<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/1000006744-2441668434.jpg" alt="Ilustrasi seseorang yang sedang melakukan kegiatan santai di rumah, seperti membaca buku, menunjukkan kenyamanan dan kepuasan diri./Freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang yang sedang melakukan kegiatan santai di rumah, seperti membaca buku, menunjukkan kenyamanan dan kepuasan diri./Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Masa pembatasan sosial (lockdown) akibat pandemi menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Namun, ada sebagian individu yang justru merasa hidupnya berkembang pesat dan sangat menikmati periode tersebut. Mereka adalah kelompok orang yang diam-diam merasa cemas saat harus kembali ke kehidupan normal yang serba cepat. Melansir dari Global English Editing Kamis (30/10), fenomena ini disebabkan oleh delapan ciri unik yang mereka miliki. Karakteristik ini memungkinkan mereka menemukan kepuasan dan makna dalam keterbatasan ruang gerak. Mari kita telusuri ciri-ciri khusus yang menjadikan mereka betah. 1. Individu yang Mandiri Mereka adalah orang-orang yang tidak bergantung pada orang lain untuk merasa terhibur atau bahagia. Individu yang mandiri mampu menemukan kepuasan dalam kesendirian. Mereka tidak terlalu merindukan interaksi sosial yang intens. 2. Mudah Beradaptasi dengan Kondisi Mereka memiliki kemampuan unik untuk menerima perubahan situasi dengan kepala dingin. Individu ini cenderung fokus pada bagaimana membuat hari ini menyenangkan. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. 3. Fokus pada Pertumbuhan Pribadi Waktu luang yang mendadak saat pembatasan sosial dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Mereka mungkin memulai hobi baru atau belajar keterampilan yang sudah lama tertunda. Mereka melihat masa lockdown sebagai peluang untuk maju. 4. Penuh Perhatian (Mindful) Orang-orang ini menikmati aspek mindfulness atau perhatian penuh selama masa tenang. Mereka menghargai momen saat ini. Mereka melakukan satu hal pada satu waktu dan menikmati setiap prosesnya. 5. Menghargai Kenikmatan Sederhana Mereka menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, seperti secangkir kopi pagi atau sinar matahari di jendela. Mereka belajar menghargai kenikmatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat mereka lebih mudah menemukan kebahagiaan. 6. Menghargai Hubungan yang Bermakna Mereka lebih memilih untuk memupuk hubungan yang dalam daripada koneksi yang sifatnya dangkal. Isolasi membantu mereka fokus pada orang-orang yang benar-benar penting. Mereka menggunakan waktu untuk merawat ikatan yang tulus. 7. Nyaman dengan Ketidakpastian Orang-orang ini memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi yang serba "tidak tahu". Mereka menerima bahwa tidak semua hal dapat dikontrol. Kemampuan ini membuat mereka lebih tangguh menghadapi pasang surut kehidupan. 8. Bersifat Introspektif Masa sendirian yang hening memberikan kesempatan yang tidak biasa bagi mereka untuk melakukan refleksi. Mereka mengambil waktu untuk merenungkan diri dan memahami emosi mereka sendiri. Introspeksi ini memberi mereka ketahanan batin yang kuat. Ciri-ciri unik ini menjelaskan mengapa kembali ke hiruk pikuk kehidupan normal terasa kurang menarik bagi mereka. Mereka telah menemukan ritme hidup yang lebih sesuai dengan kebutuhan batinnya. Mereka belajar menghargai kemandirian, fokus, dan hubungan yang mendalam. Bagi mereka, ketenangan dan kesempatan untuk tumbuh jauh lebih berharga daripada kecepatan dan hiruk pikuk kehidupan sosial. Individu ini menemukan bahwa kebahagiaan sejati justru berada di dalam diri mereka sendiri.

Karakteristik ini memungkinkan mereka menemukan kepuasan dan makna dalam keterbatasan ruang gerak. Mari kita telusuri ciri-ciri khusus ini.

8 Ciri Unik Individu yang Justru Berkembang Pesat Saat Masa Pembatasan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Konser-Simfoni-untuk-Bangsa-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Musisi Isyana Sarasvati kiri tampil di konser Simfoni Untuk Bangsa di Jakarta Concert Hall, Jakarta, Sabtu (27/8/2022). Bakti Budaya Djarum Foundation bersama Resonanz Music Studio arahan Avip Priatna yang didukung oleh www.Indonesiakaya.com menggelar kon" width="100%">
<figcaption>Musisi Isyana Sarasvati kiri tampil di konser Simfoni Untuk Bangsa di Jakarta Concert Hall, Jakarta, Sabtu (27/8/2022). Bakti Budaya Djarum Foundation bersama Resonanz Music Studio arahan Avip Priatna yang didukung oleh www.Indonesiakaya.com menggelar kon</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama pandemi beberapa tahun terakhir, aktivitas konser beralih menjadi virtual. Sebab ada berbagai peraturan untuk menjaga jarak dan pembatasan sosial demi mengurangi penyebaran virus Covid-19.  Setelah angka kasus Covid-19 menurun dan terkendali, kegiatan konser mulai diselenggarakan kembali. Terbaru, boy group asal Korea Selatan, Seventeen, menyapa fans Indonesia pada 24-25 September. Sebelumnya, beberapa penyanyi luar negeri juga sempat konser di Indonesia antara lain Westlife, Super Junior, dan New Hope Club.  Fachruddin Yusuf, salah seorang penyelenggara konser virtual mengatakan, aktivitas konser menjadi angin segar. ”Konser virtual itu sangat challenging karena kita harus putar otak buat bikin ide yang menarik. Kami selaku penyelenggara pun juga harus berkoordinasi secara virtual dan itu sangat melelahkan,” kata Fachruddin.  Protokol kesehatan, lanjut dia, membuat persiapan untuk konser virtual menjadi terhambat. Terlebih, pandemi menyebabkan dunia mengalami krisis ekonomi, sehingga sponsor yang masuk sangat minim.  Achmad Farchan, salah seorang yang terlibat dalam penyelenggara konser virtual juga mengakui hal serupa. ”Waktu pandemi kemarin bener-bener harus putar otak bagaimana caranya dapat tetap menyelenggarakan konser di tengah situasi pandemi,” ungkap dia.  Baik Farchan dan Fachruddin, keduanya bersepakat bahwa konser virtual tidak bisa menandingi konser langsung.  ”Menurutku, jantungnya suatu konser itu ada di ambience-nya. Susah banget buat bawa ambience konser offline ke konser virtual. Aku sebagai penyelenggara lebih memilih mengadakan konser langsung walaupun secara energi mungkin lebih menguras tetapi benar-benar memuaskan,” tutur Farchan.  Hana Putrisia, salah seorang penikmat konser juga mengaku lebih suka konser langsung dibandingkan virtual. ”Aku pernah menonton dua-duanya (konser virtual dan langsung). Aku lebih suka konser langsung karena euforia benar-benar terasa. Kadang konser virtual seperti nonton video di platform online,” ungkap dia.

Konser Virtual Belum Mampu Saingi Euforia Konser Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210107_061304.jpg" alt="Warga melintas di Terowongan Kendal di Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di Terowongan Kendal di Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia pada Kamis (17/6) menambah 12.624 kasus baru Covid-19 usai libur Lebaran dan penyebaran varian Delta mutasi India. Sejumlah ahli menilai kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan, antara lain dengan beberapa langkah secara maksimal.  Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/Guru Besar FKUI dan Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menilai, pembatasan sosial adalah sesuatu yang mutlak diperlukan saat ini. Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total.  "Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/06/2021/kasus-covid-19-melonjak-dokter-bisa-tembus-15-ribu-per-hari/">Kasus Covid-19 Melonjak, Dokter: Bisa Tembus 15 Ribu Per Hari</a>  Ia juga mendesak agar pemerintah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur (test and tracing). Kedua hal ini angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua kabupaten/kota secara merata dengan komitmen yang jelas.  "Karena kasus sudah tinggi maka tentu perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun juga sama pentingnya di pelayanan kesehatan primer," katanya.  Menurut Prof Tjandra, yang dipersiapkan bukan hanya ruang isolasi dan ICU, alat dan obat, sarana dan prasarana lain, akan tetapi yang paling penting adalah SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman. Petugas kesehatan harus ditambah.  "Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan," katanya.  Ia meminta agar kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update. Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak.  "Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap, evidence-based decision making process," jelasnya.  Senjata terakhir, kata dia, pemberian vaksinasi ke publik harus dilakukan secara maksimal. Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat, tetapi jelas vaksinasi akan berperan amat penting dalam pengendalian pandemi.  "Harus diingat juga bahwa untuk menentukan berapa jumlah orang yang harus divaksin agar tercapai kekebalan komunal (Herds Immunity) maka akan tergantung dari angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin," jelasnya.  Jika angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun misalnya karena varian baru maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh kekebalan komunal (Herds Immunity). Sehingga dalam situasi sekarang maka angkanya mungkin perlu dihitung ulang.

Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pembatasan Sosial Harus Lebih Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200703_143631-01.jpg" alt="Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Bandung belum berencana memberlakukan pembatasan sosial atau pembatasan aktivitas perekonomian di kawasan sekitar markas komando Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Cidadap, Kota Bandung. Aktivitas masyarakat masih dalam suasana adaptasi kebiasaan baru (AKB) secara normal.  ”Belum ada penutupan. Akivitas di sana masih tetap normal,” kata Wali Kota Bandung Oded M. Danial seperti dilansir dari antara di Balai Kota Bandung pada Kamis (9/7).  Meski begitu, dia meminta puskesmas di kawasan tersebut untuk aktif memantau dan memfasilitasi warga sekitar jika terjadi dugaan persebaran Covid-19 akibat klaster baru di Secapa AD itu.  ”Saya sudah meminta tim gugus tugas mengamankan warga sekitar. Warga Kota Bandung sekitar Secapa dilakukan pelacakan, puskesmas juga diminta memantau warga,” kata Oded.  Camat Cidadap Hilda Hendrawan mengatakan, sejumlah warga di kawasan itu juga sudah berinisiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan guna meminimalisir potensi Covid-19. Pihak kecamatan, juga terus menyosialisasikan kewaspadaan yang perlu dilakukan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.  ”Di kompleks sudah dilaksanakan penyemprotan disinfektan dan akan ditindaklanjuti di setiap kelurahan untuk mengantisipasi,” kata Hilda.  Sementara itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, ada sebagian warga di sekitar Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD), menolak untuk menjalani rapid test atau tes cepat. Baru sekitar 28 orang yang menjalani tes cepat dan sisanya ada yang menolak. Warga yang menolak tersebut, mungkin khawatir juga terdampak. ”Yang bersedia baru 28 orang, yang lain menolak. Mungkin mereka takut atau untuk apa diperiksa,” kata Ema.  Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan, ada sekitar 200 orang siswa Secapa AD di Kota Bandung yang telah terpapar Covid-19. ”Kalau perkiraan jumlahnya itu di atas 200 orang. Datanya belum pasti karena identifikasinya belum selesai. Kami sudah melakukan antisipasi, seperti isolasi, penyemprotan disinfektan, dan melakukan penelusuran epidemiologi oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kota Bandung, Puskesmas Coblong, dengan provinsi,” kata Berli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

Pembatasan Sosial Belum Diberlakukan di Kawasan Sekitar Secapa AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Social-Distancing-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Penumpang Transjakarta saat menunggu kedatangan bus di Halte Transjakarta, Tosari, Jl. Sudirman, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Jaga jarak atau prosedur social distancing measure harus diterapkan kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar untuk" width="100%">
<figcaption>Penumpang Transjakarta saat menunggu kedatangan bus di Halte Transjakarta, Tosari, Jl. Sudirman, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Jaga jarak atau prosedur social distancing measure harus diterapkan kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta menuntut warga ibu kota untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Lewat Pergub nomor 33/2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merinci larangan bagi warga Jakarta selama PSBB berlaku.  "Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan pergub ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait kegiatan di Kota Jakarta baik perkonomian, sosial, budaya, keagamaan, pendidik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4).  Dalam pasal 5 disebutkan sejumlah ketentuan yang harus dijalankan masyarakat selama PSBB. Pada poin 3 disebutkan, setiap orang di Jakarta wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menggunakan masker di luar rumah.  Poin 4 menyatakan, pembatasan aktivitas luar rumah selama PSBB meliputi, pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; aktivitas bekerja di tempat kerja; kegiatan keagamaan di rumah ibadah; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.  "Pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama 14 hari ke depan diharapkan untuk berada di lingkungan rumah, mengurangi, meniadakan kegiatan di luar," jelas Anies.  Selama PSBB kegiatan sekolah, bekerja, peribadahan, dialihkan ke rumah. Sedangkan untuk kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilarang ada kerumunan lebih dari 5 orang.  Selanjutnya untuk pembatasan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan seluruhnya ditiadakan. Hal itu meliputi kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.  Sedangkan untuk khitan, pernikahan, dan pemakaman bukan jenazah Covid-19 dibolehkan dengan syarat hanya dihadiri kalangan terbatas.  Kemudian dari segi penggunaan moda transportasi semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IqEwLsB5CPA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0Wo8tedM9Dc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sDLZU97NEq0  &nbsp;

Sederet Larangan Bagi Warga Jakarta Selama PSBB Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ilustrasi-lawan-korona.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>LANGKAH tegas diberlakukan pemerintah Tiongkok di Wuhan, kota yang menjadi episentrum virus korona baru penyebab penyakit Covid-19. Lockdown, rapid testing, surveillance, dan penegakan hukum yang ketat.  Denda dan mekanisme penangkapan pun dilakukan untuk memastikan warga tetap di rumah dan tidak berhubungan fisik secara dekat. Mekanisme itu sangat efektif.  Menjaga jarak fisik sangatlah penting untuk mencegah penularan dalam skala besar. Jika penularan skala besar terjadi dan cepat, dipastikan kurva Covid-19 akan tinggi dan sistem kesehatan suatu negara akan kolaps. Itulah, misalnya, yang tengah terjadi di Italia.  Bagaimana dengan Indonesia? Setelah diumumkannya dua kasus positif pertama pada 2 Maret lalu, pemerintah mulai memandang korona sebagai masalah serius. Dikeluarkanlah PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020.  Pembatasan sosial itu lebih banyak mengatur kegiatan yang bisa menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Seperti sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, dan fasilitas umum lain.  Tapi, banyak hal yang belum diatur pembatasan dan operasionalnya. Minimal PSBB itu belum menunjukkan seberapa ketat pembatasan orang dalam menurunkan kurva Covid-19.  Oleh karena itu, tulisan ini merangkum berbagai tindakan efektif yang bisa diberlakukan saat PSBB dilaksanakan. One size fits all principle (prinsip aturan tunggal yang berlaku untuk semua) tidak cocok karena Indonesia adalah negara kepulauan dan beragam.  Kebijakan penyeragaman secara histori tidak pernah berhasil dalam konteks pembangunan di Indonesia. Ragam budaya, kebiasaan, dan pranata sosial yang beragam mengakibatkan diperlukannya pendekatan yang bersifat customized atau khusus disesuaikan dengan wilayah.  Sebab itu, pembatasan sosial harus dilakukan secara berbeda antarpulau maupun antarkota. Pembatasan sosial tersebut juga harus merujuk pada level kegawatan suatu daerah yang beragam saat ini.  Pembatasan yang berorientasi pulau dapat dilakukan pada Papua dan Maluku yang kasus Covid-19-nya masih tergolong minim. Tutup pintu akses keluar masuk bakal menjadi kunci sukses penanganan virus itu di pulau tersebut.  Jikapun ada yang keluar masuk, mekanisme karantina 14 hari sangat efektif dalam menekan persebaran virus tersebut. Itu sudah berhasil diterapkan Singapura yang menutup diri sementara.  PSBB juga dapat diterapkan berbeda antarkota, terutama pada kota-kota di Jawa. Dengan penduduk yang padat dan sebagian wilayahnya sudah masuk zona merah dalam peta pandemi Covid-19, pembatasan antarkota menjadi sangat penting untuk membatasi persebaran virus mematikan tersebut.  Untuk kota dengan status merah di Jawa, PSBB itu dapat dilaksanakan dengan lebih ketat. Tidak hanya menutup batas kota, tapi juga pembatasan kegiatan berkumpul sampai pada pembatasan keluar rumah. Sedangkan kota yang tidak terindikasi merah bisa melakukan pembatasan kunjungan keluar masuk, terutama dari daerah merah. Pembatasan dan aturan 14 hari isolasi diri menjadi sangat penting sebagaimana aturan pada pulau yang masih minim kasus.  PSBB juga seharusnya bisa mengawal pergerakan orang, terutama yang berada di daerah merah. Pengawalan pergerakan tersebut dilakukan dengan melakukan rapid test dan geotagging. Aplikasi yang membantu proses pelacakan itu menjadi kunci sukses Singapura menangani penyakit yang telah menewaskan ribuan orang di seluruh dunia itu.  Pelacakan tersebut mirip dengan aplikasi transportasi online. Seorang positif Covid-19 yang terlacak masih bebas bergerak dapat segera di-grounded untuk meminimalkan persebaran virus korona. Penggunaan masker bagi orang yang berada di daerah merah menjadi wajib tidak hanya untuk orang sakit, tetapi juga orang sehat.  Dengan kondisi semakin menguatnya kampanye #stayathome, WFH (work from home/bekerja dari rumah), dan pembatasan berkumpul, banyak masyarakat perantauan yang akan kembali ke daerah asal (mudik) karena kota besar menjadi sepi dan minim aktivitas ekonomi.  Plus minus larangan mudik akan sangat beragam. PSBB ini bisa dapat diaplikasikan untuk para pemudik dengan berbagai tindakan tambahan seperti rapid test, geotagging, dan fasilitas moda transportasi serta penanganan khusus penerimaan para pemudik di daerah tujuan.  Model itu sudah terlihat efektif ketika Indonesia memulangkan warganya saat keluar dari zona merah pandemi pertama di Wuhan. Penanganan khusus tersebut seperti menempatkan para pemudik pada ruang/rumah/tempat isolasi khusus selama 14 hari untuk memastikan bahwa pemudik bukan pembawa virus.  Daerah tujuan mudik, di level kota sampai RT, juga harus siap menghadapi gelombang pemudik itu dengan menyiapkan safe house sebagai karantina bagi pemudik. PSBB tersebut tentunya tidak tanpa biaya. Dalam situasi krisis, pembiayaan bisa tidak terkendali. Virus tersebut sudah memperlambat pertumbuhan ekonomi di Tiongkok maupun negara terdampak lainnya, termasuk Indonesia. Memberikan insentif ekonomi untuk mempertahankan ekonomi saat PSBB perlu diperhatikan konteksnya secara jelas.  Fokus harus tetap pada upaya menurunkan kurva Covid sebagai penyebab utama perlambatan ekonomi. Ada dua kelompok kegiatan ekonomi yang dapat didorong untuk mempertahankan kondisi ekonomi.  Pertama, kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan produksi alat yang dapat menurunkan kurva Covid. Kedua, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia.  Terakhir, dalam situasi krisis, kepemimpinan yang kuat adalah kunci kesuksesan penerapan PSBB. Kepemimpinan yang kuat harus dikawal berbagai elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, elemen masyarakat (seperti ketua RT/RW, Tagana, dan desa tangguh), elemen akademisi (kampus-kampus dari berbagai bidang ilmu, terutama kedokteran, kimia, biologi, dan keteknikan), elemen media (media mainstream maupun media sosial), dan elemen swasta (seperti pemilik perusahaan APD dan transportasi).  Kelima elemen itu disebut strategi pentahelix dalam pengurangan risiko bencana, termasuk bencana pandemi Covid-19. Pemimpin yang kuat tentu juga harus didukung kedisiplinan masyarakat. Dan, kepemimpinan yang kuat harus bersifat dinamis mengingat perkembangan virus ini yang juga demikian cepat. (*)  *) Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS

Pembatasan Sosial Harus Beda Antarpulau dan Antarkota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/sebulan.jpg" alt="SEBULAN BERSELANG: Petugas PMI Kota Jakarta Pusat menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu ruang di GBI Altar Filadelfia, Jakarta. Per 2 April 2020, sebulan setelah kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan, jumlah kasus dan jumlah korba" width="100%">
<figcaption>SEBULAN BERSELANG: Petugas PMI Kota Jakarta Pusat menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu ruang di GBI Altar Filadelfia, Jakarta. Per 2 April 2020, sebulan setelah kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan, jumlah kasus dan jumlah korba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebulan telah berlalu sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua pasien positif korona pertama di Indonesia. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda pandemi bakal berakhir. Jumlah pasien Covid-19 bahkan mendekati angka 2 ribu orang.  Bendera perang melawan Covid-19 memang telah dikibarkan pemerintah. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan. Hanya, pemerintah belum berani memutuskan karantina wilayah. Meski hanya untuk wilayah Jabodetabek yang menjadi episentrum persebaran Covid-19 di Indonesia. Opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Sesuai ketentuan, PSBB bisa berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat umum. Tiga hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan sebelum kebijakan PSBB dikeluarkan. Karena itu, banyak yang menganggap pemerintah terlambat mengambil sikap.  Pendiri Kawal Covid-19 Ainun Najib mendorong pemerintah lebih terbuka kepada rakyat. Bila memang problem yang menghalangi kebijakan karantina wilayah adalah anggaran, seharusnya disampaikan kepada publik secara terbuka. ”Kalau karena kemampuan postur fiskal APBN tidak sanggup, sampaikan saja. Rakyat akan mengapresiasi,” tuturnya kemarin (1/4). Menurut Ainun, kebijakan PSBB sudah terlambat. ”Ini hanya memberikan hitam di atas putih (pengesahan hukum, Red) saja,” lanjutnya. Ainun tetap mendorong pemerintah untuk memutuskan karantina wilayah. Minimal untuk wilayah Jabodetabek. ”Seharusnya sekarang karantina wilayah itu se-Jawa, tapi ya minimal Jabodetabek,” tutur pria kelahiran Gresik, Jatim, tersebut.  Lewat karantina wilayah, setidaknya ada dua hal yang bisa mendapatkan ketegasan. Pertama, kejelasan bahwa kebutuhan hidup rakyat kecil ditanggung negara. Itu sangat jelas di karantina wilayah. Berbeda dengan kondisi saat ini yang serba-tidak jelas. Perekonomian rakyat kecil terdampak, tapi tidak ada jaminan penghidupan dari pemerintah.  Ketegasan berikutnya adalah orang tidak boleh pindah dari zona merah ke zona lain. Yang terjadi saat ini adalah imbauan terus-menerus. Bahkan, presiden sampai berharap ada kebijakan yang lebih tegas. Seharusnya justru presidenlah yang menegaskan itu semua. ”Kalau presiden saja sudah berharap ada kebijakan yang lebih tegas, siapa lagi yang kita harapkan untuk tegas?” cetusnya.  Meskipun demikian, Ainun dan tim Kawal Covid-19 tak lantas pesimistis dengan kondisi yang ada. Justru, saat ini dia makin optimistis. Bukan karena kebijakan pemerintah, melainkan karena kesadaran masyarakat. Sudah banyak kampung yang melakukan karantina wilayah. Juga semakin banyak yang mengenakan masker dalam kegiatan sehari-hari.  Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang juga mantan menteri kehakiman dan hak asasi manusia, mengatakan bahwa penetapan darurat kesehatan melalui keppres 11/2020 sudah terlambat. Meski keppres itu dibarengi PP 21/2020, Yusril mengungkapkan tidak lantas memperbaiki keadaan.  Yusril menguraikan, PP memang memberikan peluang bagi pemda untuk melaksanakan PSBB. Termasuk mengatur mobilitas orang dan barang. Namun, tetap saja hal itu sulit dilakukan. Sebab, ada batasan-batasan yang tidak dijangkau PP. Misalnya, pemda tidak bisa serta-merta meminta bantuan TNI-Polri saat memperketat pintu keluar masuk orang dan barang.  PP juga tidak memberikan kewenangan kepada aparat keamanan untuk mengawasi keluar masuknya barang maupun orang di daerah yang memberlakukan PSBB. ”Pemerintah daerah paling hanya dapat mengerahkan satpol PP yang memang berada di bawah mereka,” tegasnya.  Aparat keamanan bisa terlibat aktif saat karantina wilayah diberlakukan. Itu sesuai dengan ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan. ”Karantina wilayah hampir sama dengan lockdown yang dikenal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Filipina,” ungkap Yusril. Dalam kondisi tersebut, orang tidak diizinkan keluar atau masuk. Selain itu, ada kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ketika pemerintah menetapkan karantina wilayah.  Menurut Yusril, mungkin saja saat ini pemerintah lebih memilih PSBB ketimbang karantina wilayah karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi, kewajiban itu menjadi tanggung jawab pusat. ”Bukan tanggung jawab pemerintah daerah,” imbuh dia.  Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga mendapat catatan dari Ombudsman RI. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menyebutkan, berdasar hasil pantauan sementara, layanan kesehatan di Indonesia tidak siap menghadapi pandemi Covid-19. Ombudsman telah memantau beberapa rumah sakit rujukan. ”Tampak sekali kita tidak siap karena wabah ini meluas sangat cepat. Maka, perlu dilakukan langkah-langkah mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan tenaga medis,” jelas Alamsyah di kantor ombudsman kemarin.  Ombudsman menilai, perlu ada pemenuhan kebutuhan tenaga sukarela kesehatan. Ombudsman juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk memastikan pemutakhiran informasi soal ketersediaan dan distribusi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan.  Alamsyah pun menyoroti rencana penerapan darurat sipil. Menurut dia, darurat sipil sebetulnya tidak diperlukan karena mekanisme hukum di Indonesia yang ada saat ini sudah cukup. ”Kami memandang aturan darurat sipil itu jauh dari konteks pengendalian sosial dan hukum dalam konteks wabah maupun bencana. UU Karantina Wilayah, KUHP, dan UU Kepolisian sudah memiliki skema-skema yang cukup efektif untuk mendukung pembatasan sosial berskala besar ini,” lanjutnya.  Kontroversi Surat Edaran BPTJ  Ketidakjelasan koordinasi antarinstansi pemerintah kembali tampak. Kemarin Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran No 5 BPTJ Tahun 2020. Secara garis besar, surat yang diteken Kepala BPTJ Polana B. Pramesti kemarin (1/4) tersebut berisi rekomendasi pembatasan moda transportasi untuk mencegah persebaran Covid-19.  Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, surat tersebut merupakan rekomendasi kepada daerah untuk melakukan PSBB yang ditindaklanjuti dengan pembatasan transportasi. Menurut Adita, sesuai aturan, daerah yang akan dikategorikan sebagai wilayah PSBB harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Jika belum secara resmi memperoleh persetujuan Kemenkes, daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi. ”Bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, surat edaran BPTJ dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi,” katanya.  Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menyebutkan bahwa BPTJ sebenarnya tidak perlu menerbitkan surat itu. Sebab, sudah ada PP 21/2020 tentang PSBB. ’’Mekanismenya kan harus ada penetapan terlebih dahulu dari Menkes (Menteri Kesehatan),’’ katanya. Jadi, lanjut dia, tanpa ada penetapan dari Menkes, pembatasan transportasi barang maupun orang tidak bisa dilakukan di Jakarta. ’’Mekanisme sudah dijelaskan dalam PP itu. Usulannya dari gubernur, bupati, wali kota, kepada Menkes. Nanti, dari Menkes berkoordinasi dengan atau minta pendapat BNPB. Baru setelah itu ditetapkan,’’ terangnya.  Jokowi Tegaskan Tetap Pilih PSBB  Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah merujuk pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ’’Ya, itu yang dipakai. Jangan membuat acara sendiri-sendiri,’’ ujar dia setelah meninjau fasilitas kesehatan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, kemarin. Yang terpenting adalah kerja sama pemerintah pusat sampai ke desa. Dalam hal mudik, misalnya, desa semestinya memiliki program isolasi mandiri. Juga, program seperti jaring pengaman sosial yang dikoordinasikan dari atas.  Sejauh ini, tutur Jokowi, belum ada daerah yang keluar dari garis kebijakan tersebut. Bahwa ada pembatasan sosial, lalu lintas, itu adalah pembatasan yang wajar. Sebab, daerah ingin mengontrol wilayah masing-masing. Tapi, tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar, misalnya, karantina wilayah dalam cakupan yang besar atau bahkan lockdown.  ”Lockdown itu kita nggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti. Baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, berhenti semuanya,” lanjut Jokowi. Kegiatan-kegiatan kantor juga semuanya dihentikan. Indonesia tidak mengambil jalan tersebut. Tetap ada aktivitas ekonomi, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak aman.  300 Siswa Setukpa Polri Jadi ODP  Hasil rapid test terhadap para siswa Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan Polri (Setukpa Lemdikpol) di Sukabumi cukup mengejutkan. Dari 1.550 siswa yang dites, 300 orang dinyatakan positif korona. Meski demikian, Polri menyebut status mereka masih orang dalam pemantauan (ODP).  Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Musyafak kemarin (1/4) mengaku sudah diperintah Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk memantau langsung kondisi 300 siswa tersebut. ”Mulai dua hari lalu sudah saya kelola, tangani sebagaimana ODP,” paparnya.  Dia menuturkan, rapid test dilakukan dua hari lalu setelah tujuh siswa Setukpa Lemdikpol menunjukkan gejala Covid-19. Tujuh siswa tersebut sudah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain itu, ada dua siswa yang dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob.  Namun, dia belum bisa memastikan apakah 300 siswa tersebut benar-benar positif Covid-19 atau tidak. Sebab, belum dilakukan tes lanjutan yang lebih akurat setelah rapid test. Meski begitu, prosedur penanganan ODP tetap dilaksanakan. Musyafak menyebutkan, 300 siswa itu sudah diisolasi di Setukpa Lemdikpol. ”Diisolasi di dalam ruangan. Satu orang satu ruangan,” ungkap dia. Mereka juga diberi vitamin C serta peningkat daya tahan tubuh. ”Keadaan mereka sehat, kuat sekali, mungkin disuruh lari sama saya masih kuat mereka,” tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Sebulan Indonesia Berperang Melawan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/permudah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan darurat sipil yang diumumkan untuk mendampingi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai sejumlah kritik. Pemerintah pun mengklarifikasi bahwa darurat sipil belum akan diterapkan saat ini.  Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah menyiapkan semua opsi dalam mitigasi Covid-19. Mulai yang ringan, sedang, hingga berat.  ’’Darurat sipil itu kita siapkan bila memang terjadi keadaan yang abnormal,’’ terang Jokowi dari Istana Bogor kemarin (31/3).  Dalam kondisi saat ini, pemerintah masih mengimplementasikan PSBB yang kini sudah dibuatkan peraturan pemerintah (PP) berikut keppres terkait. PP tersebut bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan di daerah masing-masing. ’’Agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sama, yaitu UU, PP, dan keppres yang tadi baru saya tanda tangani,’’ lanjut Jokowi.  PP itu adalah turunan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara keppresnya berjudul Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. ’’Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi,’’ tegasnya.  Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan dan berada dalam koridor perundang-undangan. Lewat PP itu pula, Polri bisa mengambil langkah terukur dan sesuai dengan UU agar PSBB bisa berlaku efektif.  Jokowi mengingatkan, Indonesia memang harus belajar dari pengalaman negara lain. Namun, tidak bisa meniru begitu saja karena tiap negara punya karakteristik sendiri. Mulai luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kedisiplinan, kondisi geografis, budaya, ekonomi masyarakat, hingga kemampuan fiskal.  Yang terpenting, kata Jokowi, Indonesia tetap dalam koridor mengendalikan persebaran virus dan mengobati pasien yang terpapar. Juga, menyiapkan jaring pengaman sosial serta menjaga keberlangsungan dunia usaha, terutama di level mikro.  Dari naskah rancangan PP, PSBB sedikitnya mencakup tiga hal. Yakni, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat umum. Pemberlakuannya diusulkan oleh kepala daerah kepada presiden melalui kepala Gugus Tugas Covid-19.  Sementara itu, Minggu lalu (29/3) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permintaan karantina wilayah kepada pemerintah pusat. Terkait dengan hal itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan belum ada keputusan. Masih ada beberapa hal yang dipertimbangkan, terutama menyangkut kepentingan masyarakat.  Dari sisi anggaran, menurut dia, kebijakan itu tak menemui kendala. ’’Dari Pak Gubernur dan Bu Sri Mulyani tadi malam sudah hitung (anggaran), tidak ada masalah,’’ ungkapnya.  Luhut juga meminta agar masyarakat tak lagi menggunakan kata lockdown. ’’Nanti terminologinya dicari juga. Kita tidak kenal lockdown. Kita kenalnya dikarantina,’’ tegasnya.  Dia menyebutkan, skema lockdown tidak seluruhnya bisa berhasil digunakan di seluruh negara. Dia mengungkapkan, yang berhasil hanya Tiongkok. ’’Jadi, setiap negara itu mencari model masing-masing yang cocok,’’ ungkapnya.  Dalam sepekan ini, Luhut berjanji akan ada pengumuman tentang peraturan pemerintah mengenai karantina wilayah. Saat ini tim masih mengkaji seluruh aspek yang berkaitan.  Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti setuju opsi darurat sipil tidak diberlakukan. ’’Yang kita butuhkan darurat kesehatan masyarakat,’’ ujarnya.  Darurat sipil tidak tepat diterapkan karena pendekatannya adalah keamanan. Karena itu, Bivitri menegaskan bahwa salah kaprah jika pemerintah nanti mengeksekusi opsi darurat sipil. Pembatasan aktivitas masyarakat bakal sangat ketat. Termasuk terhadap media. ’’Pers nggak boleh bebas lagi,’’ ucapnya.

Pemerintah Klarifikasi Status Darurat Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sekat-jalur-1.jpg" alt="Petugas Satlantas Polres Cianjur mengarahkan kendaraan pendatang dengan tjuan berwisata ke wilayah Cianjur, untuk kembali ke kotanya masing-masing. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satlantas Polres Cianjur mengarahkan kendaraan pendatang dengan tjuan berwisata ke wilayah Cianjur, untuk kembali ke kotanya masing-masing. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk segera membuat aturan pembatasan sosial skala besar. Hal ini sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.   Dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 butir 11 dijelaskan, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.  Maka untuk menerapkan hal ini, Jokowi menginginkan jajarannya untuk membuat panduan yang lebih jelas, terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan aturan tersebut.  "Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar, agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten kota, sehingga mereka bisa kerja," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui teleconference, Senin (30/3).  Sementara itu, terkait kekarantinaan kesehatan, dalam Pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2018 butir 2 dijelaskan, kekarantinaan kesehatan dalam hal ini penutupan wilayah atau lockdown merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.  "Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu" sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018.   Oleh karena itu, Jokowi menginginkan, adanya kebijakan pembatasan sosial skala besar atau physical distancing yang lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Namun, hal ini perlu adanya kebijakan darurat sipil.  "Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," harap Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pdIbQlpYKeQ  https://www.youtube.com/watch?v=OjsObdDou8Y  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM

Arti Pembatasan Sosial Skala Besar dalam UU Kekarantinaan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/com_KORONA_SETPRES_Jawa-Pos.jpg" alt="Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang dijadikan rumah sakit (RS) darurat penanggulangan wabah virus korona atau Covid-19, pada Senin, 23 Maret 2020. Presiden Jokowi tiba di Wisma Atlet sekitar pukul 09.05 WIB dan lang" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang dijadikan rumah sakit (RS) darurat penanggulangan wabah virus korona atau Covid-19, pada Senin, 23 Maret 2020. Presiden Jokowi tiba di Wisma Atlet sekitar pukul 09.05 WIB dan lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan jaga jarak aman atau phisycal distancing dapat dilakukan lebih tegas dan disiplin. Hal ini bertujuan agar dilakukan secara efektif, untuk memutus rantai penyebaran virus korona atau Covid-19.   "Pembatasan sosial berskala besar dan phisycal distancing (jaga jarak aman) dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Senin (30/3).  Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan terkait adanya pemberlakuan darurat sipil. Hal ini bertujuan penerapan pembatasan sosial berskala besar dapat dijalankan secara efektif.  "Namun, penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19," ujar Fadjroel.  Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga terkait.  Sebelumnya, dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera membuat aturan pembatasan sosial skala besar. Peraturan tersebut merupakan hal penting sebagai pedoman daerah dalam menerapkan pembatasan sosial secara luas.  "Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi Provinsi, Kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui teleconference, Senin (30/3).  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, tidak ada kebijakan penutapan wilayah atau lockdown untuk setiap daerah. Dia menegaskan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.  "Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah," tegas Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pdIbQlpYKeQ  https://www.youtube.com/watch?v=OjsObdDou8Y  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM

Jokowi Harapkan Pembatasan Sosial Skala Besar Dilakukan Lebih Tegas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembatasan sosial

Berita Terkini