<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Motor-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat akan melintas di posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP mempe" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat akan melintas di posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Pada H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP mempe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk berhati-hati terkait lonjakan angka kasus Covid-19 pasca libur Lebaran 2021 kemarin. Hal itu karena masih banyaknya masyarakat yang mudik ke kampung halaman.  Merespons hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah bentuk warning kepada kepala daerah. Sebab di Lebaran kemarin banyak terjadinya kerumunan masyarakat.  "Saya kira sudah tepat presiden memberikan warning kepada para kepala daerah untuk berhati-hati terhadap potensi pandemi gelombang kedua," ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (19/5).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, pemerintah telah melakukan larangan mudik. Namun kenyataanya masih banyak yang harus dievalusi. Karena banyak masyarakat yang nekat untuk tetap mudik.  "Saatnya konsolidasi bersama secara nasional dan tidak perlu saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan," katanya.  Menurut Rahmad, sudah saatnya semua kepala daerah harus melakukan konsolidasi mengatasi lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran. Sehingga kepala daerah bisa bersiap lebih awal.  "Konsolidasi bagaimana melakukan pengendalian pandemi baik sikap para kepala daearah untuk terus membumikan protokol kesehatan, memperkuat dan memperbanyak tresing testing dan tegas terhadap pelanggaran prokes kepada siapapaun," ungkapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Rahmad berujar, para kepala daerah juga harus menjadikan kasus Covid-19 di India pembelajaran yang berharga. Sehingga kepala daerah bisa terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan.  "Apa yang terjadi di India bisa dipelajari bagaimana ini terjadi dan bagaimana antisipasi jangan sampai terjadi seperti India. Untuk seluruh kepalah daerah dan seluruh jajaranya sampai desa RT-RW kampung untuk bersama-sama punya tanggungjawab bersama untuk pengendalian Covid-19," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk waspada dan menangani apabila terjadinya kelonjakan kasus Covid-19 setelah jutaan warga berhasil lolos mudik.  Lebih lanjut, kepala negara tersebut pun berharap dengan penanganan yang tepat dan taktis itu dapat menekan lajunya penambahan kasus Covid-19 agar tidak terjadi seperti tahun sebelumnya.

Banyak Masyarakat Mudik, Legislator PDIP: Jangan Saling Menyalahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/menkes-budi-gunadi-sadikin-antara.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengkhawatirkan adanya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang. Karena itu, pemerintah melalui kementerian kesehatan (Kemenkes) bersiap melakukan sejumlah langkah antisipasi, dengan mendata seluruh kapasitas tempat tidur di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.  Pendataan farmasi dan alat kesehatan serta melakukan pendampingan ketat pada daerah yang terindikasi terjadi tren kenaikan kasus.  ''Lebaran sudah dekat. Tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk, saya merasa dan berharap Insya Allah ini tidak terjadi, tetapi kalaupun terjadi peningkatan penularan kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget," kata Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Selasa (11/5).  "Sejak Januari yang penting diantisipasi adalah kesediaan tempat tidur RS, kesiapan obat-obatan dan fasilitas lainnya yakni oksigen,'' sambungnya.  Secara keseluruhan, lanjut Budi, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 390 ribu unit, 70 ribu diantaranya digunakan untuk pelayanan Covid-19.  Budi menyebut, sampai saat ini tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 sekitar 23 ribuan. Semantara untuk ruang ICU, secara nasional ada sekitar 22 ribu, yang diperuntukkan untuk Covis-19 sebanyak 7.500 unit. Dengan tingkat keterisian ICU sekitar 2.500.  ''Kapasitas RS dan ICU yang kita miliki, itu masih 3 kali lebih besar dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19,'' terangnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/05/2021/mudik-dilarang-tapi-wna-boleh-datang-pks-yakin-ada-kongkalikong/">Baca Juga: Mudik Dilarang Tapi WNA Boleh Datang, PKS Yakin Ada Kongkalikong</a> Dari kalkulasi ini, Budi memperkirakan masih ada ketersediaan tempat tidur hingga 2 kali lipat untuk mengantisi apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus Covid-19 terutama pasca libur lebaran 2021.  Apabila terdapat kekurangan permintaan tempat tidur maupun ICU, pihaknya siap melakukan relaksasi dengan mengonversi rumah sakit menjadi rumah sakit khusus Covid-19.  ''Sejumlah persiapan telah kita lakukan, saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap kosong, tapi kalau ada setidaknya kita sudah melakukan persiapan,'' harap Budi.  Selain persiapan ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara nasional, Kementerian Kesehatan juga melakukan monitoring terhadap kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 di seluruh daerah terutama daerah yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam beberapa waktu terakhir.  Budi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk turut melakukan langkah antisipasi sekaligus pencegahan agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi pasca libur panjang lebaran.  Adapun 8 daerah yang mengindikasikan peningkatan keterisian ruang perawatan dan ruang ICU khusus Covid-19 diantaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.  ''Beberapa provinsi jauh lebih tinggi kasusnya, ini yang harus menjadi perhatian kami Pemerintah Pusat dan harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota tolong ini dijaga,'' pungkas Budi.

Khawatir Lonjakan Covid-19, Kemenkes Tambah Kapasitas Tempat Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Kemacetan-Gerbang-Tol-Cikarang-Utama-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 462.560 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek menuju arah Timur, Barat, dan arah Selatan. Volume kendaraan itu tercatat sejak 6 Mei 2021 hingga 12 Mei 2021.  "Angka ini turun 43,7 persen dari lalu lintas (lalin) normal sebesar 821.892 kendaraan," jelas Corporate Communication &amp; Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, Rabu (12/5).  Untuk distribusi lalu lintas di ketiga arah adalah sebesar 35,4 persen menuju arah Timur, 35,8 persen menuju arah Barat dan 28,8 persen menuju arah Selatan, dengan rincian sebagai berikut:  Arah Timur - GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 89.416 kendaraan meninggalkan Jakarta, turun sebesar 50,6 persen dari lalin normal 181.039 kendaraan.  - GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 74.474 kendaraan meninggalkan Jakarta, turun sebesar 58,3 persen dari lalin normal 178.792 kendaraan.  - Total kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Timur adalah sebanyak 163.890 kendaraan, turun sebesar 54,5 persen dari lalin normal 359.831 kendaraan.  Arah Barat - Lalin meninggalkan Jakarta menuju arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 165.607 kendaraan, turun 38,8 persen dari lalin normal 270.739 kendaraan.  Arah Selatan - Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Selatan melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 133.063 kendaraan, turun sebesar 30,5 persen dari lalin normal 191.322 kendaraan.  Sepanjang periode peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021, pihaknya mengimbau kepada pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) kategori dikecualikan seperti kendaraan pelayanan distribusi logistik, keperluan kerja/dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga, ibu hamil (didampingi 1 anggota keluarga) dan kepentingan persalinan untuk dapat melengkapi dokumen persyaratan antara lain Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan hasil negatif tes RT-PCR maks 3x24 jam, atau hasil negatif tes rapid antigen maks 2x24 jam, atau hasil negatif Genose C19 sebelum keberangkatan.  Selain itu, Jasa Marga juga mengimbau agar dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. "Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan saat berada di Tempat Istirahat, isi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas serta istirahat jika lelah berkendara," tandasnya.

Jasa Marga Catat 462 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek pada 6-12 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-7-2.png" alt="Gubernur Khofifah bersama perwakilan Aliansi BUMN di Gedung Negara Grahadi. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah bersama perwakilan Aliansi BUMN di Gedung Negara Grahadi. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kanaikan kasus positif Covid-19. Hal itu sudah terbukti pada libur lebaran tahun lalu dan sudah tidak terbantahkan. Data menunjukkan kasus Covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen.  Karena itu, sejumlah pihak menganggap keputusan pemerintah melarang mudik dinilai tepat. Sebab, data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idulfitri 22-25 Mei 2020, peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93 persen.  Kemudian, saat libur 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58-188 persen. Sedangkan saat libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif sebanyak 17-22 persen.  Belajar dari libur panjang sebelumnya, pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran, tahun ini. Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim mendukung kebijakan tersebut.  "Menurut saya sudah kebijakan yang tepat," kata Saifudin kepada wartawan, Minggu (18/4).  Saifudin juga menuturkan, masyarakat harus mendukung sehingga kebijakan larangan mudik efektif menekan kasus Covid-19. Koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan juga penting.  "Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," tutur Saifudin.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a>  Sedangkan ahli penyakit tropik dan infeksi dr Erni Juwita Nelwan mengimbau masyarakat agar membatasi pergerakan hanya untuk hal yang betul-betul darurat. Menurut dia, risiko penularan kasus Covid-19 masih terus ada.  "Bila masih ada kasus, maka risiko penularan dan penyebaran akan tetap ada, sehingga belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni.  Pengendalian pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi harus ada dukungan masyarakat. Agar masyarakat tidak mudik, menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras.  "Bila masih ada juga yang mudik harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama, supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di manapun," pungkas Erni.

Covid-19 Naik Setelah Libur Panjang, Pelarangan Mudik Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jokowi-Biro-Setpres.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik Hari Raya Idulfitri 2021 ini. Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan.  "Karena merujuk pada tahun 2020 lalu, terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 setelah libur panjang. Saat libur Idulfitri tahun lalu terjadi kenaikan jumlah kasus harian hingga 93 persen dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen," ujar Jokowi dalam keterangannya di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4).  Kemudian, kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen.  Selanjutnya terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober-1 November 2020 yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus Covid-19 hingga 95 persen, dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.  Selain itu, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 2020 yakni 24 Desember-3 Januari 2021 yang mengakibatkan kenaikan kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan kematian mingguan hingga 46 persen.  "Pertimbangan lainnya kita harus menjaga tren kasus aktif di indo selama dua bulan terakhir. menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 dan pada 15 april 2021 menjadi 108.032 kasus," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> "Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun, kita pernah mengalami 14 ribu -15 ribu kasus per hari pada januari 2021 tapi kini berada di kisaran 4000-6000 kasus per hari," tambahnya.  Kemudian kesembuhan juga mengalami peningkatan. Jika 1 Maret 2021 sebanyak 1.151.915 yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus. Maka di 15 April meningkat jadi 1.438.254 pasien sembuh atau mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus.  "Oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan semua masyarakat," ungkapnya.  Jokowi mengaku mengerti semua masyarakat pasti rindu sanak saudara di saat Ramadan dan Idulfitri 2021 ini. Tapi lebih baik mengutamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman.  "Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan sanak saudara kita dan diri kita sendiri, dan seluruh masyarakat," pungkasnya.  Diketahui, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6-17 Mei 2021 bagi seluruh kalangan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Jokowi Pilih Larang Warganya Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/wapres1.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah membolehkan pelaksanaan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid dan mushala dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat. Namun, untuk umat muslim yang berada di wilayah zona merah, dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah.  “Daerah yang masih dalam zona merah, itu dianjurkan menggunakan rukhsah (keringanan) atau kemurahan-kemurahan yang diperbolehkan, yaitu tidak melakukan tarawih atau tadarus di tempat umum atau masjid-masjid, untuk menghindari penularan (Covid-19),” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam keterangan resmi, Minggu (11/4).  Anjuran ini pun juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dirinya turut mengingatkan bahwa ibadah berjamaah di masjid, seperti salat tarawih dan tadarus hukumnya sunah, sementara menjaga diri dari penularan penyakit atau bahaya hukumnya wajib.  Oleh karena itu, ia meminta umat muslim memprioritaskan upaya menekan penularan Covid-19. Pencegahan penularan ini juga menjadi alasan kenapa pemerintah melarang mudik.  "Itu karena pengalaman tahun lalu, terjadi peningkatan (penularan) Covid-19 sampai 90 persen ketika mudik. Untuk itulah kenapa, menjaga itu, kemudian dilarang mudik. Saya kira kedudukannya itu sama saja, bahwa mudik atau silaturahim itu sunah, tetapi ada bahaya (penularan Covid-19),” ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Himbauan juga diberikan agar Ramadan kali ini dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri serta memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Esa serta memohon perlindungan-Nya, khususnya dari segala bencana yang tengah melanda Indonesia.  “Seperti kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan Allah. Karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan (sebagai momentum) untuk memohon ampun kepada Allah. Karena kita semua menyadari bahwa kita semua tidak ada yang tidak berdosa karena kita bukan orang yang maksum (terpelihara dari dosa),” pungkasnya.

Untuk Zona Merah Covid-19, Wapres: Ibadah Ramadannya dari Rumah Saja