<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/1000327223-141452963.jpg" alt="Ilustrasi integrasi stablecoin ke dalam infrastruktur pembayaran Visa (Dok. Fortune)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi integrasi stablecoin ke dalam infrastruktur pembayaran Visa (Dok. Fortune)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Visa semakin menegaskan posisinya dalam sistem pembayaran global dengan mulai memasukkan stablecoin ke dalam infrastruktur pembayaran yang telah mapan. Integrasi ini ditempuh di tengah lonjakan transaksi aset digital dan perubahan arsitektur keuangan global yang mendorong perusahaan pembayaran besar untuk beradaptasi tanpa meninggalkan jaringan pedagang yang sudah ada. Integrasi stablecoin, aset kripto yang nilainya umumnya dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS dipandang Visa bukan sebagai pengganti sistem pembayaran konvensional, melainkan sebagai teknologi tambahan yang perlu dihubungkan dengan jaringan penerimaan pedagang yang telah mapan. Dengan pendekatan ini, Visa memposisikan diri sebagai penghubung antara inovasi berbasis blockchain dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dilansir dari&nbsp;Reuters, Jumat (16/1/2026), Kepala Divisi Kripto Visa, Cuy Sheffield, menegaskan bahwa meskipun teknologi stablecoin memungkinkan sistem pembayaran dibangun secara terpisah dari jaringan lama, koneksi dengan ekosistem pedagang tetap menjadi prasyarat utama adopsi luas. "Anda tetap harus kembali dan terhubung dengan ekosistem penerimaan pedagang yang sudah ada jika ingin produk itu digunakan," ujar Sheffield. Hingga kini, penggunaan stablecoin secara langsung di tingkat pedagang masih terbatas. Sheffield menyebut belum ada "penerimaan pedagang dalam skala besar" yang memungkinkan pemegang stablecoin membelanjakan aset digital tersebut secara luas dalam transaksi ritel harian. Kondisi ini, menurutnya, justru menegaskan peran Visa sebagai infrastruktur penghubung yang masih sangat dibutuhkan. Sejalan dengan hal itu, Visa meluncurkan sejumlah inisiatif, termasuk kartu pembayaran yang terhubung dengan stablecoin. Pada Desember lalu, perusahaan ini memulai program percontohan yang memungkinkan sejumlah bank di Amerika Serikat melakukan penyelesaian transaksi dengan Visa menggunakan USDC, stablecoin yang diterbitkan oleh Circle. Dalam fase transisi ini, Sheffield menilai ketergantungan perusahaan kripto terhadap jaringan Visa justru meningkat. "Perusahaan membutuhkan produk dan layanan Visa lebih dari sebelumnya agar benar-benar bisa menghadirkan pengguna nyata," katanya. Pernyataan ini menegaskan posisi Visa sebagai infrastruktur utama dalam ekosistem pembayaran digital, bukan sekadar penyedia layanan tambahan Dari sisi volume, penyelesaian transaksi stablecoin melalui Visa telah mencapai tingkat tahunan sekitar USD 4,5 miliar, setara Rp 76,0 triliun dengan kurs Rp 16.880 per dolar AS. Angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan total volume pembayaran Visa sepanjang tahun lalu yang mencapai USD 14,2 triliun, atau sekitar Rp 239,7 kuadriliun. Namun, Sheffield menekankan bahwa pertumbuhan berlangsung konsisten. "Ini tumbuh secara signifikan dari bulan ke bulan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa permintaan terutama datang dari penyedia kartu berbasis stablecoin. Langkah Visa ini berlangsung di tengah dinamika yang lebih luas di sektor keuangan global. Selain itu, sejumlah bank besar seperti Goldman Sachs, UBS, dan Citi menyatakan tengah mengeksplorasi penerbitan stablecoin mereka sendiri, seiring kekhawatiran bahwa aset digital tersebut berpotensi menggeser peran bank komersial dalam arus pembayaran lintas negara. Di Eropa, bank seperti ING dan UniCredit bahkan membentuk entitas khusus untuk meluncurkan stablecoin yang dipatok pada euro, sebagai upaya menyeimbangkan dominasi pembayaran digital berbasis dolar AS. Secara global, nilai stablecoin yang beredar kini melampaui USD 270 miliar, lebih dari dua kali lipat dibandingkan dua tahun lalu, menurut data yang dihimpun Visa bersama analis blockchain Allium Labs. Meski demikian, analis JPMorgan sebelumnya mengingatkan bahwa gagasan stablecoin sepenuhnya menggantikan uang konvensional masih jauh dari kenyataan, mengingat sebagian besar volume transaksi saat ini masih didorong aktivitas nonpembayaran, seperti arbitrase oleh pelaku perdagangan frekuensi tinggi. Dengan memilih mengintegrasikan stablecoin ke dalam sistem pembayaran yang telah mapan, Visa menempuh jalur evolusi, bukan disrupsi. Strategi ini mencerminkan upaya perusahaan keuangan global mempertahankan relevansi di era aset digital dengan menjembatani inovasi teknologi dan kebutuhan praktis ekonomi dunia.

Visa semakin menegaskan posisinya dalam sistem pembayaran global dengan mulai memasukkan stablecoin ke dalam infrastruktur pembayaran.

Visa Perkuat Dominasi Pembayaran Global dengan Integrasi Stablecoin di Tengah Lonjakan Transaksi Aset Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/A2nGQl0DecLLD5Dvv0mNE3GkKMKI5zYmyqcng6Br-2211345039.jpg" alt="Ilustrasi kripto. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kripto. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Stablecoin sedang mengalami lonjakan besar dalam adopsi dan penggunaan global. Dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (2/5), firma investasi teknologi Andreessen Horowitz melalui divisi A16z crypto melaporkan bahwa volume transaksi stablecoin mencapai angka fantastis USD 1,82 triliun atau sekitar Rp 30.600 triliun pada Maret 2025. Angka tersebut mencetak rekor baru dan menjadi sinyal kuat bahwa stablecoin kini memainkan peran penting dalam kegiatan keuangan sehari-hari, terutama untuk pembayaran lintas negara dan penggajian global. A16z menekankan bahwa lonjakan ini bukan sekadar akibat spekulasi, tetapi mencerminkan penggunaan yang benar-benar organik. Beberapa perusahaan besar seperti SpaceX dan ScaleAI bahkan sudah mulai memakai stablecoin untuk operasional keuangan mereka. Dalam editorialnya, A16z menggambarkan stablecoin sebagai bentuk revolusi finansial yang mirip dengan peralihan dari SMS ke WhatsApp di dunia komunikasi. &ldquo;Stablecoin bisa menjadi momen WhatsApp bagi uang,&rdquo; tulis A16z. Artinya, teknologi ini membuat transaksi lintas negara menjadi hampir gratis dan instan, menggantikan sistem lama yang mahal dan lambat. Biaya remitansi tradisional yang bisa mencapai 10% dari nominal pengiriman, menurut A16z, kini bisa dipangkas menjadi kurang dari satu sen berkat efisiensi blockchain dan peningkatan teknologi skalabilitas. Lebih jauh, A16z menyebut stablecoin akan 'mengejar ketertinggalan sejarah perbankan' dalam waktu yang sangat cepat. &ldquo;Seperti halnya stablecoin hari ini, sejarah uang Amerika dimulai dari lembaran uang kertas sederhana sebelum berkembang dengan dukungan regulasi dan sistem perbankan modern,&rdquo; tulis mereka. Saat ini, lebih dari 90% pasokan stablecoin di dunia masih berbasis fiat, seperti USDT dan USDC, namun alternatif yang lebih terdesentralisasi mulai mendapatkan tempat. A16z optimistis tren ini akan terus meningkat seiring makin banyaknya bisnis dan pengembang yang mengintegrasikan stablecoin ke dalam infrastruktur pembayaran global. Meski tetap ada kekhawatiran soal kepatuhan dan risiko, data penggunaan riil menunjukkan bahwa stablecoin tak lagi berada di pinggiran eksperimen kripto. Ia telah menjadi bagian dari arsitektur keuangan masa depan yang tengah dibangun saat ini.

Volume transaksi stablecoin tembus Rp 30.600 triliun, Andreessen Horowitz menyebutnya revolusi besar sistem pembayaran global.

Transaksi Stablecoin Tembus Rp 30.600 Triliun, A16z: Ini Revolusi Keuangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/CRYPTO-29-3691274936.jpg" alt="CEO dan Founder PT Tiga Inti Utama (TRIV) Gabriel Rey saat memaparkan materi dalam talkshow di Jakarta, Selasa (29/4)/(Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>CEO dan Founder PT Tiga Inti Utama (TRIV) Gabriel Rey saat memaparkan materi dalam talkshow di Jakarta, Selasa (29/4)/(Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> pembayaran global JawaPos.com &ndash; CEO dan Founder PT Tiga Inti Utama (TRIV), perusahaan jual beli Bitcoin dan Ethereum, Gabriel Rey menyoroti peluang besar bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan aset kripto dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Rey menjelaskan bahwa sejak 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memberikan lampu hijau bagi perusahaan untuk mencantumkan kripto dalam neraca keuangan mereka. Rey menekankan bahwa kepemilikan aset kripto tidak hanya berpotensi memberikan capital gain, tetapi juga dapat menjadi strategi perencanaan pajak. "Misalnya bapak-ibu punya perusahaan yang punya laba Rp10 miliar misalnya. Rp5 miliar ini bisa bapak-ibu belikan dalam bentuk aset digital untuk mengurangi pajak yang dibayar. Dan itu salah satu benefit pajak yang bisa didapat dari exchange local yang sudah diregulasi," ujarnya dalam sebuah talkshow di Jakarta, Selasa (29/4). Dibandingkan dengan metode pengurangan laba konvensional seperti iklan atau pembelian properti, kripto menawarkan likuiditas tinggi. "Ketika perusahaan bapak ibu mengurangi laba untuk perencanaan pacar, dan itu dimasukkan ke dalam aset crypto, it's very liquid," tambah Rey. Di samping itu, tren signifikan lainnya adalah adopsi stablecoin seperti USDT (Tether) oleh pelaku ekspor-impor. Rey mengungkapkan, sejumlah importir mobil mewah di Indonesia kini beralih ke USDT untuk pembayaran supplier luar negeri. "Jadi kalau bapak-ibu tahu di Indonesia, gateway masuk mobil supercar ke Indonesia itu cuma melalui 4 PT yang punya izin dari Bea Cukai. Dan 4 PT ini sekarang majoritas bapak-ibu, surprisingly, ketika mereka melakukan pembayaran supplier, they don't use them anymore. Kebanyakan mereka itu pakai USDT," terangnya. Dibandingkan transfer bank yang memakan waktu 2-3 hari, transaksi USDT hanya membutuhkan biaya sekitar USD1 dengan penyelesaian real-time. "Jadi banyak orang-orang yang menggunakan crypto ataupun stablecoin itu sebagai alat baik untuk pembayaran ataupun untuk melakukan remittance di luar. Kenapa? Satu, it's very very cheap," tegas Rey. Rey optimistis regulasi yang semakin jelas akan mendorong lebih banyak perusahaan mengadopsi kripto, baik untuk efisiensi bisnis maupun optimalisasi pajak. "Nah ini yang mungkin kita (TRIV) bisa support ke depannya, dan kita bisa tumbuh bersama. tutupnya.

Banyak orang menggunakan crypto ataupun stablecoin sebagai alat pembayaran ataupun untuk melakukan remittance di luar karena lebih murah.

Perusahaan Kripto Lokal Dorong Pengusaha Manfaatkan Aset Digital untuk Efisiensi Pajak dan Pembayaran Global