<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/WhatsApp-Image-2025-03-15-at-193758-1-3236221037.jpeg" alt="Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap DPR dan pemerintah. Terlebih pembahasan revisi UU tersebut berlangsung di hotel mewah bintang lima, Fairmont Jakarta. (KontraS)" width="100%">
<figcaption>Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan sikap DPR dan pemerintah. Terlebih pembahasan revisi UU tersebut berlangsung di hotel mewah bintang lima, Fairmont Jakarta. (KontraS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kantor lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dikabarkan didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK), pada Minggu (16/3) sekitar pukul 00.16 WIB. Ketiganya mengklaim sebagai pihak dari media massa. Kedatangan orang tidak dikenal itu setelah KontraS menggeruduk rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI terkakit revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore. "Didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK) yang mengaku dari media, tapi tanpa menjelaskan asal/nama medianya termasuk tujuannya datang tengah malam," kata&nbsp;Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus kepada wartawan, Minggu (16/3). Berdasarkan tangkapan layar CCTV yang tersebar, tempak dua orang pria mengenakan pakaian hitam dan seorang lainnya memakai kaos berwarna krem. Menurut dia, orang tidak dikenal itu juga secara terus-menerus membunyikan lonceng yang berada di kantor KontraS tanpa tujuan jelas. Ia pun mengungkapkan, pada waktu yang bersamaan, Andrie juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia menduga, itu merupakan aksi teror setelah dirinya menggeruduk rapat panja Komisi I DPR terkait pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont. "Kami menduga ini berkaitan dengan aksi teror terhadap kami, pasca kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritisi proses legislasi revisi UU TNI," ucap Andrie. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil&nbsp;menerobos ruang pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) sore. Mereka datang sambil membentangkan poster bernada kritis. Meski tidak lama, aksi tersebut sontak menarik perhatian.&nbsp; Dalam potongan video yang dipublikasi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tampak beberapa perwakilan koalisi masyarakat sipil langsung masuk ke ruang pembahasan. &rdquo;Selamat sore bapak, ibu. Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan, karena tidak sesuai dengan proses legislasi. (Pembahasan revisi UU TNI) ini diadakan tertutup,&rdquo; kata perwakilan koalisi masyarakat sipil.&nbsp; Tidak lama setelah itu, mereka langsung digiring keluar ruangan. Meski sempat terjatuh akibat dorongan dari petugas yang menarik mereka keluar dari ruang pembahasan revisi UU TNI, aksi tetap berlanjut. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil itu menyampaikan bahwa mereka tengah menjalankan fungsi pengawasan atas tindak-tanduk DPR dan pemerintah.&nbsp; &rdquo;Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil, kami menolak adanya pembahasan (revisi UU TNI) di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI teman-teman,&rdquo; tegas dia.&nbsp;

Kantor lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dikabarkan didatangi oleh tiga orang tidak dikenal (OTK).

Kantor Kontras Diteror Orang Tidak Dikenal usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/intro-4191396745.jpg" alt="Ilustrasi berkenalan dengan orang baru." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi berkenalan dengan orang baru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkenalan dengan orang baru adalah momen yang penuh dengan potensi dan peluang untuk membangun hubungan baru. Namun, dalam proses ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hubungan yang baru terbentuk dapat berkembang dengan baik. Menurut psikologi, ada beberapa topik yang sebaiknya dihindari dalam percakapan awal. Menghindari pembahasan tentang hal-hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, serta memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dalam tanpa rasa canggung atau ketidaknyamanan. Melansir Geediting, berikut adalah delapan hal yang menurut psikologi sebaiknya tidak dibahas sebelum Anda dan orang baru tersebut saling mengenal lebih baik. 1. Keuangan Pribadi Membahas keuangan pribadi terlalu awal bisa dianggap tidak sopan dan memicu kesalahpahaman. Hindari membicarakan gaji, utang, atau investasi pribadi hingga Anda memiliki hubungan yang lebih kuat. Topik keuangan sangat sensitif dan bisa menimbulkan kesan yang salah, sehingga lebih baik menyimpannya hingga Anda merasa lebih nyaman satu sama lain. 2. Prestasi Anda Meskipun Anda mungkin bangga dengan pencapaian Anda, membicarakannya terlalu cepat bisa dianggap sombong. Biarkan prestasi Anda diketahui secara alami melalui percakapan yang lebih santai dan tidak terburu-buru. Menyombongkan diri di awal perkenalan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merusak kesan pertama yang seharusnya positif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014908340/menurut-psikologi-pria-yang-hidup-tanpa-harkat-martabat-mempunyai-7-tanda-ini-dalam-kepribadiannya">Menurut Psikologi, Pria yang Hidup Tanpa Harkat Martabat Mempunyai 7 Tanda ini Dalam Kepribadiannya</a> 3. Topik Kontroversial Topik seperti politik, agama, atau pandangan sosial yang ekstrim sebaiknya dihindari pada tahap awal perkenalan. Topik-topik ini dapat memicu perdebatan dan menciptakan jarak antara Anda dan orang baru tersebut. Menyentuh topik sensitif bisa langsung mengubah dinamika percakapan menjadi tidak nyaman dan tegang. 4. Masalah Pribadi Mengungkapkan masalah pribadi terlalu awal bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaiknya, simpan cerita pribadi Anda untuk dibagikan ketika hubungan sudah lebih dekat dan ada rasa saling percaya. Masalah pribadi yang terlalu mendalam dapat membuat percakapan terasa berat dan kurang menyenangkan pada awal perkenalan. 5. Pendapat Negatif tentang Kenalan Bersama Berbicara negatif tentang kenalan bersama bisa memberikan kesan buruk tentang karakter Anda. Hindari komentar negatif dan fokus pada hal-hal positif dalam percakapan awal. Menjelekkan orang lain pada awal perkenalan bisa membuat Anda tampak tidak dapat dipercaya dan cenderung berbicara buruk tentang siapa saja. 6. Kondisi Kesehatan Detail Meskipun penting untuk jujur, membahas kondisi kesehatan secara detail pada awal perkenalan bisa membuat suasana percakapan menjadi tidak nyaman. Pilihlah waktu yang tepat untuk membahas hal ini jika diperlukan. Pembicaraan tentang kesehatan dapat menjadi terlalu pribadi dan menimbulkan kesan yang terlalu mendalam terlalu cepat. 7. Kritik dan Saran yang Tidak Diminta Memberikan kritik atau saran tanpa diminta bisa dianggap tidak sopan dan merusak hubungan yang baru dibangun. Tunggu hingga Anda memiliki hubungan yang lebih dekat sebelum memberikan masukan. Kritik yang tidak diminta bisa membuat orang lain merasa tersinggung atau tidak dihargai. 8. Esensi dari Percakapan yang Baik Esensi dari percakapan yang baik adalah saling mendengarkan dan menghargai. Fokuslah pada hal-hal yang menyenangkan, seperti hobi atau minat bersama, untuk membangun dasar hubungan yang positif. Menciptakan suasana yang santai dan saling menghargai akan membantu memperkuat ikatan dan membuat percakapan lebih bermakna. Menjaga percakapan tetap ringan dan menyenangkan pada tahap awal perkenalan sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Dengan menghindari topik-topik di atas, Anda dapat menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka untuk saling mengenal lebih dalam. Kesopanan dan kesadaran dalam memilih topik percakapan adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dan langgeng.

Berikut ini deretan hal-hal yang tak seharusnya dibahas dengan orang baru. Apa saja? Simak ulasan selengkapnya.

Baru Berkenalan dengan Orang Baru? 8 Hal Ini Menurut Psikologi Tak Boleh Dibahas Sebelum Saling Mengenal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/0a256fa3-23a3-4655-9e29-4e7680075a3b-1.jpg" alt="Wali Kota Malang Sutiaji (kiri), Bupati Malang Sanusi (tengah), dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (kanan) saat pertemuan membahas rencana penerapan PSBB di wilayah Malang Raya pada awal April. Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Sutiaji (kiri), Bupati Malang Sanusi (tengah), dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (kanan) saat pertemuan membahas rencana penerapan PSBB di wilayah Malang Raya pada awal April. Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga kepala daerah dari Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu segera melakukan pertemuan untuk pembahasan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Malang Raya, Jawa Timur. Pertemuan tiga kepala daerah itu akan difasilitasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang (Bakorwil).  Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Malang Nur Widianto mengatakan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Malang telah mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Timur. Surat pengajuan PSBB itu dikirimkan pada Selasa (14/4) dengan Nomor 342.1/1040/35.73.100/2020.  Menurut Widianto, pada pertemuan yang akan dilakukan pada Selasa (28/4), Pemkot Malang menunggu arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait rencana pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya. ”Rencananya ada pertemuan pembahasan PSBB. Surat permohonan kami sudah dikirimkan waktu itu. Kami menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Bakorwil,” kata Widianto.  Pada awal April 2020, Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Malang Sanusi, dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko telah melakukan pertemuan terkait rencana penerapan PSBB di wilayah Malang Raya. Namun saat itu, akhirnya hanya Kota Malang yang mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Jawa Timur. Permintaan Pemerintah Kota Malang terkait PSBB, saat itu belum disetujui karena penerapan PSBB sebaiknya diajukan dalam kesatuan wilayah Malang Raya.  Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang Fuad Fauzi mengatakan, selain wilayah Malang Raya, diharapkan juga rencana pelaksanaan PSBB bisa dilakukan dengan wilayah lain yakni Kota dan Kabupaten Pasuruan. ”Rencana begitu (ada pertemuan tiga kepala daerah) dan masih kami komunikasikan, barangkali bisa lima wilayah termasuk Kota dan Kabupaten Pasuruan,” kata Fuad.  Fuad menambahkan, Pemerintah Kabupaten Malang saat ini telah berencana menerapkan PSBB bersama Kota Malang dan Kota Batu, sebagai satu kesatuan wilayah yang dikenal sebagai Malang Raya. ”Kami terus menggalang kabupaten kota yang lain, agar bisa tertangani secara serempak,” terang Fuad.  Juru Bicara Satgas COVID-19 Kota Batu M. Chori mengatakan, secara umum Kota Batu telah siap melaksanakan PSBB. Dengan catatan, sebelum menerapkan PSBB, bantuan kepada masyarakat harus tersalurkan terlebih dahulu. ”Kami sudah siap untuk PSBB. Kami menunggu hasil pertemuan kepala daerah Malang Raya bersama Bakorwil,” kata Chori.  Berdasar data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di wilayah Malang Raya terdapat 45 kasus positif Covid-19. Dari total kasus tersebut, sebanyak 15 orang dinyatakan telah sembuh. Yakni, dari Kota Malang delapan pasien sembuh, Kabupaten Malang enam pasien sembuh, dan Kota Batu satu pasien sembuh. Data lain, di wilayah Kota Malang terdapat terdapat 155 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), Kota Batu 20 PDP, dan Kabupaten Malang 143 orang berstatus PDP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4iQdkZgB-i4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qhR5BNOKrmE   https://www.youtube.com/watch?v=AAzfQ4DYCzs

Kepala Daerah di Malang Raya Segera Bahas Penerapan PSBB

pembahasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembahasan

Berita Terkini

Kantor Kontras Diteror Orang Tidak Dikenal usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta

Baru Berkenalan dengan Orang Baru? 8 Hal Ini Menurut Psikologi Tak Boleh Dibahas Sebelum Saling Mengenal

Kepala Daerah di Malang Raya Segera Bahas Penerapan PSBB

Download Aplikasi JawaPos.com