pimpin terus berkoordinasi secara aktif untuk merealisasikan arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto. Yakni memproduksi kendaraan taktis (rantis) Maung untuk menunjang operasional pejabat setingkat menteri dan eselon satu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015291100/nonton-persija-vs-madura-united-rk-sayangkan-main-laga-home-di-luar-jakarta-dan-janji-jadikan-jis-sebagai-kandang">Nonton Persija vs Madura United, RK Sayangkan Main Laga Home di Luar Jakarta dan Janji Jadikan JIS sebagai Kandang</a> Keterangan itu disampaikan Abraham kepada awak media pada Jumat malam (8/11). Menurut Abraham, saat ini dia terus berkomunikasi secara intens untuk memproduksi Maung sesuai kebutuhan para menteri dan pejabat eselon satu. &rdquo;Sesuai arahan bapak presiden, kami sedang mempersiapkan MV3 Garuda untuk kendaraan dinas atau operasional para menteri beserta jajaran,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Abraham pengembangan Maung dari waktu ke waktu berkaitan erat dengan atensi Prabowo. Dia menyampaikan bahwa Prabowo memberi perhatian terhadap Maung sejak awal kemunculannya. Tidak hanya itu, Prabowo mendukung penuh Pindad agar terus memproduksi Maung. Saat masih bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) Prabowo memesan Maung untuk TNI.&nbsp; Kini setelah bertugas sebagai presiden, Prabowo meminta Pindad membuat Maung yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan para menteri dan pejabat eselon satu. &rdquo;Semuanya masih dalam proses koordinasi secara aktif dengan pemerintah, mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat agar semua berjalan lancar,&rdquo; kata Abraham.&nbsp; Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Prabowo selalu terlibat aktif dalam pengembangan Maung. &rdquo;Komunikasi aktif Bapak Prabowo dengan Pindad selama ini telah menghasilkan Maung MV1 yang terus dikembangkan hingga generasi ketiga. Hal ini berbuah kesuksesan bahkan sampai digunakan menjadi kendaraan kepresidenan, yaitu MV3 Garuda Limousine,&rdquo; jelasnya. (*) </div> </div> </div> </div> </div>

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan bahwa perusahaan yang dia pimpin terus berkoordinasi secara aktif untuk merealisasikan

Pindad akan Produksi Maung MV3 Garuda untuk Kendaraan Dinas Menteri dan Pejabat Eselon Satu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/kantor-peri-1143573874-2615316077.jpg" alt="Pembangunan di IKN.(pojoksatu.id)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan di IKN.(pojoksatu.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memformulasikan skema pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk lembaga negara dan kementerian. Dari hasil simulasi yang dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), seluruh sekretaris jenderal kementerian, dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), menyatakan bahwa bukan Menteri yang pindah pertama ke IKN. Melainkan, setiap Kementerian diharuskan mengirim pejabat Eselon PNS untuk pindah atau ditugaskan ke IKN. &ldquo;Simulasi telah kami buat, mulai dari opsi 1, 2, 3, dan 4, termasuk opsi lain. Ini terkait Menteri mana dulu yang akan pindah. Ternyata keputusannya, bukan lagi menteri ini dulu, atau menteri yang ini belakangan (pindah ke IKN). Tetapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan (ke IKN),&rdquo; kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada awak media di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5). Anas memastikan kepindahan PNS ke IKN akan menunggu keputusan dari Istana Negara. Rencananya, proses pindah baru akan dilakukan usai pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN. Pasalnya, kata Anas, pada Juli hingga Agustus hunian yang seyogyanya akan ditempati oleh para PNS di IKN lebih dulu akan digunakan untuk memfasilitasi keberlangsungan upacara Kemerdekaan. Nantinya, skema pemindahan PNS ke IKN akan mengikuti jumlah hunian yang telah tersedia. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan segala opsi mulai dari skema pemindahan 11 ribu PNS hingga sebanyak 3.216 saja. &ldquo;Mulai skema 11 ribu, 14 ribu, 6 ribu, sampai skema 3.216 sudah kita siapkan, sesuai dengan jumlah hunian yang siap sekarang. Tentu nanti akan kami terus sesuaikan dengan tingkat hunian,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, ramai disebut bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan pindah duluan ke IKN pada Juli mendatang. Bahkan, Basuki juga mengaku ada sejumlah menteri lain yang akan ikut pindah pertama pada Juli 2024. Yaitu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. "Kalau jadwal (ajak) Menhub dan Menkes. Dia ingin bareng (pindah ke IKN Juli)," kata Basuki saat ditemui usai Halal Bihalal di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (24/4). Basuki memastikan akan mulai boyong setelah fasilitas air bersih terdistribusi ke IKN. Rencananya, fasilitas itu akan masuk pada bulan Juni tahun ini. &ldquo;Cuma airnya belum masuk, nanti Juni masuk, jadi Juli Insya Allah (pindah),&rdquo; lanjutnya.

Kementerian PAN-RB terus memformulasikan skema pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk lembaga negara dan kementerian.

Pindah ke IKN Diawali Pejabat Eselon Kementerian, Menteri Belakangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/IMG-20231031-WA0017-2631996702.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengumumkan dalam waktu dekat akan melakukan pemangkasan ribuan pejabat Eselon di daerah. Dari pemangkasan itu, diprediksi Negara akan berhemat capai Rp 8,1 Triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perampingan ini dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari jumlah penduduknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kok ada daerahnya kecil, tapi struktur OPD-nya lebih besar dari jumlah penduduknya. Kita lihat ada variabel yang kadang bisa dinaik turunkan oleh mereka yang punya kepentingan untuk itu,&rdquo; kata Menteri PANRB Anas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013205016/novel-sebut-status-tersangka-terhadap-firli-bahuri-tak-bisa-lagi-diperdebatkan">Novel Sebut Status Tersangka Terhadap Firli Bahuri Tak Bisa Lagi Diperdebatkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karenanya kami sepakat dengan Kemendagri membuat variabel-variabel yang enggak bisa diubah oleh daerah. Tapi, kita langsung ambil dari BPS yang variabelnya mulai jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, ekonomi dan seterusnya,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari kebijakan itu, kata Anas, secara total Pemerintah dalam waktu dekat akan mengurangi kurang lebih 1.400-an Eselon II dan ribuan lagi untuk Eselon III.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hasil simulasi pembobotan variabel, diperoleh proyeksi perampingan struktur organisasi perangkat daerah. Dari data sampel sebanyak 46 Pemda yang mewakill daerah outlier, besar, sedang, dan kecil, jika diaplikasikan untuk seluruh daerah terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaton dan 98 Kota, maka diproyeksikan akan terdapat potensi pengurangan kurang lebih 1.238 Eselon II atau kurang lebih 2 orang per daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, pengurangan juga akan terjadi pada kurang lebih 30.854 eselon III atau kurang lebih 56 per daerah. Sementara pengurangan Eselon IV diproyeksikan mencapai 157.192 orang atau 287 orang per daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dari sisi penghematan dari sisi operasional usai dilakukannya pemangkasan ribuan eselon, maka diproyeksikan akan terdapat potensi efisionsi anggaran Oporasional sebesar kurang lebih Rp 8.1 Trillun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan rincian pengurangan sekitar 1238 Eselon Il atau kurang lebih 2 orang per daerah, efisiensi belanja operasional sebesor 619 Millar per tahun. Pengurangan sekitar kurang lebih 30.854 Eselon III atau kurang lebih 56 per daerah akan ada efisiensi belanja operasional sebesar Rp 7,4 Triliun,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna mendukung kebijakan ini, Anas mengungkapkan Pemerintah nanti akan merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri PANRB yang akan menjadi acuan membuat surat ke seluruh daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi nanti akan ada surat Permendagri dan Permenpan, gitu ya,&rdquo; pungkasnya.</div>

KemenPANRB dalam waktu dekat akan melakukan pemangkasan ribuan pejabat Eselon di daerah. Bisa berhemat capai Rp 8,1 triliun.

Pemerintah Bakal Pangkas Ribuan Pejabat Eselon di Daerah, Penghematan Negara Disebut Capai Rp 8 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/ganjar-presiden-2199739456.jpg" alt="Bakal capres yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Presiden Jokowi saat meninjau SMKN Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8)." width="100%">
<figcaption>Bakal capres yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Presiden Jokowi saat meninjau SMKN Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Jelang purnatugas dari jabatannya, Presiden Jokowi hapus jabatan struktural sebanyak 196.424 di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). Jokowi hapus jabatan sturktural di instansi pusat dan instansi daerah sebagai wujud penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Grup), sebanyak 99 instansi pusat, baik kementerian maupun lembaga non kementerian telah melakukan penyederhanaan stuktur organisasi dengan menghapus 48.168 jabatan struktural. Sedangan di instansi daerah, sebanyak 148.256 jabatan telah diberikan persetujuan untuk dihapus dan disederhanakan. Salah satu instansi pusat yang telah melakukan penyederhanaan birokrasi 100 persen yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari eksisting jabatan eselon III di Kemenkes yang jumlahnya sebanyak 617 dipangkas menjadi 98 eselon III. Sebanyak 519 jabatan eselon III dihapus.&nbsp;Sedangkan untuk jabatan eselon IV yang jumlahnya sebanyak 1.501, sebanyak 1.295 dihapus dan tersisa 206 jabatan saja. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan penyederhanaan birokrasi dengan persentase 99 persen. Sebelumnya, jumlah jabatan eselon III di Kominfo sebanyak 138. Jabatan tersebut dihapus sebanyak 135 dan menyisakan 3 jabatan eselon III saja. Kemudian jabatan eselon IV yang sebelumnya berjumlah 350 dipangkas dan disederhanakan menjadi 3. Dengan demikian, jabatan eselon IV di Kominfo yang dihapus sebanyak 347 jabatan. Berdasarkan&nbsp;laman menpan.go.id, Senin 4 September 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengakselerasi reformasi birokrasi yang menjadi arahan Presiden Jokowi. KemenpanRB melakukan penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi di 99 kementerian dan lembaga dengan total 48.168 struktur sejak Januari hingga Agustus 2023. &ldquo;Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, Bapak Presiden Jokowi memberikan arahan untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah,&rdquo; ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Kamis (31/8). Anas menjelaskan, penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit, sehingga diharapkan dapat tercipta kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi. Penyederhaan birokrasi, lanjut Anas, diharapkan dapat mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih agile, proporsional, dan kolaboratif. Ia menjelaskan, pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan secara cermat, objektif, transparan, adil, dan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengalihkan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Penghalihan jabatan tersebut diupayakan tidak mengganggu kinerja organisasi dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan atau kesejahteraan dan karier. Lebih lanjut Anas menjelaskan, langkah lain yang dilakukan adalah pemantauan terhadap penerapan sistem kerja pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri PANRB No.7/2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Selanjutnya juga dilakukan penyusunan 7 Peraturan Presiden, kemudian penataan kelembagaan pada 37 kementerian dan lembaga, dan pelaksanaan verifikasi atas evaluasi kelembagaan 72 kementerian/lembaga dan 11 provinsi. Menurut Anas, penyederhanaan birokrasi bukan sekedar mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, namun harus dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Adapun penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Melalui ketiga tahapan tersebut, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih dinamis dan profesional.&nbsp;

Jelang purnatugas dari jabatannya, Presiden Jokowi hapus jabatan struktural sebanyak 196.424 di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Jokowi Hapus Jabatan Struktural 196.424 di Kementerian dan Pemda, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/presiden-d-ikn-470855926.png" alt="PERSIAPAN BOYONGAN: Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek pembangunan kompleks perumahan menteri di kawasan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (23/2)." width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN BOYONGAN: Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek pembangunan kompleks perumahan menteri di kawasan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (23/2).</figcaption>
</figure> BEGITU fasilitas hunian dan perkantoran rampung, para aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga terkait bakal langsung diboyong ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak langsung serentak, tetapi bertahap. Pada gelombang pertama, sekitar 16.690 ASN dari kementerian dan lembaga prioritas yang bakal dipindahkan di tahun depan. Angka tersebut terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga. Sisanya, 5.716 orang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). &rdquo;Terhadap kementerian apa saja, deputinya apa saja, dan siapa saja ASN-nya yang pindah, telah diasesmen oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PAN-RB, BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan kementerian terkait,&rdquo; tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Yang jelas, selain klaster pertama yang mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, serta kementerian koordinator juga akan pindah pertama. Mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian; Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); hingga Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Tak ketinggalan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemen PAN-RB, dan Kementerian PUPR. Anas menyebut persiapan pemindahan ASN sudah 90 persen. Bagi ASN yang pindah, ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemerintah. Anas mengaku sudah menyimulasikan hal itu bersama BKN dan Bappenas. Ada beberapa variabel yang sudah dihitung terkait tunjangan-tunjangan yang akan ditambahkan. &rdquo;Ada tunjangan kemahalan, ada (tunjangan, Red) pindah, dan seterusnya,&rdquo; ungkapnya. Selain memindahkan ASN dari Jakarta, pemerintah sepertinya siap merekrut pihak swasta untuk menjadi ASN di IKN. Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menyebut, untuk mempersiapkan IKN dan kebutuhan tertentu, di revisi UU ASN telah dibuka kemungkinan agar eselon II bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau swasta. Selama ini, UU ASN yang berlaku hanya memperbolehkan eselon I yang bisa direkrut dari luar PNS. &rdquo;Tapi terbatas, hanya pemerintah pusat dan IKN. Sehingga tenaga-tenaga yang dibutuhkan di eselon II dalam rangka percepatan telah diantisipasi dalam UU ini nanti,&rdquo; paparnya. Z, salah satu ASN di kementerian yang akan dipindah pada gelombang pertama, mengaku tak keberatan. Selain karena penasaran, ini juga salah satu bentuk integritasnya akan janji yang diucapkan dalam sumpah pelantikan. &rdquo;Kalau gue sih emang pingin aja nyobain yang katanya bakal jadi kota modern,&rdquo; katanya, lantas terbahak. (mia/c17/ttg)

BEGITU fasilitas hunian dan perkantoran rampung, para aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga terkait bakal langsung.

Di Ibu Kota Baru, Pejabat Eselon II Bisa Dijabat Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah merombak birokrasi lewat penyederhanaan struktur eselonisasi. Hingga akhir 2020, tercatat 38.898 jabatan struktural dipangkas.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) <a href="https://www.jawapos.com/tag/tjahjo-kumolo/">Tjahjo Kumolo</a> menuturkan, penyederhanaan itu dilakukan pada <a href="https://www.jawapos.com/tag/lelang-jabatan-eselon-i-dan-ii/">jabatan eselon</a> III, IV, dan V.  Dengan demikian, saat ini hanya ada dua <a href="https://www.jawapos.com/tag/eselon/">eselon</a> di kementerian/lembaga.  ”Dalam penyederhanaan struktur tersebut, diikuti dengan pengalihan yang saat ini sudah mencapai 38.398 pemangku <a href="https://www.jawapos.com/tag/jabatan-struktural/">jabatan struktural</a> ke jabatan fungsional,” tuturnya dalam Catatan Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN-RB secara virtual kemarin (29/12).  Dari pengalihan jabatan tersebut, terdapat 237 jabatan fungsional existing saat ini. Sebanyak 37 jabatan itu, antara lain, merupakan jabatan fungsional baru. Misalnya, metrolog (BSN), pengawas intelijen (BIN), negosiator perdagangan (Kemendag), pengawas perdagangan (Kemendag), pemeriksa perdagangan berjangka komoditas (Kemendag), analis pemantauan PUU legislatif (Setjen DPR), kurator keperdataan (Kemenkum HAM), hingga asisten penata kadastral (Kemen ATR/BPN).  Perubahan itu nanti diikuti dengan penyetaraan penghasilan. Tjahjo mengungkapkan, rancangan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Saat ini posisinya menunggu penetapan Presiden Joko Widodo.  Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Teguh Widjinarko menyinggung soal seleksi penerimaan guru sebagai abdi negara. Seleksi akan dibuka lebar lewat jalur pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan, kata dia, kemungkinan guru untuk menjadi PNS sangat kecil. ”Kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS kita batasi,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/12/2020/pembubaran-lembaga-menghemat-rp-227-m-setahun/">Pembubaran Lembaga Menghemat Rp 227 M Setahun</a>  Senada, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bkn/">BKN</a>) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa ke depan, pemerintah mungkin hanya menerima guru dengan status PPPK. ”Sementara ini, Bapak Men PAN, Bapak Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK,” katanya. Dengan begitu, yang diterima tidak lagi dengan status CPNS, tetapi PPPK.  Bima mengatakan, ada alasan khusus yang melatarbelakangi kebijakan itu. Menurut dia, banyak <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-pppk/">guru</a> yang selama ini lolos melalui seleksi CPNS mengajukan pindah tugas setelah empat hingga lima tahun bertugas. Hal itu mengakibatkan persoalan pemerataan pendidik tak kunjung rampung. ”Itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional,” keluhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/12/2020/kemenag-berharap-dapat-kuota-pppk-untuk-guru-madrasah-dan-guru-agama/">Kemenag Berharap Dapat Kuota PPPK untuk Guru Madrasah dan Guru Agama</a>  Padahal, sudah puluhan tahun pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. ”Jadi, ke depan sistem ini akan diubah menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pppk/">PPPK</a>,” tegasnya.  Pada kesempatan terpisah, Men PAN-RB Tjahjo Kumolo sempat menyinggung soal besaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/gaji-pns/">gaji ASN</a> tahun depan. Diperkirakan, paling rendah Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/23/11/2020/bkn-jelaskan-skema-pengadaan-guru-pppk/">BKN Jelaskan Skema Pengadaan Guru PPPK</a>  Selama menjabat Men PAN-RB, kata dia, salah satu urusan yang dikaji adalah kesejahteraan ASN atau PNS. ’’Bahwa gaji pokok (ASN) tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun,’’ katanya. Namun, politikus PDIP itu mengungkapkan telah berkomunikasi dengan PT Taspen. Termasuk menghitung subsidi dana pensiun yang bakal ditingkatkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/12/2020/pemkot-makassar-terima-1-030-formasi-pppk-periode-2021/">Pemkot Makassar Terima 1.030 Formasi PPPK Periode 2021</a>  Tjahjo menjelaskan, sejatinya tahun ini bakal ada kenaikan penghasilan PNS. Di antaranya, dari komponen tunjangan kinerja. Tetapi, karena ada Covid-19, kenaikan itu ditunda. "Tunjangan ASN kita tingkatkan maksimal. Jadi, ASN paling rendah minimal (gajinya, Red) Rp 9 juta sampai Rp 10 juta," tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=e-15o6r6WSE

Sederhanakan Eselonisasi, 38.898 Jabatan Struktural Dipangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Presiden Joko Widodo untuk menghapus jabatan eselon III dan IV membuat para pejabat di level itu merasa gelisah. Mereka khawatir pendapatannya tergerus setelah dialihkan menjadi pejabat fungsional. Kekhawatiran tersebut kemarin dijawab pemerintah.  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memastikan penghapusan eselon III dan IV tidak akan mengurangi take home pay. Hanya menyederhanakan struktur organisasi dan mengganti dengan jabatan fungsional.  Men PAN-RB Tjahjo Kumolo menuturkan, banyak yang salah paham mengenai wacana Presiden Jokowi tersebut.  Penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV tidak berarti membubarkan unit kerja. ”Karena di daerah ada yang mengartikan begitu,” ucap Tjahjo saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Dia menjelaskan, penghapusan tersebut hanya menyederhanakan organisasi secara struktural. Nanti, seperti yang disampaikan Jokowi setelah dilantik, mereka bisa dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing. Jadi, pejabat yang jabatannya dihapus, kata Tjahjo, tidak perlu risau. ”Penghapusan eselon III dan IV tidak akan mengurangi take home pay yang sudah diterima selama ini,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.  Saat ini Tjahjo bersama tim Kemen PAN-RB sedang menyusun road map penghapusan. Tidak semua jabatan penting dihapus. Misalnya, posisi kepala kantor atau instansi tidak bisa dihapus begitu saja. Harus dipertimbangkan kepentingan dan pengaruh jabatan tersebut dalam suatu organisasi. Pada tahap awal, penghapusan eselon akan dilakukan di beberapa instansi. Kemen PAN-RB akan menerapkan lebih dulu sebagai percontohan dalam waktu dekat.  Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, belum ada pembahasan teknis soal rencana penghapusan eselon III dan IV. Menurut dia, pernyataan itu lebih ke political statement. ”Dengan pernyataan tersebut, presiden menginginkan program pembangunan lebih terasa dan bisa dinikmati masyarakat,” tuturnya. Termasuk, meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Yang jelas, lanjut Ridwan, sampai saat ini belum ada instansi yang menghapus eselon III maupun IV.  Di sisi lain, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah menyambut positif rencana Jokowi memangkas pejabat struktural di level eselon III dan IV. Hal itu merupakan upaya meredesain birokrasi agar lebih cepat bekerja.  Meski demikian, dia mengusulkan agar upaya tersebut tidak hanya memangkas pejabat struktural. Sebab, ekosistem yang memengaruhi kinerja birokrasi sangat luas. ”Struktur organisasi bukan satu-satunya yang memiliki efek mendasar,” ujarnya. Menurut dia, perubahan lain juga perlu dilakukan. Pertama, membangun sistem karir yang lebih jelas. Selama ini, lanjut dia, karir pejabat struktural kerap berganti akibat perubahan kepemimpinan. Imbasnya, bekerja tidak maksimal. ”Jadi, sistem karirnya harus betul-betul berbasis meritokrasi, siapa yang bagus, dia bertahan siapa pun kepala daerahnya, siapa pun menterinya,” imbuhnya.  Kedua, sistem kesejahteraan harus terjamin. Dia menjelaskan, salah satu alasan ASN berlomba menduduki jabatan struktural adalah kesejahteraan dan tunjangan yang memadai. Karena itu, jika ke depan jumlah eselon dipangkas, pemerintah harus memastikan pejabat fungsional mendapat kesejahteraan yang sama. ”Orang bekerja itu pasti untuk meningkatkan kualitas kerjanya, kedua untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan,” tuturnya.  Hal lain yang perlu diatur adalah sistem perlindungan dari kriminalisasi kebijakan. Sebab, itu juga berdampak pada kinerja birokrasi. Kemudian, tata kelola keuangan harus direformasi. Tata kelola yang rumit dan melelahkan juga menghambat kinerja ASN. Terakhir, kata dia, penggunaan sistem teknologi harus terus dimaksimalkan. Sebab, hal tersebut akan mendorong percepatan kinerja birokrasi. Saat ini sudah ada peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dia berharap hal tersebut bisa diimplementasikan secara maksimal. ”Subsistem itu yang harus dibangun bersama-sama,” ungkapnya.

Penghapusan Eselon III dan IV Tidak Pengaruhi Take Home Pay ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyederhanakan eselon bisa berdampak luas. Keinginannya untuk menyisakan dua tingkat pejabat eselon berarti menghapus eselon III dan IV. Jika diterapkan, penyederhanaan itu bakal berpengaruh terhadap sekitar 430 ribu pejabat di dua eselon tersebut.  Anggota DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh meminta presiden untuk mempertimbangkan dengan matang rencana itu. Jangan sampai justru menjadi bumerang. ”Saya barusan berdiskusi dengan beberapa pegawai negeri. Mereka mengeluhkan untuk pemotongan eselonisasi,” katanya kemarin (25/10).  Ninik –sapaan akrabnya– mengingatkan pemerintah untuk tidak asal memangkas jabatan. Apalagi tanpa dibarengi solusi konkret yang terkait dengan kesejahteraan. Legislator yang pernah menjabat wakil ketua Komisi II DPR (membidangi aparatur sipil negara/ASN) itu mengatakan, penyederhanaan eselon tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan itu harus mengubah UU ASN. Ninik menjelaskan, di UU ASN ada tiga tingkatan jabatan kepemimpinan. Yaitu, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.  Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, belum ada pembahasan teknis soal rencana penghapusan eselon III dan IV. ”Menurut kami, itu lebih ke political statement,” ucap dia.  Dengan pernyataan itu, Presiden Jokowi menginginkan program pembangunan lebih terasa dan bisa dinikmati masyarakat. Menurut dia, perampingan eselon dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Tujuannya, kegiatan pemerintah lebih deliverable terkait dengan kebijakan atau programnya. Ridwan mengatakan, sampai saat ini belum ada instansi yang menghapus eselon III maupun IV.

430 Ribu Pejabat Bakal Terimbas Efisiensi Eselon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pejabat-berbondong-bondong-mengundurkan-diri-ada-apa-nih_m_128952.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stabilitas birokrasi di Pemprov Jambi bakal mengalami goncangan. Hal itu menyusul adanya 12 pejabat eselon III dan IV mengundurkan diri dari jabatannya. Atas pengajuan pengunduran diri itu, pimpinan daerah setempat pun tidak serta merta mengabulkannya. Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, mengaku pihaknya tidak bisa menerima pengajuan pengunduran diri tersebut. &ldquo;Mereka juga sudah kita panggil, dalam pemanggilan itu, kita pertanyakan apa yang menjadi alasan mereka untuk mengundurkan diri,&rdquo; kata Erwan seperti dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (10/5). Erwan menyebutkan, umumnya pejabat yang mengajukan pengunduran diri tersebut menggunakan beragam alasan. Diantaranya dari alasan sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.&nbsp; "Jika alasan mengundurkan diri logis dan dapat diterima, pengunduran diri dapat disetujui," sambungnya. Menurutnya, pada dasarnya pejabat yang mengundurkan diri itu sudah melanggar sumpah yang telah diucapkan pada pelantikan. Kini Pemprov Jambi memberikan waktu kepada pejabat untuk berpikir. &ldquo;Iya, setelah kita panggil, mereka kembali diberikan waktu hingga bulan 6 mendatang, jika tidak, maka, ada tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi,&rdquo; katanya. Pada bulan 6 mendatang, Pemprov Jambi akan melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang dilantik kemarin. &ldquo;Kami memberi tengang waktu hingga bulan 6 untut berpikir, yang mengajukan itu 12 orang,&rdquo; ujarnya. (nur/iil/JPG)

Pejabat Berbondong-Bondong Mengundurkan Diri, Ada Apa Nih?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pejabat eselon

Berita Terkini