<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/OPINI.jpg" alt="Suhardi Suryadi, Ketua Bina Edukasi Parawangsa" width="100%">
<figcaption>Suhardi Suryadi, Ketua Bina Edukasi Parawangsa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, IHT menyerap 5,98 juta pekerja yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya sebanyak 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Selain itu, pembayaran cukai produk tembakau mencapai 10,2% dari total penerimaan negara dalam 1 dekade terakhir. Maka, dapat dikatakan bahwa kehadiran IHT memiliki peran positif dan signifikan dalam menggerakan pembangunan negara.  Pengembangan IHT juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di samping tetap mengusahakan agar industri dapat tumbuh dengan baik. Hal ini tercermin dalam hubungan baik yang terjalin antara pelaku IHT dengan masyarakat di mata rantai pasokan tembakau, terutama bagian hilir, khususnya petani tembakau dan cengkeh.  Setidaknya dalam dua tahun terakhir, IHT mengalami tekanan yang berat akibat dampak ganda pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dibarengi dengan kenaikan cukai yang signifikan. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan efisiensi dengan menekan biaya operasional hingga pengurangan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan berkurangnya konsumsi rokok, pergeseran preferensi konsumen ke rokok murah, dan menjamurnya rokok ilegal.  Memang terlalu dini untuk mengaitkan ataupun memprediksi bahwa penurunan konsumsi rokok merupakan gejala awal berakhirnya IHT di Indonesia. Penurunan konsumsi rokok adalah suatu hal yang wajar, terlebih di tengah peningkatan kesadaran masyarakat atas kesehatan. Namun kembali, hal ini tidak serta-merta menjadi tanda kematian IHT.  Patut diingat, seandainya industri rokok (dalam negeri) jatuh atau mengalami kematian sekalipun, tidak berarti masyarakat akan berhenti merokok. Sebaliknya, hal itu justru akan mengakibatkan Indonesia menjadi pasar rokok ilegal. Inilah yang lantas menjadi tanda tanya, apakah upaya-upaya pengendalian jumlah perokok di Indonesia melalui pengetatan peraturan terhadap industri merupakan praktik terbaik dalam melindungi kesehatan masyarakat?  Kebiasaan merokok di tengah masyarakat pada dasarnya tidak secara langsung terkait dengan merk ataupun harga, tetapi lebih karena merokok sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Rokok memiliki sejarah panjang yang menyatu dengan budaya Indonesia.  Ini tentu memberikan dimensi tersendiri dalam permasalahan merokok di Indonesia. Rokok merupakan komoditas yang bersifat paradoks. Di satu sisi, rokok merupakan dapat memberi manfaat ekonomi yang cukup signifikan, seperti penyerapan tenaga kerja, menyumbang pendapatan negara, dan membantu peningkatan pendapatan petani tembakau dan cengkeh. Namun di sisi lain, rokok juga dianggap mengakibatkan gangguan kesehatan bagi konsumennya.  Daya Beli dan Kesehatan Upaya pengendalian jumlah perokok di Indonesia nampaknya akan terus berlangsung. Tekanannya tidak sebatas pada kampanye anti rokok, pendidikan bagi masyarakat tentang bahaya merokok, namun juga melalui berbagai kebijakan, terutama melalui kenaikan cukai rokok. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok dan mencegah adanya perokok baru.  Faktanya, memang jumlah perokok saat ini menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perokok usia 15 tahun ke atas turun 29,03% pada 2020. Selain faktor daya beli, alasan kesehatan di tengah pandemi juga membuat banyak orang memutuskan berhenti merokok. Beberapa yang masih merokok memutuskan untuk mengurangi konsumsinya.  Hasil survei Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada 26 Agustus lalu memiliki hasil yang senada. Dari 1.082 responden yang mengikuti survei, terdapat 29% di antaranya yang merupakan perokok aktif. Dari angka itu, sebanyak 37% mengaku mulai mengurangi konsumsinya. Sementara dari sisi pengeluaran, 42% telah mengurangi biaya untuk merokok dan sebanyak 24% memilih membeli rokok dengan harga murah.  Dapat dikatakan, kedua rangkaian data di atas mengembuskan angin segar kepada upaya pengendalian jumlah perokok di Indonesia. Sekalipun tetap perlu ditinjau lebih jauh, apakah angka-angka itu disebabkan oleh pandemi atau karena upaya-upaya pemerintah yang telah digaungkan sejak lama.  Terlepas dari itu, kemunculan produk tembakau alternatif sebagai inovasi industri rokok, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik (vape), dan snus, juga dapat menjadi perkembangan positif yang perlu dilirik oleh pemerintah. Apabila semakin banyak perokok beralih ke produk-produk yang risikonya lebih rendah dari rokok ini, tentu angka perokok di Indonesia juga akan turut turun.  Pengendalian produk tembakau (rokok) memang disadari dibutuhkan, terutama untuk mengurangi populasi perokok anak dan menekan konsumsi rokok secara keseluruhan. Namun, pengendalian yang bersifat membabi buta dengan mengabaikan hak perokok dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkait erat dengan industri rokok, bukanlah kebijakan yang arif dan niscaya akan menjadi kurang efektif.  Karena itu, pengaturan pengendalian produk tembakau perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait IHT dari hulu ke hilir. Pengaturan yang berlebihan, sepihak, tidak adil dan diterapkan dalam waktu yang bersamaan dikhawatirkan justru berdampak kontra produktif. Tanpa keadilan dan semata-mata melihat perspektif kesehatan, mungkin saja pemerintah akan dianggap sebagai pemicu kematian industri tembakau di Indonesia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Rasanya akan bijak apabila pemerintah mencermati berbagai perkembangan di sekitar IHT demi menemukan sebuah jalan tengah bagi masa depan industri dan kesehatan masyarakat.  (*) Ketua Bina Edukasi Parawangsa

Menilik Masa Depan IHT di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditunggu-keberpihakan-pemerintah-tingkatkan-kualitas-tembakau-petani_m_183673.jpeg" alt="Ilustrasi petani tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi, tak menggerus penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Pemprov Jawa Timur. Sepanjang 2020, DBH Cukai Hasil Tembakau Pemprov Jatim mencapai Rp 1,75 triliun, naik 9,5 persen dibanding perolehan tahu 2019 yang mencapai Rp 1,60 triliun.  "Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima (pemprov) digunakan untuk sejumlah program terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ujar Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Tiat S Suwardi dalam keterangannya di Surabaya, Jumat (18/12).  Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan PMK nomor 7/PMK.07/2020, penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau meliputi peningkatan kualitas bahan baku,  pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. “Kelima program itu, muaranya untuk dinikmati seluruh warga Jawa Timur,” imbuh Tiat.  Dia menjelaskan, penggunaan DBH CHT pada tahun 2019 dan 2020 di antaranya untuk kegiatan pembinaan, bantuan sarana dan prasarana usaha tani serta bantuan pupuk kepada petani tembakau.  Juga ada kegiatan pelayanan dan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit maupun puskesmas, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, pelatihan bagi tenaga kesehatan. “DBH Cukai Hasil Tembakau kita juga kita gunakan untuk membantu pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat di Jawa Timur,” ungkapnya.  Program lainnya, lanjut Tiat, adalah pembangunan/rehabilitasi jalan dan irigasi, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan masyarakat serta pengadaan sarana dan prasarana BLK, kegiatan padat karya, bantuan sarana produksi dan bibit kepada masyarakat, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pengumpulan informasi hasil tembakau dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal dan masih ada beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan PMK.  “Kami sudah melakukan pembangunan/rehabilitasi jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat , bantuan sarana produksi untuk IKM dan UKM serta program-program lain,” paparnya.  Dana Bagi Hasil juga digunakan untuk Program Gempur Rokok Ilegal. Dalam program ini, Biro Perekonomian Pemprov Jatim bekerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jatim I di Surabaya dan Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jatim II di Malang.  Sosialisasi pemberatansan rokok ilegal itu sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun 2020 ini sosialisasi dilakukan di tiga wilayah yang peredaran rokok ilegalnya relatif tinggi. Yaitu Kota Probolinggo, Sidoarjo, dan Kabupaten Malang. “Di masing-masing wilayah, sosialisasi melibatkan 100 orang penjual atau pengecer rokok dan masyarakat perokok,” kata Tiat.  Pada tahun 2020 jumlah industri rokok di Jawa Timur tercatat tinggal sekitar 254 industri, dengan jumlah tenaga kerja langsung di Jawa Timur sekitar 90.000 orang atau 56 persen dari pekerja langsung Industri Hasil Tembakau (IHT) seluruh Indonesia.  Saat ini, Pemprov Jawa Timur sudah sinergi dengan instansi-instansi terkait seperi DJBC Jatim I dan II serta pemerintah kabupaten/kota untuk pemberantasan rokok ilegal. Beberapa daerah yang peredaran rokok ilegalnya cukup tinggi antara lain Ngawi, Ponorogo, Blitar, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, Pamekasan, Pasuruan, dan Sumenep.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9OUyPbyMSCw

Jatim Terima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 1,75 Triliun di 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemberantasan-rokok-ilegal-selamatkan-potensi-penerimaan-rp-909-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi produk rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi produk rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perang terhadap rokok ilegal terus dilakukan pemerintah sebagai upaya menekan kerugian negara. Data terakhir Ditjen Bea Cukai mencatat setidaknya dana sebesar Rp 909,45 miliar terselamatkan dari pemberantasan rokok ilegal. Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menggandeng Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melakukan survei rokok ilegal 2018. Kegiatan dua tahunan dalam bentuk survei itu dilakukan di 426 kota/kabupaten di Indonesia. Hasilnya, terjadi penurunan di 2018 menjadi 7,04 persen dibanding 2016 yang mencapai 12,14 persen peredaran rokok ilegal. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, tipe pelanggaran masih didominasi oleh rokok polos atau rokok yang tidak dilekati pita cukai sekitar 52,6 persen dari total rokok ilegal. "Pelanggaran lainnya adalah rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, rokok dengan pita bekas, dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9). Heru menyebutkan bahwa hasil survei menunjukkan pelanggaran atas rokok ilegal tersebut mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 909,45 miliar. Menurutnya, penurunan terjadi lantaran pihaknya terus melakukan pemantauan dan tindakan tegas melalui Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT). "Bea cukai secara intensif dan masif melakukan penindakan rokok ilegal, operasi pasar, dan kampanye antirokok ilegal, baik secara berkala maupun bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) lain," tuturnya. "Penindakan yang terus meningkat ini merupakan salah satu bukti keseriusan DJBC dalam penegakan hukum di bidang cukai dan memberikan keadilan bagi para pengusaha rokok yang selama ini taat terhadap aturan yang ada," tandasnya.

Pemberantasan Rokok Ilegal Selamatkan Potensi Penerimaan Rp 909 Miliar