<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Tom_3JPG-1673535474.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bertanya kepada saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bertanya kepada saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan menghadapi sidang pembacaan vonis majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (18/7). Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, agenda sidang pembacaan putusan terhadap Tom Lembong akan digelar mulai pukul 10.20 WIB hingga selesai.&nbsp; Sidang ini menjadi penutup dari rangkaian proses hukum yang telah dijalani Tom. mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, pembacaan tuntutan, hingga duplik dan replik. Menjelang sidang putusan, Tom Lembong menyatakan bahwa dirinya sudah berusaha maksimal dan kini hanya bisa berserah kepada Tuhan. &ldquo;Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah berjuang maksimal, sehormat-hormatnya, dan selebihnya kita serahkan ke Yang Maha Kuasa,&rdquo; kata Tom usai menjalani sidang duplik, Senin (14/7). Tom juga menyatakan bahwa apa pun hasil vonis majelis hakim akan ia terima dengan lapang dada. Ia menegaskan telah mendapatkan sebuah kemenangan moral melalui kerja keras tim kuasa hukumnya. &ldquo;Terlepas apa putusannya, terlepas apa hasil di persidangan, bagi saya, kita sudah mencapai sebuah kemenangan, yaitu tim saya luar biasa. Ya, memang luar biasa, dan saya sangat terharu, sangat bersyukur. Itu yang bisa kita harapkan,&rdquo; tegasnya. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara selama tujuh tahun atas dugaan korupsi dalam pengurusan izin impor gula yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 578 miliar. Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 750 juta subsidair enam bulan kurungan. Tom Lembong dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Mendag Tom Lembong akan menghadapi sidang vonis atas dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Eks Mendag Tom Lembong Hadapi Sidang Pembacaan Vonis Hakim Siang Ini, 18 Juli 2025, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Rafael-Alun-Dituntut-14-Tahun-Kurungan-Penjara-Dery-Ridwansah-3JPG-3157571497.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo saat mengikuti sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK terhadap Rafael di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo saat mengikuti sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK terhadap Rafael di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Vonis terhadap mantan pejabat pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo ditunda pekan depan. Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Suparman Nyompa beralasan, vonis Rafael belum rampung lantaran waktu penyusunannya mepet. Jadwal pembacaan vonis sedianya berlangsung pukul 10.00 WIB kemarin (4/1). Namun, jadwal sidang digeser menjadi pukul 13.00. Tepat di jadwal penundaan itu, sidang tak kunjung dimulai. Sidang baru dimulai pukul 15.17. Itu pun berlangsung singkat, hanya enam menit. &rdquo;Kami sudah bekerja maksimal. Dan, sampai detik ini ternyata belum rampung. Waktu kami tak cukup ternyata dua hari,&rdquo; papar Suparman membuka sidang. Majelis menetapkan sidang ditunda pada Senin (8/1) pekan depan. Suparman menambahkan, waktu yang mepet serta materi perkara yang luas membutuhkan pendalaman dalam menentukan putusan. &rdquo;Ini bukan curhatan ya,&rdquo; katanya. Jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto tidak mempermasalahkan penundaan vonis itu. Dalam vonis pekan depan, Wawan optimistis hakim akan memberikan putusan sesuai tuntutan jaksa. Yakni, pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 1 miliar. JPU KPK juga menuntut Rafael membayar uang pengganti Rp 18,9 miliar. Selama proses persidangan, jaksa menyebut Rafael menerima gratifikasi total mencapai Rp 18,9 miliar. Uang itu diterima bersama sang istri Ernie Meike Torondek yang statusnya masih sebagai saksi. Rafael juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yang jika dihitung total mencapai Rp 105 miliar. Duit hasil TPPU itu sudah dirupakan berbagai aset. Baik tanah, rumah, maupun mobil. Untuk menyamarkan kekayaannya, aset-aset tersebut diatasnamakan orang lain. Aset-aset itulah yang nanti disita negara. Praktik Rafael dalam menerima gratifikasi dan TPPU itu sebelumnya tak pernah terendus KPK. Kasus tersebut mencuat sejak sang anak, Mario Dandy Satriyo, melakukan penganiayaan. Mario juga sering pamer gaya hidup mewah. Gemas dengan tingkah Mario, publik pun mulai menelisik kehidupannya. Termasuk siapa orang tua Mario. Dari sana, KPK pun bergerak dengan menelisik harta kekayaan Rafael lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari laporan itu, KPK menemukan harta tak wajar yang dimiliki Rafel. Dan, membawanya ke muka persidangan untuk menjalani hukuman. (elo/c7/oni)

Vonis terhadap mantan pejabat pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo ditunda pekan depan. Hakim PN Jakarta Pusat belum rampung vonis.

Hakim Tunda Vonis Rafael Alun karena Putusan Belum Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/JKT-1-SIDANG-DUPLIK-LUKAS-ENEMBE-FED-5JPG-3904312315.jpg" alt="Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan tidak bisa menghadiri persidangan pembacaan vonis majelis hakim pada Senin (9/10)." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan tidak bisa menghadiri persidangan pembacaan vonis majelis hakim pada Senin (9/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan tidak bisa menghadiri persidangan pembacaan vonis majelis hakim. Lukas Enembe sendiri seharusnya menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/10). Hal ini disampaikan kusa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, usai dirinya menjenguk Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. "Saya datang mengunjungi Pak Lukas di lantai 3 Unit Stroke RSPAD bersama rekan satu tim, Antonius Eko Nugroho, pada Minggu (8/10). Melihat langsung Pak Lukas sedang diinfus, dan dipasangi alat monitor detak jantung, dan Pak Lukas dalam keadaan lemas. Dan, menurut keluarganya, sejak dirawat pada Jumat sore, Pak Lukas kerap muntah sesudah minum atau makan," kata Petrus dalam keterangannya, Senin (9/10). Petrus menjelaskan, selama tiga hari dirawat, Lukas juga sering muntah sesudah minum atau makan. "Menurut keluarga, sehari bisa tiga kali muntah," tegas Petrus. Dalam kasusnya, Lukas Enembe telah dituntut 10 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lukas Enembe diyakini menerima suap dan gratifikasi dalam proyem pengadaan di Pemerintah Provinsi Papua. "Menyatakan terdakwa Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 12 B UU Tipikor," tegas Jaksa Wawan Yunarwanto membacakan sura tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/9). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," sambungnya. Jaksa KPK juga menuntut Lukas untuk membayar uang pengganti, sebesar Rp 47.833.485.350. Pidana tambahan itu harus dibayarkan Lukas selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. "Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun," ucap Jaksa Wawan. Jaksa KPK meyakini Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 46,8 miliar. Penerimaan uang itu di antaranya suap sebesar Rp 45.843.485.350 atau Rp 45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar. Lukas terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B UU Tipikor.

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan tidak bisa menghadiri persidangan pembacaan vonis majelis hakim, Senin (9/10).

Alasan Masih Jalani Perawatan di RSPAD, Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Sidang Pembacaan Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/JKT-Sidang-Replik-Mario-Dandy-Salman-Toyibi-2JPG-2243277316.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo bakal divonis dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 7 September 2023." width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo bakal divonis dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 7 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa Mario Dandy Satriyo akan menghadapi momen paling krusial dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Hari ini, Kamis (7/9), dia akan mendengarkan pembacaan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. &ldquo;Putusan akan dijatuhkan pada hari Kamis 7 September 2023,&rdquo; kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu. Sementara dalam persidangan lain, terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan juga akan mendengarkan pembacaan vonis pada waktu yang sama. &ldquo;Putusan akan dijatuhkan hari Kamis 7 September 2023,&rdquo; kata Alimin. Mario Dandy Satriyo terancaman hukuman berat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Selain pidana pokok, Dandy juga terancam pidana pengganti bila tak membayar restitusi. Tuntutan pokok Mario Dandy Satriyo oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 12 tahun penjara. Dandy dianggap bersalah karena telah melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David Ozora. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan pidnana penjara 12 tahun dikurangi masa penahanan selama Dandy berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Jaksa Hafiz Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8). Dandy dianggap terbukti melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David. Sehingga David mengalami luka berat sesuai Pasal 355 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana pokok tersebut, Dandy bersama Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AG juga diwajibkan membayar restutusi senilai Rp 120,3 miliar. Jaksa pun meminta hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti bila Dandy dan kawan-kawan tidak menbayat restitusi. "Membebankan Terdakwa Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan dan AGH dalam berkas penuntutan terpisah bersama-sama secara berimbang menyesuaikan peran, yang mengakibatkan kerugian kepada korban untuk membayar restitusi sebesar Rp 120,3 miliar, dengan ketentuan tidak mampu membayar diganti pidana penjara 7 tahun," kata Jaksa Hafiz. Bila seluruh tuntutan jaksa dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Mario Dandy bisa dipenjara selama 19 tahun.

Hari ini, Kamis (7/9), dia akan mendengarkan pembacaan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hari Ini Vonis untuk Mario Dandy Satriyo Dalam Kasus Penganiayaan David Ozora Dibacakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/JKT-Sidang-Replik-Mario-Dandy-Salman-Toyibi-2JPG-2243277316.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo bakal divonis dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 7 September 2023." width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo bakal divonis dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 7 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses persidangan terdakwa Mario Dandy Satriyo dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora telah memasuki tahap akhir. Pada 7 September 2023 mendatang, Dandy akan mendengar pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. &ldquo;Putusan akan dijatuhkan pada hari Kamis, 7 September 2023, minggu depan,&rdquo; kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/8). Sementara dalam persidangan lain, terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan juga akan mendengarkan pembacaan vonis pada waktu yang sama. &ldquo;Putusan akan dijatuhkan hari Kamis, 7 September 2023,&rdquo; kata Alimin. Diketahui, Mario Dandy Satriyo terancaman hukuman berat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora. Selain pidana pokok, Dandy juga terancam pidana pengganti bila tak membayar restitusi. Tuntutan pokok Mario Dandy Satriyo oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 12 tahun penjara. Dandy dianggap bersalah karena telah melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David Ozora. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan pidnana penjara 12 tahun dikurangi masa penahanan selama Dandy berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Jaksa Hafiz Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/8). Dandy dianggap terbukti melakukan penganiayaan berat dan terencana kepada David. Sehingga David mengalami luka berat sesuai Pasal 355 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana pokok tersebut, Dandy bersama Shane Lukas dan AG juga diwajibkan membayar restutusi senilai Rp 120,3 miliar. Jaksa pun meminta hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti bila Dandy dan kawan-kawan tidak membayar restitusi tersebut. "Membebankan Tterdakwa Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, dan AGH dalam berkas penuntutan terpisah bersama-sama secara berimbang menyesuaikan peran, yang mengakibatkan kerugian kepada korban untuk membayar restitusi sebesar Rp 120,3 miliar, dengan ketentuan tidak mampu membayar diganti pidana penjara 7 tahun," kata Jaksa Hafiz. Bila seluruh tuntutan jaksa dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Mario Dandy bisa dipenjara selama 19 tahun.

Pada 7 September 2023 mendatang, Dandy akan mendengar pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Vonis untuk Mario Dandy dalam Kasus Penganiayaan terhadap David Ozora Dibacakan pada 7 September 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ibu-Brigadir-Nopriansyah-Yosua-Hutabarat-Rosti-Simanjuntak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ibu Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak menjadi saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022). Dalam sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa" width="100%">
<figcaption>Ibu Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Rosti Simanjuntak menjadi saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022). Dalam sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Rosti Simanjuntak meminta Putri Candrawathi divonis berat. Rosti menilai tuntutan 8 tahun penjara dianggap tidak sesuai dengan kejahatan Putri.  "Kami mengharapkan di atas 15-20 tahun itu unsur daripada pembunuhan berencana Pasal 340," kata Rosti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2).  Rosti menilai, Putri sudah masuk unsur pasal pembunuhan berencana. Putri bahkan dianggap sebagai biang kerok terjadinya peristiwa pembunuhan Yosua.  "Dia (Putri) mengetahui semua akibat dari peristiwa pembunuhan berencana ini dan memberikan informasi kepada suaminya yang dia cintai, Ferdy Sambo sebagai penegak hukum," jelasnya.  Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Putri Candrawathi dengan hukuman penjara 8 tahun. Putri dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  "Kami penuntut umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Terdakwa Putri Candrawathi agar menyatakan terdakwa Putri Candrawathi secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana sebagaimana Pasal Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun," kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).  Hal-hal yang memberatkan Putri yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dan duka bagi keluarga yang mendalam, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.  Sedangkan hal yang meringankan, yakni Putri Candrawathi belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama jalannya persidangan.

Ibu Yosua Minta Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/45_kontraktor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga penegak hukum Amerika Serikat kecolongan. Terdakwa kasus korupsi di Angkatan Laut AS Leonard Glenn Francis berhasil melarikan diri. Selama ini kontraktor asal Malaysia tersebut memang menjalani tahanan rumah di kediamannya yang terletak di San Diego.  ’’Francis memotong gelang GPS di kakinya dan melarikan diri dari rumahnya sekitar Minggu pagi,’’ ujar Deputi Supervisor Marsekal AS Omar Castilo seperti dikutip Agence France-Presse.  Castilo mengungkapkan bahwa petugas langsung menuju lokasi ketika ada laporan masalah pada gelang GPS pria yang dijuluki Fat Leornard alias Leonard si Gemuk tersebut. Begitu sampai, ternyata tidak ada orang di rumah tersebut.  Tetangga Francis mengatakan bahwa mereka melihat truk pengangkut dari perusahaan rental U-Haul di luar rumah tahanan yang kini buron tersebut. Truk itu berada di sana beberapa hari sebelum Francis melarikan diri. Karena itulah, Castilo yakin bahwa pelarian tersebut sudah direncanakan jauh hari.  Francis menjadi perbincangan atas skandal penyuapan yang terjadi hampir satu dekade lalu. Dia menawarkan jasa pekerja seks, makanan mewah, cerutu Kuba, anggur, dan uang tunai kepada para perwira Angkatan Laut AS.  Pemberian itu tentu saja tidak gratis. Francis meminta informasi rahasia, termasuk mengarahkan kapal militer ke pelabuhan di mana perusahaannya, Glenn Defense Marine Asia, dapat mengenakan tarif dan biaya palsu.  Tarif itu dikenakan untuk makanan, bahan bakar, dan air yang disuplai ke kapal milik AL AS. Karena biayanya digelembungkan, AL AS mengalami kerugian hingga USD 35 juta atau setara dengan Rp 521,2 miliar. Francis ditangkap pada 2013 dan mengaku bersalah pada 2015.  Dia tidak ditahan di penjara karena memiliki banyak masalah kesehatan. Salah satunya adalah kanker ginjal. Karena itu, sejak 2018 dia menjalani tahanan rumah. Seharusnya pada 22 September nanti hakim membacakan vonis terhadap Francis.

Jelang Sidang Pembacaan Vonis di AS, Kontraktor Asal Malaysia Kabur

pembacaan vonis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembacaan vonis

Berita Terkini