Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/IMG_7474-492958533.jpeg" alt="Kuasa hukum pelapor, Triyogo Waluyo tunjukkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik Bareskrim Polri.(dok.ANTARA)" /> JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam kasus dugaan pemalsuan identitas yang menyeret seorang TikTokers bernama Vanessa Tuhuteru. Dia kini sudah berstatus sebagai tersangka. Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media, Triyogo Waluyo selaku kuasa hukum pelapor dalam kasus tersebut menyampaikan bahwa Vanessa menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga atau KK. Menurut Triyogo, penetapan tersangka dilakukan oleh Bareskrim Polri pada Kamis (12/2). Pihaknya mengetahui hal itu setelah Vanessa menjalani pemeriksaan dan terbitnya SP2HP yang diterima oleh pihak pelapor dari penyidik. Menurut dia, Vanessa menjadi tersangka setelah tiga kali diperiksa. &rdquo;Pemeriksaan tersangka VT dilakukan setelah pemanggilan secara patut sesuai ketentuan kepolisian. Kami mengapresiasi penyidik yang bertindak dan memutuskan secara objektif dan subjektif,&rdquo; kata dia dikutip pada Jumat (13/2). Triyogo yakin, penyidik Bareskrim Polri Sudah mengantongi alat bukti yang cukup hingga menetapkan Vanessa sebagai tersangka. Dia menjelaskan bahwa kasus yang menyeret Vanessa berawal dari laporan suami sah perempuan tersebut yang berinisial AC. Kepada awak media, Triyogo menyebut, AC merasa dirugikan atas dugaan pemalsuaan identitas yang dilakukan oleh Vanessa. Dalam dokumen yang kini dipersoalkan tercantum status tidak kawin serta perubahan data agama yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. &rdquo;Status tidak kawin itu diduga sengaja dicantumkan untuk digunakan dalam penerbitan akta kelahiran anak yang diduga merupakan hasil hubungan di luar pernikahan sah,&rdquo; imbuhnya. Berdasar hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh pelapor, peristiwa tersebut diduga terjadi pada 2018. Dari pelacakan akta kelahiran, diketahui Vanessa diduga hamil atas hubungan dengan pria berpaspor India berinisial SK. Dia kemudian melahirkan anak pada 3 November 2018. Selain akta kelahiran, pelapor juga menemukan dugaan penerbitan KK baru pada 17 Oktober 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mencantumkan Vanessa bersama sang anak. Dugaan pemalsuan KTP terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di Kalimantan dan Alor. Lebih lanjut, Triyogo menyampaikan bahwa kliennya tidak berniat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Namun, keputusan berubah lantaran muncul narasi Vanessa di media sosial yang dinilai memutarbalikkan fakta dan mempermalukan pihak suami. &rdquo;Ketika fakta diputarbalikkan dan justru klien kami yang dituduh bersalah, bahkan anaknya dituding memiliki ijazah palsu, maka demi menjaga martabatnya serta anak-anaknya, beliau akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum dan mengajukan gugatan cerai,&rdquo; ujarnya. Dia memastikan, laporan tersebut dibuat melalui pertimbangan panjang agar publik memahami duduk perkara sebenarnya. Menurut dia, kliennya telah dirugikan secara hukum dan moral atas persoalan tersebut. Untuk itu, perlu proses hukum agar semua menjadi terang-benderang. &rdquo;lelaki mana yang mau menerima istrinya hidup bersama pria lain dan diduga memalsukan identitas demi bisa hidup bersama pria tersebut, lalu mengabaikan suami dan anak-anaknya,&rdquo; tukasnya. &nbsp;

Bareskrim Polri tetapkan TikTokers Vanessa Tuhuteru sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan identitas di Kalimantan dan Alor.

Bareskrim Polri Tetapkan TikTokers Vanessa Tuhuteru Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Identitas

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/IMG20230929102144_01-3736709709.jpg" alt="Kapolresta Bogor Kota menunjukkan KK palsu yang digunakan untuk mencurangi syarat jarak zonasi PPBD SMP, di Kota Bogor. " /> JawaPos.com&ndash;Polresta Bogor Kota&nbsp;menahan lima orang diduga pelaku sindikat calo pemalsuan identitas anak pada kartu keluarga (KK) untuk mengakali jarak zonasi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) terdekat untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Juli dalam wilayah Kota Bogor. &rdquo;Dari Polresta Bogor Kota telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, kemudian mengerucut pada pemeriksaan yang sekarang ada lima orang yang sudah jadi tersangka dan kami&nbsp;lakukan penahanan,&rdquo; kata Kepala Polresta Bogor Kombespol Bismo seperti dilansir dari Antara di Bogor. Bismo menjelaskan, para tersangka membuat dan menggunakan surat kartu keluarga palsu, yang melayani dan menawarkan kepada para orang tua yang ingin anaknya bersekolah di SMP dan SMA tertentu, tetapi tidak memenuhi persyaratan domisili. &rdquo;Dari kelima tersangka itu, ada yang melakukan rangkaian pemalsuan bersama dan ada yang dilakukan tidak bersama-sama,&rdquo; ujar Bismo. Dia menyebut lima orang tersangka tersebut, yakni SR, 45, yang bertindak sebagai yang menawarkan kepada orang tua untuk membuat KK palsu agar alamat anaknya sebagai calon siswa SMP yang dituju sesuai persyaratan zonasi dengan tarif Rp 13,5 juta. Kemudian, SR bekerja berantai dengan calo pembuatan KK palsu berinisial MR, 40; AS, 45; BS, 52; dan RS yang saat ini sudah menjadi tersangka. Kapolresta mengatakan, MR berperan mencari KK yang alamat rumahnya berdekatan dengan sekolah untuk dikirim kepada BS. Itu agar BS dapat menyisipkan nama calon siswa yang mendaftar PPDB jalur zonasi dalam kartu keluarga tersebut. Selain itu, kata dia, KK milik MR yang beralamat di Jalan Selot Nomor 02 RT003/008, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, digunakan juga untuk menerima anak yang menumpang. Padahal sebenarnya alamat tersebut adalah SDN Polisi 4 Kota Bogor. AS sebagai pemilik kartu keluarga yang disisipkan untuk anak yang akan mendaftar pada jalur zonasi sebagai famili lain dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300 ribu per anak dengan keseluruhan empat orang anak yang menumpang alamat di Jalan Selot Nomor 13 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Padahal sebenarnya alamat tersebut adalah Masjid At-Taqwa. Untuk peran yang sudah dilakukan, kata Bismo, MR mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300 ribu per satu KK. Tersangka telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak 40 kali pada PPBD 2023. &rdquo;Dari KK yang didapatkan kedua orang itu, SR melanjutkan proses ke BS yang berperan memodifikasi KK milik orang lain menyisipkan nama anak calon siswa SMP di Kota Bogor sesuai dengan syarat jarak zonasi PPBD,&rdquo; terang Bismo. Dia menyebut BS menerima tarif Rp 1,5 juta sampai dengan Rp 3 juta. BS telah melakukan hal tersebut sebanyak 50 kali. Selanjutnya&nbsp;karena KK baru yang dibuat BS tahun terbitnya tidak sesuai dengan persyaratan PPBD yakni di bawah satu tahun, SR atas rekomendasi BS memalsukan tanggal pembuatan KK menjadi di atas satu tahun kepada tersangka RS. &rdquo;RS mengubah tanggal penerbitan KK yang disisipkan identitas anak calon siswa SMP atau SMA yang dituju dimundurkan karena untuk memenuhi syarat minimal telah tinggal satu tahun. RS pun mengganti barcode tanda tangan Kepala Disdukcapil,&rdquo; papar Bismo. Tersangka RS melakukan scan dari kartu keluarga yang diterbitkan satu tahun lalu, saat itu kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dijabat Sujatmiko Biliarto. Setelah KK hasil rekayasa tersebut jadi kemudian tersangka kirimkan kembali dalam format pdf kepada BS. Tersangka minta biaya Rp 7 juta dan telah tujuh kali melakukannya. Kemudian, lanjut Bismo, setelah semua proses selesai, SR mengunggah KK palsu tersebut pada&nbsp;link penerimaan sistem zonasi atau PPDB SMP di Kota Bogor dengan hasil calon siswa tersebut dapat diterima. Namun, setelah diverifikasi ulang tim khusus verifikasi lapangan PPBD Kota Bogor bersama Polresta Bogor Kota, KK tersebut tidak tercatat dalam data SIAK Disdukcapil Kota Bogor. Dari bisnis mencurangi PPDB melalui pemalsuan KK, kata Bismo, para tersangka diduga telah meloloskan puluhan bahkan ratusan siswa SMP secara curang yang hingga saat ini tetap bersekolah di sekolah hasil kecurangan. Pihak kepolisian telah mengamankan bukti KK palsu, rekening koran para tersangka, dan media penyimpanan dokumen.&nbsp; Empat tersangka, yakni SR, MR, BS, dan RS, dijerat pelanggaran secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Khusus AS, menurut Bismo, dikenakan tindak pidana membantu melakukan pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 56 KUHP subsider pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 KUHP. &rdquo;Ancaman hukuman kepada mereka yakni pasal 266 KUHPidana pidana penjara paling lama 7 tahun dan pasal 263 KUHPidana penjara paling lama 6 tahun. Kasus ini sedang kami kembangkan hingga ke level di atasnya. Sementara ini kami amankan lima orang,&rdquo; ujar Bismo.

Polresta Bogor Kota menahan lima orang pelaku sindikat calo pemalsuan identitas anak pada kartu keluarga (KK) untuk mengakali PPDB

Polresta Bogor Kota Tahan Lima Pelaku Sindikat Calo Pemalsuan KK PPBD

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_20220205-005224_WhatsApp.jpg" alt="Empat WNA ditahan di Rudenim Denpasar, Bali, Jumat (4/2). Ayu Khania Pranisitha/Antara" /> JawaPos.com - Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar Dewa Juli Artabrata mengungkap alur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara asing (WNA) Syria Mohamad Zghaib bin Nizar yang ditangkap oleh pihak Imigrasi Denpasar.  Dewa, saat dihubungi melalui sambungan telepon di Denpasar, Kamis (9/3) mengatakan KTP yang dimiliki oleh WNA asal Syria tersebut adalah asli. Dalam arti dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan Catatan Sipil atas nama Mohamad Zghaib bin Nizar dan kemudian berganti nama menjadi Agung Nizar Santoso.  "Betul, sudah sesuai prosedur dalam arti semua persyaratan dipenuhi," kata Dewa.  Dalam mengurus dokumen tersebut, kata dia, WNA asal Syria tersebut dibantu oleh pihak lain masuk melalui permohonan biodata baru dengan persyaratan seperti pernyataan tidak memiliki identitas, tidak memilik ijazah, tidak keberatan dari pemilik rumah, ada pengantar dari kepala dusun.  "Semua persyaratan itu dipenuhi ada surat permintaan, pengantar dari kepala dusun, semuanya lengkap. Jadi berdasarkan itu kami memproses itu. Pertama KK dulu, setelah itu yang bersangkutan merekam KTP, numpang di KK milik atas nama I Ketut Sutayer. Siapa orangnya kita nggak tahu, semua kan lewat online. Artinya Ketut Sutayer ini tidak keberatan numpang di KK miliknya," kata Dewa.  Dia mengatakan setelah beberapa waktu dirinya dipanggil oleh pihak Kejaksaan termasuk tim Pora (Pengawasan Orang Asing) untuk menjelaskan tentang status dokumen WNA tersebut.  "Kejaksaan minta klarifikasi ke kita kok bisa seperti ini, kami sampaikanlah semuanya. Persyaratan semua terpenuhi kita proses secara online," kata Dewa.  Setelah itu, pada Senin (20/2) dirinya mengajukan proses pembatalan terhadap dokumen tersebut berdasarkan surat dari Tim Pora, bahwa WNA asal Syria tersebut menyembunyikan identitas sebenarnya.  "Berdasarkan itu kita ajukan proses pembatalan dan pengajuan pemblokiran kepada Dirjen Disdukcapil pusat. Bahwa isinya dipalsukan, biar semua syarat lengkap. Prosedur semua dipenuhi yang masalah kan yang bersangkutan memalsukan dokumen," kata Dewa.  Dia pun membantah kalau hal tersebut merupakan sebuah kecolongan di dinas yang dipimpinnya.  "Kalau kecolongan masalahnya semua persyaratan terpenuhi, tapi apa yang dipersyaratkan itu tidak benar. Ini yang meyakinkan kita kan ada surat pengantar dari kepala dusun, diketahui kepala desa, pemilik rumah. Kami menyakini bahwa orang ini memang ada di alamat itu," kata Dewa.  Dia mengatakan perekaman KTP atas nama Agung Nizar Santoso dilakukan di Kantor Kecamatan Denpasar Utara pada 15/9/2022, dan dicetak pada 19/9/2022.  Setelah mencermati kejadian yang melibatkan warga negara Suriah tersebut, Dewa mewanti-wanti seluruh petugas untuk berhati-hati dan cermat dalam menerbitkan dokumen berupa KTP kepada setiap pemohon agar tida terjadi permasalahan serupa.  "Kita kalau ada pengajuan tanpa catatan biodata kita waspadai. Lebih hati-hati lebih cermat melihat orangnya, bila perlu kan harus dipanggil orangnya itu," kata dia.  Untuk WNA Syria Mohamad Zghaib bin Nizar sendiri saat ini masih ditahan di rumah Detensi Imigrasi Denpasar sambil menunggu pemeriksaan dari pihak Kepolisian Daerah Bali dan Kejaksaan.  Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Barron Ichsan mengatakan dia ditangkap saat bersama pacarnya seorang perempuan WNA asal Filipina pada Kamis 16 Februari 2023 di sebuah rumah kos di daerah Denpasar Selatan dikarenakan dia memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dengan nama dirinya dan hal itu diduga merupakan pemalsuan identitas.  Hal itu terungkap berdasarkan hasil sidak Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) yang merupakan gabungan dari Imigrasi, BAIS, Binda, Kejaksaan dan Polri. Saat ini pihak Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait alasan WNA tersebut membuat KTP.

Disdukcapil Ungkap Alur Pembuatan KTP WN Syria yang Ditahan Imigrasi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/waria-nikah-1.jpg" alt="Penampilan waria berinisial S dengan nama samaran Mita yang menikah dengan pria inisial MU 31 asal Kediri, Kabupaten Lombok Barat. dokumentasi pribadi/Antara " /> JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan bahwa pelaku pernikahan sesama jenis dari mempelai perempuan dengan nama Mita ternyata memalsukan identitas data kependudukan. Pernyataan itu disampaikan menyikapi pernikahan sesama jenis yang dilakukan seorang warga Desa Gelogor, Kabupaten Lombok Barat, dengan warga Kelurahan Pejarakan, Kota Mataram, yang masih terus diusut.  ”Dari hasil penelusuran petugas kami, nomor induk kependudukan (NIK) yang digunakan Mita di KTP palsunya adalah milik seorang warga bernama Dedi Irawan yang bertempat tinggal di Cakranegara,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram Chaerul Anwar seperti dilansir dari Antara di Mataram pada Jumat (12/6).  Selain itu, lanjut Chaerul, dalam kartu keluarga (KK) miliknya, tidak ada tertera nama Mita, melainkan Sunardi. Sehingga, kemungkinan besar, KTP yang dimiliki Mita alias Sunardi, bukan KTP elektronik melainkan manual. ”Ini artinya, Mita memalsukan data kependudukan miliknya. Ini pemalsuan identitas,” ujar Chaerul Anwar.  Dia mengatakan, salah satu indikator pembeda antara KTP perempuan dan laki–laki yaitu warna latar foto. KTP untuk laki–laki memiliki latar foto berwarna biru dan perempuan warna merah. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Atas tindakan yang dilakukan Mita, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  ”Berdasar undang–undang, pemalsuan data kependudukan diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta,” terang Chaerul Anwar.  Sebelumnya, seorang waria berinisial S, 25, alias Mita yang menikah dengan pria asal Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditetapkan sebagai tersangka penipuan. ”S untuk sementara dikenai pasal 378 KUHP karena memalsukan data diri pada kartu tanda penduduknya,” kata Kasatreskrim Polres Lombok Barat AKP Dhafid Shiddiq.  Dalam pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP), S menggunakan foto asli dengan wujud perempuan. Namun, data yang tercantum, S mengggunakan milik orang lain. ”Jadi, berdasar penelusuran kami ke lingkungan asalnya, Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang bersangkutan ini adalah laki-laki, bukan seperti di KTP-nya,” kata Dhafid.  Proses hukum SU masuk ke bagian penyidik Satreskrim Polres Lombok Barat berdasar laporan pria berinisial MU, 31, asal Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang sempat menikahinya di hadapan penghulu pada 2 Juni. Dengan dasar laporan tersebut, kini S menjalani penahanan di Mapolres Lombok Barat. ”Laporannya tindak pidana penipuan, yang bersangkutan (pelapor) telah menikahi seorang yang diduga perempuan tetapi nyatanya laki-laki,” ucap Dhafid Shiddiq.  Sementara itu, S yang sempat memberikan keterangan di ruang Satreskrim Polres Lombok Barat berdalih tidak ada niat menipu pelapor, pria yang sempat menikahinya. Sebab, sejak berhubungan dengan pelapor, sampai masuk ke jenjang pernikahan, S mengaku telah berkata jujur tentang pribadi aslinya sebagai seorang pria. ”Awal pas pertama kenalan, dia memang belum tahu saya laki-laki. Akan tetapi, pas ketemu, dia akhirnya tahu kalau saya laki-laki,” kata S.  Bahkan, selama menjalin hubungan, S mengaku pernah bersetubuh dengan pelapor. Hubungan tersebut layaknya menikmati asmara dengan lawan jenis. Setelah menjalin hubungan, pelapor mengajak menikah. S yang mengaku kaget dengan tawaran tersebut, kemudian mengingatkan kembali bahwa dia adalah seorang pria.  ”Awalnya saya tidak mau nikah, saya bilang jalani saja dulu. Tapi dia ancam bilang mau bunuh diri,” ujar S.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Pelaku Nikah Sesama Jenis Palsukan Data Kependudukan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61231_80259_Boki-nita-dikawal-polisi.jpg" alt="Permaisuri Ternate Boki Nita saat dikawal polisi" /> JawaPos.com - Sempat dinyatakan menghilang saat akan dieksekusi, akhirnya Boki Nita Budi Susanti, berhasil dijebloskan ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kasus pemalsuan identitas putra mahkota kesultanan Ternate. Namun baru dua hari dalam tahanan Rutan Kelas IIB Ternate, istri mendiang Sultan Ternate Mudaffar Sjah ini kembali dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie untuk mendapat perawatan medis, Senin (31/10). Permasuri kesultanan Ternate ini pingsan setelah menerima pengunjung yang menemuinya di Rutan. &quot;Sekitar pukul 13.30 WIT, usai menerima tamu, dan hendak dibawa kembali ke ruang tahanan, dia (Boki Nita) tiba-tiba jatuh,&quot; kata salah seorang petugas Rutan yang enggan namanya disebutkan saat ditemui di Rumah Sakit Chasan Boesoerie. Dilansir dari Malut Post (Jawa Pos Group), setelah melihat Boki Nita terjatuh dan tidak sadarkan diri, petugas Rutan segera melarikannya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab Boki Nita sampai jatuh pingsan. &quot;Sementara masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter.&nbsp; Kita juga belum tahu pasti apa penyebabnya,&quot; katanya. Sementara itu, di depan ruang UGD RSUD Chasan Boesoerie dimana Boki Nita dirawat, dijaga ketat oleh pendukung mantan anggota DPR RI ini. Bahkan wartawan yang hendak mengambil gambar atau melihat kondisi Boki Nita pun tidak diperbolehkan. &quot;Tidak boleh masuk dan tidak usah mengambil gambar. Awas&nbsp; ya, kalau kalian ambil gambar atau masuk kedalam,&quot; kata salah satu pendukung Boki Nita dengan nada mengancam. Kondisi Boki Nita sendiri sampai saat ini belum diketahui perkembangannya. Sementara itu, Kepala Keamanan Rutan Umar Djawa mengaku belum mengetahui sebab pingsan Boki Nita. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum mendapat penjelasan dari dokter. &quot;Kita belum tahu apa penyebabnya. Saya sendiri di rumah sakit hingga pukul 15.30 WIT dan Boki Nita belum siuman,&quot; pungkas Umar. (tr-02/jfr/sad/JPG)

Dua Hari Dipenjara, Permaisuri Ternate yang Cantik Ini Pingsan