<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji 2021. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.  Atas keputusan itu, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan bahwa pihaknya serta jamaah haji lega pemerintah telah mengumumkan pembatalan haji 2021.  "Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu dari asosiasi dan calon jamaah yang bersangkutan, kepastian ini sudah menjadi satu ketetapan di mana kita jadi yakin tidak ada lagi tahun ini. Terlepas itu persyaratannya, macam-macam hoaks, itu tertutup dengan keputusan ini," terang dia kepada JawaPos.com, Kamis (3/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/pembatalan-haji-disebut-terkait-utang-menag-hoaks-berita-sampah/">Pembatalan Haji Disebut Terkait Utang, Menag: Hoaks, Berita Sampah!</a>  Pembatalan ini juga sebelumnya sudah dia duga, mengingat dari segi persiapan operasional yang memiliki waktu yang sempit. Biaya tambahan pun juga tidak diumumkan oleh pemerintah.  "Memaksakan untuk suatu keberangkatan haji dari semua unsur visa haji, baik itu yang regular dan haji khusus, karena akan menimbulkan biaya tinggi. Terutama bagi PIHK khusus, karena jumlahnya semakin sedikit dan bebannya ini semakin tinggi. Kalau cuma sedikit ya kesulitan juga. Digabungin dengan program dan harganya beda, jadi ribet," jelas dia.  Melihat dari pemerintah Arab Saudi yang masih mencantumkan Indonesia ke dalam daftar blacklist penerbangan internasional, hal ini menjadi bukti kuat Indonesia akan membatalkan pemberangkatan ibadah haji.  "Iya dari tanda dan persyaratannya masih belum ada peluang untuk diberangkatkan dari negara kita, pembatalan dari termasuk negara yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, di 20 negara sudah ada 11 yang diperbolehkan, 9 belum termasuk kita," pungkasnya.

Sapuhi Lega Soal Keputusan Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/900-cjh-asal-bojonegoro-dibekali-gelang-khusus_m_231390.jpg" alt="Calon Jamaah Haji asal Bojonegoro saat praktik manasik di GOR Dabonsia, Bojonegoro." width="100%">
<figcaption>Calon Jamaah Haji asal Bojonegoro saat praktik manasik di GOR Dabonsia, Bojonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lewat satu bulan sejak pembatalan keberangkatan jemaah haji pada 2 Juni 2020, lebih dari seribu jamaah ajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441 H.  "Sampai sore ini, tercatat sudah ada 1073 jamaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Sebanyak 1030 jemaah sudah keluar Surat Perintah Membayar dan mestinya sudah terkirim uangnya ke rekening mereka," terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin dalam siaran pers, Rabu (8/7).  Opsi menarik kembali setoran pelunasan dibuka oleh Kemenag sejak pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji 1441 H. Jemaah dipersilakan ajukan permohonan ke Kantor Kemenag Kab/Kota. Pengajuan itu lalu diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Bank Penerima Setoran (BPS).  Setelah mendapat Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, BPS akan mentransfer dananya ke rekening jamaah. Secara prosedur, proses ini berlangsung selama sembilan hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Kankemenag Kab/Kota.  Menag Fachrul Razi saat rapat kerja dengan Komisi DPR siang tadi menegaskan hingga saat ini tidak ada kendala dalam proses pengembalian setoran pelunasan jemaah haji. Tahapannya sesuai prosedur, maksimal sembilan hari.  "Kami sudah berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Contoh, kami mengatakan pengembalian setoran BIPIH itu paling lama sembilan hari, nyatanya demikian ada yang dalam waktu 5, 6, 7 hari sudah selesai," ujar Menag.  Jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan, tersebar di 34 provinsi. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak yang mengajukan permohonan pengembalian pelunasan, yaitu 200 orang.  Urutan terbanyak berikutnya adalah Jawa Timur (199 orang), Jawa Barat (151), Sumatera Utara (68), dan Lampung (52). Provinsi Maluku baru satu jemaah yang mengajukan permohonan. Ada dua provinsi dengan dua jemaah mengajukan pengembalian setoran awal, yaitu Maluku Utara dan Papua.

1073 Jamaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rabithah-haji-sebut-sertifikasi-halal-untuk-biro-travel-mubazir_m_.jpg" alt="Calon jamaah haji asal Indonesia hendak naik ke pesawat untuk ke Tanah Suci. Belakangan, ada usulan dari Ma" width="100%">
<figcaption>Calon jamaah haji asal Indonesia hendak naik ke pesawat untuk ke Tanah Suci. Belakangan, ada usulan dari Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razie mengumumkan pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini. Sebab, Arab Saudi pun belum membuka akses bagi para jamaah haji dari semua negara.  Adapun, kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi virus korona. Menag menegaskan bahwa keputusan pembatalan jamaah haji ini sudah melalui kajian mendalam.  Bukan hanya berdampak kepada jamaah dan perusahaan penyelenggara haji, keputusan tersebut pun juga memberikan dampak negatif kepada pelaku bisnis penerbangan. Salah satunya adalah maskapai Garuda Indonesia yang melayani pemberangkatkan dan pemulangan jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi.  Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa dengan ditiadakannya haji tahun ini, pihaknya telah kehilangan potensi penghasilan 10 persen dari total pendapatan perusahaan.  "Haji itu plus minus revenuenya sekitar 10 persen per tahun. Kalau haji dibatalkan, bagi Garuda Indonesia tentu kehilangan pendapatan yang signifikan. Dibandingkan hari ini juga turun drastis, pukulan besar bagi Garuda," ujarnya melalui telekonferensi pers rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) 2020, Jumat (5/6).  Sebelum adanya pandemi ini, Irfan menceritakan bahwa pendapatan bisnis penerbangan selalu melonjak ketika menjelang liburan akhir tahun, lebaran dan masa pemberangkatan serta pemulangan jemaah haji.  "Biasanya Garuda sibuk sekali, ada pelonjakan pendapatan siginifikah di masa-masa tersebut," tutur dia.  Meski revenue tidak begitu besar dari penyelenggaraan haji. Namun kekurangan pendapatan jelas berdampak luas terhadap kinerja perusahaan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang.  "Kami komitmen untungnya enggak besar dan enggak mau cari untung besar. Tapi dari sisi pendapatan tentu aja signifikan, untungnya kita belum ada deal-deal untuk haji tahun ini," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwBHdc9wMWY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=USVHmjIeKnw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6XoWjuIdtfs

Ibadah Haji Batal, Garuda Indonesia Kehilangan Revenue 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ustad-solmed.jpg" alt="Ustad Solmed dan April Jasmine saat ditemui di bilangan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (2/6). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Solmed dan April Jasmine saat ditemui di bilangan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (2/6). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2020. Pembatalan ini terkait penyebaran Covid-19 selama berada di sana. Ustad Solmedpun mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah.  Ustad Solmed memandang pemerintah telah membuat keputusan tegas dengan tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Karena, pembatalan tersebut merupakan langkah terbaik untuk saat ini demi menyelamatkan para jamaah dari virus korona.  "Kalau pun dipaksakan saat ini berangkat. Kalau terjadi apa-apa, naudzubillahi min dzalik ya, pasti sedihnya jauh lebih hebat dibandingkan ditunda untuk keberangkatan tahun depan," kata Ustad Solmed saat ditemui di bilangan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (2/6).  Meskipun mendukung sikap pemerintah menunda keberangkatan jamaah haji, dia secara pribadi ikut sedih dan prihatin. Karena menunaikan rukun Islam kelima merupakan ibadah yang sudah dinanti-nanti selama bertahun-tahun oleh masyarakat.  "Tentu kita ikut prihatin, ikut berduka," ucapnya.  Ustad Solmed meminta para jamaah yang seharusnya berangkat tahun ini tidak berputus asa meskipun gagal pergi ke tanah suci. Dikatakan suami April Jasmine tersebut, Tuhan pasti memiliki rencana yang jauh lebih indah di masa yang akan datang.  "Tapi kita jangan putus asa. Bahwa haji itu ibadah yang sangat istimewa, tidak mungkin Allah memberikan halangan. Allah hanya menunda di waktu yang lebih tepat di waktu yang lebih baik," paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Hc8czC8tFJQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nN4tGnIJgOY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LhspcedJex8

Indonesia Tak Berangkatkan Jamaah Haji, Ustad Solmed Ikut Prihatin