Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/pelindo-3-1716134621.jpg" alt="Pelindo Buka Suara Soal Klaim Rumah Kakek Wawan Diserobot Jadi Dapur MBG: Itu Playing Victim! (Novia Herawati/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - PT Pelindo Regional III buka suara soal isu seorang kakek bernama Wawan Syarwhani, 80 tahun, yang mengaku rumahnya mendadak diubah secara sepihak menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengakuan tersebut viral di media sosial hingga memunculkan narasi negara menyerobot tanah milik masyarakat. Padahal, bangunan yang berada di Jalan Teluk Kumai Timur No. 83A Surabaya, berdiri di atas tanah milik Pelindo. Sub Regional Head Jawa PT Pelindo Regional 3, Purwanto Wahyu Widodo menegaskan bahwa narasi alih fungsi rumah Kakek Wawan menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), secara sepihak tidak lah benar. "Saya kira kalau yang disampaikan yang bersangkutan itu sangat tidak mendasar ya. Karena kami sudah melaksanakan sesuai hasil putusan pengadilan. Saya kira itu playing victim lah itu," tutur Wahyu, Selasa (27/1). Sebagai informasi, perselisihan antara PT Pelindo dan Kakek Wawan sejatinya sudah terjadi sejak 2017. Saat itu, Pelindo mengajukan gugatan kepada Wawan atas tuduhan penyerobotan lahan. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menetapkan putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan melakukan eksekusi lahan HPL di Jalan Teluk Kumai Timur No. 83A Surabaya, dengan pemohon eksekusi adalah PT Pelindo. Eksekusi rumah itu dilakukan pada 21 Mei 2024. Wahyu mengatakan bahwa Kekek Wawan turut hadir dan menyaksikan proses eksekusi. Karena itu, ia merasa heran dengan narasi "menyerobot" yang beredar di media sosial. "Yang bersangkutan juga mengetahui dan videonya ada. Kami sudah melaksanakan (eksekusi) sesuai dengan hasil putusan di pengadilan. Surat putusannyq ada, berita eksekusi ada semua," imbuhnya. Terkait pemanfaatan lokasi sebagai dapur MBG, Wahyu menyampaikan bahwa penggunaan aset tersebut adalah kerja sama yang sah dan legal antara PT Pelindo selaku pemegang Sertifikat HPL dengan Polres Tanjung Perak. "Kami menegaskan seluruh tindakan Pelindo berlandaskan pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu," pungkas Wahyu. Kronologi Singkat Pengakuan Wawan Syarwhani, kakek 80 tahun asal Surabaya, yang mengklaim rumahnya tiba-tiba dibongkar dan diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi sorotan masyarakat. Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, bangunan di atas lahan seluas 536 m&sup2; di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83 A, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya itu kini menjadi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bangunan tersebut didominasi warna putih dan biru tua. Terpasang pula plang bertuliskan "Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pelabuhan Tanjung Perak". Wawan mengatakan bahwa dirinya membeli rumah tersebut dari penghuni sebelumnya sejak 1992. Namun sejak 2025, rumah tersebut dibiarkan kosong dengan pagar yang masih dalam kondisi terkunci. Sementara Wawan tinggal di rumah yang tak jauh dari lokasi, hanya berbeda gang. &ldquo;Jadi rumah itu pada dasarnya sudah SHM dan saya beli secara sah, ada Akta Jual Belinya (AJB) juga," tutur Wawan, baru-baru ini.

Pelindo buka suara soal klaim rumah Kakek Wawan diserobot jadi dapur MBG. Pelindo pastikan legalitas dan sebut narasi itu playing victim.

Pelindo Buka Suara soal Klaim Rumah Kakek Wawan Diserobot jadi Dapur MBG: Itu Playing Victim!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/darwis-1594651545.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah menyebut ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengerukan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak. (Novia Herawati/JawaPos.com)" /> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, resmi menetapkan 6 pejabat PT Pelindo Persero Regional 3 dan PT APBS sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengerukan kolam pelabuhan tahun 2023-2024.&nbsp; "Setelah memperoleh alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 184 KUHAP dan dilakukan ekspose perkara, penyidik menetapkan enam orang tersangka," tutur Kepala Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, Kamis (27/11).&nbsp; Enam pejabat yang kini menyandang status tersangka terdiri atas unsur manajemen Pelindo Regional 3 dan jajaran direksi PT APBS, antara lain AWB selaku Regional Head PT Pelindo Regional 3 (Oktober 2021-Februari 2024).&nbsp; Kemudian HES selaku Division Head Teknik PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, EHH selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3.&nbsp;M selaku Direktur Utama PT APBS (2020-2024), MYC selaku Direktur Komersial Operasi dan Teknik PT APBS (2021-2024), dan DYS selaku Manajer Operasi dan Teknik PT APBS (2020-2024). Kajari Tanjung Perak menyebut kerugian negara dalam proyek ini masih dihitung auditor BPKP, namun estimasinya mendekati nilai kontrak, yakni Rp 196 miliar, dikurangi uang tunai Rp 70 miliar yang telah disita sebelumnya. "Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai Rp 70 miliar. Uang ini nantinya diajukan dalam persidangan sebagai barang bukti dan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif," imbuh Darwis.&nbsp; Sebelum menetapkan enam tersangka, penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya telah memeriksa 50 saksi, termasuk saksi ahli, serta mengamankan alat bukti berupa 415 dokumen fisik dan 7 dokumen elektronik.&nbsp;Meski begitu, Darwis menegaskan bahwa penyidikan kasus korupsi proyek pengerukan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak tidak berhenti di sini. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran.&nbsp; "Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru (Dalam kasus korupsi proyek pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Perak), akan dikembangkan setelah audit dan pemeriksaan lanjutan," tegasnya. Atas perbuatan keenam tersangka, Kejaksaan menjerat mereka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. "Tersangka ditahan di Rutan Kelas I Surabaya dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan (27 November-16 Desember 2025). Ini untuk memudahkan penyelidikan lanjutan," pungkas Darwis.

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan 6 pejabat Pelindo dan APBS sebagai tersangka korupsi proyek pelabuhan 2023-2024.

Kasus Korupsi Proyek Kolam Pelabuhan Tanjung Perak, Jaksa Buka Kemungkinan Tersangka Baru

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/pejabat-pelindo-3-2616442803.jpg" alt="Kejari Tanjung Perak menerapkan 6 Pejabat Pelindo 3 dan PT APBS sebagai tersangka Korupsi pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023 - 2024. (Novia Herawati/JawaPos.com)" /> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Kasus korupsi proyek pengerukan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023 - 2024, memasuki babak baru. 6 pejabat di PT Pelindo Persero Regional 3 dan PT APBS kini menyandang status tersangka.&nbsp; Mereka terdiri atas unsur manajemen Pelindo Regional 3 dan jajaran direksi PT APBS, antara lain AWB selaku Regional Head PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 (Oktober 2021 - Februari 2024).&nbsp; Kemudian HES selaku Division Head Teknik PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, EHH selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3. M selaku Direktur Utama PT APBS (2020 - 2024), MYC selaku Direktur Komersial Operasi dan Teknik PT APBS (2021- 2024), dan DYS selaku Manajer Operasi dan Teknik PT APBS (2020 - 2024) &ldquo;Setelah memperoleh alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 184 KUHAP dan dilakukan ekspose perkara, penyidik menetapkan enam orang tersangka,&rdquo; tutur Kepala Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, Kamis (27/11).&nbsp; Tim penyelidik Kejari Tanjung Perak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut, di mana dilakukan tanpa dasar perjanjian konsesi dan tanpa surat penugasan resmi Kementerian Perhubungan. PT Pelindo Persero Regional 3 menunjuk langsung PT APBS sebagai pelaksana proyek pengerukan, padahal perusahaan tersebut tidak memiliki kapal sendiri serta dinilai tidak kompeten di bidang tersebut. Para tersangka juga melakukan markup HPS/OE&nbsp; (Harga Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate) dengan nilai fantastis, yakni Rp 200 miliar tanpa menggunakan konsultan dan engineering estimate. Para tersangka mengalihkan pekerjaan pengerukan kepada pihak ketiga, yakni PT Rukindo dan PT SAI, tanpa dasar yang sah. Bahkan melakukan manipulasi anggaran dan pengadaan tanpa dokumen KKPRL.&nbsp; Ketika ditanya mengenai berapa total kerugian negara dari kasus korupsi pengerukan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak ini, Darwis menyebut estimasinya sesuai dengan nilai kontrak proyek, yakni Rp 196 miliar.&nbsp; "Kemarin penyelidik telah menerima penitipan dana sebesar Rp 70 miliar dari PT APBS melalui rekening penampungan Kejaksaan, maka diperkirakan (kerugian negara) mencapai Rp 196 miliar," terang Darwis. Atas perbuatannya, Kejaksaan menjerat para tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. "Tersangka ditahan di Rutan Kelas I Surabaya dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan (27 November-16 Desember 2025). Ini untuk memudahkan penyelidikan lanjutan," pungkas Darwis.

Kejaksaan menetapkan enam pejabat sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengerukan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak.

6 Pejabat Pelindo 3 dan APBS jadi Tersangka Korupsi Proyek Kolam Pelabuhan Tanjung Perak

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/pelindo-4066300625.jpg" alt="Truk parkir di area buffer zone Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Azami/Jawa Pos)" /> JawaPos.com&nbsp;- Pelindo Regional 3 melakukan sejumlah antisipasi menghadapi lonjakan aktivitas selama libur panjang. Salah satunya dengan menyiapkan sistem layanan digital dan buffer area untuk menampung kendaraan besar di Pelabuhan Tanjung Perak. Harapannya, upaya itu tetap memperlancar area operasional dan menekan kepadatan. Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menyatakan, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengadopsi teknologi terkini. Digitalisasi layanan jadi upaya berkelanjutan yang memungkinkan operasional pelabuhan dipantau secara real time. &rdquo;Termasuk menjamin pelayanan tetap optimal ya, meski kondisinya libur panjang, seperti sekarang ini,&rdquo; ungkapnya Senin (12/5). Dia menjelaskan, digitalisasi dilakukan agar seluruh layanan operasional dan pelanggan bisa berjalan 24 jam tanpa henti. &rdquo;Semua jaringan kami libatkan, termasuk dengan anak usaha kami, ILCS, sebagai penyedia layanan digital,&rdquo; imbuhnya. Dia menyebut, layanan digital itu meliputi Single Portal Integrated Billing System (IBS), mulai dari E-Registration, E-Booking, E-Tracking, E-Payment, E-Invoice, E-Billing, hingga E-Care. Selain itu, Pelindo juga mengoperasikan Integrated Planning and Control Room di pelabuhan-pelabuhan utama untuk memantau aktivitas kapal dan bongkar muat secara terpusat. Soal tiga buffer area, Karlinda menyebut ada di beberapa titik, masing-masing mampu menampung kendaraan besar lebih banyak. &rdquo;Contohnya di buffer area Prapat Kurung, ini kapasitas kurang lebih bisa tampung 45 kendaraan besar,&rdquo; sebutnya. Lalu ada Buffer area antara Pos 3&ndash;4 Kalimas yang mampu tampung 150 kendaraan besar dan buffer area depan Pos 5 Kalimas, sekitar 60 kendaraan besar. &rdquo;Ini untuk mengurai kemacetan, jadi momen ini kami operasionalkan semua, jadi kurang lebih bisa Rambung 200an kendaraan besar secara bersamaan,&rdquo; ungkapnya. Kepala KSOP Kelas Utama Tanjung Perak, Agustinus Ma&rsquo;un, menyampaikan apresiasinya atas langkah Pelindo dalam menata lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di kawasan pelabuhan. Sebab, peningkatan arus kendaraan jenis Ro-Ro di Pelabuhan Tanjung Perak tahun ini mencapai 18 persen dibanding tahun lalu, sehingga penataan dan antisipasi menjadi hal yang wajib dilakukan oleh Pelindo Regional 3. &rdquo;Jelas untuk mendukung kelancaran, kami apresiasi ini dan ini benar mampu menekan kepadatan dan menciptakan keselamatan kawasan pelabuhan,&rdquo; jelasnya. (zam)

Pelindo Regional 3 menyiapkan buffer area dan sistem digital untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur panjang.

Pelindo Tambah 3 Buffer Area Kendaraan Besar di Pelabuhan Tanjung Perak

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/c5500a85-cb34-46af-8d18-0494b60d5895.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun berdampak pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai perusahaan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut berpartisipasi dalam upaya penanganan Covid-19. Bersama Kementerian Perhubungan, perseroan memberikan 1.000 paket sembako gratis kepada para pengemudi angkutan umum dan angkutan daring di Denpasar, Minggu (1/8).  Vice President Corporate Communication Pelindo III Suryo Khasabu mengatakan pemberian sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para pengemudi angkutan umum dan daring. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang saat ini tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan pembagian sembako dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/28192276-06c8-4cc7-8f5f-bc67079de91a.jpg" alt="Photo" /> Sebagai perusahaan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut berpartisipasi dalam upaya penanganan Covid-19. (Istimewa)  “Pandemi yang masih berlangsung berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat, seperti saudara kita para pengemudi angkutan umum maupun angkutan daring, beberapa di antara mereka mengeluhkan sepi penumpang dan sepi pesanan yang mempengaruhi penghasilan harian mereka,” kata Suryo.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/6d358d29-46d0-428f-8da9-661b51ce6ecd.jpg" alt="Photo" /> Sebagai perusahaan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut berpartisipasi dalam upaya penanganan Covid-19. (Istimewa)  Kepala Terminal Kelas A Mengwi Achmad Erwin R. menjelasan saat ini di Terminal Mengwi terdapat 52 bus yang terdaftar dengan berbagai jurusan baik dalam antar kota maupun antar propinsi. Pandemi Covid-19 menjadikan jumlah bus yang beroperasi hanya tersisa sekitar 20 bus.  “Banyak operator bus memilih untuk mengurangi jumlah bus yang beroperasi salah satunya karena jumlah penumpang di masa pandemi yang sedikit jika dibandingkan dengan sebelum pandemi,” lanjutnya.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/6b20d6ac-052e-42d5-a4a4-2395fe9477f5.jpg" alt="Photo" /> Sebagai perusahaan BUMN, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut berpartisipasi dalam upaya penanganan Covid-19. (Istimewa)  Merry Cahaya, salah satu pengemudi transportasi daring mengaku pendapatan yang diperoleh di masa pandemi turun drastis jika dibandingkan sebelum pandemi. Dirinya mengaku penghasilan harian yang didapat saat ini sekitar 30 persen jika dibandingkan dengan kondisi normal.  “Selama pandemi dan PPKM pendapatan turun, orang yang bepergian sedikit dan banyak tempat makan tutup, pesanan jadi sepi,” ucapnya.

Sembako Gratis bagi Pengemudi Angkutan Umum dan Angkutan Daring

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PELINDO11.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Pelindo 3 terus mendukung upaya Pemerintah menangani Covid-19 sesuai dengan program dari Kementerian BUMN untuk turut aktif dalam memutus rantai Covid-19. Yang terbaru, Pelindo 3 menyediakan 50 ribu alat rapid tes Covid-19 gratis bagi warga di Jawa Timur.  Bantuan ini nantinya diperuntukkan masyarakat maritim di Jawa Timur yaitu pelaku logistik antar pulau, nelayan, masyarakat pesisir, warga di wilayah pelabuhan perikanan dan penyeberangan hingga warga di pondok pesantren serta masyarakat lainnya dengan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Jatim dan BPBD.  Tahap pertama Pelindo 3 melakukan rapid test di Pelabuhan Jangkar Situbondo Jawa timur, dan selanjutnya Pelabuhan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi. Selain itu, Pelindo 3 juga akan melakukan jemput bola dengan mendatangi di titik-titik aktivitas sehari-hari dengan melakukan test di zona-zona yang masih dianggap merah.  Direktur Utama Pelindo 3 Doso Agung mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat secara berkala akan menggelar rapid test tersebut. Diharapkan hal ini bisa membantu pemerintah dalam mendeteksi peta persebaran Covid-19 di Jawa Timur. Untuk tahap awal akan dilaksanakan pengetesan cepat sebanyak 5.000 rapid test.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PELINDO12.jpg" alt="Photo" /> Pelaksaaan rapid test yang dilakukan Pelindo 3. (Istimewa)  “Kami akan melakukan sistem jemput bola dalam pelaksanaan bantuan rapid test gratis ini. Jadi tim kami bekerja sama dengan gugus tugas Pemerintah Daerah setempat yang akan datang langsung ke wilayah yang dianggap rawan penyebaran Covid-19. Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mendapat fasilitas deteksi dini Covid-19 tersebut. Deteksi dini sangat bermanfaat dalam pemetaan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” tegas Doso Agung.  Upaya tersebut merupakan dukungan nyata Pelindo 3 membantu Pemerintah menekan penyebaran Covid-19 khususnya di Jawa Timur. Terlebih, jumlah angka penderita Covid-19 di Jawa Timur masih belum menunjukkan tren menurun beberapa waktu terakhir. Untuk pelaksanaannya Pelindo 3 menunjuk anak perusahaannya yaitu RS PHC Surabaya sebagai sebagai pelaksana rapid test.  Kepala Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak M. Dahri mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik bantuan Rapid Test Covid-19 yang dilakukan secara bertahap dari PT. Pelindo III untuk masyarakat maritim di Jawa Timur.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PELINDO13.jpg" alt="Photo" /> Pelindo 3 melakukan rapid test gratis kepada masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. (Istimewa)  “Aturannya, untuk memutus penyebaran Covid-19 hingga ke daerah setiap calon penumpang harus menyertakan hasil rapid test. Kami berterima kasih pada Pelindo 3 yang menyediakan rapid test gratis, ini sangat membantu sekali tentunya sekaligus sebagai bentuk sosialisasi pelayanan baru di pelabuhan penumpang.” ujar M. Dahri.  Sementara itu Ismail,40, salah satu warga nelayan pesisir setempat sekaligus calon penumpang kapal tujuan Pulau Sapudi yang mengikuti rapid test Covid-19 gratis mengaku senang. Menurutnya, lokasi pemukiman yang jauh dari perkotaan membuat mereka sulit mendapatkan fasilitas tersebut, sementara mereka juga ingin memastikan kondisi di sekitar lingkungannya di tengah pandemi Covid-19 ini.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PELINDO14.jpg" alt="Photo" /> Pelaksanaan rapid test Pelindo3 kepada warga guna mencegah penularan Covid-19. (Istimewa)  “Ini adalah pengalaman pertama saya ikut rapid test ini. Sebelumnya kami sama sekali belum pernah ikut, paling cuma test suhu badan saja. Selain karena rumah saya jauh dari kota harganya juga mahal rapid test itu. Saya berterima kasih pada Pelindo 3 yang sudah membantu kami memberikan rapid test gratis ini bersama saya dan keluarga,” ujar Ismail usai mengikuti rapid test gratis  Dalam pelaksanaannya, Pelindo 3 terus berkoordinasi dengan gugus tugas dan Pemerintah Daerah setempat membahas teknis pelaksanaan bantuan 50 ribu rapid test massal gratis tersebut. Pelindo 3 juga terus memperkuat teknis penanganan Covid-19 melalui RS Pelindo 3 yaitu RS PHC Surabaya dengan membangun Laboratorium Swab PCR dan menambah fasilitas ruang isolasi dari 17 ruang menjadi 200 ruang isolasi untuk penanganan pasien Covid-19. #CovidSafeBUMN.

Pelindo 3 Jemput Bola Rapid Test Covid-19 di Zona Merah

Pelindo 3

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pelindo 3