<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Robert Tantular dinyatakan bersalah dalam berbagai kasus penipuan, pencucian uang, dan korupsi sehingga mendapat total hukuman 21 tahun penjara. Masa hukuman yang terhitung dijalani sejak 2008 itu ternyata berkurang cukup signifikan dengan adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Robert pun akhirnya menghirup udara bebas pada 25 Juli 2018 atau kurang dari 10 tahun masa hukuman. Dengan fakta tersebut, wajar apabila muncul pertanyaan besar di benak publik: Bagaimana seorang narapidana dengan tindak pidana berlapis dan hukuman penjara yang panjang bisa bebas dengan relatif cepat? Di manakah rasa keadilan? Mari kita tinjau jawaban atas pertanyaan pertama dulu: Bagaimana mungkin masa hukuman berkurang hingga tidak mencapai separo? Sistem pemidanaan kita mengenal model pengurangan hukuman atau remisi yang sesungguhnya unik apabila dibandingkan dengan sistem remisi di negara lain. Keunikan pertama adalah beragamnya jenis remisi. Keppres 174/99 memperkenalkan tiga jenis remisi. Yaitu, remisi umum yang diberikan saat peringatan hari kemerdekaan RI, remisi khusus pada setiap hari besar keagamaan napi, serta remisi tambahan yang berdasar pada jasa dan partisipasi napi dalam program pembinaan. Keunikan kedua adalah relatif besarnya jumlah remisi yang diberikan. Potongan masa hukuman pada remisi umum bisa mencapai 2 bulan setelah menjalani setahun hukuman atau bahkan maksimal 6 bulan setelah napi memasuki tahun keenam hukumannya. Begitu pula, pengurangan masa hukuman pada remisi khusus bisa mencapai total 2 bulan setiap tahun setelah memasuki tahun keenan hukuman. Jika ditambah remisi tambahan yang bisa mencapai setengah masa remisi umum, total remisi yang diterima seorang napi di Indonesia bisa mencapai 11 bulan setiap tahun (setelah melewati tahun keenam). Apabila total remisi itu dikombinasikan dengan pemberian <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">pembebasan bersyarat</a> (PB) yang bisa dinikmati napi setelah melewati 2/3 masa hukuman, tidak heran apabila napi yang dihukum hingga 20 tahun bisa bebas setelah melewati masa hukuman 10 tahun. Keunikan ketiga sistem remisi di Indonesia, remisi digunakan sebagai sarana penting, bahkan bisa dikatakan terutama, bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengurangi angka overcrowding di hampir semua lapas dan rutan di Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 35 ribu napi yang bebas karena pemberian remisi dan PB kolektif. Remisi tidak dikaitkan terutama sebagai hadiah/imbalan atas perilaku baik seorang napi, tetapi sebagai mekanisme otomatis yang diberikan selama yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran serius atas peraturan lapas/rutan dan memenuhi syarat administratif. Terhadap pertanyaan apakah mekanisme pemberian remisi tidak mencederai rasa keadilan, jawabannya sedikit lebih kompleks. Berkembang paham di kalangan praktisi hukum dan akademisi bahwa seharusnya putusan hakim dalam sidang bisa diubah oleh lembaga pelaksana hukuman. Berat ringannya putusan hakim hanya bisa diubah hakim pada tingkat yang lebih tinggi melalui proses banding atau upaya hukum lain. Paham lain yang mirip juga menyerukan ''truth in sentencing'' atau ada nilai kepastian dalam penghukuman. Berat ringannya hukuman harus pasti dan tetap, baik saat putusan maupun pelaksanaan hukuman. Jangan hanya terkesan keras terhadap kejahatan pada saat putusan, tetapi penuh kompromi saat pelaksanaan hukuman. Di sisi lain, praktisi pemasyarakatan menekankan pentingnya proses rehabilitasi selama dalam hukuman. Masyarakat tidak bisa memenjarakan seseorang hingga akhir tanpa melihat bagaimana napi kemudian mengalami perubahan perilaku atau tidak selama di penjara. Dalam konteks rehabilitasi inilah peran asimilasi dan PB menjadi sangat penting. Saya cenderung mengambil jalan tengah, mengambil yang terbaik dari keduanya. Pada kasus-kasus kejahatan luar biasa yang sungguh melukai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat seperti korupsi, hendaknya pemerintah membatasi dengan sangat ketat atau tidak memberikan remisi. Sementara itu, pada sebagian besar kasus lain seperti pidana umum penyalahgunaan narkoba atau perjudian, sudah selayaknya remisi dan PB digunakan sebagai sarana membantu proses rehabilitasi. Tantangan terbesar sekarang, remisi dan PB diberikan dengan mudah karena tekanan overcrowding lapas/rutan tanpa didasari assessment menyeluruh mengenai napi akibat keterbatasan sumber daya. Tiadanya dasar assessment yang ilmiah dan bisa diverifikasi dapat melahirkan dua bahaya. Pertama, menguatnya praktik penyuapan dalam pemberian remisi. Kedua, kita melepaskan sebagian napi yang berpotensi mengulangi kejahatannya di masyarakat, para bom waktu.&nbsp; *)&nbsp;Pengamat lapas; kriminolog Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo

Perketat Pemberian Remisi Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-remisi-hut-ri-211-napi-di-jateng-langsung-bebas_m_.jpg" alt="Jean Jacquilene Felicia, salah satu napi kasus narkotika penghuni Lapas Bulu Semarang saat menghadiri acara penerimaan remisi di Lapas Kedungpane, Ssmarang, Jumat (17/8)." width="100%">
<figcaption>Jean Jacquilene Felicia, salah satu napi kasus narkotika penghuni Lapas Bulu Semarang saat menghadiri acara penerimaan remisi di Lapas Kedungpane, Ssmarang, Jumat (17/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 6.344 narapidana (napi) di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/08/2018/sidak-dinas-pertanian-kota-semarang-temukan-enam-kambing-tak-layak" target="_blank">Jawa Tengah</a> mendapatkan remisi. Potongan masa hukuman yang diberikan bersamaan dengan diperingatinya hari kemerdekaan Republik Indonesia ini setidanya telah membuat 211 orang habis masa hukumannya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Dewa Putu Gede mengatakan bahwa pemberian remisi ini telah sesuai dengan PP Nomor 28/2006 dan PP 99/2012. Yang mana pengabulan masa potongan hukuman sudah memenuhi syarat tambahan. Syarat itu meliputi kelakuan baik yang diberikan secara berjenjang per enam bulan. "Untuk yang sudah ditahan enam bulan dipotong sebulan. Yang sudah setahun tahun, dua bulan. Tahun kedua, tiga bulan, dan sampai lima tahun mendapat enam bulan potongan hukuman," kata Dewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/08/2018/tergusur-tol-batang-semarang-1200-makam-di-semarang-dibongkar" target="_blank">Kedungpane Semarang,</a> Jumat (17/8). Ia pun menyebut bahwa Lapas Kedungpane ini memilki jumlah napi yang paling banyak menerima remisi. Yakni, totalnya 559 orang. Dikatakannya, 544 napi diantaranya mendapat remisi umum I atau tidak langsung bebas. "Sisanya remisi umum II yang langsung bebas, 15 orang. Total se-Jateng 211 orang," sambungnya. Selain itu, disebutkan pula narapidana dari kasus tergolong berat yang mendapatkan remisi. Yakni, napi kasus narkotika berjumlah 1.113 orang, napi kasus terorisme sebanyak 13 orang, dan napi kasus korupsi yang totalnya ada 23 orang. Sama seperti napi lainnya, para narapidana dari kasus di atas juga telah memenuhi syarat menerima remisi. Selain telah berkelakuan baik dan menjalani sepertiga masa tahanan, adapun syarat memenuhi kewajiban membayar denda serta uang pengganti kerugian negara sebelum memperoleh remisi untuk napi koruptor. &nbsp; "Kalau denda dan uang penggantinya sudah dibayar, baru bisa diusulkan. Kalau untuk terorisme harus sudah mengikuti program deradikalisasi dan mengakui NKRI. Jadi sudah ada surat penyataannya, baru bisa diusulkan memperoleh remisi," jelasnya. Akan tetapi, dari tiga kasus golongan berat tadi, kata Dewa, ada juga yang tidak menerima remisi. "Selain masa pidana lebih dari lima tahun, rekomendasi dari tiga lembaga terkait yakni BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasiobal Penanggulangan Terorisme), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga dibutuhkan," cetusnya. Sementara itu, salah satu napi narkotika penghuni Lapas Wanita Bulu Semarang yang hadir pada acara penerimaan remisi di Kedungpane, Jean Jacquilene Felicia, menyatakan bersyukur bisa kembali menerima pemotongan masa tahanan di momen HUT RI. Perempuan kelahiran 13 Juli 26 tahun silam asal Jakarta itu sendiri pada kesempatan ini memperoleh empat bulan remisi. "Ini remisi keempat buat saya. Tahun pertama dapat 14 hari, lalu sebulan, dan sekarang empat bulan," katanya. Jean mengaku telah 3,5 tahun belakangan mendekam di tahanan. Dirinya diketok lima tahun kurungan usai kedapatan mengantongi sabu pesanan rekannya yang menghuni tahanan Polda Metro Jaya Jakarta. "Saya sudah berdamai dengan kondisi saat ini. Saya sering dibesuk keluarga dari Jakarta dan bersyukur mereka bisa menerima keadaan saya. Bersyukur itu wujud kemerdekaan saya," cetus perempuan yang mengaku ingin meneruskan hobi melukis dan memotret usai&nbsp;bebas nanti.

Dapat Remisi HUT RI, 211 Napi di Jateng Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-21-koruptor-di-sulsel-dapat-remisi-kemerdekaan_m_.jpg" alt="Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Imam Suyudi saat memberikan keterangan usai proses simbolisasi pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas 1A Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Jumat (17/8)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Imam Suyudi saat memberikan keterangan usai proses simbolisasi pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas 1A Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Jumat (17/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemberantasan korupsi di Indonesia bak anget-anget tahi ayam. Terbukti, sebanyak 21 <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/08/2018/peringati-hut-ri-6-ribu-napi-jateng-terima-remisi" target="_blank">narapidana</a> terkait kasus korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman dari Kementerian Hukum dan HAM. Mereka yang mendapatkan remisi merupakan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Makassar. Pemberian remisi kepada para narapidana dilakukan dalam momentum puncak peringatan hari kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Makassar, Sony Sofyan mengatakan, pemberian potongan masa tahanan atau remisi itu diberikan setelah para tahanan memenuhi sejumlah persyaratan dalam pengajuan sebelumnya.&nbsp; "Jadi yang kita usulkan itu yang sudah memenuhi syarat. Jadi yang sudah bayar dendanya dalam kasus Tipikor, subsider atau denda dan yang sudah menjalani lebih dari sepertiga masa hukuman," kata Sony usai proses simbolisasi pemberian remisi di Lapas Kelas 1A Makassar, Jumat, (17/8).&nbsp; Sofyan menyebutkan sebenarnya ada lebih dari 22 tahanan kasus korupsi yang mengajukan remisi, namun tidak semua pengajuan remisi itu dipenuhi oleh pihak Kemenkumham.&nbsp; "Ya karena mereka belum memenuhi syarat. Apalagi saat ini kita sudah pakai sistem online jadi kalau belum memenuhi syarat, secara otomatis sistem akan menolak," jelasnya.&nbsp; Lebih rinci, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulsel, Imam Suyudi menjelaskan bahwa seluruh tahanan yang mendapatkan remisi, termasuk tahanan kasus korupsi harus memiliki catatan kelakuan baik dalam proses menjalani masa tahanan.&nbsp;&nbsp; "Minimal enam bulan dia punya catatan kelakuan baik termasuk tahanan Tipikor. Jadi dari penyidiknya harus menyiapkan justice collaborator agar ia mendapatkan remisi," kata Imam.&nbsp; Dari data tertulis yang diterima, pemberian remisi kepada 21 orang narapidana Tipikor itu terbagi dua. Yang pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 dan yang kedua berdasarkan PP 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan (WBP).&nbsp; Berikut 19 Narapidana kasus korupsi yang mendapat remisi terkait pasal 34 A ayat 1 PP Nomor 99 tahun 2012&nbsp; 1. Andi Idris Syukur mendapatkan remisi 1 bulan 2. Dasmar mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; 3. Muhammad Suyuti Asbudi mendapatkan remisi 5 bulan 4. Andi Syaifullah mendapatkan remisi 3 bulan&nbsp; 5. Gusdi Hasanuddin mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; 6. Syahidi Halun mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; 7. Syatir Mahmud mendapatkan remisi 5 bulan&nbsp; 8. Syaminal Yonnidarma mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; 9. Abdul Rasyid mendapatkan remisi 3 bulan&nbsp; 10. Burhanuddin R mendapatkan remisi 3 bulan&nbsp; 11. Agus Budi Hartono mendapatkan Remisi 4 bulan&nbsp; 12. Almzah Mahadi Kulle mendapatkan remisi 2 bulan&nbsp; 13. Muhammad Darwis Muis mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; 14. Syarifuddin Tonnek mendapatkan remisi 3 bulan&nbsp; 15. Muhammad Noor Uthary mendapatkan remisi 3 bulan&nbsp; 16. Muhammad Said mendapatkan remisi 1 bulan&nbsp; 17. Relis Rusli mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; 18. Syamsul Alam mendapatkan remisi 3 bulan&nbsp; 19. Wisuna Suhendra mendapatkan remisi 4 bulan&nbsp; Sedangkan&nbsp;2 narapidana tipikor yang mendapat remisi terkait pasal 34 ayat 3 PP Nomor 28 tahun 2006, yakni: 1. Muhammad Yunus Guzasiah mendapatkan remisi 2 bulan&nbsp; 2. Muhammad Jusmin Dawi mendapatkan remisi 5 bulan

Wow, 21 Koruptor di Sulsel Dapat Remisi Kemerdekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peringati-hut-ri-6-ribu-napi-jateng-terima-remisi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Tak kurang dari 6.344 narapidana (napi) dari sejumlah kasus di Jawa Tengah dijadwalkan menerima remisi, Jumat (17/8) besok." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tak kurang dari 6.344 narapidana (napi) dari sejumlah kasus di Jawa Tengah dijadwalkan menerima remisi, Jumat (17/8) besok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak kurang dari 6.344 <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/15/08/2018/menengok-penjara-terapung-khusus-napi-koruptor-versi-mahasiswa-its" target="_blank">narapidana</a> (napi) dari sejumlah kasus di Jawa Tengah dijadwalkan menerima remisi, Jumat (17/8) besok. Potongan masa hukuman diberikan bersamaan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan, Humas, dan Teknologi Informasi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/08/2018/duh-ribuan-tenaga-kerja-asing-asal-tiongkok-serbu-jawa-tengah" target="_blank">Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng</a>, Hazmi Saefi mengatakan, dari jumlah sebesar itu, 211 napi diantaranya mendapat remisi umum II. Atau dinyatakan bebas usai mendapat pengurangan hukuman. "Sedangkan sisanya, sebanyak 6.133 orang mendapat remisi umum I atau masih menjalani sisa pidana. Paling banyak merupakan napi LP Kelas I <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/08/2018/tergusur-tol-batang-semarang-1200-makam-di-semarang-dibongkar" target="_blank">Semarang</a> atau Kedungpane," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (16/8). Ditambahkan Hazmi, dari 6.344 napi di Jateng yang mendapat remisi, 13 orang di antaranya adalah napi teroris (napiter). Sedangkan, 23 orang napi lainnya berstatus sebagai napi kasus korupsi. "Pemberian remisi umum secara simbolis akan dilakukan dalam sebuah acara yang digelar di LP Kelas I Semarang, Jumat siang, sekitar pukul satu siang," katanya lagi. Prosesi penyerahan surat keputusan (SK) remisi umum itu, sebagaimana Hazmi terangkan, akan dihadiri dan dilakukan langsung oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dewa Putu Gede.

Peringati HUT RI, 6 Ribu Napi Jateng Terima Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/500-warga-binaan-di-rutan-sialang-bungkuk-terima-remisi_m_220493.jpeg" alt="ILUSTRASI: Sebanyak 500 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, menerima hadiah remisi pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sebanyak 500 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, menerima hadiah remisi pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 500 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, menerima hadiah remisi pada lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah. Delapan diantaranya dinyatakan bebas bersyarat. "Ada 500 narapidana yang menerima remisi. Mereka semua dari tindak pidana umum (tipidum). Tidak ada yang dari tindak pidana khusus," sebut Karutan Azhar pada Jumat (15/6) Azhar menyebut, pemberian remisi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau, M Diah didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Lilik Sujandi. "Remisi diberikan setelah salat Id," ucapnya. Narapidana yang mendapatkan pengurangan masa hukuman pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini adalah narapidana Muslim yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Adapun rinciannya, 492 narapidana memperoleh pengurangan hukuman dalam rentang waktu 15 hari hingga satu bulan atau yang biasa disebut RK 1. Kemudian ada delapan orang yang dinyatakan bebas bersyarat atau RK 2. Dengan adanya pemberian remisi ini, imbuh Azhar, dapat mengurangi sedikit kepadatan Rutan Sialang Bungkuk pasca kerusuhan yang terjadi pada pertengahan Mei 2017 lalu. "Sedikit mengurangi, tapi ya tetap kita menerima lebih banyak daripada yang keluar," pungkasnya.

500 Warga Binaan di Rutan Sialang Bungkuk Terima Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/icw-pemberian-remisi-ke-koruptor-harus-tunduk-pada-pp-99_m_177515.jpeg" alt="Ilustrasi Narapidana Terima Remisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Narapidana Terima Remisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian remisi Natal terhadap 80 terpidana kasus korupsi, menunai pro dan kontra. Meskipun pemberian potongan masa tahanan merupakan hak bagi warga binaan dan dijamin oleh undang-undang, namun diminta tetap ada pengetatan mengacu pada PP 99/2012 tentang Hak Warga Binaan. &ldquo;PP tersebut mengatur secara limitatif dan lebih ketat syarat pemberian remisi kepada terpidana perkara korupsi," kata peneliti Indonesia Corruption Watch <a href="https://www.jawapos.com/tag/2553/icw" target="_blank">Laola Ester </a>kepada JawaPos.com, Selasa (26/12). Adapun syarat-syaratnya antara lain harus bersedia menjadi justice collaborator (pelaku tindak pidana yang bekerja sama), telah membayar lunas pidana denda dan uang pengganti, serta diberikan rekomendasi tertulis oleh instansi yang menangani perkaranya. &ldquo;Meskipun langkah pemberian remisi ini masih patut dikritisi, tapi bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut sepatutnya berhak mendapat remisi,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, meskipun pasrah atas putusan pihak Ditjen Pas Kemenkumham, pihak KPK akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah dari 80 terpidana korupsi yang sudah menerima remisi sudah mendapat rekomendasi dari pihak KPK. &rdquo;Kita masih cek (apakah sudah dapat rekomendasi), kan syarat remisi harus ada keterangan dari aparat penegak hukum yang tangani,&rdquo; tandas juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/2553/icw" target="_blank">Febri Diansyah</a>. Sebelumnya, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, pada Hari Natal ini, pemerintah memberi remisi kepada 9.333 narapidana yang beragama Nasrani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.158 orang mendapat remisi khusus I atau pengurangan masa tahanan. Rinciannya, 2338 orang mendapat potongan masa tahanan 15 hari, 5.895 orang dipotong masa tahanannya 1 bulan. Lalu, 745 orang mendapat remisi pengurangan masa tahanan 1 bulan 15 hari dan 2 bulan untuk 180 orang. Kemudian 175 orang mendapat remisi khusus II alias langsung bebas. Dari ribuan jumlah warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 80 orang terpidana kasus korupsi (koruptor), juga mendapat remisi khusus I, selain Napi kasus tindak pidana khusus lain seperti terorisme sebanyak 1 orang, dan Napi kasus Narkotika sebanyak 847 orang. &ldquo;Untuk terpidana korupsi ada 80 orang yang mendapat RK I (Remisi Khusus) Natal,&rdquo; terang Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pas, <a href="https://www.jawapos.com/tag/2553/icw" target="_blank">Ade Kusmanto</a>, kepada JawaPos.com Minggu (25/12). &nbsp; &nbsp;

ICW: Pemberian Remisi ke Koruptor Harus Tunduk pada PP 99