<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/metropobiz_kunjungan-PLN_hanung-hambara-4.jpg" alt="Dari kiri VP PR PLN Dwi Suryo, Sekretaris Perusahaan PT. PJB M. Bardan, Manajer Perencanaan Anggaran Komunikasi dan Administrasi Divisi Corporate Communication &amp; CSR (Div Com) PLN Sampurno Marnoto Humas PLN Agus Trimukti, Humas PT. PJB Fidiyanti berte" width="100%">
<figcaption>Dari kiri VP PR PLN Dwi Suryo, Sekretaris Perusahaan PT. PJB M. Bardan, Manajer Perencanaan Anggaran Komunikasi dan Administrasi Divisi Corporate Communication &amp; CSR (Div Com) PLN Sampurno Marnoto Humas PLN Agus Trimukti, Humas PT. PJB Fidiyanti berte</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) terus memacu pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) nasional. Perusahaan BUMN yang mengurusi penyediaan tenaga listrik nasional ini optimistis target rasio elektrifikasi sebesar 99,5 persen pada akhir 2019 bisa terpenuhi.  Hingga Juni 2019, pemanfaatan listrik oleh pelanggan rumah tangga telah mencapai 98,8 persen, naik dari posisi sebelumnya di awal tahun yang mencapai 98,3 persen.  "Hingga Juni 2019, PLN melayani 67,5 juta dari total 68,3 juta pelanggan rumah tangga sesuai data Badan Pusat Statistik. Artinya, hingga Juni 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,8 persen," ujar Vice Presiden Public Relations PT PLN (Persero), Dwi Setyo Abdullah dalam kunjungan ke redaksi Group Jawa Pos di Jakarta, Rabu (17/7).  Pada 2015, rasio elektrifikasi baru mencapai 88,3 persen, naik menjadi 95,3 persen di 2017 dan menjadi 98,3 persen di 2018. Sepanjang 4 tahun terakhir dari 2015-2018 rasio elektrifikasi naik 10 persen.  Untuk kapasitas listik nasional, PLN hanya akan menambahkan sesuai dengan permintaan. Menurut Dwi, pertumbuhan listrik itu sejatinya sesuai dari permintaan. yang saat ini permintaan dengan rata-rata 6 persen. “Harapannya bisa tumbuh 6 persen, tapi juga PLN tidak memaksa bisa tumbuh 6 persen, harus kembali kepada permintaan. Karena kami menyediakan listrik sesuai kebutuhan,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/metropobiz_kunjungan-PLN_hanung-hambara-12-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jajaran manajemen PT PLN (Persero) saat melakukan kunjungan ke redaksi Group Jawa Pos  di Graha Pena, Jakarta, Rabu (17/7/2019). (Hanung Hambara/Jawa Pos)  Namun Dwi mencatat kapasitas listrik nasional bertambah menjadi sekitar 65.000 mega watt (mw) sampai pada kuartal pertama di 2019. Hal ini disebabkan pengoperasian pembangkit listrik baru. Namun, angka tersebut tidak bisa dijadikan patokan, karena angka terus bergerak naik dan turun.  “Kenapa turun? Karena bisa saja dipaksa jangan operasi, mungkin karena rusak atau hal ini, jadi turun. Maka itu, PLN menyediakan penambahan energi listrik berdasarkan pertumbuhan dan permintaan beban. Karena semua itu kembali ke cadangan yang bisa berkurang,” ucap Dwi. untuk diketahui, saat ini PLN terus menurunkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).  Sementara itu, rasio elektrifikasi di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimanta, Sulawesi, NTT, dan Maluku Utara telah teraliri listirk 100 peren. Yang belum full 100 persen, yakni Papua Barat, Papua, dan Maluku. Untuk merealisasikan target 100 persen, PLN berupaya meluncurkan program listrik pedesaan melalui pembangunan jaringan baru. Juga mempersiapkan beberapa pembangkit listrik untuk mengantisipasi pertumbuhan beban dengan daya berbeda di berbagai lokasi.

PLN Optimistis Rasio Elektrifikasi 99,5 Persen Tercapai di Akhir 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/lakukan-penyederhanaan-daya-pln-siap-gratiskan-penukaran-meteran_m_168273.jpeg" alt="Warga mengisi token listrik di rumah susun Bendungan Hilir" width="100%">
<figcaption>Warga mengisi token listrik di rumah susun Bendungan Hilir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sedang menggodok penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Penyederhanaan tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga penerima subsidi. Golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah, tidak mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Nantinya, semua golongan tersebut akan 'dipaksa' dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom. Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir menegaskan, pihaknya tidak akan memberi kenaikan tarif dari rencana penyederhanaan tersebut. Selain itu, perseroan juga akan menanggung biaya penggantian Mini Circuit Breaker (MCB) atau yang biasa kita sebut meteran untuk daya listrik sebesar 1300 - 5500 VA. "Tidak ada kenaikan tarif dan kita upayanya nantikan ada rencana positif bagi kepentigan masyarakat yang ingin tambah daya mereka ingin tidak membayar. Kami lagi berhitung, permisi dulu sama pak Jonan (Menteri ESDM). Nanti ketentuannya ada. Mudah mudahan bisa dilaksanakan," ujarnya di Jakarta, Senin (13/11). "Jadi misalnya daya 1300 - 5500 VA tidak ada biaya kenaikan. Ganti mcb apa nanti biaya dari PLN niatnya gitu," tambahnya. Disinggung soal kemampuan anggaran, PLN mengklaim mampu menanggung biaya penggantian meteran setiap rumah yang memiliki kapasitas 1300 - 5500 VA. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bersedia meningkatkan kapasitas daya listriknya. "Cukuplah, ga banyak. Kamu mau dikenain biaya?," tandasnya.&nbsp;

Lakukan Penyederhanaan Daya, PLN Siap Gratiskan Penukaran  Meteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pemerintah-dan-pln-godok-penyederhaaan-kelas-pelanggan-listrik_m_168240.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja PLN sedang memasang instalasi listrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja PLN sedang memasang instalasi listrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sedang menggodok penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Kebijakan ini dipastikan tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga penerima subsidi. Golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah, tidak mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Nantinya, semua golongan tersebut akan 'dipaksa' dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, rencana penyederhanaan ini masih terus dibahas antara Kementerian ESDM dan PLN. Menurutnya, melalui penyederhanaan ini nantinya masyarakat dapat semakin produktif dalam menggunakan listrik. "Ini masih dibahas, PLN membuat beberapa skema pemerintah juga bikin skema. Itu masalah teknis nanti masih dibahas, kita belum ada keputusan final ketentuan 4.400 VA. Intinya bagaimana supaya masyarakat bisa produktif dengan adanya listrik," ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (13/11). Dia berharap, kebijakan ini bisa secepatnya dilakukan. Hanya saja saat ini kebijakan tersebut masih terus dikaji. "Mulai secepatnya, tapi kan kita masih hitung," tuturnya. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan tarif listrik. "Masyarakat enggak perlu khawatir, justru masyarakat bisa memanfaatkan listrik dengan baik," pungkasnya.&nbsp;

Pemerintah dan PLN Godok Penyederhaaan Kelas Pelanggan Listrik

pelanggan listrik rumah tangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggan listrik rumah tangga

Berita Terkini

PLN Optimistis Rasio Elektrifikasi 99,5 Persen Tercapai di Akhir 2019

Lakukan Penyederhanaan Daya, PLN Siap Gratiskan Penukaran Meteran

Pemerintah dan PLN Godok Penyederhaaan Kelas Pelanggan Listrik

Download Aplikasi JawaPos.com