<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/WhatsApp-Image-2023-08-21-at-125914-1161155031.jpg" alt="Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum, Surabaya, gandeng Djarum Foundation melalui Djarum Sumbangsih Sosial gelar pelayanan medis untuk warga." width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum, Surabaya, gandeng Djarum Foundation melalui Djarum Sumbangsih Sosial gelar pelayanan medis untuk warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum, Rangkah, Surabaya, menggandeng Djarum Foundation melalui program Djarum Sumbangsih Sosial gelar pelayanan medis. Sebanyak 795 masyarakat mengikuti program itu. Bersama Yayasan Bangun Sehat Indonesiaku (YBSI) dan Rabithah Ma&rsquo;had Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Timur, pelayanan medis yang diberikan terdiri atas empat layanan kesehatan bagi santri hingga kiai serta masyarakat di sekitar ponpes. Antara lain, layanan THT (tenggorokan hidung telinga), pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, dan saraf. Selain itu, dilaksanakan pemberian paket sembako kepada masyarakat secara simbolis. Ketua Umum YBSI Virly Mavitasari bersama dengan Founder YBSI Hisnindarsyah menjelaskan, awalnya panitia hanya mencetak 500 kupon untuk pemeriksaan. Namun, saat berlangsung kuota bertambah menjadi 795 orang. &rdquo;Ya kami terima. Tidak kami tolak. Jadi masyarakat yang berobat kami layani. Obat generik juga gratis,&rdquo; ujar Virly. Dia mengungkapkan, pasien yang datang itu didominasi kaum lansia. Pihaknya dalam kegiatan itu melibatkan 30 dokter, baik dokter umum maupun spesialis untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Ponpes Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum M. Ghozi Ubaidillah Mashduqi mengucapkan rasa terima kasih kepada YBSI dan Djarum Foundation. Meski melebihi target, pelayanan kesehatan berjalan tertib dan tidak penuh sesak. Ketua PC RMI NU Kota Surabaya tersebut mengatakan, banyak warga di lingkungan ponpes yang memerlukan layanan kesehatan. &rdquo;Alhamdulillah terima kasih untuk semua pihak yang membantu. Juga dari ibu-ibu RW yang ikut turut melakukan pendataan awal dan membantu di bagian administrasi sehingga acara berjalan lancar,&rdquo; tutur Gus Ghozi. Menurut dia, itu suatu bentuk kemajuan, karena ada sebuah langkah terhadap pesantren. Sebagai pesantren di tengah ramainya kota metropolitan seperti Surabaya, sangat diperlukan kegiatan silaturahmi yang dibalut dengan unsur kesehatan. &rdquo;Karena biar tidak hanya sehat jasmani, tapi juga menjalin hubungan rohani kepada pondok pesantren, nanti mendapat doanya para santri dan kiai. Jadi ini adalah hal yang perlu diapresiasi,&rdquo; terang Gus Ghozi. Sedangkan Legowo Kadri, perwakilan dari Djarum Foundation menyebut kegiatan itu merupakan ke-66 kalinya yang telah terselenggara. Pelayanan medis masyarakat di pondok pesantren merupakan salah satu upaya untuk berkontribusi dalam meningkatkan peran pesantren kepada masyarakat. Dia berharap masyarakat bisa mendapatkan pengobatan layak. &rdquo;Djarum Sumbangsih Sosial telah melakukan berbagai kegiatan di antaranya khitanan massal, peningkatan kualitas panti asuhan, satgas pencegahan kebakaran dan bantuan penyediaan air bersih,&rdquo; papar Legowo Kadri.

Ponpes Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum, Surabaya, gandeng Djarum Foundation (Djarum Sumbangsih Sosial) gelar pelayanan medis untuk warga

PP Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum Surabaya Gandeng Djarum Foundation Berikan Pelayanan Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/WhatsApp-Image-2023-06-01-at-132636-2900997461.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat mendampingi keluarga pasien di RSUD Soewandhie." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat mendampingi keluarga pasien di RSUD Soewandhie.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur menyoroti pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Soewandhie yang terkesan tidak maksimal dalam memberikan penanganan medis. "Keselamatan warga harus menjadi yang utama, siapapun itu," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Kamis (1/6). Menurut Reni, pihaknya menerima laporan warga melalui whatsapp (WA) terkait situasi kritis seorang pasien perihal keluhan pelayanan rumah sakit yang terkesan tidak maksimal dalam memberikan penanganan medis. Hal itu dialami oleh seorang ibu, Asiasi (52) warga Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya. Kondisi tersebut mengharuskan ia masuk ruang ICU. Akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan lantaran pihak RSUD menyatakan ruang ICU penuh. Keadaan tersebut telah dialami pasien sejak datang ke RSUD pada Sabtu (27/5) lalu. Pasien harus menunggu hingga tiga hari sebelum akhirnya masuk ke ruang perawatan pada Senin (29/5) sebab antre. Mengetahui situasi sulit yang dialami pasien, Reni lantas menuju ke RSUD dan memastikan langsung kondisi keluarga pasien. Saat Reni di RS, ia mendapat konfirmasi dari pihak RS bahwa ruang ICU yang kosong telah tersedia bagi pasien untuk masuk. Namun, nyawa pasien tidak tertolong sebelum pihak rumah sakit berhasil memindahkan ke ruang ICU. Menyusul kabar meninggalnya pasien tersebut, Reni pun sangat menyayangkan terkait dengan penanganan rumah sakit di tengah kegentingan pasien yang memerlukan tindakan segera. "Tentu semua orang tidak ada yang mengharapkan situasi sulit seperti ini, tapi coba bayangkan jika yang mengalami itu adalah mereka yang merupakan ibu kita, keluarga kita, saudara kita," katanya. Dengan adanya temuan ini, lanjut dia, praktis menjadi sorotan bagi wakil rakyat tersebut khususnya mengenai standar pelayanan rumah sakit dalam tindakan medis ketika terjadi antrean di ICU. "RSUD Soewandhie ini pasiennya banyak, atas upaya perbaikan pelayanan, maupun peningkatan mutu, serta inovasi pelayanan kesehatan utamanya di rawat jalan saya apresiasi. Tapi untuk kasus ini juga perlu jadi evaluasi," katanya. Ia mengatakan, layanan rawat inap ini jadi evaluasi karena bila memang rumah sakit melihat kegentingan yang dialami lalu bagaimana solusi memberi rujukan atau mengalihkan ke fasilitas kesehatan lain untuk dapat dilakukan tindakan medis. Ia memahami, bahwa kematian juga merupakan bagian dari takdir Tuhan. Meski begitu ikhtiar setiap insan untuk berusaha sebaik mungkin melalui akses pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi urusan lain yang sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kata dia, jika RSUD kerap mengalami kondisi serupa, maka baginya koneksi dan integrasi pelayanan kesehatan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya butuh integrasi dan koneksi layanan. "Di era saat ini, integrasi pelayanan kesehatan antarrumah sakit sudah menjadi keniscayaan, saya minta direktur RSUD Soewandhie memerhatikan ini," katanya. Tampak selama di RSUD, Reni terus menguatkan keluarga pasien dengan mengajak kedua putri wali pasien itu untuk berdzikir seraya melantunkan ayat-ayat suci Al Quran. Atas kejadian tersebut, ia pun merasakan kesedihan yang menyelimuti pihak keluarga sekaligus menyampaikan duka cita mendalam. "Kami tadi mengucapkan belasungkawa dan mohon doanya juga supaya keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dan kekuatan pula," demikian Reni Astuti. (*)

Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur menyoroti pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Soewandhie yang terkesan tidak maksim

Buntut Nyawa Pasien Tak Tertolong, Wakil Ketua DPRD Surabaya Soroti Pelayanan di RSUD Soewandhie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keuangan-bermasalah-bpjs-belum-bayar-tagihan-ke-rs_m_.jpg" alt="Ilustrasi: BPJS Kesehatan Kaltara membayar tagihan ke RS Soemarno Sosroatmodjo selama 7 bulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: BPJS Kesehatan Kaltara membayar tagihan ke RS Soemarno Sosroatmodjo selama 7 bulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib yang dialami Rumah Sakit (RS) Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor, berbeda dengan pelayanan medis lainnya. Di tengah tuntutan untuk melayani seluruh masyarakat, namun menghadapi masalah di keuangan. Tagihan RS itu belum dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama tujuh bulan. Akibatnya kemarin (4/9), Komite Medik Rumah Sakit Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor, melakukan aksi demonstrasi di depan rumah sakit tersebut. Direktur RS Soemarno Sosroatmodjo Surya menjelaskan, rumah sakit mengalami masalah keuangan karena persoalan tersebut. Dia menyebut, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus jaminan kesehatan belum membayar tagihan rumah sakit sejak Februari hingga saat ini. Telatnya pembayaran diakui Surya awalnya karena kesalahan pihaknya yang telat menagih. Namun, masalah penagihan sudah klir beberapa bulan lalu. "Namun, ketika kami sudah menyesuaikan, ternyata terkendala di BPJS. Dengan alasan kendala keuangan secara nasional. Akhirnya, tagihan semakin panjang yang belum terbayarkan. Sementara itu, di seluruh rumah sakit di Kaltara yang lain, pembayaran sudah sampai Mei," katanya kepada Bulungan Post (Jawa Pos Group) kemarin (4/9). Secara terpisah, Staf Komunikasi BPJS Kesehatan Kaltara Oki mengaku belum bisa berbicara banyak terkait aksi yang dilakukan petugas medis di RS Soemarno Sosroatmodjo. Namun, melalui siaran pers yang dibuat, BPJS Kesehatan menyebut telah membayar tagihan untuk Januari 2018. Sementara itu, klaim Februari 2018 baru diajukan pihak rumah sakit pada 19 Juli 2018. Lalu, klaim Maret 2018 baru diajukan 3 Agustus 2018 ke BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan pun mengakui ada keterlambatan dalam pembayaran klaim tersebut. Yang mana, tagihan Februari 2018 seharusnya jatuh tempo pada 8 Agustus. Sedangkan klaim pembayaran Maret 2018 jatuh tempo pada 27 Agustus.&nbsp;

Keuangan Bermasalah, BPJS Belum Bayar Tagihan ke RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kemenko-pmk-faskes-harus-utamakan-nyawa-pasien-dibanding-administrasi_m_174787.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus meninggalnya bayi tujuh bulan di Brebes, Jawa Tengah akibat tak mendapatkan penanganan medis menambah panjang mirisnya potret pelayanan kesehatan di Indonesia. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyesalkan adanya fasiltas kesehatan (faskes) yang masih membebani keluarga pasien darurat dangan urusan administratif, sehingga pasien tak terlayani. &lsquo;&rsquo;Semua faskes, apakah itu rumah sakit pemerintah, RS swasta, dan Puskesmas, harus mengutamakan pasien darurat,&rsquo;&rsquo; kata Deputi 3 Kemenko PMK Sigit Priohutomo di Jakarta, Kamis (14/12). Menurut Sigit, standar operasional prosedur (SOP) semua faskes jelas memberikan prioritas kepada pasien darurat. Dia menyesalkan faskes tidak menangani pasien hanya karena tidak memiliki dokumen kependudukan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengobatan pada 9 Desember lalu. Bayi tersebut kemudian dibawa pulang dan meninggal tanpa mendapatkan pertolongan medis. "Jika ini benar, kami sangat menyayangkan hal tersebut dan mereka telah menyalahi SOP yang berlaku," ujar Sigit. Sigit mengatakan, kelalaian rumah sakit dalam menolak menangani pasien itu bukanlah hal pertama kali. Menurut dia, SOP yang dikeluarkan Kemenkes sudah jelas menyatakan bahwa siapa pun yang datang ke fasilitas kesehatan, terlebih dalam keadaan darurat, harus segera mendapatkan pelayanan medis. "Apabila sudah menyangkut nyawa orang, tidak dibenarkan untuk menolak hanya karena kurang kelengkapan administrasi, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Indonesia Sehat," tegasnya. Sigit menambahkan, pasien dalam keadaan kritis jangan pernah dibebankan pada persoalan administrasi terlebih dahulu. Karena itu, dia menginginkan peristiwa ini dijadikan pelajaran baik dari rumah sakit atau puskesmas agar lebih fleksibel dalam menangani kasus yang berkaitan pasien darurat. &ldquo;Ingat, nyawa itu lebih penting,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan tindak lanjut soal kejadian ini. &ldquo;Kami akan menindaklanjutinya dengan meminta keterangan dari pihak keluarga pasien dan petugas. Jika ada kesalahan petugas maka petugas itu akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku,&rdquo; pungkasnya.

Kemenko PMK: Faskes Harus Utamakan Nyawa Pasien Dibanding Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/biarkan-ibu-muda-bawa-jenazah-anak-naik-angkot-rsudam-dikecam_m_158813.jpeg" alt="Delpasari, ibu muda yang terpaksa membawa jenazah anaknya naik angkot." width="100%">
<figcaption>Delpasari, ibu muda yang terpaksa membawa jenazah anaknya naik angkot.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akibat pelayanan bertele-tele dan tindakan oknum perawat dan sopir ambulans yang meminta uang tambahan Rp 2 juta Delpasari, 31, agar bisa membawanya pulang ke Lampung Utara berbuntut kecamatan. Pihak RSUD dr H Abdul Moeloek (RSUDAM) banjir kecaman dari warganet dan publik lainnya. Atas perbuatan petugas rumah sakit itu, pihak RSUDAM memberikan sanksi kepada perawat dan oknum sopir ambulans tersebut. Karena perbuatan mereka telah melakukan dugaan pungli kepada keluarga pasien. (baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/22/158596/pelayanan-rsud-bertele-tele-ibu-muda-bawa-jenazah-anak-dengan-angkot" target="_blank">Pelayanan RSUD Bertele-tele, Ibu Muda Bawa Jenazah Anak Dengan Angkot</a>) Direktur Diklat dan Peningkatan SDM RSUDAM dr Arief Effendi menjelaskan, RSUDAM telah menerima informasi dari keluarga Delpasari soal dugaan permintaan uang jasa ambulans. Seluruh pengemudi ambulans dikumpulkan. "Jika dari hasil investigasi itu ditemukan adanya pemungutan, yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan," sebut Arief saat mengunjungi rumah keluarga Delpasari di Gedungnyapah, Abung Timur, Lampung Utara (Lampura), kemarin (22/9). Namun, salah seorang pengemudi bernama Jhon Sinaga tidak hadir. Karena itu, lanjut dia, info konkret mengenai permintaan uang Rp 2 juta kepada keluarga Delpasari belum bisa diklarifikasi. "Karena akar masalah dari mereka, mulai hari ini yang bersangkutan tidak diperkenankan membawa mobil jenazah. Kami terus mencari Jhon untuk klarifikasi masalah ini," kata Direktur Umum dan Keuangan RSUDAM Ali Subaidi dalam keterangan yang diterima Radar Lampung (Jawa Pos Group). Selain itu, RSUDAM memberikan sanksi berupa pemindahan perawat atas nama Dwi Hartono. "Perawat seharusnya mengecek dan memastikan jenazah naik ambulans. Itu tidak dia lakukan. Memang ada alasan yang disampaikan, tapi kami tidak bisa toleransi," kata Ali Subaidi. Dalam kunjungan tersebut, Arief bersama rombongan berziarah ke makam Berlin Istana, anak Delpasari dan Ardiansyah. Ardiansyah, 41, suami Delpasari, mengapresiasi kedatangan pihak RSUDAM yang membawa pesan duka Gubernur Ridho. Pihak keluarga, lanjut dia, telah mengikhlaskan kepergian Berlin. Pihak keluarga juga tidak akan menuntut ke jalur hukum. Dia menyatakan selama di RSUDAM mendapat perawatan yang baik. Persoalan terjadi saat hendak menggunakan fasilitas ambulans. Karena itu, dia meminta pihak RSUDAM berbenah diri memperbaiki pelayanan di sektor ambulans.&nbsp;

Biarkan Ibu Muda Bawa Jenazah Anak Naik Angkot, RSUDAM Dikecam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jujur-wali-kota-akui-pelayanan-anak-buahnya-buruk_m_117913.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap dari Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah patut dicontoh. Dia tidak sungkan mengakui kelemehana kinerja jajarannya. Terutama di bidang kesehatan. Atas rendahnya tingkat pelayanan itu, Lis Darmansyah pun meminta maaf kepada publik. Dikatakannya,&nbsp; pelayanan yang diberikan tim medis RSUD Tanjungpinang terhadap pasien masih buruk. Sebab dokter, bidan dan perawat di rumah sakit ini belum memiliki kesadaraan pentingnya memberikan penanganan medis tanpa melihat faktor fisik dan golongan pasien. "Memang keahlian yang dimiliki tim medis RSUD Tanjungpinang lebih baik dibandingkan lainnya. Tapi wataknya banyak yang masih selambe. Karena lebih jago teori daripada praktiknya," ujar Lis seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (22/3). Dia meminta semua jajaran di bidang medis untuk mengoptimalkan pelayananan dengan mengikuti pelatihan. Dipesankannya, ilmu pelayanan itu bukan sekadar untuk mengejar akreditasi nilai baik dari lembaga terkait. Tapi harus diimplementasikan secara langsung dengan praktek di lapangan. Khususnya menangani pasien yang menderita penyakit kronis. Tim medis dituntut memiliki inisiatif dan kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan. Mulai dari merawat, memberikan obat sampai menempatkan pasien diruangan perawatan. Sebab mereka membutuhkan penanganan yang maksimal dan tepat. "Saya yakin tak satupun tim medis di sini yang mampu menangani pasien yang crewet akibat penyakit kronisnya. Pasti tim medis malah selambe dengan pasien seperti itu. Watak inilah yang harus diubah agar aktreditasi nilai baik yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan," bebernya. Kemudian dalam memberikan penanganan cepat kepada korban tenggelam. Menurut Lis, dalam kasus ini masih banyak tim medis yang enggan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Sehingga banyak nyawa korban yang tak terselamatkan. Ironisnya lagi, lanjut Lis, itu semua disebabkan atas kelalaian atau faktor kesengajaan tim medis. Karena lamban memberikan bantuan serta minimnya kesadaraan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. "Kalau pasien itu berperawakan seram atau terbilang kurang mampu pasti kurang dilayani. Tapi sebaliknya pasien dari golongan tinggi langsung dilayani semaksimal mungkin. Sehingga banyak nyawa pasien yang tak terselamatkan," ungkapnya. (ary/iil/JPG)

Jujur, Wali Kota Akui Pelayanan Anak Buahnya Buruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73158_92465_perawat-Sehat_HIJRAHPADEK_Padang-Ekspres.jpg" alt="Hardinisa Syamitri, bidan desa yang berhasil menghapus stigma dukun beranak bagi masyrakat pedalaman. Tepatnya di Jorong Luak Bega, Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota." width="100%">
<figcaption>Hardinisa Syamitri, bidan desa yang berhasil menghapus stigma dukun beranak bagi masyrakat pedalaman. Tepatnya di Jorong Luak Bega, Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com LIMAPULUH KOTA - Melakoni diri sebagai bidan desa di sebuah daerah pelosok memang begitu berat tantangannya. Selain daerahnya masih memiliki keterbatasan infrastruktur, masyarakatnya pun masih terbelenggu dengan kebiasaan lama yang begitu rawan terhadap kesehatan mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi Hardinisa Syamitri, bidan desa yang bertugas di Jorong Luak Bega, Talang Anau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar. Perempuan cantik yang sehari-hari dipanggil dengan sebutan Bidan Icha itu mengaku, di awal bertugas, perjuangannya begitu berat Pertama, lokasi Jorong Luak Bega hanya memiliki sebuah jalan bertanah. Bila dilanda hujan akan berubah jadi kubangan lumpur dan sulit diakses. Transportasi ke sana pun yang ada hanya ojek. &ldquo;Dulu, untuk menelepon saya harus mencari spot tertentu di kawasan itu yang ada sinyalnya. Kalau ingin keluar, saya minta antar pada tukang ojek. Namun kalau hujan susah untuk keluar, karena jalannya buruk,&rdquo; kenang Icha yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group). Selain itu, tantangan bertugas di daerah ini, masyarakatnya lebih terbiasa berobat dengan dukun. Kalau melahirkan pun lebih percaya dengan dukun beranak dari pada pengobatan medis. Hal ini membuat Icha harus bekerja keras meyakinkan masyarakat, bahwa kehadirannya adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Tak jarang Icha harus menahan tangis tatkala ada orang melahirkan namun yang dipanggil adalah dukun beranak, bukan dirinya. &nbsp; &ldquo;Kadang saya ingin menangis rasanya. Saat ada orang butuh pertolongan, mereka melewati rumah saya untuk memanggil dukun. Saya jadi berpikir, kalau begini terus, buat apa saya di sini. Maka saya bertekad harus bisa beraih hati warga,&rdquo; kenangnya. Namun Icha tak patah arang. Perlahan tapi pasti dia melakukan pendekatan pada masyarakat setempat. Berbagai kegiatan masyarakat dia ikut untuk memberikan pencerahan. &ldquo;Tempat pemandian umum, ladang, hingga warung saya jadikan tempat untuk bercengkrama dan sosialisasi,&rdquo; jelas alumni Stikes Prima Nusantara ini. Disebutkannya, dukun beranak yang dipercaya warga tak dijadikannya musuh, namun dirangkul dan diajak menjadi partner. Perlahan-lahan, warga mulai menerima keberadaan Icha. Ketika ada beberapa kasus melahirkan yang tak bisa ditangani dukun beranak, dia hadir untuk memberikan pertolongan. Hasilnya, masyarakat pun mulai percaya kepadanya dan mulai menerima keberadaannya. Tak puas sampai di sana, Icha melihat begitu banyak warga usia lanjut di daerah tersebut. Dia juga menggerakkan membuat senam sehat lanjut usia. Senam yang diberi nama Seroja itu dilakukan untuk bagi usia lanjut untuk melawan penyakit degeneratif. Sejak ada senam lansia, kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin bertambah. Ini terbukti dengan terus meningkatnya warga yang mengunjungi posyandu lansia yang dirintisnya. (hijrah/iil/JPG)

Berkat Ketabahannya, Bidan Desa Berhasil Hilangkan Stigma Dukun Beranak di Daerah Pedalaman

pelayanan medis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelayanan medis

Berita Terkini