<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Calon-Haji-Batal-Berangkat.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Penantian panjang calon jemaah haji (CJH) Banyuwangi menuju Baitullah akhirnya terjawab juga. Tahun ini Banyuwangi dapat kuota haji 505 orang. Sayang, nama-nama yang masuk daftar kuota tersebut tidak semuanya berangkat. Aturan baru menyebutkan, CJH yang berusia di atas 65 tahun tidak boleh berangkat.  Rio, Aif, Radar Banyuwangi  WAJAH pasangan suami istri (pasutri) Halik dan Haulah tak lagi berbinar siang itu. Sebab, keduanya tak bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Usia Halik yang sudah mencapai 67 tahun mengharuskan dia tak bisa berangkat haji. Sedangkan istrinya, Haulah, usianya 63 tahun.  Sejatinya, nama Haulah masuk dalam kuota haji tahun ini. Berhubung tak bisa berangkat bersama suaminya, dia memilih menunda haji tahun ini. Apa boleh buat, pasutri yang tinggal di Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, tersebut terpaksa harus kembali menunggu giliran untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.  Ketika suaminya tidak masuk dalam kuota haji tahun 2022, Haulah kaget bukan kepalang. Padahal dia dan suaminya sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk berangkat haji, termasuk dokumen-dokumen sebagai persyaratan.  Haulah akhirnya memilih untuk mengembalikan kembali barang-barang yang sudah disiapkannya. Dia mengaku sudah membuat surat pernyataan penundaan demi bisa berangkat dengan sang suami. ”Saya yang tidak mau jika berangkat sendirian, tanpa ditemani sang suami,” kata Haulah.  Meski harus menunggu waktu yang cukup lama, nenek dengan empat cucu tersebut tetap bersabar. Dia punya keyakinan tetap bisa mendampingi sang suami meski dalam kondisi apa pun. ”Kami mendaftar haji bersamaan, berangkat juga harus bersamaan. Saya tidak mau jika tidak didampingi suami,” ungkap istri pensiunan PNS Pemkab Banyuwangi tersebut.  Gara-gara terbentur masalah usia tersebut, Halik sempat mendatangi kantor Kemenag Banyuwangi. Setelah dicek, ternyata namanya tidak masuk dalam daftar cadangan CJH. ”Padahal saya sama-sama mendaftar pada Maret 2011 bersama istri. Setelah saya cek, nama saya tidak masuk dalam daftar pemberangkatan maupun cadangan,” sesal Halik.  Sejak tahun 2011, pasutri tersebut mendaftarkan diri berangkat ke Tanah Suci. Perjuangannya tidak gampang. Pasutri tersebut harus rela menjual satu unit mobil Avanza untuk uang muka pendaftaran.  ”Saya dan istri bayar uang muka Rp 50 juta. Satu orang setor Rp 25 juta. Sedangkan pemberangkatan harus menunggu 10 tahun ditambah dua tahun penundaan akibat Covid-19,” ungkap Halik.  Sejak ada pengumuman dan harus melakukan pelunasan, pasutri tersebut harus mencairkan uang tabungannya. Tabungan selama 40 tahun bekerja sebagai pegawai Humas Pemkab Banyuwangi dia cairkan untuk melunasi biaya pemberangkatan haji. ”Sudah saya lunasi semuanya, termasuk biaya tambahan untuk persiapan pemberangkatan haji,” jelas Halik.  Pasutri tersebut tak hanya melunasi BPIH (biaya pelunasan ibadah haji). Jauh-jauh hari, Halik dan Haulah juga menjalani vaksinasi dosis satu hingga tiga (booster). Suntik meningitis juga sudah dilakukan. ”Begitu nama saya tidak masuk, seluruh keluarga langsung berdiskusi. Hingga akhirnya istri tercinta saya memutuskan untuk menunda berangkat,” kata Halik.  Meski menunda berangkat, Halik tidak menarik uang pelunasan yang sudah masuk di rekening bank. Uang tersebut tetap disimpan di bank dengan harapan tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. ”Tekad saya sudah bulat untuk menjalankan ibadah haji. Meski harus ditunda, saya sama istri tetap bersabar menunggu giliran pemberangkatan mendatang,” tandasnya.  Hingga batas akhir pelunasan BPIH reguler pada Jumat lalu (20/5), sebanyak 457 CJH Banyuwangi telah melakukan konfirmasi pelunasan. Dari jumlah 457 tersebut, kuota CJH Banyuwangi masih dimungkinkan bisa bertambah. Pasalnya, pengaturan kuota CJH tahun ini adalah kuota Provinsi Jawa Timur, bukan kuota kabupaten/kota sehingga masih dimungkinkan bertambah.  ”Kalau penambahannya berapa, kami belum tahu persis. Sebab, yang mengatur kuota adalah Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Amak Burhanudin melalui Plt Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Zaenal Abidin.  Penambahan CJH dimungkinkan akan ditambah dari cadangan yang berjumlah 95 orang. Namun, dari 95 itu yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 69 orang. Pelunasan BPIH sudah ditutup secara serentak di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2022 lalu. Dari jumlah 505 yang berhak melakukan pelunasan, 457 orang sudah konfirmasi pelunasan. Sementara, sisanya 48 CJH menunda keberangkatan pada musim haji tahun ini.

11 Tahun Menanti, Suami Tak Dapat Kuota, Istri Batalin Berangkat Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure><h3>Pandemi, Pembatalan Pendaftaran Meningkat karena Faktor Ekonomi</h3> JawaPos.com - Pendaftaran haji bakal semakin mudah. Tidak perlu datang ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/kota. Melalui layanan online, calon jemaah bisa mendaftar haji sambil rebahan di rumah. Sistem baru itu sedang diuji coba menjelang peluncuran secara nasional.  Layanan pendaftaran haji secara online tersebut merupakan amanah dari Peraturan Menteri Agama (PMA) 13/2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.  Kemenag sudah memiliki aplikasi terkait dengan penyelenggaraan haji. Namanya Haji Pintar. Saat ini aplikasi itu baru sebatas bisa digunakan untuk melihat perkiraan tahun keberangkatan haji dan informasi-informasi umum penyelenggaraan haji lainnya.  Di dalam PMA 13/2021 tersebut, diatur secara terperinci prosedur pendaftaran haji. Pendaftaran haji secara online ditetapkan diberlakukan selambatnya setahun setelah diterbitkannya PMA 13/2021. Sebagaimana diketahui, PMA 13/2021 yang ditandatangani Menag Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan pada 30 Juli 2021. Jadi, sistem pendaftaran haji secara online dijalankan secara nasional selambatnya pada 30 Juli mendatang.  Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Muhammad Hanif menyatakan, sejatinya pendaftaran haji secara online sudah bisa dilakukan. ”Jadi begini, pendaftaran haji yang elektronik masih uji coba. Belum bisa diluncurkan secara umum,” katanya kemarin (26/1).  Hanif menjelaskan, peluncuran layanan pendaftaran haji secara online melalui aplikasi juga harus mempertimbangkan kesiapan petugas di kantor Kemenag kabupaten/kota. Dia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 500 unit kantor Kemenag di tingkat kabupaten/kota.  Sesuai dengan ketentuan di dalam PMA 13/2021, layanan pendaftaran haji secara online dimotori petugas Kemenag tingkat kabupaten dan kota. Bukan di Kemenag tingkat pusat. Skemanya adalah calon jemaah haji (CJH) lebih dulu membuat akun di aplikasi pendaftaran haji. Setelah itu, jemaah mengambil foto dan melengkapi dokumen-dokumen untuk kemudian diunggah ke aplikasi.  Setelah itu, petugas di kantor Kemenag kabupaten/kota memverifikasi dokumen yang diunggah jemaah. Setelah seluruh dokumen terverifikasi, petugas menerbitkan lembar bukti surat pendaftaran haji (SPH) secara elektronik. Di dalam SPH ini, sudah tercantum nomor porsi keberangkatan haji reguler untuk setiap jemaah.  Dengan alur seperti itu, Hanif menyampaikan bahwa layanan pendaftaran haji secara online membutuhkan jaringan internet yang baik untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebab, kantor Kemenag kabupaten/kota juga tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap uji coba ini, Kemenag mempelajari kendala-kendala yang muncul. ”Jangan sampai, ketika sekarang diumumkan sudah bisa daftar haji secara online, ternyata ada masalah. Ada jemaah yang sulit upload dokumen, kemudian protes,” tuturnya.  Hanif menuturkan, Kemenag berupaya mempersiapkan sistem layanan pendaftaran haji online ini sebaik-baiknya. Jadi, ketika nanti layanan online diluncurkan secara resmi, potensi kendala teknis di lapangan bisa diminimalkan.  Dia menjelaskan, inovasi layanan pendaftaran haji ini membutuhkan integrasi data kependudukan yang meliputi nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Karena itu, beberapa waktu lalu Ditjen PHU Kemenag bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk integrasi data kependudukan. Dengan integrasi tersebut, petugas yang melayani pendaftaran haji mendapatkan berbagai kemudahan. Misalnya, tinggal menginput NIK, data calon jemaah langsung muncul. Integrasi itu juga bisa mencegah duplikasi data pendaftar haji.  Selain itu, integrasi data kependudukan ini penting ketika ada pelimpahan atau peluncuran porsi haji. Misalnya, jika ada CJH yang meninggal ketika masih masuk daftar antrean haji, nomor porsinya bisa dilimpahkan kepada anak kandung atau saudara kandung. Nah, untuk memastikan pelimpahan porsi ini sesuai dengan ketentuan, diperlukan data dari KK. ”Jangan sampai (dilimpahkan, Red) ke orang lain,” tegasnya.  Secara umum, Hanif menyatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pendaftaran haji masih terus dibuka. Namun, dia mengakui jumlahnya menurun. Dia memperkirakan rata-rata jumlah pendaftar pada masa pandemi sekarang tinggal 30 persen dari kondisi normal.  Bahkan, tingkat pendaftaran haji sepanjang 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2020. Misalnya, pada November dan Desember 2020, jumlah pendaftar haji berkisar 37 ribu orang setiap bulan. Namun, di bulan yang sama pada 2021, jumlahnya menyusut tinggal 21 ribuan orang setiap bulan. ”Yang mengalami peningkatan sekarang pembatalan haji,” katanya.  Hanif mengungkapkan, pembatalan ini umumnya disebabkan faktor ekonomi. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, sejumlah warga membutuhkan uang. Karena itulah, mereka mengambil kembali uang setoran awal pendaftaran haji Rp 25 juta per orang. Akibatnya, pendaftaran haji mereka dibatalkan.  Meski pendaftaran haji selama pandemi Covid-19 menurun, antrean haji tak lantas semakin pendek. Sebaliknya, antrean haji masih tetap panjang. Sebab, dua tahun terakhir tidak ada pemberangkatan haji. Misalnya, masa tunggu di Jawa Timur sekarang mencapai 32 tahun. Padahal, pada Juni 2020, masa tunggu antrean haji di Jawa Timur adalah 29 tahun. Kondisi serupa hampir terjadi di provinsi lainnya.  Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, integrasi data haji dan umrah bisa ditingkatkan. Bahkan, dia berharap Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) bisa mengikuti Ditjen Pajak dan BPJS Kesehatan yang akan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP dan nomor kepesertaan nomor BPJS.  Itulah bagian dari upaya mewujudkan single identity number. Zudan menjelaskan, integrasi juga akan memudahkan jemaah dan petugas. ”Tinggal input NIK, data jemaah langsung keluar. Terdata di mana, termasuk data sudah melaksanakan ibadah haji berapa kali,” ujarnya kemarin (26/1).  Zudan berharap integrasi data akan memberikan kontribusi positif untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah. ”Menjadi lebih cepat dan terstruktur sehingga menghasilkan rancang bangun penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik,” kata Zudan.  Dia menyebutkan, saat ini telah terdata di data warehouse dukcapil lebih dari 272 juta penduduk by name by address lengkap dengan NIK. Data tersebut terus diperbarui dengan menginput data penduduk yang berpindah domisili atau status yang mencapai 500 ribu penduduk per bulan.

Daftar Haji Cukup lewat Aplikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kakbah-antara.jpg" alt="Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb" width="100%">
<figcaption>Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak memberikan kuota haji kepada semua negara. Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota 60 ribu jamaah haji bagi warganya dan ekspatriat.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dengan adanya keputusan dari Arab Saudi tersebut bisa mengakhiri isu yang menyebutkan pemerintah Indonesia gagal dalam berdiplomasi  untuk mendapatkan jatah kuota haji. "Kalau kita lihat kan tidak ada satupun negara yang diberikan kuota haji, sehingga saya harap spekulasi apapun yang berkembang di masyarakat tentang masalah haji ini agar diakhiri," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/6).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang tidak memberikan kuota kepada semua negara dalam pelaksanaan ibadah haji 2021 ini.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/06/2021/pemerintah-arab-saudi-umumkan-ibadah-haji-2021-kuotanya-hanya-60-ribu/">Pemerintah Arab Saudi Umumkan Ibadah Haji 2021, Kuotanya Hanya 60 Ribu</a>  "Saya pikir keputusan Pemerintah Arab Saudi itu adalah hak pemerintah Arab Saudi dan mungkin itu sudah diperhitungkan dengan matang di masa pandemi ini," katanya.  Dasco mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah tepat tidak memberikan kuota haji kepada kepada negara-negara lain. Sebab, sangat berisiko terjadinya penularan di tengah pandemi Covid-19 ini.  "Demi keselamatan baik penduduk Arab Saudi maupun calon jemaah, dengan situasi pandemi ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi untuk kemduain tidak memberikan kuota haji kepada negara negara di luar Saudi," ungkapnya.  Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan tetap menggelar ibadah haji di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 ini atau 1442 Hijriah.  Dikutip dalam akun Twitter milik Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, penyelenggaran haji dibatasi hanya untuk warga lokal dan kerajaan.  "Melihat perkembangan pandemi Coronavirus (Covid 19) yang terus berlanjut dan munculnya mutasi baru di dalamnya, maka pendaftaran haji 1442 Hijriah akan dibatasi hanya untuk penduduk dan warga dari dalam kerajaan saja," tulis akun Twitter @HajMinistry.  Pemerintah Arab Saudi juga memutuskan untuk membatasi jumlah calon jamaah yang akan mengikuti ibadah haji tersebut, kuota yang dibuka hanya sebesar 60 ribu saja.  "Jumlah total peziarah tahun ini adalah 60.000, untuk penduduk dari semua negara dan warga negara di dalam kerajaan," cuitnya.  Setidaknya ada berbagai persyaratan untuk calon jamah yang bakal mengikuti ibadah haji 2021 ini. Orang yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Kemudian orang yang sudah divaksin dan pulih dari Covid-19.

Arab Saudi Tidak Berikan Kuota Haji, DPR: Akhiri Isu Gagal Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/cerita-haji.jpg" alt="IMPIAN TERCAPAI: Muhammad Wahyu saat menjalani rangkaian ibadah haji 2020. (DOKUMENTASI PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IMPIAN TERCAPAI: Muhammad Wahyu saat menjalani rangkaian ibadah haji 2020. (DOKUMENTASI PRIBADI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema pelaksanaan ibadah haji 1442 H/2021 M telah diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Mereka yang diperbolehkan melaksanakannya adalah warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu. Salah satunya hubungan diplomatis hingga utang Indonesia kepada Saudi.  "Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/6).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/06/2021/pemerintah-arab-saudi-umumkan-ibadah-haji-2021-kuotanya-hanya-60-ribu/">Pemerintah Arab Saudi Umumkan Ibadah Haji 2021, Kuotanya Hanya 60 Ribu</a>  Dia pun mengajak agar semua pihak untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kepada para calon jamaah haji yang terpaksa batal melaksanakannya diharapkan tetap bersabar dan tawakal.  "Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana," harap Menag.  Menag melanjutkan, saat ini pihaknya tengah menatap masa depan ibadah haji 2022. Komunikasi diplomasi akan ditingkatkan agar Indonesia diperbolehkan melaksanakan ibaah haji 2022.  "Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," tandasnya.

Saudi Umumkan Skema Haji, Tepis Isu Miring Pembatalan Haji Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Gerakan-Moral-Selamatkan-Indonesia-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Para tokoh bangsa diantaranya Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Minggu (2/8/2020). Para t" width="100%">
<figcaption>Para tokoh bangsa diantaranya Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Minggu (2/8/2020). Para t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, keputusan pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali. Dia menyebut, Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan terkait keputusan pelaksanaan ibadah haji untuk negara yang tergabung dalam organisasi kerja sama Islam (OKI).  "Sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Jumat (11/6).  Din meminta, Pemerintah mengintensifkan komunikasi dan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi. Bila perlu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghubungi langsung Raja Salman, atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman.  "Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia," tegas Din.  Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun mempertanyakan, apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika nanti diberi kuota. Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Arab Saudi atas rekomendasi WHO.  "Sehubungan dengan itu, adalah tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama)," ucap Din.  Oleh karena itu, masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan atau transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji 2021.  "Benarkah karena alasan Covid-19 saja? pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai Pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa Pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadat," pungkas Din.  Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan terkait pembatalan keberangkatan ibadah haji bagi Indonesia. Dia menegaskan, hal ini sudah melalui perhitungan yang matang, apalagi tidak bisa serta merta langsung memberangkatkan jamaah haji begitu saja.  “Jadi gini, kira-kira kalau Pemerintah Saudi memutuskan (kuota), kita tiba-tiba bisa langsung berangkat gitu, bisa nggak, kalau mau ke bali, bisa nggak mau berangkat, kan harus packing segala macem,” jelas dia di kantornya, Rabu (9/6).  “Kita sudah semua disiapkan, kita semua sudah siap 100 persen pemberangkatan, tapi yang di Saudi gimana, kan itu harus sign contract macam-macam, kita mau sign contract gimana, wong kuota belum diberikan,” sambungnya.  Apalagi juga untuk penerbangan internasional, Indonesia masih dalam daftar suspend (penahanan). Jadi, kembali ia menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang.  “Penerbangan di-suspend di sana, ini clear jelas, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan jamaah haji, tidak ada yang lain, kita lebih menyayangi jamaah haji, nyawa keselamatan jamaah haji,” pungkas Yaqut.

Din Syamsuddin Pertanyakan Pembatalan Haji 2021 dengan Alasan Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan membatalkan keberangkatan jamaah Indonesia pada penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. Pembatalan ini diumumkan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Juni 2021.  Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadan Harisman mengatakan, sampai hari ini, ada 59 jamaah yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan. "Sepekan pembatalan keberangkatan, ada 59 jamaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan," terang dia di Jakarta, Kamis (10/6).  Jumlah tersebut terdiri atas 25 jamaah haji khusus dan 34 jamaah haji reguler. Kata dia, jamaah yang telah mengajukan pengembalian pelunasan ini langsung diproses untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  "Agar bisa ditindaklanjuti sesuai alur yang sudah ditetapkan. Secara ketentuan, proses pengembalian ini berlangsung kurang lebih sembilan hari sampai dana jemaah ditransfer ke rekening masing-masing," sambungnya.  Ramadan menambahkan, Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag mencatat ada 15.476 jemaah haji khusus dan 198.371 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan.  Diketahui, Keputusan Menteri Agama No 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020M memberikan pilihan kepada jemaah untuk mengambil kembali setoran pelunasannya.  Jemaah haji reguler dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota) tempat mereka mendaftar. "Untuk haji khusus, mereka mengajukan permohonan pengembaliannya ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat mendaftar," jelasnya.  "Untuk tahun 2020, ada 1.688 jemaah reguler dan 438 khusus yang mengajukan pengembalian setoran lunas," tandasnya.

59 Jamaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H dan isu-isu aktual lainnya. Foto" width="100%">
<figcaption>menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H dan isu-isu aktual lainnya. Foto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian kuota haji untuk seluruh negara. Namun, Pemerintah Indonesia terlebih dahulu membatalkan pemberangkatan jamaah haji 2021.  Pengambilan keputusan itu banyak menimbulkan pertanyaan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun memberikan penjelasan. Kata dia, hal ini sudah melalui perhitungan yang matang, apalagi tidak bisa serta merta langsung memberangkatkan jamaah haji begitu saja.  "Jadi gini, kira-kira kalau Pemerintah Saudi memutuskan (kuota), kita tiba-tiba bisa langsung berangkat gitu, bisa nggak, kalau mau ke bali, bisa nggak mau berangkat, kan harus packing segala macem," jelas dia di kantornya, Rabu (9/6).  "Kita sudah semua disiapkan, kita semua sudah siap 100 persen pemberangkatan, tapi yang di Saudi gimana, kan itu harus sign contract macam-macam, kita mau sign contract gimana, wong kuota belum diberikan," sambungnya.  Apalagi juga untuk penerbangan internasional, Indonesia masih dalam daftar suspend (penahanan). Jadi, kembali ia menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang.  "Penerbangan di-suspend di sana, ini clear jelas, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan jamaah haji, tidak ada yang lain, kita lebih menyayangi jamaah haji, nyawa keselamatan jamaah haji," terang dia.  Di waktu yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan, tidak ada masalah antara Indonesia dengan Arab Saudi.  "Tidak ada masalah diplomasi, tidak ada masalah isu kuota, vaksin, termasuk dana itu sudah clear dan saya sudah ke BPKH untuk memastikan bahwa semua aman. Pertimbangan (pembatalan) itu hanya satu, yaitu demi kemaslahatan dan keamanan jamaah kita, lalu persiapan juga, waktunya terlalu mepet kalau jamaah haji tahun ini bisa dilaksanakan," tandasnya.

Menag: Pengambilan Keputusan Pembatalan Haji Sebelum Pernyataan Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama membantah penilaian yang muncul di masyarakat bahwa membatalkan pemberangkatan jamaah haji sebagai keputusan yang terburu-buru.  Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi menegaskan keputusan pembatalan haji yang dilakukan oleh kementeriannya itu sudah dilakukan melalui kajian mendalam.  “Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam, baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan. Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru,” tegas di Jakarta, Jumat (4/6).  “Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR,” tambahnya.  Menurut Khoirizi, Kementerian Agama tentu berharap ada penyelenggaraan haji. Bahkan, sejak Desember 2020, Kementerian Agama sudah melakukan serangkaian persiapan, sekaligus merumuskan mitigasinya. Beragam skenario sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen sampai 5 persen.  Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan dilakukan, baik di dalam dan luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik.  Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya. Namun, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.  Bahkan menurut Khoirizi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, yakni Saleh Benten, tepatnya pada pertengahan Januari 2021 untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi, dan mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.  “Saya pada 16 Maret lalu juga berkoordinasi dengan Dubes Saudi di kantornya, membicarakan masalah penyelenggaraan ibadah haji. Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawwal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M,” tegasnya.  "Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," lanjutnya.  Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan. Padahal, dengan kuota 5 persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari.  “Demi melakukan kajian lebih matang sembari berharap pandemi segera berakhir, Kemenag menunda hampir 10 hari untuk mengumumkan pembatalan. Tahun lalu, pembatalan diumumkan 10 Syawwal, tahun ini kami lakukan pada 22 Syawal,” tegasnya.  Dalam kondisinya masih sama. Pandemi Covid-19 juga masih mengancam jiwa dan pemerintah Arab Saudi juga tidak kunjung memberi kepastian mengenai pemberian kuota bagi Indonesia. Maka pemerintah akhirnya memutuskan membatalkan pemberangkatan haji 2021. "Kita lebih mengutamakan keselamatan jemaah dan memutuskan tidak memberangkatkan,” pungkasnya.

Tidak Terburu-buru, Kemenag: Pembatalan Haji melalui Kajian Mendalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/af_haji_030820.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah calon haji asal Indonesia dipastikan tidak bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag).  "Kita apresiasi Menag untuk pembatalan haji tahun ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jamaah haji sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya karena klaster virus ini terus berkembang," terang dia dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).  Mengingat bahwa virus Covid-19 sudah bermutasi, seperti yang ada di India dan sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Keputusan yang diambil merupakan suatu langkah yang bijak.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/162-jamaah-khusus-dan-569-reguler-batalkan-haji/">162 Jamaah Khusus dan 569 Reguler Batalkan Haji</a>  Untuk itu, MUI menyampaikan tentang dana setoran jamaah haji dan waiting list untuk tidak digunakan. Begitu juga dengan pengembalian dana jamaah agar tidak dipersulit.  "Sesungguhnya ini merupakan kewajiban yang harus kita kembalikan pembiayaannya begitu juga kaitannya dengan daftar tunggu di mana peserta jamaah haji yang dananya di tasyarufkan untuk diinvestasikan kan untuk masa-masa lahat nanti kewenangan BPKH menjawab itu untuk kaitannya untuk maslahat," ujarnya.  Ia meminta kepada Kemenag agar para jamaah yang batal berangkat untuk mendapat prioritas apabila Indonesia mendapatkan kuota haji tahun depan.  "Kalau tahun berikutnya akan diberangkatkan sesuai dengan kondisi Covid-19 yang sudah aman tentu kita prioritaskan kepada Kemenag untuk kita berangkat kan sehingga pemberangkatan jamaah haji ini hanya soal waktu saja," jelasnya.  "Kami MUI mendoakan semoga kita segera keluar dari pandemi Covid-19 dan terus menegakkan protokol kesehatan," sambung Amirsyah.

MUI Minta Calon Jamaah Haji Batal Berangkat Diprioritaskan Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-saya-kira-kedunguan-lsi-akan-berlanjut-di-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji 2021. Hal itu juga sudah disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan pihaknya mengapresiasi keputusan tersebut. Pasalnya, pihaknya sendiri juga ikut dalam pengambilan keputusan tersebut.  "Kami sebenarnya secara teknis di dalam negeri kami mengapresiasi setinggi-tingginya Kementerian Agama," jelas dia dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).  Kata dia, Komisi VIII sebagai mitra Kemenag tahu persis dan dan langsung terlibat dalam persiapan segala hal persiapan haji dalam negeri untuk mempersiapkan keberangkatan calon jamaah. Bahkan, pihaknya juga membentuk Panja Haji yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VIII.  "Tidak ada hal yang tidak bisa dipenuhi, baik itu dari persiapan asrama haji, persiapan manasik dan lain sebagainya," ujarnya.  "Jadi apa yang diputuskan oleh Menag itu sejalan apa yang kami bahas melalui Panitia kerja haji di DPR RI dan sudah kami sepakati kemarin, dari semua unsur kami mendukung dan memaklumi," sambung dia.  Menag Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya menegaskan, dengan mencermati keselamatan jamaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, pihaknya memutuskan untuk membatalkan ibadah haji 2021.  "Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia," tandas dia.

Ketua Komisi VIII Apresiasi Keputusan Pembatalan Haji 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembatalan haji

Berita Terkini