<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/JKT-1-RAPAT-MENKO-PEREKONOMIAN-SRITEX-FED-7JPG-3805485726.jpg" alt="Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Apindo di Jakarta, Rabu (30/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Apindo di Jakarta, Rabu (30/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tengah mengusulkan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso usai menghadiri pelantikan para pejabat Kemenko Pangan, di Graha Mandiri Jakarta, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk tahun depan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), sudah mengusulkan perpanjangan (PPN DTP sektor perumahan)," kata Susi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015300688/bakal-naik-derajat-secara-drastis-9-weton-yang-akan-segera-ketiban-rezeki-nomplok-di-akhir-tahun-2024-siapa-saja">Bakal Naik Derajat Secara Drastis: 9 Weton yang Akan Segera Ketiban Rezeki Nomplok di Akhir Tahun 2024, Siapa Saja?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan bahwa usulan perpanjangan insentif dilakukan karena sejalan dengan sektor perumahan yang akan menjadi sektor andalan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden kan telah menyetujui untuk sektor perumahan properti ini akan menjadi sektor andalan kita untuk mendorong PDB," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga memastikan bahwa sektor perumahan di era Prabowo diharapkan dapat membuka lapangan kerja hingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sektor perumahan yang akan digenjot pada tahun 2025 mendatang, tak lain alasannya karena masih minimnya kontribusi sektor tersebut di sepanjang tahun 2024 ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015300642/kecelakaan-beruntun-di-km-92-cipularang-libatkan-23-kendaraan-22-orang-luka-luka">Kecelakaan Beruntun di Km 92 Cipularang Libatkan 23 Kendaraan, 22 Orang Luka-luka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam komponen PDB kita, itu (sektor perumahan) sangat kita andalkan mendorong supaya bisa mencapai sampai 8 persen (pertumbuhan ekonomi). Karena sektor ini kontribusinya ke PDB (saat ini) sangat besar sekali," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah diperpanjang hingga Desember 2024. Perpanjangan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PPN DTP 100 persen berlaku untuk rumah tapak dan satuan rumah susun yang diserahkan pada bulan September hingga Desember 2024. Insentif ini berlaku untuk harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.</div>

Airlangga Hartarto tengah mengusulkan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga tahun 2025.

Menko Airlangga Usul PPN DTP 100 Persen untuk Pembelian Rumah Diperpanjang hingga 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/aturan-rumah-subsidi-untuk-pegawai-bergaji-rp-8-juta-siap-dikeluarkan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan rumah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan rumah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memiliki rumah impian yang dapat kita beli sendiri menjadi cita-cita semua orang. Sebelum Anda memegang kunci rumah pertama dan menjadi milik Anda secara legal, terdapat sejumlah hal penting dalam tahapan serah terima. Seperti dikutip Antara, Serah terima merupakan pemberian kunci kepada pemilik rumah yang legal. Berikut poin-poin yang wajib diketahui dan diperhatikan sebelum melakukan tahapan tersebut. 1. Berkas dan Kontrak Cek seluruh berkas ketika Anda membeli rumah, yang paling penting dan utama adalah akta milik, jual beli, dan berkas tertulis bertandatangan lainnya. Wajib untuk berkas tersebut sesuai berdasarkan perjanjian dan tidak ada kejanggalan. Cek pula kesepakatan dari pemilik terdahulu. 2. Kualitas Fisik Rumah Lakukan pengecekan ke semua kualitas rumah secara fisik, mulai dari atap dan plafon, tembok, alas dan lantai, bahan material, dan lain-lain. Cek pula seberapa besar dan banyak kerusakan yang ada pada material-material tersebut. Selain itu, pengecekan listrik, air, dan gas tidak dapat dilupakan. Coba Anda mengoperasikan seluruh perangkat yang berlistrik pada rumah yang ingin Anda beli. 3. Drainase dan Sanitasi Poin ketiga sangat menjadi poin yang krusial bagi Anda calon pembeli. Kebocoran dan kerusakan pada rumah terjadi salah satunya karena drainase yang buruk. Saluran air dan pembuangan dari toilet menjadi material yang harus diperhatikan secara khusus. Apabila poin ketiga dapat diperhatikan dengan baik, maka dampak yang Anda rasakan adalah beberapa tahun kemudian mengalami minim kerusakan. 4. Perizinan Sebelum serah terima, cek kembali terkait rumah yang Anda beli telah memiliki peraturan, sertifikat, dan surat izin yang dibutuhkan. Poin ini berfungsi untuk membuktikan bahwa rumah yang Anda beli adalah rumah yang dibangun dan digunakan secara legal. 5. Informasi Tambahan Biaya Tidak lupa Anda semestinya memahami tentang biaya membengkak yang berpotensi untuk muncul. Biaya yang dimaksud seperti biaya maintenance per bulan dan per tahun. Mulai dari pajak hingga asuransi dan biaya lainnya. Patutnya untuk diperhitungkan secara mendetail sebagai pemilih rumah. Penggunaan jasa Surveyor akan sangat membantu dalam masyarakat pemula yang hendak beli rumah.

Serah terima merupakan pemberian kunci kepada pemilik rumah yang legal. Berikut poin-poin yang wajib diketahui dan diperhatikan.

5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Serah Terima Rumah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-dp-nol-persen-bisa-dongkrak-pertumbuhan-kpr-hingga-13-persen_m_224497.jpeg" alt="Ilustrasi penjualan rumah baru diprediksi akan tumbuh seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan DP Nol Persen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan rumah baru diprediksi akan tumbuh seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan DP Nol Persen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan keringanan untuk sektor properti melalui diskon PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Namun, insentif tersebut diberikan pada rumah yang sudah jadi. Tujuannya untuk memberikan masyarakat rumah layak dengan stok yang sudah tersedia.  Seperti diketahui, diskon PPN ini terbagi dua untuk jenis harganya. Untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun paling tinggi Rp 2 miliar diskon PPN mencapai 100 persen. Sementara untuk harga di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar diskon PPN 50 persen.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, insentif ini selain memang bertujuan untuk mendorong masyarakat kelas menengah untuk membeli rumah non subsidi yang layak huni, juga untuk mendorong penyerapan hunian yang sudah tersedia.  "Ditujukan untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada 2020 dan 2021 yang sekarang belum terserap oleh pasar," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3).  Adapun insentif ini memiliki periode penerapan untuk masa pajak Maret 2021 hingga Agustus 2021. Penetapan periode itu juga menjadi patokan syarat untuk jenis hunian yang ingin dibeli.  Basuki menjabarkan, hunian yang dibeli harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Artinya insentif ini tidak berlaku untuk hunian yang baru jadi tahun depan meskipun pembelian di tahun ini.  Seperti misalnya, rumah tapak dan rusun selama 6 bulan Maret sampai Agustus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. “Ini artinya untuk rumah yang sudah ada stok," ucapnya.  Basuki juga mengungkapkan data dari para pengembang terkait ketersediaan stok hunian saat ini yaitu, harga Rp 300 juta-Rp 1 miliar stok 9.000 unit, harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar stok 9.000 unit, harga Rp 2 miliar-Rp 3 miliar stok 4.500 unit, harga Rp 3 miliar-Rp 5 miliar stok 4.500.

Ini Kategori Pembelian Rumah yang Dapat Insentif Bebas PPN

pembelian rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembelian rumah

Berita Terkini

Menko Airlangga Usul PPN DTP 100 Persen untuk Pembelian Rumah Diperpanjang hingga 2025

5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Serah Terima Rumah Baru

Ini Kategori Pembelian Rumah yang Dapat Insentif Bebas PPN

Download Aplikasi JawaPos.com