<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/galang-dana-untuk-rencanakan-teror_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua orang yang diduga menyebarkan informasi bohong alias hoax soal server KPU yang berada di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Para pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara akibat perbuatannya.  “Dari hasil investigasi Direktorat Siber, berhasil mengamankan dua tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo seperti dikutip RMOL.co (Jawa Pos Group), Kamis (9/5).  Dedi menyebutkan tersangka pertama berinisial SG, ditangkap di Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. SG memviralkan postingan server KPU berada di Gedung Bareskrim itu melalui jejaring grup WhatsApp bernama kompleks bagurau.  “Tersangka pertama SG, ini diduga pertama kali menyebarkan konten berita bohong tersebut dan mempostingnya konten tadi,” ujar Dedi.  Kemudian tersangka kedua melalui akun Facebooknya bernama Anisa Carina, ditangkap di Desa Kerajaan, Jember, Jawa Timur. Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini menjelaskan, kedua tersangka tidak ditahan lantaran ancaman hukumanya di bawah lima tahun.  “Keduanya dijerat pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 UU 1/1946 dengan ancaman hukuman 3 tahun, maka tidak ditahan,” jelas Dedi.  Keduanya, tambah Dedi, hanya berperan sebagai buzzer, sementara kreator atau aktor intelektual yang membuat hoax tersebut kini masih diburu oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.

Polisi Tangkap Dua Penyebar Hoax Server KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-06-at-3.16.55-PM.jpeg" alt="hoax jpnn" width="100%">
<figcaption>hoax jpnn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jatim menangkap seorang lelaki yang menyebarkan info meresahkan dan mencatut nama Jawa Pos National Network (JPNN) melalui Facebook, Sabtu malam (6/4). Dia ditangkap setelah menyampaikan ujaran kebencian dan rasialisme terhadap etnis tertentu yang viral pada Jumat malam (5/4). Pelaku berinisial AK itu ditangkap di Buncitan, Sedati, Sidoarjo.  Saat menyebarkan ujaran kebencian, AK mengaku bekerja di JPNN. Itu dituliskannya pada profil akun Facebooknya. Saat ditangkap di rumahnya, Dirreskrimsus Polda Jatim Kombespol Ahmad Yusep Gunawan menegaskan AK tidak memiliki korelasi dengan JPNN maupun Jawa Pos.  "Iya sudah (ditangkap, Red). Dia bukan wartawan Jawa Pos," tegas Yusep.  Dari video penangkapan yang diperoleh JawaPos.com, AK mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak pernah bekerja di Jawa Pos dan JPNN. Dia hanya iseng mengisi biodata pekerjaan di akun Facebooknya. "Ya kan kita tinggal pilih (data pekerjaan di Facebook, Red). Waktu itu yang kepikiran Jawa Pos. Saya nggak kerja di Jawa Pos," aku AK saat ditanya polisi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-06-at-8.40.55-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AK saat diinterogasi polisi di rumahnya di Buncitan, Sedati, Sidoarjo. (Screenshoot video)  Seorang sumber internal JawaPos.com di kepolisian menyebut bahwa AK merupakan pecatan sales. AK pernah bekerja di perusahaan provider internet. "Kalau sekarang pengangguran. Dia pakai nama Jawa Pos karena iseng, Masih didalami lebih lanjut," ungkapnya.  Secara terpisah, Direktur Bisnis dan IT JPNN Auri Jaya mengapresiasi penangkapan pelaku. "Kami berterima kasih atas langkah sigap Polri yang telah menangkap pembuat akun Antonio Banerra," terangnya.  Saat ini PT JPNN sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan. Bahan-bahan pendukung untuk laporan polisi sedang dikumpulkan. Sebab, JPNN memang tidak memiliki wartawan atau koresponden atas nama Antonio Banerra.  "Kami akan membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Perbuatan pelaku yang mengumbar ujaran kebencian dan mengaku sebagai pegawai JPNN telah mencemarkan nama baik kami," tambah Auri.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-06-at-8.40.55-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Polda Jatim Tangkap Penyebar Hate Speech yang Catut JPNN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tanggapi-wiranto-kata-polri-pelaku-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoax. Sebab, dia menilai hoax yang beredar menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bisa saja penyebar hoax dikenakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun harus berpijak pada fakta hukum yang ditemukan penyidik. Kata dia, sesuai dengan Pasal 1 di undang-undang tersebut dijelaskan terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Seperti, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Apabila pelaku menyebarkan hoax melalui media sosial tentunya dari sisi perspektif hukumnya, penyidik akan membuktikan dulu latar belakangnya. "Jika ada unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan," jelas Dedi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/3). Jika pelaku ternyata tergabung dalam jaringan terorisme, dia bisa dikenakan Pasal 6 di Undang-Undang yang sama. Dalam hal ini perlu pendalaman dengan mengundang beberapa saksi ahli untuk menguatkan konstruksi hukumnya. "Kemudian bisa diterapkan juga pasal 43 a, upaya-upaya pencegahan untuk memitigasi berita-berita atau narasi-narasi foto, video yang sengaja diviralkan oleh orang-orang tertentu," tutur jenderal bintang satu itu. Andaikata dalam proses pembuktian, pelaku adalah masyarakat biasa dan mensrea atau unsur kesengajaannya baru pertama kali menyebarkan berita, narasi, video yang sifatnya hoax, maka kata Dedi, yang diterapkan nanti Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE. Juga, Pasal 14, 15 UU Nomor 1 tahu 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Jadi proses penegakan hukumnya sangat tergantung dari hasil analisa dan secara komperhensif dilakukan oleh penyidik. Penyidik secara profesional yang melihat itu berdasarkan fakta hukum," tegas Dedi. Polisi sejauh ini nyatanya sudah memproses hukum pelaku hoax yang setelah diidentifikasi, dia terpapar paham radikal. Salah satunya terduga teroris Abu Riky yang ditangkap di Rokan Hilir (Rohil) Riau. Abu Ricky sebelumnya ditangkap karena kerap memposting konten-konten jihad di akun media sosialnya. "Abu Ricky juga, kita masukkan (juga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018," sebut mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu. Dalam kaitan hoax tentang pemilu seperti yang disebut Wiranto, Dedi menerangkan bahwa dalam penanganannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai leading sektor. Lembaga tersebut mengidentifikasi terlebih dahulu apakah pelaku bagian dari timses paslon atau tidak. Jika pelaku berasal dari pasangan calon maka akan diteliti apakah masuk pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. "Kalau masuk pelanggaran pemilu maka diselesaikan Bawaslu. Kalau pidana pemilu, dilimpahkan ke Gakkumdu," pungkas Dedi.

Tanggapi Wiranto, Kata Polri Pelaku Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahu-cara-deteksi-penyebar-hoax-bin-nanti-penjara-penuh_m_196566.jpeg" alt="Ilustrasi Hoax. BIN mengklaim jumlah penyebar hoax di dunia maya luar biasa besar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hoax. BIN mengklaim jumlah penyebar hoax di dunia maya luar biasa besar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak konten bohong (hoax) dam ujaran kebencian menjadi perhatian Badam Intelijen Negara (BIN). Lembaga pemerintah ini telah menerjunkan tim patroli siber guna mencegah konten-konten tersebut semakin merajalela. Banyak pelaku penyebaran konten hoax dan ujaran kebencian yang diciduk polisi nyatanya tidak membuat peredaran materi negatif ini berhenti. Namun menurut BIN, di era seperti sekarang terbilang sangat mudah menemukan sumber penyebaran konten tersebut. "Peralatan sudah canggih. Mudah sekali untuk menemukan siapa pengunggah pertama. Dan kebanyakan pasti ketemu itu," ungkap Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto kepada JawaPos.com di Jakarta. Meski demikian, Wawan berharap oknum-oknum ini tidak begitu saja dipidanakan. Pasalnya jumlahnya yang begitu banyak tentu akan turut membebani negara jika langsung dijebloskan ke penjara. "Kita ingin ada sikap mendidik, menasehati satu sama lain. Nanti penjara penuh sama penyebar hoax jumlahnya begitu banyak sampai jutaan kan malah repot," lanjut Wawan. "Lewat literasi, melalui asah asih dan asuh. Diharapkan saudara kita lebih paham bahwa di era yang sedemikian rupa lebih dewasa di dalamnya," pungkas Wawan. Program ini diharapkan dapat menambah kedewasaan pengguna internet di Indonesia. Jika kesadaran meningkat,Wawan yakin dengan berjalannya waktu publik semakin sadar bahwa informasi di dunia maya tidak begitu saja ditelan mentah-mentah.

Tahu Cara Deteksi Penyebar Hoax, BIN: Nanti Penjara Penuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahu-cara-deteksi-penyebar-hoax-bin-nanti-penjara-penuh_m_196567.jpeg" alt="Ilustrasi Hoax. BIN mengklaim jumlah penyebar hoax di dunia maya luar biasa besar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hoax. BIN mengklaim jumlah penyebar hoax di dunia maya luar biasa besar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak konten bohong (hoax) dam ujaran kebencian menjadi perhatian Badam Intelijen Negara (BIN). Lembaga pemerintah ini telah menerjunkan tim patroli siber guna mencegah konten-konten tersebut semakin merajalela. Banyak pelaku penyebaran konten hoax dan ujaran kebencian yang diciduk polisi nyatanya tidak membuat peredaran materi negatif ini berhenti. Namun menurut BIN, di era seperti sekarang terbilang sangat mudah menemukan sumber penyebaran konten tersebut. "Peralatan sudah canggih. Mudah sekali untuk menemukan siapa pengunggah pertama. Dan kebanyakan pasti ketemu itu," ungkap Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto kepada JawaPos.com di Jakarta. Meski demikian, Wawan berharap oknum-oknum ini tidak begitu saja dipidanakan. Pasalnya jumlahnya yang begitu banyak tentu akan turut membebani negara jika langsung dijebloskan ke penjara. "Kita ingin ada sikap mendidik, menasehati satu sama lain. Nanti penjara penuh sama penyebar hoax jumlahnya begitu banyak sampai jutaan kan malah repot," lanjut Wawan. "Lewat literasi, melalui asah asih dan asuh. Diharapkan saudara kita lebih paham bahwa di era yang sedemikian rupa lebih dewasa di dalamnya," pungkas Wawan. Program ini diharapkan dapat menambah kedewasaan pengguna internet di Indonesia. Jika kesadaran meningkat,Wawan yakin dengan berjalannya waktu publik semakin sadar bahwa informasi di dunia maya tidak begitu saja ditelan mentah-mentah.

pelaku hoax

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaku hoax

Berita Terkini

Polisi Tangkap Dua Penyebar Hoax Server KPU

Polda Jatim Tangkap Penyebar Hate Speech yang Catut JPNN

Tanggapi Wiranto, Kata Polri Pelaku Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme

Tahu Cara Deteksi Penyebar Hoax, BIN: Nanti Penjara Penuh

Tahu Cara Deteksi Penyebar Hoax, BIN: Nanti Penjara Penuh

Download Aplikasi JawaPos.com