<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Rido-Tanggapi-Hasil-Penghitungan-Cepat_MIFTAHUL-HAYAT-14-3279981587.jpeg" alt="Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono beserta petinggi partai koalisi memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).  (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono beserta petinggi partai koalisi memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).  (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) membuat sayembara untuk menemukan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu usai melihat hasil quick count yang memenangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kami telah mengumumkan memberikan sayembara Rp 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan, <em>money politic</em>, maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan," ujar Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria, Kamis (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Riza, saat ini banyak ditemukan kecurangan dalam bentuk <em>money politic</em> maupun pembagian sembako yang jelas dilakukan tim Pramono-Rano.&nbsp;"Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong difoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan memberikan hadiah sebesar Rp 10 juta," pungkas Riza.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria, mengungkap temuan adanya kecurangan yang dilakukan kubu pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan usai melihat hasil <em>quick count</em> yang memenangkan pasangan nomor urut 3 tersebut. Adapun bentuk kecurangan itu berupa pencoblosan surat suara tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan," ujar Riza kepada wartawan, Kamis (28/11).</div>

Menurut Riza Patria, saat ini banyak ditemukan kecurangan dalam bentuk money politic maupun pembagian sembako.

Bikin Sayembara, Ridwan Kamil-Suswono Tawarkan Rp 10 Juta bagi yang Bisa Temukan Kecurangan Pilkada DKI Jakarta 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/1000160541-1821362034.jpg" alt="Bawaslu Kepulauan Seribu menyita ribuan paket sembako yang dikirimkan ke empat pulau selama masa tenang Pilkada DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu Kepulauan Seribu menyita ribuan paket sembako yang dikirimkan ke empat pulau selama masa tenang Pilkada DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bawaslu telah menyita 2.000 lebih paket sembako milik paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sembako itu diantar ke kepulauan seribu saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta.&nbsp;</p> <p>Anggota Bawaslu Kepulauan Seribu DKI Jakarta Ulil Amri menuturkan, ribuan paket sembako itu disita lantaran dikirimkan ke kepulauan seribu saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Namun, pihaknya akan mengembalikan kembali paket sembako itu setelah hari pemilihan suara pada Besok (27/11/2024).</p> <p>"Nah, akhirnya karena itu masa tenang tidak boleh beraktivitas, ya sementara ini kita segel. Dan kita nanti kembalikan setelah proses pemilihan selesai, kembalikan kepada pemiliknya," ujar Ulil saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (26/11/2024).&nbsp;</p> <p>Ulil juga menjelaskan, ribuan paket sembako itu dikirimkan dengan menggunakan perahu nelayan tradisional atas arahan tim sukses paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).</p> <p>" Untuk pulau Pari (paket sembako) dari (paslon) 03, pulau Sabira dari (paslon) 01, Pulau Kelapa dari 03, pulau Lancang dan Untung Jawa sama-sama dari paslon 03. Selain Sabira itu 03," ujar Ulil saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (26/11).</p> <p>Ulil menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, para paslon mengaku ribuan paket sembako itu seharusnya telah tiba di pulau tujuan di kepulauan seribu pada 23 November atau sehari sebelum masa tenang Pilkada DKI Jakarta.</p> <p>Ribuan paket sembako berupa beras dan minyak yang dikirimkan itu rencananya akan digunakan untuk bazar paket sembako murah saat kampanye akbar. "Masa kampanye Akbar itu juga dilakukan di kepulauan Seribu yang kemungkinan dengan cara bazar murah," terangnya.</p> <p>Namun, saat proses pengiriman terjadi kendala lantaran cuaca yang memburuk. Hal itu menyebabkan pengiriman baru tiba pada keesokan harinya atau 24 November yang telah memasuki masa tenang.</p> <p>Oleh karena itu, Bawaslu mengambil langkah untuk menyita sementara ribuan paket sembako itu hingga pencoblosan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai. "Karena itu masa tenang tidak boleh beraktivitas, ya sementara ini kita segel. Dan kita nanti kembalikan setelah proses pemilihan selesai, kembalikan kepada pemiliknya," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kepulauan Seribu menyita ribuan paket sembako yang dikirimkan selama masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Sembako tersebut ditemukan di empat pulau yang ada di Kepulauan Seribu yakni Pulau Sabira, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa dan Pulau Pari</p> <p>Ribuan paket sembako itu kemudian disimpan di gudang rumah milik warga di masing-masing pulau. Kunci gudang kemudian diserahkan ke Panwascam terdekat.</p> <p class="class-paragraph">Untuk di pulau Sebira, kunci gudang diserahkan ke Pengawas TPS (PTPS) Pulau Sabira. Sedangkan, untuk pulau Untung Jawa, kunci gudang disimpan oleh panwascam Kepulauan Seribu Selatan.</p> <p>Lalu, pulau Kelapa, juga turut disimpan di sebuah gudang dengan kunci diserahkan ke Panwascam Kepulauan Seribu Utara. Dan di Pulau Pari disimpan oleh panwascam kepulauan Seribu Selatan.</p> <p>&nbsp;</p>

Ulil menjelaskan, ribuan paket sembako itu dikirimkan dengan menggunakan perahu nelayan tradisional atas arahan timses nomor urut 1 dan 3.

Langgar Masa Tenang 2.000an Paket Sembako Paslon RIDO dan Pram-Doel Disita, Bawaslu: Kita Kembalikan setelah Pemilihan Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-8-1JPG-1663703914.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga mengantri mengambil Kupon Bansos di RPTRA Bawang Putih di Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga mengantri mengambil Kupon Bansos di RPTRA Bawang Putih di Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin mengingatkan kegiatan bagi-bagi sembako tidak dijadikan kedok untuk kepentingan kampanye. Terutama bagi calon yang berstatus petahanam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iqbal mengatakan, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dari sumber anggaran negara APBN atau APBD termasuk kategori politik uang saat masa kampanye. Sehingga bisa digolongkan kategori pelanggaran pidana Pemilu. Apalagi, bentuk penyalahgunaan tersebut seperti pembagian sembako kemudian disertai foto paslon yang berkontestasi dalam Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi sembako gunakan fasilitas negara seperti aneka macam bansos bersumber dari APBN/APBD itu kategori politik uang di masa pemilu. Apalagi bagi-bagi uang seperti bantuan, barang dan lain-lain,&rdquo; kata Iqbal, Jumat (18/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut iqbal, politik uang menjadi persoalan yang tak pernah selesai setiap pesta demokrasi di Indonesia. Praktik menyuap pilihan masyarakat menjadi masalah klasik dalam setiap perhelatan pesta demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perlu ada tindakan tegas dari penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada paslon yang ketahuan memberikan Bansos. Masyarakat juga yang melihat dan mengetahui harus melaporkan hal tersebut ke Bawaslu,&rdquo; ungkap Iqbala.</div>

"Perlu ada tindakan tegas dari penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada paslon yang ketahuan memberikan Bansos".

Perludem Sebut Penyalahgunaan Bansos saat Kampanye Masuk Kategori Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/bawaslu-dki-140077478.jpg" alt="Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menerima 10 laporan dugaan pelanggaran Pemilu Juli - Oktober 2024. Dua diantaranya dilaporkan pasca penetapan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 22 September 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) di Pilkada DKI Jakarta 2024. Yaitu pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk keseluruhan laporan yang sudah diterima Bawaslu DKI Jakarta ada sejak bulan Juli-Oktober 2024 ada 10 laporan yang masuk," ujar Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji kepada JawaPos.com, Jumat (11/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sakhroji menjelaskan, sesuai data yang dimiliki, terdapat tambahan dua laporan masyarakat kepada Bawaslu DKI Jakarta pasca penetapan paslon. Laporan pertama ialah dilaporkan oleh Pemantau Pemilu atas dugaan kampanye di luar jadwal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama laporan dugaan kampanye di luar jadwal terkait pemasangan APS/APK," ucap Sakhroji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan laporan kedua dilaporkan oleh tim kampanye salah satu paslon. Mereka melaporkan adanya perusakan APK calon mereka.&nbsp;"Dan kedua laporan perusakan terhadap APK milik salah satu Paslon," sambung Sakhroji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, kedua laporan terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilihan itu tidak diteruskan. Pasalnya, pelapor pertama tidak hadir dalam undangan klarifikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan laporan kedua pelapor tidak memperbaiki laporan karena kurang syarat formal karena masih belum diketahui pelakunya," jelas Sakhroji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sakhroji memastikan, Bawaslu DKI Jakarta dalam tahapan kampanye melakukan pengawasan melekat dalam kegiatan kampanye pasangan calon. Sejauh ini, belum ada temuan dari pengawas pemilu di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Bawaslu DKI Jakarta dalam tahapan kampanye melakukan pengawasan melekat dalam kegiatan kampanye pasangan calon.

Bawaslu DKI Jakarta Terima 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/pasted-image-0-7-3973959239.jpg" alt="Himbauan Bawaslu terkait penyebaran berita hoaks jelang Pemilu 2024 / sumber : akun Instagram @bawasluri" width="100%">
<figcaption>Himbauan Bawaslu terkait penyebaran berita hoaks jelang Pemilu 2024 / sumber : akun Instagram @bawasluri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menetapkan telah terjadi pelanggaran di acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 19 November 2023.</p> <p>Bawaslu menilai kegiatan itu melanggar Pasal 29B dan 51B Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada intinya pasal tersebut mengatur perangkat desa tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau golongan tertentu.</p> <p>"Kami menilai dan menetapkan telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Reki Putera Jaya, Sabtu (16/12).</p> <p>Merespons hal itu, Direktur Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengaku prihatin jika pihak utama yang hadir dalam acara dan terlibat aktif tidak diperiksa dan diproses Bawaslu.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013606201/bawaslu-dki-nyatakan-deklarasi-desa-bersatu-yang-dihadiri-gibran-langgar-uu-desa">Bawaslu DKI Nyatakan Deklarasi Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Langgar UU Desa</a></strong></span></p> <p>"Aneh jika Bawaslu tidak memeriksa cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait banyak dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilu 2024," ujar Arbi, Senin, (19/12).</p> <p>Arbi menjelaskan, selain pelanggaran pada acara Silatnas Desa Bersatu yang sudah diputus Bawaslu DKI Jakarta melanggar, tercatat ada dua dugaan lagi pelanggaran. Yakni, pelibatkan anak-anak dalam kampanyenya di Penjaringan, Jakarta Utara pada 1 Desember 2023.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013601630/kpu-dan-bawaslu-dalami-dugaan-transaksi-mencurigakan-selama-masa-kampanye-pemilu-2024">KPU dan Bawaslu Dalami Dugaan Transaksi Mencurigakan Selama Masa Kampanye Pemilu 2024</a></strong></span></p> <p>Kemudian, dugaan pelanggaran peraturan kampanye setelah aksinya bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Gubernur, kawasan CFD harus steril dari kegiatan kampanye.</p> <p>&ldquo;Jangan sampai Bawaslu sendiri melakukan pelanggan. Bawaslu dapat dianggap sebagai bagian dari Timses Gibran dan itu harus dilaporkan ke DKPP. Agar Bawaslu ditindak,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin menegaskan, dalam demokrasi khususnya dalam kontestasi Pilpres 2024, maka siapapun pihak atau relawan pendukung harus memenuhi ketentuan perundang - undangan terkait pemilu. Jika ada yang salah atau yang melanggar maka harus ditegakkan aturan terkait pemilu sehingga pesta demokrasi itu bisa berlangsung dengan adil.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Sanksinya seperti apa nanti wewenang Bawaslu yang menentukan,&rdquo; ujar Ujang di Jakarta, Minggu (17/12).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p class="class-paragraph">Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini memaparkan, penegakan aturan pemilu itu agar pemilu berlangsung dengan rasa adil dan tidak berpihak sebelah. Oleh karena itu siapapun pihak yang melanggar aturan dalam pemilu harus siap bertanggungjawab dan menerima sanksi dari Bawaslu.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Jadi agar permainan pemilu fairplay, agar berkeadilan maka siapapun, semua pihak untuk mentaati aturan. Ketika itu dianggap melanggar, dianggap salah oleh Bawaslu maka harus siap mempertanggungjawabkan atas kesalahannya itu. Karena kita negara hukum maka harus taat atas hukum yang berlaku di republik ini,&rdquo; paparnya.</p>

Pelanggaran pada acara Silatnas Desa Bersatu yang sudah diputus Bawaslu DKI Jakarta melanggar, namun ada dua dugaan lagi pelanggaran lainnya

Gerakan Perubahan Soroti Bawaslu Terkait Proses Pelanggaran Kampanye Cawapres Nomor Urut 2  

<div id="m#msg-f:1782150609735752553" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/PEMILU-GRAFIS-1-1-2302183922.jpg" alt="Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat (Jakbar) menemukan ratusan pelanggaran aturan kampanye oleh partai politik. Pelanggaran itu berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) tidak pada waktu dan tempat yang tepat. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Barat Abdul Roup menyebutkan, ada 200 lebih pelanggaran pemasangan alat peraga tersebut yang ditemukan di delapan kecamatan sejak pengumuman daftar calon tetap (DCT) pada 4 November 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekitar 200-an pelanggaran APK itu kita temukan dalam pemetaan sejak penetapan daftar calon tetap ya, 4 November (2023) kemarin," kata Rouf saat dihubungi wartawan, Jumat (10/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menerangkan, beberapa indikator pelanggaran tersebut adalah pemasangan APK bukan pada masa kampanye dengan adanya ajakan-ajakan untuk memilih calon atau pasangan calon tertentu. Padahal, masa kampanye baru dimulai 28 November mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah yang melanggar itu dari sisi narasi sudah ada kata ajakan, pilih, atau coblos gitu kan atau ada tanda paku atau tanda mencentang itu kan sudah mengandung unsur-unsur kampanye," kata Rouf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia melanjutkan, pelanggaran lainnya yaitu APK tersebut dipasang di rumah ibadah, tempat-tempat pendidikan, jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat milik pemerintah. "Itu kan memang tempat-tempat yang dilarang ya (dipasangi APK)," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus kedua, dilihat dari segi etika sama estetikanya kalau spanduknya itu sudah robek, sudah kotor, usang, rubuh dan dikhawatirkan mencederai orang," pungkas Rouf.</div> </div> </div> </div> </div>

Pelanggaran lainnya yaitu APK tersebut dipasang di rumah ibadah, tempat-tempat pendidikan, jalan-jalan protokol, dan tempat milik pemerintah

Bawaslu Jakbar Temukan Banyak Pelanggaran Kampanye, Salah Satunya APK Dipasang di Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ATRIBUT-PARTAI-POLITIK-DI-JALAN_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Kendaraan melintas di samping atribut partai yang terpasang di jalanan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (19/6/2022). Menjelang tahun politik 2024 mulai dari tahun ini sudah banyak elit politik yang bertemu membahas  isu-isu politik.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA PO" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di samping atribut partai yang terpasang di jalanan Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (19/6/2022). Menjelang tahun politik 2024 mulai dari tahun ini sudah banyak elit politik yang bertemu membahas  isu-isu politik.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA PO</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tahapan Pemilu 2024 terus bergerak. Meski belum masuk ke masa kampanye, parpol dituntut untuk memahami aturan secara komprehensif. Tujuannya meminimalkan potensi pelanggaran selama tahapan menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut.<br /> <br /> Anggota Bawaslu RI Puadi menyatakan, partai mesti jeli terhadap aturan kepemiluan. Selain itu, perlu mengintensifkan koordinasi dengan Bawaslu. ”Harus sering diskusi dengan kawan-kawan jajaran Bawaslu di tiap tingkatan serta pahami regulasi,” tuturnya kemarin (22/1).<br /> <br /> Harapannya, parpol paham apa yang boleh dilakukan atau dilarang. Puadi menjelaskan, tahapan untuk partai politik memang relatif belum padat. Saat ini tahapan Pemilu 2024 baru memasuki masa penyerahan dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.<br /> <br /> Meski demikian, lanjut Puadi, di masa-masa sekarang tetap rawan terjadi pelanggaran. Khususnya potensi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-kampanye/">pelanggaran kampanye</a> di luar jadwal. Dia mengingatkan, meski partai peserta pemilu sudah ditetapkan beserta nomor urutnya, masa kampanye baru akan dilaksanakan pada November 2023. ”Agar aktivitas parpol tidak dimaknai sebagai aktivitas melakukan kampanye oleh penyelenggara pemilu, penting untuk memahami aturan,” tuturnya.<br /> <br /> Puadi menambahkan, di masa sekarang parpol hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi. Dalam aktivitas tersebut, partai hanya diperkenankan menyampaikan ke publik kepesertaannya. Tanpa ada unsur mengajak atau meminta dukungan.<br /> <br /> Dari aspek regulasi sendiri, saat ini tengah dimatangkan rencana peraturan KPU (PKPU) tentang sosialisasi prakampanye. Beleid itu disiapkan untuk mengantisipasi kekosongan hukum di tengah panjangnya jeda menuju masa kampanye. ”Sehingga nanti regulasinya bisa dibaca di PKPU terkait,” ucapnya.<br /> <br /> Komisioner KPU RI <a href="https://www.jawapos.com/tag/mochammad-afifuddin/">Mochammad Afifuddin</a> mengatakan, penyusunan PKPU sosialisasi prakampanye masih berlangsung. Jumat lalu pihaknya baru berkoordinasi dengan Dewan Pers dan KPI untuk mendapat masukan perihal potensi sosialisasi prakampanye melalui media masa. ”Kalau kesepahamannya terbangun, akan makin menyedikitkan kesalahpahaman memahami apakah ini sosialisasi atau memenuhi unsur (kampanye) atau tidak,” ujarnya.<br /> <br /> Afif (sapaan Afifuddin) menegaskan, draf PKPU sosialisasi akan diupayakan selesai akhir bulan ini. Sehingga peserta pemilu segera mendapat kepastian hukum.

Kegiatan Parpol Mulai Rawan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gandeng-ppatk-bawaslu-pastikan-semua-penyumbang-bakal-dilaporkan_m_222706.jpeg" alt="Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya saat ini sudah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya saat ini sudah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin ‎mengatakan, selama 40 hari penyelenggaraan tahapan kampanye Pilkada 2020 pihaknya telah menertibkan alat peraga kampanya yang melanggar.<br /> <br /> Penertiban alat peraga kampanye tersebut dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat di sedikitnya 151 kabupaten/kota. "Dari data kami ada sebanyak, 164.536 unit alat peraga kampanye  yang ditertibkan karena melanggar‎," ujar Afif kepada wartawan, Jumat (6/11).<br /> <br /> Beberapa pelanggaran diantaranya adalah alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang dilarang atau jumlahnya melebihi jumlah yang diizinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /> <br /> "Bahkan Bawaslu juga menemukan alat peraga kampanye yang dipasang di luar daerah pemilihan pasangan calon," katanya.<br /> <ul><br />  	<li><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/10/2020/data-bawaslu-mayoritas-calon-kepala-daerah-males-kampanye-online/">Data Bawaslu, Mayoritas Calon Kepala Daerah Males Kampanye Online</a></strong></li><br /> </ul><br /> Meski demikian, Bawaslu mengapresiasi bahwa ada pula beberapa daerah yang tidak terdapat pelanggaran alat peraga kampanye. Selain pelanggaran alat peraga kampanye, Bawaslu juga menemukan dan menindak pelanggaran pada kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas.<br /> <br /> Bawaslu menemukan masih adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada 10 hari keempat dari 26 Oktober hingga 4 November 2020. "Jumlah pelanggarannya mencapai 397 kegiatan yang melanggar," ungkapnya.<br /> <br /> Pelanggaran tersebut ditemukan dari 16.574 kegiatan kampanye tatap muka yang diselenggarakan pada periode 10 hari keempat kampanye.<br /> <br /> "Dengan demikian, jumlah total keseluruhan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada 40 hari kampanye menjadi sebanyak 1.315 kasus," tuturnya.<br /> <br /> Pelanggaran tersebut telah ditindak Bawaslu dari mulai pemberian surat peringatan hingga pembubaran kampanye. Surat peringatan  diterbitkan atas 300 kegiatan kampanye.<br /> <br /> Selain itu ada 33 kegiatan kampanye yang  dibubarkan karena terdapat pelanggaran protokol  kesehatan. Pembubaran dilakukan baik oleh pengawas pemilu, Satpol PP maupun pihak kepolisian.

40 Hari Kampanye Pilkada, 1.315 Kasus Pelanggaran Prokes Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/antarafoto-penetapan-nomor-urut-calon-wali-kota-dumai-240920-asw-5-1.jpg" alt="Empat pasang calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Dumai memperlihatkan nomor urut peserta Pilkada 2020 di Dumai, Riau, pada September. Aswaddy Hamid/Antara" width="100%">
<figcaption>Empat pasang calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Dumai memperlihatkan nomor urut peserta Pilkada 2020 di Dumai, Riau, pada September. Aswaddy Hamid/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Calon Wali Kota Dumai nomor urut 2 Eko Suharjo terancam kurungan penjara enam bulan setelah menjadi tersangka perkara pelanggaran kampanye Pilkada 2020. Dia diduga melakukan tindakan pelibatan aparatur sipil negara (ASN).<br /> <br /> Agus Purwanto, ketua Koalisi Dumai Gemilang Pemenangan Eko Suharjo-Sarifah, seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Dumai menyatakan, sangat menghormati proses hukum tim Gakkumdu. Pihaknya akan menjalankan prosedur dan tahap yang berlaku.<br /> <br /> Saat ini, lanjut dia, belum bisa berspekulasi terkait penetapan status tersangka calon diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, dan Hanura itu. Pihaknya akan mengikuti tahap proses hukum lebih lanjut. ”Kami lihat ke depannya. Saat ini belum bisa berspekulasi karena menghormati proses hukum,” kata Agus.<br /> <br /> Sementara itu, Koordinator Sentra Gakkumdu Pilkada sekaligus Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Dumai Agung Irawan mengatakan, calon petahana Pilkada Dumai itu sudah ditetapkan sebagai tersangka karena status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan.<br /> <br /> ”Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah diterima dari kepolisian terkait pelanggaran kampanye satu peserta pilkada terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam kampanye. Dalam perkara ini calon terancam pidana enam bulan dan denda,” kata Agung.<br /> <br /> Dia menjelaskan, perkara pelanggaran kampanye pemilu itu menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu Dumai dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan dugaan pidana pejabat ASN yang menguntungkan atau merugikan peserta pilkada lain. Penanganan proses hukum terhadap perkara Pilkada Dumai tersebut, akan dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu.<br /> <br /> ”Penetapan tersangka calon wali kota ini sudah memenuhi dua alat bukti,” ujar Agung.<br /> <br /> Dia mengatakan, sebelumnya Bawaslu Dumai sudah memperingatkan wakil wali kota Dumai non aktif itu agar dalam kampanye tidak melibatkan ASN. Namun, teguran diabaikan sehingga akhirnya pelanggaran tersebut diproses.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=kZIcyKbmfJc&ab_channel=jawapostvofficial

Calon Wali Kota Dumai Jadi Tersangka Pelanggaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal menyampaikan, pelanggaran terbanyak pada tahapan Pilkada Serentak 2020 masih seputar pertemuan terbatas yang dihadiri lebih dari 50 orang. Sehingga metode kampanye secara daring belum jadi pilihan utama para kontestan Pilkada.<br /> <br /> "Catatannya dari tanggal 26 September sampai dengan 1 Oktober terjadi pelanggaran protokol kesehatan 54, kemudian ada konser pelaksanaan konser sebanyak 3 aktivitas atau kegiatan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran berkumpul lebih dari 50 orang adalah yang terbanyak," kata Safrizal dalam keterangannya, Jumat (16/10).<br /> <br /> Safrizal menyebut, pada periode kedua sejak 8 Oktober mencatat, terjadi 16 kali pertemuan terbatas dengan peserta lebih dari 50 orang. Sementara di periode ini, pelanggaran berupa pentas musik atau konser tidak ada.<br /> <br /> Sedangkan pada periode 9 sampai dengan 15 Oktober 2020, pelanggaran protokol kesehatan yang terbanyak masih pertemuan dengan peserta lebih dari 50 orang. Tercatat ada 25 kali pelanggaran.<br /> <br /> " Ini tentu sudah dicatat oleh Bawaslu. Teguran oleh Bawaslu sudah dilakukan, 230 kali yang diberikan peringatan dan 35 untuk pembubaran. Kepada para petugas di lapangan di antara mencatat atau membubarkan memang pilihannya lebih bagus membubarkan karena mencegah orang berkumpul lebih banyak," ujar Safrizal.<br /> <br /> "Jika diingatkan petugas di lapangan ternyata bisa dikurangi tetap dengan protokol jaga jarak pakai masker, acara kampanye dapat terus dilakukan. Potensi penularannya paling banyak adalah jika berkumpul di atas 50 orang tanpa jaga jarak tanpa pakai masker," sambungya.<br /> <br /> Safrizal mengimbau, para pasangan calon kepala daerah untuk membagikan alat peraga kampanye berupa alat protokol kesehatan seperti masker maupun handsanitizer. Menurutnya, jika pembagian masker dilakukan dengan masif, ini sangat membantu dalam meminimalisir potensi penularan virus Covid-19 di tengah masyarakat.<br /> <br /> "Kami percaya bagi-bagi masker secara masif oleh pasangan calon sebagai bahan kampanye adalah media yang paling efektif dalam mencegah tertularnya masyarakat kita, bukan saja mencegah tertularnya, namun juga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker di dalam zona warna apapun, zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Dalam zona apapun di daerah, Pilkada manapun tetap pakai masker, ini adalah upaya yang paling efektif," pungkasnya.

Pelanggaran Kampanye Paling Banyak Berkumpul Lebih dari 50 Orang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran kampanye

Berita Terkini