<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/Pembangunan-Trotoar-104678087-3013534451.jpg" alt="Pemeliharaan rutin trotoar di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Giri, mulai dikerjakan Jumat (15/3). (Ramada Kusuma)" width="100%">
<figcaption>Pemeliharaan rutin trotoar di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Giri, mulai dikerjakan Jumat (15/3). (Ramada Kusuma)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komitmen Bupati Ipuk Fiestiandani menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas di Banyuwangi pada tahun 2024 ini terus direalisasikan. Bahkan, tak hanya jalan dan jembatan yang bakal dibangun dan dirombak, trotoar yang notabene sangat dibutuhkan untuk keamanan dan keselamatan pejalan kaki pun tak luput jadi perhatian. Dilansir Radar Banyuwangi (JawaPos Grup), Kamis (21/3), salah satunya, dibuktikan dengan pemeliharaan rutin trotoar di kawasan Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Giri. Pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi pada Jumat (15/3), pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) sudah mulai melakukan proses pembangunan trotoar tersebut. Tepatnya, trotoar tersebut berada di area atau kompleks tempat pendidikan, mulai SMA, SMK, hingga SMA Luar Biasa. Selaras dengan hal itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyebut pembangunan infrastruktur kembali menjadi salah satu prioritas Pemkab Banyuwangi tahun 2024. &rdquo;Tahun ini pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, tetap menjadi prioritas kami. Tentunya pendidikan dan kesehatan juga menjadi program prioritas pemkab,&rdquo; ujarnya. Dijelaskannya, sepanjang tahun 2023, Pemkab Banyuwangi telah melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang panjangnya mencapai 698 kilometer. Selain itu, pemkab Banyuwangi pun memperbaiki dan membangun sebanyak 65 jembatan. Delapan di antaranya merupakan jembatan yang rusak akibat banjir bandang, dan kini telah selesai dibangun. &rdquo;Tahun ini kami akan terus melakukan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya pembangunan dan perbaikan jalan, namun juga insfrastuktur jembatan dan irigasi pengairan. Bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni juga akan terus kami galakkan,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) sudah mulai melakukan proses pembangunan trotoar tersebut.

Jadi Prioritas di 2024, Pemkab Banyuwangi Mulai Garap Proyek Trotoar, Ini Lokasi yang Bakal Dibangun Pertama Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/JKT_BERSIH-BERSIH-TROTOAR_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugraha menampik keberadaan trotoar jalan membuat macet di Jakarta semakin parah. Ia mengatakan bahwa trotoar jalan menimbulkan macet hanya ketika dalam pengerjaan saja.  "Macet gak macet namanya fisik kan pasti macet, macet kan hanya sementara. Contoh Juanda, ‘bakalan macet ini’, sekarang udah selesai, gak macet lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (19/11).  Jadi, menurut Hari kemacetan pasti akan timbul imbas dari pembangunan trotoar. Sama halnya juga dengan pembangunan lain seperti MRT dan pengerjaan yang ada di jalan-jalan.  "Jadi artinya macet itu ada batasan saat proses pengerjaan fisik saja. Kita butuh waktu maksimal 3 bulanlah," ungkapnya.  Lebih jauh lagi, pelebaran trotoar perlu dilakukan dalam rangka membuat Jakarta sebagai kota global. Di kota-kota dunia, kata Hari, jalanan tidak hanya diperuntukkan bagi pengendara umum, tapi juga pejalan kaki.  "Jadi mikirnya jalan kok dikecil-kecilin, nggak. Memang kita berpikirnya ke depan kota global kan kita utamakan trotoar," pungkasnya.  Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta pembangunan trotoar yang diusulkan pada Rancangan APBD DKI tahun 2023 sebesar Rp171 miliar dikaji secara matang serta dibangun sesuai peruntukannya.  Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan, kajian mendalam tentang pembangunan trotoar perlu dilakukan agar tidak menyebabkan kemacetan. Banyak pelebaran trotoar di Jakarta justru mengurangi volume jalan.  “Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet,” ujar Ida Mahmudah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/11).

Dinas Bina Marga DKI Bantah Trotoar Bikin Macet Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Lalu-Lalang-Penguna-Jalan-Di-Trotoar-Sudirman-Thamrin-Miftahul-Hayat-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta pembangunan trotoar yang diusulkan pada Rancangan APBD DKI tahun 2023 sebesar Rp171 miliar dikaji secara matang serta dibangun sesuai peruntukannya.  Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan, kajian mendalam tentang pembangunan trotoar perlu dilakukan agar tidak menyebabkan kemacetan. Banyak pelebaran trotoar di Jakarta justru mengurangi volume jalan.  "Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet," ujar Ida Mahmudah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/11).  Ida menyampaikan, anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar akan digunakan oleh Dinas Bina Marga untuk menunjang sejumlah kawasan transportasi umum terintegrasi.  Karena itu, Komisi D DKI Jakarta menyarankan Dinas Bina Marga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan. "Ini salah satu rekomendasi Komisi D agar Bina Marga kerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan itu semua," katanya.  Dia mengatakan, trotoar harus dikembalikan ke fungsi awal. "Akan saya sampaikan saat rapat Banggar nanti," katanya.  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan trotoar di Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, Kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Mangga Dua Raya, Daan Mogot dan Mas Mansyur segmen utara.  Ia sepakat bahwa tujuan pembangunan trotoar ini untuk membuat nyaman para pengguna transportasi umum menuju halte TranJakarta, halte pengumpan JakLingko, stasiun MRT, BRT maupun LRT.  "Trotoar ini relevansinya itu untuk akses mobilitas menuju angkutan umum, terutama untuk ke halte TransJakarta. Jadi untuk memberikan kenyamanan masyarakat ke angkutan umum," katanya. ’’Trotoar ini untuk mendukung tidak terjadinya kemacetan lalu lintas. "Kalau kita enggak bangun itu, orang enggak berani menggunakan angkutan umum," tambahnya. (*)  &nbsp;

Komisi D DPRD DKI Minta Pembangunan Trotoar Dikaji secara Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Revitalisasi-Trotoar-Satrio-Casablanca-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas pekerja saat merampungkan proyek revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Satrio-Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Di kawasan ini nantinya akan tersedia skate park dan bike park, area istirahat, ruang seni dan parkir sepeda serta s" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja saat merampungkan proyek revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Satrio-Casablanca, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Di kawasan ini nantinya akan tersedia skate park dan bike park, area istirahat, ruang seni dan parkir sepeda serta s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan membangun trotoar jalan sepanjang 20 kilometer lagi tahun 2023. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho setelah pihaknya mendapatkan anggaran sebesar Rp 171 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2023.  "Rencananya kemarin dengan anggaran Rp 171 M, ya nanti akan mungkin sekitar hampir 20 kilometer," ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/11).  Hingga saat ini, Hari mengatakan bahwa pihaknya sudah membangun pedestrian hingga 365 km. Niatnya, penambahan pedestrian tersebut akan fokus dibangun di kawasan Matraman Raya, Harmoni, Gunung Dahari, dan Mas Mansyur.  "Memang kita bicara membangun trotoar itu adalah kawasan. Jadi tidak ruas per ruas jalan, tapi kawasan," ucapnya.  Pemilihan lokasi-lokasi itu juga dipilih untuk menghubungkan dengan halte-halte agar mobilitas pejalan kaki lebih mudah untuk mengakes transportasi umum.  "Supaya nanti jadi satu kesatuan satu sistemlah, biar orang mau ke arah angkutan mobil itu bisa nyaman, aman, dan bisa cepat ke angkutan umum," tegasnya.  Secara spesifikasi, Hari mengatakan bahwa pembangunan trotoar sepanjang 20 km itu direncakan akan berjenis complete street. "Complete street kan artinya minimal 3-4 meter," tandasnya

Bina Marga DKI Anggarkan Rp 171 M untuk Bangun Trotoar Hampir 20 Km

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Revitalisasi-Trotoar-Kemang-Salman-Toyibi-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelebaran pedestrian atau trotoar di area sekitar Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, dinilai tidak sesuai aturan. Sehingga, rentan digugat ke ranah hukum oleh warga.  Kamilus Elu, kuasa hukum pengusaha dan warga yang terdampak pelebaran trotoar di Jalan Kemang Raya mengatakan Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengklaim melaksanakan pelebaran trotoar di Kemang dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah serta UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  Menurut Kamillus, baik konsolidasi tanah maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh lembaga pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. "Peserta konsolidasi tanah adalah para pemegang hak atas tanah baik  orang perorangan maupun badan hukum. Penyelenggara Konsolidasi tanah adalah Kantor Pertanahan Nasional," kata Kamillus  “Harusnya kan jangan merugikan warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang. Ini lahan milik warga, bukan milik pemerintah daerah. Posisi Pemprov DKI menempatkan aset trotoar di atas lahan warga, posisinya lemah jika suatu hari digugat warga,” ungkap Kamilus.  "Apabila Pemda DKI Jakarta membutuhkan lahan untuk pelebaran  trotoar harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak merugikan pemilik lahan. Harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil," lanjut Kamilus.  Kamilus yang merupakan mantan staf khusus bidang pengaduan masyarakat Provinsi DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu melanjutkan, warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang Raya terganggu akses dan usahanya. Bahkan beberapa di antaranya mengaku kehilangan omzet besar karena sepinya pelanggan lantaran sulitnya parkir kendaraan karena terhalang trotoar.  “Warga yang lahannya terkena dampak pelebaran trotoar di Kemang Raya usahanya menjadi lesu dan bisa terancam bangkrut karena sulitnya akses dan parkir kendaraan pelanggan,” ujar Kamilus, yang juga seorang advokat.  Kamilus menyampaikan, sebelumnya sudah ada pertemuan antara warga pemilik dan pengguna lahan terdampak pelebaran trotoar di Kemang. Para warga pemilik dan pengguna lahan menolak jika lahannya dijadikan trotoar.  Selain itu, warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang Raya juga menolak menandatangani surat perjanjian kerja sama (PKS) karena tidak jelas dasar hukumnya. Menurut Kamilus, surat PKS seharusnya terbit melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pembangunan fasilitas umum di lahan milik pemerintah daerah.  Lebih jauh, Kamilus menyayangkan adanya unsur intimidasi pada warga pemilik dan pengguna lahan yang menolak menandatangani surat PKS. Dia menyampaikan, intimidasi itu dalam bentuk ancaman dipersulitnya izin usaha hingga pencabutan izin usaha yang tidak ada hubungannya dengan pelebaran trotoar.  “Warga menolak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelebaran trotoar yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta. Jangan ada intimidasi dan jangan dipersulit izin usaha warga,” sambung Kamilus.  Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebutkan, PKS adalah solusi terbaik saat ini untuk mendukung mewujudkan Kemang menjadi destinasi kelas dunia. “Kalau ada beberapa pihak yang tidak puas itu wajar soal draf PKS. Nanti akan kami bicarakan lagi. Intinya, kami nanti akan tuangkan PKS. Kan nanti ada penggantian soal pembangunan, misalnya pagar. Pagar dalam PKS belum tersirat secara eksplisit. Nah, nanti itu akan kami jabarkan lagi,” katanya beberapa waktu lalu.  Tak dipungkiri, lanjut Hari, ada kendala yang dihadapi pihaknya di lapangan terkait protes sejumlah warga yang menuntut ganti rugi. Tetapi dia optimistis masalah itu akan selesai dalam waktu dekat. Sebulan diperkirakan masalah itu selesai. “Ya kita harapkan tidak ada masalah, pemerintah memperlakukan warganya semaksimal mungkin. Dengan diubahnya peruntukan dari kawasan pemukiman ke kawasan bisnis itu sudah ada benefit keuntungan dari warga. Jadi, pemilik lahan juga bisa manfaatkan trotoar itu misalkan kalau kafe bisa dikasih tempat duduk dan sebagainya seperti konsep di Bali. Semisal tadinya lebarnya hanya 1,5 meter untuk jalan saja bersenggolan lalu jadi 4 meter kan enak, ada kulinernya juga nanti. Sebulan lah selesai masalah itu,” pungkasnya.  Hari pun optimistis pembuatan trotoar akan berjalan dengan lancar setelah pihaknya menjabarkan lagi draft PKS yang ditawarkan kepada warga. “Yang tidak terkena dampak akan kita kebut. Dari 256 yang terkena dampak, ada 128 yang terkena dampak. Dari jumlah itu, sudah 27 sudah siap tandatangan. Nah yang tidak setuju, kita kerucutkan. Kita sidang kecil, kita gali lagi nanti,” bebernya.  Wali Kota Jakarta Marullah pun meminta semua SKPD yang terlibat turut aktif dalam menyukseskan kelancaran revitalisasi kawasan Kemang tersebut. “Semua SKPD saya minta bekerja bersama-sama untuk mencari solusi, mencari akses dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada karena ini Kegiatan Strategis Daerah atau KSD,” katanya.

Pembangunan Trotoar Kemang Jangan Rugikan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-tiga-masalah-yang-disoroti-pengamat-untuk-trotoar-di-jakarta_m_225976.jpg" alt="Trotoar jadi tempat mangkal ojek online dan PKL." width="100%">
<figcaption>Trotoar jadi tempat mangkal ojek online dan PKL.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melihat indahnya trotoar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, membuat siapapun nyaman berjalan kaki. Namun, ternyata ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan utama dalam efektivitas trotoar. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyampaikan ada tiga persoalan utama. Pertama, trotoar itu harus dibangun dengan memperhatikan sirkulasi pejalan kaki serta keterhubungan antara pejalan kaki dengan tujuannya. "Ini yang seringkali tidak diperhatikan. Pemerintah hanya melihat kerapihan tapi bagaimana trotoar nyambung dengan halte Transjakarta atau Gedung sekitarnya tidak diperhatikan," tutur Nirwono kepada JawaPos.com, Sabtu (7/7). Lalu yang kedua, trotoar di kawasan GBK secara teknis terlihat sangat ramah disabilitas ada guiding block bahkan trotoar dibuat landai di ujung. Namun, Nirwono melihat prakteknya akses Darin trotoar ke halte Transjakarta atau kereta terdekat sulit. "Karena sirkulasi trotoar sulit terhubung dengan halte atau yang lain, ya trotoar jadi tidak efektif fungsinya dan tidak bisa digunakan para disabilitas alias mereka tidak bisa mandiri," jelas Nirwono. Dirinya sempat membuat simulasi yang hasilnya mengejutkan. Sebagian besar halte di daerah Senayan, Sudirman, Thamrin itu belum ramah disabilitas. "Nggak semua loh halte kita itu jalurnya landai, masih banyak yang bentuknya tangga yang kursi roda gimana?," tegasnya. Terakhir, Nirwono melihat adanya ketidaktegasan Pemprov DKI Jakarta dalam menjamin trotoar steril dari kegiatan apapun kecuali para pejalan kaki. Misalnya seperti, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang, Benhil dan Jatinegara. "Jelas itu bermula dari ketidaktegasan Pemerintah, walaupun secara teknis kita sudah punya Perda nomor 8 tahun 2007 yang menyatakan trotoar tidak boleh ada kegiatan kecuali pejalan kaki," tutur Nirwono. "Penyakitnya kita jika trotoar sudah bagus itu nantu akhirnya justru dimanfaatkan oleh PKL, tukang mangkal ojek ya akibatnya pejalan kaki tidak akan nyaman," imbuhnya. Nirwono hanya berharap Pemprov DKI dapat memberikan akses trotoar yang tepat minimal dari GBK ke stasiun KRL atau halte Transjakarta terdekat. Sehingga, tidak hanya para disabilitas, tetapi para lansia dan ibu hamil juga bisa merasakan manfaat trotoar bukan hanya keindahannya

Begini Tiga Masalah yang Disoroti Pengamat Untuk Trotoar di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pelebaran-trotoar-pengamat-tak-masalah-jalan-kendaraan-menyempit_m_176248.jpeg" alt="Pembangunan pelebaran trotoar di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pembangunan pelebaran trotoar di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan penataan trotoar di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Rencananya, jalur khusus pejalan kaki itu akan dibangun dengan lebar ideal antara 8 sampai 10 meter di setiap sisinya, agar dapat memuat street furniture seperti lampu, pohon, shelter, dan juga tempat duduk. Namun, imbas dari pelebaran trotoar terasa bagi pengguna kendaraan bermotor. Pasalnya jalan yang sebelumnya dapat memuat empat jalur dan satu jalur Transjakarta di setiap sisinya, akan menyempit menjadi tiga lajur saja. Meski begitu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebut penyempitan jalan tidak akan berdampak pada kemacetan jika telah ada sistem transportasi publik yang sudah memadai dan dapat diandalkan. "Tidak masalah jika jalan untuk kendaraan pribadi dipersempit, tetapi pastikan sistem transportasi publiknya dapat diandalkan, mencapai seluruh pelosok kota, sehingga warga terlayani dengan baik dan enggan naik kendaraan pribadi," ujar Nirwono kepada JawaPos.com, Rabu (20/12). Dia pun mendukung adanya pelebaran trotoar demi menyediakan jalur yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Menurutnya, hal itu merupakan cerminan kota yang beradab dan humanis. "Kota yang beradab adalah kota yang menyediakan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman. Kota humanis. Aksesibilitas dalam kota dapat mudah dicapai dengan berjalan kaki," tuturnya. Lebih lanjut, Nirwono mengatakan, pembangunan infrastruktur dan transportasi di ibu kota jangan hanya menguntungkan bagi pengguna mobil dan motor, melainkan harus mengutamakan hak-hak pejalan kaki. "Perbanyak pembangunan jalur pejalan kaki seperti trotoar, JPO, zebra cross. Bukan pelebaran jalan, flyover, underpass, jalan tol yang hanya menguntungkan bagi pengguna kendaraan pribadi (mobil dan motor)," jelas dia. (yes/Yesika)

Pelebaran Trotoar, Pengamat: Tak Masalah Jalan Kendaraan Menyempit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/lanjutkan-program-ahok-sandiaga-ingin-trotoar-jakarta-mirip-new-york_m_172348.jpeg" alt="Pembangunan trotoar di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pembangunan trotoar di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penataan pedestrian yang sudah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilanjutkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Bahkan, Sandi menginginkan trotoar yang ada di Ibu Kota Jakarta dapat menampilkan atraksi musik dan budaya seperti di New York, Amerika Serikat. Beberapa daerah seperti kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Blok M, Jakarta Selatan, penataan trotoar sudah sangat terlihat sangat lebar. Tak hanya itu, pembangunan trotoar saat ini sedang gencar dikerjakan di beberapa lokasi lainnya.&nbsp;Namun, trotoar tersebut di okupasi oleh para pedagang kaki lima (PKL). "Kalau kita liat di trotoar yang lebar di New York itu atraksinya bisa mulai dari atraksi musik dan mungkin musik tradisional," kata Sandi sapaan akrab Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12). Dia menilai, alunan musik tradisional di ruang publik dapat menyatukan masyarakat. Namun, konsep itu baru menjadi rencana. Politikus Partai Gerindra ini belum dapat memastikan apakah dapat direalisasikan atau tidak. "Tapi tergantung flow-nya, ya. Jadi kita lihat nanti gimana flow-nya enggak ganggu pedestrian. Jadi kalau sudah luas, ada spot sedikit untuk persatukan warga itu layak dipertimbangkan," ungkapnya. Untuk membuat trotoar seperti rencananya tersebut, kata dia, diperlukan adanya perluasan trotoar. Sandi akan memastikan terlebih dahulu berapa lebar trotoar dan kondisi di lapangan. Dia tidak ingin masyrakat merasa terganggu dengan kehadiran atraksi-atraksi di sepanjang trotoar. "Dan paling penting memuliakan pejalan kaki dulu. Baru kakau ada space lebih, bisa untuk atraksi budaya atau atraksi lainnya. Kalau di luar kan ada Juggerles, musik, dan lainnya. Jadi nanti kita liat aja. Tergantung daripada situasi dan kondisi di lapangan," pungkasnya.

Lanjutkan Program Ahok, Sandiaga Ingin Trotoar Jakarta Mirip New York

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1687_18580_Lee-Jun-Ki-ok.jpg" alt="Lee Jun Ki dan Jeon Hye Bin" width="100%">
<figcaption>Lee Jun Ki dan Jeon Hye Bin</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Aktor Lee Jun Ki dan Jeon Hye Bin kembali digosipkan sedang menjalin tali asmara. Namun hal itu dibantah agensi mereka, Namoo Actors, yang menyebutkan bahwa keduanya adalah rekan yang dekat tapi tidak ada perasaan cinta. Bagaimanapun juga,&nbsp; Lee Jun Ki dan Jeon Hye Bin baru-baru ini terlihat mengenakan kalung yang sama. Hal itulah yang membuat rumor pacaran mereka kembali muncul. Terkait kalun tersebut, seorang perwakilan Namoo Actor menyatakan bahwa itu adalah sebuah kebetulan. &ldquo;Tentang kalung itu, Jun Ki menerima dari penggemarnya, dan Jeon Hye Bin membelinya sendiri,&rdquo; katanya,&rdquo; Jadi itu bukan item yang berpasangan.&rdquo; Sementara itu, Lee Jun Ki saat ini tengah membintangi Scholar Who Walks the Night, dan Jeon Hye Bin akan tampil di salah satu serial drama SBS yang berjudul The Racer.(Tom/JPG) &nbsp; &nbsp;

Lee Jun Ki dan Jeon Hye Bin Diisukan Pacaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan trotoar

Berita Terkini