<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3.jpg" alt="Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jabatan Bupati Bangkalan kini digantikan Wakil Bupati Bangkalan Mohni. Penetapan Mohni sebagai Plt (Pelaksana Tugas) karena Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menjadi tersangka korupsi.  Ra Latif, sapaan eks Bupati Bangkalah telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/12). Bupati pun langsung dinonaktifkan dari jabatannya.  Penetapan Wakil Bupati Bangkalan Mohni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan dilangsungkan, Kamis (8/12). Mohni resmi menjabat sebagai Plt Bupati Bangkalan Mohni dengan penyerahan surat keputusan (SK).  Penyerahan SK itu dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Di hadapan Emil, Mohni berjanji meneruskan program kerja yang sudah dicanangkan.  ”Kami melanjutkan program-program yang sudah ada karena juga ini berbarengan dengan akhir tahun,” terang Mohni.  Mohni juga berjanji melanjutkan seluruh program yang belum tuntas pada 2022. Dia menarget seluruh program bisa dituntaskan sebelum 31 Desember.  ”Ya yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember bisa kelar,” ujar Mohni.  Atas penetapan itu, Emil Dardak berharap Mohni bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Utamanya dalam program pembangunan yang belum tuntas tahun ini.  ”Walaupun sebagai wakil tentunya punya pemahaman tetapi mungkin akan lebih bagus lagi jika Pak Sekda bisa full memastikan jika tidak ada hambatan dalam menyelesaikan program 2022,” harap Emil.

Wakil Bupati Bangkalan Jadi Plt, Gantikan Ra Latif yang Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/eri-lantik-1400-pejabat.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat di Balai Kota Surabaya, Jumat (31/12). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat di Balai Kota Surabaya, Jumat (31/12). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyoroti jabatan definitif kepala Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Surabaya yang kini masih kosong. Jabatan kepala BPBD Surabaya itu masih diisi pelaksana tugas (Plt).  ”Di Surabaya lurah sudah zero Plt, camat zero Plt, OPD (organisasi perangkat daerah) hanya satu yang belum terisi, yaitu BPBD,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (2/1).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya melantik 1.400 pejabat Pemkot Surabaya pada 31 Desember 2021. Pelantikan itu karena harus menyesuaikan perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang mulai berlaku awal Januari 2022.  Meski demikian, lanjut Reni, pihaknya mengapresiasi jabatan yang selama bertahun-tahun selalu Plt sehingga rangkap jabatan. Melalui pelantikan dengan stuktur OPD baru pada akhir tahun lalu, saat ini hampir semua terisi.  ”Semoga tidak lama lagi juga akan terisi,” kata Reni, politikus PKS itu.  Reni mengatakan, sebelumnya ada sembilan kepala OPD di Pemkot Surabaya yang diisi Plt, dua camat Plt, dan 30 lurah Plt.  ”Selamat bekerja. Selamat melayani warga Surabaya dan menjadikan kota ini makin maju dan lebih baik sesuai visi misi yang ditetapkan dalam perda RPJMD,” tutur Reni.  Dia berharap, formasi OPD baru yang mulai berlaku pada 2022 mampu membawa harapan dan semangat baru. ”Jabatan bukan untuk dibanggakan, namun amanah yang akan dipertanggungjawabkan ke publik warga Surabaya. Di atas itu semua juga tentu ke hadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kini, tanggung jawab ada di pundak wali kota dan pejabat kepala OPD yang telah dilantik,” ucap Reni.  DPRD Surabaya, lanjut dia, sesuai tupoksi akan menjalankan fungsi pengawasan dengan semangat kebersamaan untuk Kota Surabaya agar terus membaik.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya memastikan, bakal rutin melakukan rotasi setiap satu, dua, atau maksimal tiga tahun sekali. Selama masa itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.  ”Pada 2022, kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya, tidak diteruskan. Inilah saya ingin dengan semangat yang sama pada 2022, ada perubahan. Karena kita ini pelayan,” terang Eri.

DPRD Soroti Jabatan Kepala BPBD Kota Surabaya Masih Diisi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-lelang-jabatan-3-plt-berpotensi-disahkan-jadi-pejabat-definitif_m_.jpg" alt="Tiga Plt di Jakarta berpotensi jadi pejabat definitif setelah mengikuti lelang jabatan" width="100%">
<figcaption>Tiga Plt di Jakarta berpotensi jadi pejabat definitif setelah mengikuti lelang jabatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telah melakukan proses penyeleksian untuk jabatan tinggi pratama lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini prosesnya tengah dalam pelaporan hasil seleksi. Kepala Bidang Promosi Mutasi Jabatan BKD DKI Jakarta Maria Qibtya menjelaskan adapun proses seleksi ada beberapa tahapan. Hingga sampai tes kesehatan fisik dan mental yang dapat menunjang pekerjaan. "Jadi itu melalui seleksi administratif, tes tertulis dan makalah, assessment, kompetensi, tes kesehatan dan bebas narkoba serta wawancara," jelas Maria kepada JawaPos.com, Jumat (7/12). Maria menyatakan proses seleksi yang terjadi dalam pelelangan jabatan sudah sampai di panitia seleksi (pansel). Saat ini, BKD DKI Jakarta tengah menunggu hasil olahan hasil seleksi dan akan disusun berdasarkan ranking. Adapun pengisian dari jabatan, lanjutnya, adalah kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Maria menyatakan ada beberapa Pelaksana Tugas (Plt) yang memang ikut dalam proses seleksi. Jika lolos maka Plt yang mengikuti seleksi akan diangkat menjadi pejabat definitif. "Ada tiga orang Plt. Mereka yang seleksi kemarin diantaranya yang sedang atau pernah esselon 3 dan JFT Ahli Madya. Golongan 4a untuk eselon IIb dan 4b untuk eselon IIa. Kami harapkan selesai minggu depan, Insya Allah," pungkasnya. Seperti yang diketahui, Anies membuka lelang jabatan sejak 27 Oktober 2018. Ada 14 jabatan dengan golongan pangkat IV/c dan IV/b yang dibuka pendaftarannya. Adapun yang dibuka untuk lingkungan DKI yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Dinas Perindustrian dan Energi; Kepala Dinas Kehutanan; Kepala Dinas Bina Marga; Kepala Dinas Pendidikan; serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Lalu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah, Wakil Walikota Jakarta Timur, dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Anies Lelang Jabatan, 3 Plt Berpotensi Disahkan Jadi Pejabat Definitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tersangkut-kasus-korupsi-ganjar-segera-tunjuk-plt-bupati-kebumen_m_183683.jpeg" alt="Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Kebumen dalam waktu dekat usai ditetapkannya Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; Ganjar pun menuturkan bahwa Yahya Fuad telah menghubunginya secara langsung guna mengajukan pengundurkan diri. "Saat sudah jadi tersangka itu, setelah ditangkap dia telepon saya katanya akan mengundurkan diri. Nanti posisinya langsung akan diisi Plt," ucapnya di Gradika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/1). Gubernur berusia 49 tahun tersebut mengaku tidak terkejut ketika Yahya Fuad ditangkap oleh lembaga anti rasuah lantaran rentetan kasus korupsi di Kabupaten Kebumen sudah lama terjadi.&nbsp; "Kasusnya sudah lama. Sebelum yang bersangkutan menghubungi, saya pada hari Minggu (22/1) saya sudah dikabari terlebih dahulu (akan ada penahanan)," ujarnya. Ia turut menyayangkan ulah Yahya Fuad yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa APBD senilai Rp 2,3 miliar. Pasalnya, Ganjar mengaku sejak lama sudah mengingatkan para wali kota dan bupati di wilayahnya agar tidak bermain-main dengan jabatannya. Bahkan, Ganjar menyebut Kabupaten Kebumen telah didaulat menjadi tuan rumah acara anti korupsi yang digagas langsung oleh KPK. "Kita sudah sampaikan ke semua bupati dan wali kota kok. Kan cuma Jawa Tengah yang menjalankan pendidikan anti korupsi dari KPK. Kalau tidak bisa menjalankan ya, saya tidak bisa kontrol secara per individu. Biar setelah ini penegak hukum saja yang bertindak," tegasnya.&nbsp; Seperti diketahui, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek APBD 2016. Fuad bersama Hojin Anshori dari pihak swasta dan perwakilan PT KAK Khayub Muhammad Lutfi diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar.

Tersangkut Kasus Korupsi, Ganjar Segera Tunjuk Plt Bupati Kebumen

pelaksana tugas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaksana tugas

Berita Terkini

Wakil Bupati Bangkalan Jadi Plt, Gantikan Ra Latif yang Jadi Tersangka

DPRD Soroti Jabatan Kepala BPBD Kota Surabaya Masih Diisi Plt

Anies Lelang Jabatan, 3 Plt Berpotensi Disahkan Jadi Pejabat Definitif

Tersangkut Kasus Korupsi, Ganjar Segera Tunjuk Plt Bupati Kebumen

Download Aplikasi JawaPos.com