<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/arya-3613682553.jpeg" alt="PSSI peringatkan suporter Timnas Indonesia agar tidak membeli di calo dan menunggu informasi resmi berikutnya. (Dok. PSSI)" width="100%">
<figcaption>PSSI peringatkan suporter Timnas Indonesia agar tidak membeli di calo dan menunggu informasi resmi berikutnya. (Dok. PSSI)</figcaption>
</figure> </div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rf:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Timnas Indonesia mendapatkan empat sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) FIFA. Dua di antaranya didapat gara-gara masalah klasik nan sederhana, yakni terlambat melakukan kick-off yang berbuntut denda ratusan juta rupiah. Komdis FIFA mengeluarkan keputusan terkait kejadian-kejadian yang terjadi dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selama periode September dan Oktober. Timnas Indonesia jadi salah satu tim dengan sanksi terbanyak yang diterima. Berdasarkan keputusan Komdis FIFA tertanggal 6 November 2024, Timnas Indonesia menerima dua sanksi akibat melakukan pelanggaran terlambat untuk kick-off dalam dua pertandingan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga yang dilanggar oleh Timnas Indonesia adalah saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September dan ketika bertandang ke Stadion Qingdao kontra Tiongkok pada 15 Oktober lalu. Saat terlambat kick-off melawan Australia, Timnas Indonesia sebenarnya hanya dapat teguran dan peringatan dari FIFA. Tapi, pelanggaran yang sama terjadi pada laga kedua kontra Tiongkok. Akibatnya, Timnas Indonesia menerima denda sebesar CHF10.000 atau setara dengan Rp178 juta. Dalam putusannya, FIFA tidak menjelaskan secara detail mengenai kronologi keterlambatan kick-off tersebut. Tapi, FIFA memang cukup ketat terkait hal itu karena berkaitan dengan kesepakatan hak siar. Selain Timnas Indonesia, pihak Australia dan Tiongkok juga dianggap melakukan pelanggaran serupa. Tapi, kedua negara itu hanya dikenai peringatan, seperti pelanggaran pertama Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengatakan, PSSI enggan berdalih dan melakukan banding. Federasi memilih untuk mematuhi dan menerima sanksi yang dijatuhkan FIFA. "Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA, apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan kita seperti yang telat kick off dan sebagainya," kata Arya. Selain sanksi secara tim, dua anggota Timnas Indonesia juga mendapatkan hukuman individu. Mereka adalah Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, dan salah satu tangan kanan Shin Tae-yong alias asisten pelatih Kim Jong-jin. Mereka mendapatkan hukuman berupa larangan mendampingi tim dan denda dari Komite Disiplin FIFA akibat pelanggaran kode etik di laga Bahrain vs Indonesia. Tapi, besaran sanksi yang mereka terima berbeda-beda. Sumardji tak boleh mendampingi skuad Timnas Indonesia selama satu pertandingan dan denda sebesar 5.000 Swiss Franc atau Rp89,5 juta. Sementara Kim Jong-jin, dilarang mendampingi pasukan Garuda sebanyak empat pertandingan dan didenda 5.000 Swiss Franc atau Rp89,5 juta. Sanksi yang diterima Sumardji dan Kim Jong-jin buntut pertandingan sarat kontroversi melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa pada 10 Oktober lalu. Keduanya dianggap melakukan pelanggaran kode etik dengan melayangkan protes keras terhadap wasit.&nbsp; Duel Bahrain vs Timnas Indonesia saat itu memang berakhir dengan kericuhan. Itu terjadi karena Bahrain selaku tuan rmah sukses mencetak gol penyama pada menit ke-90+9 lewat Mohamed Mahroon. Padahal, tambahan waktu resmi yang diberikan hanya enam menit. Lantas, bagaimana sikap dan respons PSSI terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Sumardji dan Kim Jong-jin? Arya juga menerimanya. "Kalau ada ofisial kita seperti pak Mardji itu kita terima karena memang kondisi pada saat itu pak Mardji kan berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai pelatih yang terkena hukuman," jelasnya. </div> </div> </div> </div>

Timnas Indonesia terima sanksi FIFA akibat keterlambatan kick-off dan pelanggaran kode etik. Apa dampaknya?

Kronologi Sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia: Dari Kick-Off hingga Pelanggaran Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) akan turun tangan setelah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera. Meski begitu, sejauh ini KY belum menerima laporan terkait kasus ini. Sehingga KY menggunakan hak inisiatifnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata kepada wartawan, Kamis (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KY membuka diri terhadap pihak yang akan membuat laporan atas putusan ini. Sehingga proses pengusutan bisa lebih cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014902165/faktor-yang-menentukan-nilai-pasar-pemain-gelandang-persebaya-ini-layak-masuk-hitungan">Faktor yang Menentukan Nilai Pasar Pemain, Gelandang Persebaya Ini Layak Masuk Hitungan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," jelas Mukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik membacakan vonis dengan tegas. Dia menyampaikan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak dari eks anggota DPR RI Edward Tannur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014902140/wabah-polio-terdeteksi-di-lokasi-pengungsian-jalur-gaza-unwra-who-koordinasi-untuk-ambil-langkah">Wabah Polio Terdeteksi di Lokasi Pengungsian Jalur Gaza, UNWRA-WHO Koordinasi untuk Ambil Langkah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjut dia, majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Majelis memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Dan memberikan hak-hak terdakwa tentang hak dan martabat terdakwa, Ronald Tannur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis Ronald Tannur jelas jauh dari tuntutan&nbsp;JPU&nbsp;atau sidang sebelumnya. JPU menuntut Ronald Tannur dihukum 12 tahun dan membayar ganti restitusi pada keluarga korban atau ahli waris sejumlah Rp 263,6 juta. Korban yang dimaksud adalah Dini Sera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dini tewas pada Oktober 2023 di Surabaya. Setelah Dini dan Ronald menghabiskan waktu berdua di salah satu klub dan pub karaoke di salah satu mal Surabaya. Ronald Tannur adalah anak dari eks anggota DPR RI Edward Tannur.</div>

Komisi Yudisial (KY) akan turun tangan setelah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas kepada Ronnald Tannur.

Ronald Tannur Divonis Bebas, KY Gelar Investigasi Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Sidang-Dugaan-Pelanggaran-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-2-3291262918.jpg" alt="Ketua DKPP Heddy Lugito (tengah) memimpin sidang lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI, di Jakarta, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua DKPP Heddy Lugito (tengah) memimpin sidang lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI, di Jakarta, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan berat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyhari, dalam perkara aduan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman. Sementera anggota KPU lainnya yang juga diadukan diberikan sanksi peringatan. DKPP RI, Rabu (20/3/2024) menyelenggarakan sidang pembacaan putusan delapan perkara pengaduan.Salah satunya perkara aduan Irman Gusman. Mantan ketua DPD RI ini mengadukan ke Ketua dan anggota KPU RI, karena mereka tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Selatan. Dalam putusan PTUN Jaksel, KPU diminta memasukkan lagi Irman Gusman dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Anggota DPD RI Pemilu 2024. Sebelumnya KPU mencoret nama Irman Gusman, sekalipun tidak ada pengaduan masyarakat, saat Irman Gusman dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD RI. Sidang DKPP dipimpin Heddy Lugito, beserta anggota yang terdiri Muhammad Tio ALiansyah, J Kristiadi, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Mereka secara bergantian membacakan putusan. "Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota KPU, dan teradu II Mochamad Afiffuddin selaku anggota KPU, sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan DKPP. DKPP menilai, seharusnya para teradu menindaklanjuti putusan PTUN Jaksel, sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua dan anggota KPU, menurut DKPP, terbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat 6 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, pasal 11 huruf A dan huruf D, pasal 15 huruf G dan huruf H, pasal 16 huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menurut DKPP, Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU seharusnya bisa memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Teradu satu (Hasyim Ashari) sebagai ketua KPU telah gagal mengemban tugas dan tanggung jawabnya memimpin KPU untuk memastikan tahapan pencalonan DPD Pemilu 2024 berjalansesuai dengan tata cara cara yang berlaku," papar majelis hakim, saat membacakan kesimpulan. Begitu juga teradu II, yang menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, dinilai juga telah gagal menjalankan tugasnya. DKPP menilai ia gagal untuk memastikan tahapan pencalonan DPD Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan tata cara cara yang berlaku. "DKPP menilai teradu I dan teradu II layak mendapatkan sanksi yang lebih berat dibanding teradu lainnya," ungkap hakim. Menanggapi putusan DKPP tersebut, kuasa hukum Irman Gusman, Arifudin, tidak puas dengan keputusan sanksi berat yang dijatuhkan untuk Hasyim Asyari. Dijelaskannya, putusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para Komisioner KPU telah menyebutkan senyatanya mereka terbukti melanggar kode etik. "Namun sayangnya melalui putusan tersebut, DKPP tetap membiarkan mereka mengisi jabatan Komisioner KPU," ungkap Arifudin. Seharusnya Hasyim Asyari dicopot dari komisioner KPU. Sebab KPU harusnya diduduki oleh orang-orang yang bersih dan punya sense of ethics. "Terlebih sebelumnya, Hasyim juga telah terbukti melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir," kata dia.

Menurut DKPP, Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU seharusnya bisa memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus Irman Gusman, Sidang DKPP Nyatakan Komisioner KPU Langgar Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-disebut-pelengkap-sempurna-koalisi-gerindra-ini-sebabnya_m_229067.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Rencananya, Dewas KPK akan memeriksa Firli terkait dugaan pelanggaran etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sekitar pukul 10.00 WIB. "Dewas masih klarifikasi Firli Bahuri untuk kedua kalinya, rencana selasa jam 10.00 WIB," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Selasa (5/12). Firli sebelumnya telah diperiksa Dewas KPK, pada Senin (20/11) lalu. Firli mengaku didalami Dewas KPK terkait dugaan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dirinya oleh Dewas KPK. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Namun, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, penahanan tersangka merupakan kewenangan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. "Ya ikuti saja prosedurnya, tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyektif, namun kemudian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik saya kira semuanya tetap berproses," ucap Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12). Terpenting dalam kasus ini, pihaknya berkomitmen untuk membawa perkara yang menjerat Firli Bahuri ke pengadilan. Ia pun memastikan, Polri tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi ini. "Dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan," tegas Sigit. Firli disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. &nbsp;

Dewas KPK akan memeriksa Firli terkait dugaan pelanggaran etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Dewas KPK Kembali Periksa Firli Bahuri Hari Ini Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Mantan-Hakim-Mahkamah-Konstitusi-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2830943050.jpg" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan agar Anwar Usman mundur dari hakim konstitusi menguat. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memvonis Anwar melakukan pelanggaran berat kode etik sudah sepantasnya menjadi alasan yang kuat untuk mundur. Pakar hukum Universitas Padjadjaran Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan, dengan putusan MKMK, dapat dipastikan bahwa Anwar Usman tidak lagi bisa menangani kasus sengketa pemilu, baik pilpres maupun pileg. &rdquo;Karena itu, saya mengimbau agar Bapak Anwar Usman mundur dari posisi hakim konstitusi,&rdquo; terangnya. Desakan serupa disampaikan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani. Dia mengatakan, sesuai putusan MKMK, Anwar Usman melakukan pelanggaran berat secara etik dan moral dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut tidak diputus berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan untuk memupuk kekuasaan. &rdquo;Anwar Usman kini menjadi beban bagi MK,&rdquo; paparnya. Karena itu, SETARA Institute mendesak Anwar Usman mundur. Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia Jeirry Sumampow menjelaskan, putusan MKMK sulit menyelamatkan marwah dan kehormatan MK. Sebab, pelanggar berat bernama Anwar Usman masih berada di MK. &rdquo;Agak sulit kembali percaya ke MK,&rdquo; jelasnya. Dia menyebutkan, masih ada potensi Anwar Usman mencoba memengaruhi putusan MK lainnya ke depan. Karena itu, sebaiknya Anwar Usman segera mengundurkan dari hakim MK. &rdquo;Demi menyelamatkan kehormatan, kewibawaan, dan kepercayaan publik terhadap MK,&rdquo; urainya. Sementara itu, YLBHI dan 18 LBH kantor menilai putusan MKMK terhadap Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya adalah putusan yang bermasalah. Putusan MKMK itu dinilai berkompromi dengan perbuatan tercela Anwar Usman. &rdquo;MKMK mestinya memberikan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),&rdquo; kata Arif Maulana, wakil ketua YLBHI bidang advokasi. Arif menjelaskan, putusan MKMK itu membiarkan berlakunya putusan 90/PUU-XXI/2023 yang seharusnya dinyatakan tidak sah. Sebagaimana diketahui, putusan MK tersebut membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. &rdquo;Peradilan sesat MKMK ini kembali mengulang kesalahan yang sama,&rdquo; tuturnya. (far/syn/idr/tyo/lyn/lum/c19/oni)

”Anwar Usman kini menjadi beban bagi MK,” papar Ismail Hasani. Karena itu, SETARA Institute mendesak Anwar Usman mundur.

SETARA: Anwar Usman Jadi Beban bagi MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-lipi-tidak-ada-komitmen-partai-soal-pemberantasan-korupsi_m_.jpg" alt="Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris." width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengakui, tengah mengklarifikasi sejumlah saksi untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri, terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun, Dewas KPK masih merahasiakan identitas sejumlah saksi tersebut. "Masih dalam proses, sudah beberapa orang (diklarifikasi). Jumlah pasti saya lupa karena ada beberapa kasus yang dalam proses," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho dikonfirmasi, Rabu (25/10). Sementara itu, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris memastikan Firli selaku terlapor juga akan dimintai keterangannya. "Seperti biasanya, Pak FB (Firli Bahuri) selaku terlapor diklarifikasi terakhir. Belum dijadwalkan," ucap Syamsuddin. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 10 jam, sejak pukul 10.00 WIB. "Kehadiran saya hari ini (24/10) memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kepada penyidik adalah bentuk Esprit de Corps dalam perang badar pemberantasan korupsi bersama Polri," ucap Firli dalam keterangannya, Selasa (24/10). Firli mengaku dirinya datang lebih awal di Mabes Polri dan pemeriksaan oleh para penyidik Polda tersebut dilakukan dengan sangat profesional. Ia mengklaim, tidak ada perlakukan khusus maupun pengistimewaan. "Untuk itu saya sangat menaruh respect atas kerja penyidik. Mereka para penyidik hebat yang dimiliki Polri. Selama pemeriksaan saya juga diberi kesempatan beribadah dan menjadi imam solat," ujar Firli. "Sejarah akan mencatat untuk pertama kali purnawirawan Polri dan sebagai pimpinan KPK, pulang ke rumah besar untuk kerjasama demi Indonesia bebas korupsi. Tanpa drama, kecuali sempat ada penyesuaian proses dan prosedur, dan hari ini saya hadir penuhi," sambungnya. Firli menekankan untuk membersihkan negeri ini dari praktik korupsi diperlukan sinergi dan orkestrasi pemberantasan korupsi. Sebab, semua pihak dalam kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, APH, Penyelenggara Negara, Aparat Keamanan dan Parpol serta semua Kementerian/Lembaga wajib melibatkan diri untuk membersihkan dan tidak melakukan korupsi. "Namun faktanya, sampai dengan saat ini, amat disayangkan masih banyak lembaga yang permisif dengan korupsi, mereka seakan - akan membenarkan korupsi bahkan damai berdampingan," tegas Firli. Ia tak memungkiri, ada yang melakukan perlawanan ketika pimpinan lembaganya ataupun seorang oknum penyelenggara negara tersangkut korupsi. "Ini yang kita kenal dengan When the corruptors strike back," ujar Firli. Ia mengklaim, para pelaku melakukan serangan balik dengan segala cara, perlawanan verbal dan non verbal. Bahkan dengan cara kasar bertujuan mengintimidasi, berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaannya. "Lebih aneh lagi When the corruptors strike back dilakukan terhadap KPK. Mereka sangat leluasa dan bebas. Disitulah tantangan pemberantasan korupsi sehingga butuh sinergi&amp;orkestrasi," pungkas Firli. &nbsp;

Dewas KPK tengah mengklarifikasi sejumlah saksi untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri.

Dewas KPK Akui Mulai Usut Dugaan Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/DKPP-Sidang-Kode-Etik-Panwas-Dery-Ridwansah-1-952617386.jpg" alt="Logo DKPP" width="100%">
<figcaption>Logo DKPP</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemarin (20/9) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Kali ini, teradunya adalah para anggota Bawaslu RI. Mereka diperiksa terkait proses seleksi dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2023&ndash;2028. Dalam sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, majelis sidang DKPP tak hanya memeriksa anggota Bawaslu sebagai teradu, tapi juga menggali keterangan para pengadu. Yakni, seputar dugaan tidak profesionalnya anggota Bawaslu RI atas keterlambatan dalam memutus dan menetapkan anggota Bawaslu Sumut. Selain itu, majelis mendalami tentang keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan Bawaslu Sumut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. &rsquo;&rsquo;Kenapa sampai di keputusan akhir tidak ada perempuan yang terpilih?&rsquo;&rsquo; tanya anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo kepada anggota Bawaslu di ruang sidang. Menjawab pertanyaan itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, keputusan penetapan 7 anggota Bawaslu Sumut tanpa keterwakilan perempuan lantaran mengacu kualifikasi penilaian. Mulai dari pengalaman, rekam jejak, laporan masyarakat, hingga kualifikasi selama fit and proper test. &rsquo;&rsquo;Kami punya pertimbangan-pertimbangan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ratna pun meminta anggota Bawaslu RI menjelaskan lebih detail faktor dominan yang menjadi dasar tidak terpilihnya dua calon perempuan di keanggotaan Bawaslu Sumut. Menjawab pertanyaan itu, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangan penilaian kualifikasi itu adalah aduan masyarakat. Lolly menjelaskan, aduan masyarakat tentang dua kandidat perempuan yang mengikuti seleksi anggota Bawaslu Sumut itu menjadi pertimbangan serius. Sayang, dia enggan membeber pertimbangan serius yang dimaksud. &rsquo;&rsquo;Misalnya, (aduan masyarakat, Red) yang berkenaan dengan putusan DKPP. Itu yang membuat kami sangat berhati-hati,&rsquo;&rsquo; terangnya. Jawaban tersebut kemu_dian ditanggapi oleh para pengadu. Menurut mereka, aduan masyarakat yang jadi pertimbangan Bawaslu RI untuk tidak memilih calon perempuan itu semestinya dimasukkan dalam bukti. Dengan begitu, para pengadu bisa melihat dan menilai bukti tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami tidak melihat dalam bukti yang diserahkan Bawaslu RI,&rsquo;&rsquo; kata Sarma Hutajulu, perwakilan pengadu. Dalam perkara tersebut, anggota Bawaslu RI diadkan oleh sepuluh orang. Selain Sarma Hutajulu, pengadu lainnya adalah Rusdiana, Khairah Lubis, Kristina Peranginangin, Ferri Wira Padang, Lesmawati Peranginangin, Reantina Novaria, Ester Ritonga, Desi Pohan, dan Lia Anggia Nasution. (tyo/c18/hud)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemarin (20/9) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Giliran Anggota Bawaslu RI Disidang DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2-3952100890.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) kembali menggalar sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan bersaksi dalam sidang lanjutan pada Jumat (4/8). "Ya jadi, jam 09.00 WIB. Melanjutkan pemeriksaan saksi, Pak Firli Bahuri," kata Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris dikonfirmasi, Jumat (4/8). Syamsudin mengutarakan dalam sidang lanjutan hari ini, Dewas KPK hanya memeriksa Firli Bahuri. Keterangannya, dianggap penting untuk menambah terang dugaan pelanggaran kode etik terkait pesan singkat Johanis Tanak dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Idris Sihite. "Saksi yang diajukan majelis besok hanya pak Firli Bahuri," ucap Syamsudin. Dewas KPK sebelumnya telah memeriksa Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada Kamis (27/7). Usai menjalani pemeriksaan, Nawawi mengaku digali soal kegiatannya pada 27 Maret 2023. Pada hari itu, kata Nawawi, dirinya tengah melakukan ekspose perkara dugaan korupsi. "Yang mereka (Dewas KPK) tanyakan itu, apakah 27 itu kegiatan apa aja yang dilakukan oleh pimpinan. Seingat kami ada ekspose kasus Formula E, bukan tukin (tunjangan kinerja)," ungkap Nawawi. Sebelumnya, peneliti ICW Lalola Easter melaporkan Wakil KPK Johanis Tanak ke Dewas KPK. Pelaporan itu terkait dugaan percakapan antara Johanis dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris F. Sihite. "ICW melaporkan kepada Dewas KPK dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK atas nama Johanis Tanak," ucap peneliti ICW Lalola Easter di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/4). Lalola menjelaskan, laporan ini mengacu pada komunikasi Johanis dengan Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Idris F. Sihite yang berisi permintaan duit dengan 'main di belakang layar'. Ia menyebut, pelaporan terhadap Johanis berdasarkan dua peristiwa yang telah diperolehnya. "Ada dua peristiwa yang kami laporkan. Yang pertama tentu komunikasi yang terjadi di bulan Oktober 2022, baik tanggal 12 maupun 19 dan juga yang terjadi di bulan Februari 2023," ujar Lalola. Menurut Lalola, Johanis tidak bisa menjaga sikap dan perbuatan meskipun pada Oktober 2022, ia belum resmi dilantik sebagai pimpinan KPK melainkan baru dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR. "Dalam kerangka itu, tentu perilakunya sudah harus dijaga sehingga ketika ada komunikasi yang dibangun dengan pihak lain yang menawarkan kerja, yang tentu saja itu berpotensi besar memunculkan konflik kepentingan di kemudian hari ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua KPK, itu sudah harus diantisipasi," tutur Lalola. Ia pun menyoroti komunikasi yang dibangun Johanis pada Februari 2023, di mana yang bersangkutan sudah menjadi pimpinan KPK. Lola menilai, ada pelanggaran yang dilakukan Johanis dalam hal ini. Ia lantas menyentil Johanis yang mengaku tidak tahu-menahu perihal kasus dugaan korupsi yang menyeret Idris Sihite. "Kami menduga kuat ada pelanggaran di situ, dan pelanggaran tersebut adalah melakukan komunikasi dengan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu perkaranya sedang ditangani oleh KPK," pungkas Lalola.

"Ya jadi, jam 09.00 WIB. Melanjutkan pemeriksaan saksi, Pak Firli Bahuri," kata Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris.

Ketua KPK Firli Bahuri jadi Saksi Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Johanis Tanak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1664803673894.jpg" alt="Tangkapan layar tragedi Kanjuruhan, Malang. (FOTO: Rafika Yahya/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar tragedi Kanjuruhan, Malang. (FOTO: Rafika Yahya/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Muncul indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian dalam tragedi Kanjuruhan, Sabtu (1/10) malam.  Indikasi itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dia menjelaskan, indikasi itu muncul pasca menonaktifkan 9 orang anggota Brimob.  ”Kemudian sesuai perintah Kapolri, Kapolda Jatim menonaktifkan jabatan Dan Yon, Dan Gi, Dan Ton Brimob sebanyak 9 orang,” papar Dedi, Senin (3/10).  Anggota Brimob yang dicopot dari jabatannya adalah Dan Yon AKBP Agus Waluyo, Dan Gi AKP Has Darman, Dan Ton Aiptu Solikin, Aiptu M. Samsul, Aiptu Ari Yanto. Selanjutnya Dan GI AKP Untung serta AKP Danang. Dan Ton AKP Nanang dan Aiptu Budi.  ”Semua masih proses pemeriksaan tim malam hari ini (3/10). Seusai perintah presiden, Kapolri perintah kerja cepat namun unsur ketelitian kehati-hatian dan proses pembuktian ilmiah jadi standar tim kerja,” ucap Dedi.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot AKBP Ferli Hidayat dari jabatan Kapolres Malang. Keputusan itu disampaikan Senin (3/10).  Pencopotan tersebut merupakan langkah yang diambil pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang, Sabtu (1/10).  ”Berdasar investigasi Pak Kapolri, kami sudah laporkan ke Pak Kapolri, malam hari ini juga (3/10), Pak Kapolri mengambil keputusan, memutus (jabatan Ferli),” kata Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo, Senin (3/10) malam.  Pemutusan itu disampaikan Dedi berdasar surat Telegram Nomor ST/20/98/X/KET2022.  ”Menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen ASDM Polri,” tutur Dedi.  Posisi Kapolres Malang kini digantikan AKBP Putu Kholis Arya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Polda Metro Jaya.

Ada Indikasi Pelanggaran Kode Etik Polisi di Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/polsek-tes_urine_1.jpg" alt="KASUS NARKOBA: Suasana Mapolsek Sukodono, Sidoarjo, kemarin. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KASUS NARKOBA: Suasana Mapolsek Sukodono, Sidoarjo, kemarin. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan eks Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukodono, Sidoarjo, Ajun Komisaris Polisi Ketut Wardana melakukan pelanggaran kode etik berat.  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Dirmanto menginformasikan dua anggota Polsek Sukodono lainnya berpangkat Ajun Komisaris Polisi Satu (Aiptu), masing-masing berinisial YHP dan BS, juga dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat.  "Terhadap tiga orang tersebut dinyatakan pelanggaran kode etik berat berdasarkan gelar perkara yang diselenggarakan hari ini," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jumat malam (26/8).  Gelar perkara yang dipimpin oleh Kepala Bid Propam Polda Jatim Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, itu menindaklanjuti hasil tes urine terhadap tiga anggota polisi tersebut yang dinyatakan positif pada 23 Juli lalu.  Di salah satu ruangan Markas Polsek (Mapolsek) Sukodono Sidoarjo saat dilakukan penggeledahan, juga ditemukan bekas pemakaian narkotika, psikotropika dan obat berbahaya (narkoba) jenis sabu-sabu. AKP I Ketut Wardana dan dua anggota polisi yang ketika itu menjadi anak buahnya, diduga usai mengonsumsi sabu-sabu di salah satu ruangan Mapolsek setempat.  Menurut Kombes Pol Dirmanto, setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat melalui gelar perkara, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menuju sidang kode etik. "Kami menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2002," ujarnya.  Dengan demikian, kata Dirmanto, meski telah dilakukan gelar perkara, status AKP I Ketut Wardana, Aiptu YHP dan BS saat ini masih terperiksa. "Ketiganya ditempatkan di ruangan khusus Bid Propam Polda Jatim," tutur perwira menengah Polri tersebut.  Karena perkaranya sudah menjadi konsumsi publik, Kombes Pol Dirmanto memastikan pemeriksaannya untuk menuju sidang kode etik akan dilakukan secepat mungkin. (*)

Ketahuan Nyabu, Eks Kapolsek Sukodono Lakukan Pelanggaran Etik Berat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran kode etik

Berita Terkini