<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/heru-budi-2080069636.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sudah lewat satu tahun kursi nomor satu di DKI Jakarta diduduki Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Untuk memastikan kinerja pada penjabat ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali. Khusus dalam setahun ini, Heru Budi pun turut menyampaikan capaian kinerja dalam evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj. Kepala Daerah Triwulan IV di Kantor Itjen Kemendagri. "Tadi dalam evaluasi kinerja, kami memaparkan pencapaian kinerja selama satu tahun. Mulai dari penanganan kemiskinan, inflasi yang dijaga agar terus tetap stabil, penanganan stunting, aspek kesehatan juga banyak dibahas, penanggulangan sampah dan polusi udara, hingga penanggulangan narkoba di Jakarta," paparnya kepada wartawan, Minggu (1/10). Dalam hal penanganan kemiskinan, ia mengeklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun, salah satunya adalah dengan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. "Saya sampaikan bahwa DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan ekstrem. Kami menjaganya dengan sinergi dari OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Pendidikan, semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena, di dinas-dinas tersebut ada anggarannya," jelas Heru. Setelah menyampaikan hal itu, ia mengatakan bahwa tim penilai atau evaluator Itjen Kemendagri melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjanya yang telah dipaparkan. Ia tak merinci hasil evaluasi dari para tim penilai tersebut. "Kinerja kami dievaluasi. Untuk hasil penilaian ada pada tim penilai," ucap Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. "Tetapi, yang pasti, kami selalu bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta," tandasnya. &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar garis kemiskinan ekstrem tidak turun, salah satunya lewat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah

Satu Tahun Evaluasi Heru Budi Pimpin Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/konser-dewa-di-jis-antara.jpg" alt="Ribuan penonton memadati pintu barat Jakarta International Stadium (JIS) untuk menonton konser Dewa 19 di Jakarta Utara, Sabtu (4/2/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna" width="100%">
<figcaption>Ribuan penonton memadati pintu barat Jakarta International Stadium (JIS) untuk menonton konser Dewa 19 di Jakarta Utara, Sabtu (4/2/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai penataan transportasi pendukung di Jakarta Internasional Stadium (JIS) harusnya lebih terintegrasi sejak awal, karena itu perlu ada campur tangan pemerintah untuk memaksimalkan.&nbsp; Pasalnya, lahan parkir di JIS dinilai tidak mendukung hingga perlu ada langkah konkrit memperbaiki akses transportasi umum agar bisa diselenggarakan event internasional di stadion kebanggaan warga Jakarta itu. &ldquo;Jadi sebenarnya kalau diantisipasi dari awal tidak akan menjadi masalah pembangunan JIS itu sendiri,&rdquo; kata Nirwono Yoga kepada wartawan, Sabtu (8/7). Akademisi Universitas Trisakti ini menjelaskan, harusnya Pemda DKI Jakarta saat itu sudah membuat dan mempersiapkan sistem transportasi terlebih dahulu sebelum dibangun stadion, hal itu untuk menjamin ketersediaan akses terhadap arus keluar masuk orang menuju stadion. Menurutnya, penataan akses JIS harus dibagi menjadi dua, yakni penataan kawasan di sekeliling JIS atau penataan secara makro dan cara pencapaian atau aksesibilitas di kawasan JIS untuk mendukung semua aktivitas di stadion dengan kapasitas penonton 82 ribu itu. &ldquo;Nah sebagai pembanding kita lebih mudah kalau kita bandingkan dengan kawasan GBK,&rdquo; ujarnya. Dijelaskan Nirwono Yoga, JIS yang digadang-gadang sebagai stadion bertaraf internasional harus memiliki akses pendukung memadai seperti yang dilakukan di stadion GBK, baik itu akses masuk penonton atau pengunjung dari berbagai arah, akses transportasi hingga penyediaan hotel di kawasan stadion. Untuk itu, penataan JIS harus dikaji ulang demi memenuhi standar yang sudah ditentukan FIFA, karena standar FIFA bukan hanya pada stadion seperti lapangan, rumput, penerangan, akses pemain, akses penonton tetapi juga pada kawasan di sekitar stadion. &ldquo;Pasti kawasan sekitarnya JIS itu sendiri harus mendukung, pendukungnya itu tidak hanya stadionnya tetapi kawasan di sekitarnya juga ditata. Yang saya lihat justru belum ditata sama sekali, seperti mulai dari jalur sirkulasi kendaraan, area parkir kemudian kawasan pendukung sekitarnya seperti ada gedung parkir atau hotel, bahkan mungkin pusat perbelanjaan untuk mendukung atau orang-orang ngerem dulu untuk datang ke stadion itu juga kan perlu dipertimbangkan,&rdquo; jelasnya. Dikatakan Nirwono, yang paling vital justru aksesibilitas transportasi massal di JIS belum tersedia, padahal akses transportasi ini harus diutamakan sebelum dibangunnya stadion. Bahkan, akses transportasi seperti Transjakarta dan commuter line belum menjadi jalur utama ke JIS, artinya lintasan yang ada saat ini bukan lintasan utama tetapi darurat.&nbsp; Bahkan, rencana penggunaan LRT ke JIS tidak ada dan baru direncanakan dari stasiun Rawamangun dna Manggarai menuju JIS. Dari rencana ini bisa dilihat bahwa tidak ada pengembangan transportasi massal untuk mendukung pengembangan JIS, dan ini sangat berpengaruh pada keselamatan penonton.&nbsp; &ldquo;Akibatnya sekarang kita lihat orang cenderung naik kendaraan pribadi menuju ke JIS, kemudian apalagi kita lihat akan menambah parkir kendaraan pribadi 1000 unit, ini justru akan kontraproduktif dengan pengembangan sebuah kawasan olahraga yang notabene harusnya didukung oleh transportasi masal,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Kembali untuk perbandingan dengan GBK kalau kita lihat GBK itu kawasan sekitarnya 7 akses kan, dari segala macam jurusan ada sehingga dalam tanda petik dalam kondisi terburuk misalnya, ada kerusuhan dan sebagainya itu mudah dipecah karena banyak sekali jalan atau pintu masuknya sementara di JIS kan tidak, cuman satu,&rdquo; tambahnya. Untuk itu, pemerintah dan PSSI harus bekerja keras untuk penuhi infrastruktur pendukung di JIS agar memenuhi standar FIFA demi kelancaran Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17. Oleh sebab itu, Nirwono Yoga menyarankan agar pemerintah maupun PSSI menyiapkan tiga langkah dalam merekayasa akses penonton, parkir dan transportasi di JIS. &ldquo;Satu rekayasa lalu lintasnya, kedua penyediaan transportasi massalnya tadi dan ketiga menyediakan kantong-kantong parkir cadangan. Kalau itu bisa dikejar dalam tiga bulan kedepan maka paling tidak kita bisa sedikit memenuhi persyaratan FIFA, kalau tadi soal aksesibilitas keamanan dan juga kenyamanan menuju ke tempat olahraga kan nggak cuma stadionnya, sementara saya lihat orang cenderung bahas ke stadionnya aja,&rdquo; paparnya. Nirwono Yoga pun mendukung langkah Pemerintah dan PSSI melakukan renovasi JIS, namun konsennya tidak hanya pada stadion tetapi juga pada transportasi yang menjadi masalah terberat di JIS.&nbsp; &ldquo;Sekarang tinggal yang perlu diperjelas adalah transportasi apa yang akan didukung ke sana, karena kalau kita lihat disitu, umpamanya mungkin kereta api yang terdekat bisa dioptimalkan membantu," tutur Nirwono "Stasiun terdekat kereta api itu justru sebagai pendukung utama karena kalau transportasi kereta api itu kan istilahnya kapasitasnya paling besar, kedua yang paling bisa mendukungnya bis Transjakarta tapi armadanya juga harus banyak, karena dia kan kemampuannya terbatas kalau dibandingkan kereta. Nah itu yang perlu dipikirkan,&rdquo; tambahnya Nirwono Yoga pun heran dengan perkembangan isu renovasi JIS karena dituding ada kepentingan politik, padahal pemerintah maupun PSSI ingin adanya perbaikan dan penataan, seperti akses masuk dan transportasi di JIS yang belum mendukung.&nbsp; Oleh sebab itu, Nirwono Yoga menyarankan agar PSSI secepatnya mendatangkan tim penguji dari FIFA untuk memutuskan JIS ini layak atau tidak, termasuk akses transportasinya. &ldquo;Sederhana sekali, panggil utusan FIFA atau perwakilan FIFA itu dan tidak perlu rombongan banyak tapi perwakilan yang ditunjuk oleh FIFA langsung meninjau ke JIS, kemudian silakan orang FIFA tadi yang mengatakan siap atau tidak, itu jauh lebih fair,&rdquo; sarannya.&nbsp; &ldquo;Jadi tim itu mungkin tidak lebih banyak sekitar dua tiga sampai lima orang FIFA langsung silakan datang ke stadionnya, tinjau lokasi tidak hanya bangunannya tapi yang tadi kita bahas soal aksesibilitas dan sekitarnya, setelah itu biarkan orang FIFA itu langsung yang menilai,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

lahan parkir di JIS dinilai tidak mendukung hingga perlu ada langkah konkrit memperbaiki akses transportasi umumnya.

Polemik Renovasi JIS, Pengamat: Harusnya Pemda DKI Bangun Sistem Transportasi Sebelum Stadion

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/Cuaca-Panas-Menyengat-di-Wilayah-Indonesia-Dery-Ridwansah-4-62351719.jpg" alt="Ilustrasi cuaca panas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cuaca panas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta berencana mengundang dan berdiskusi terkait dengan antisipasi dampak musim kemarau dan cuaca panas tak biasa di ibu kota. "Kami akan undang instansi terkait lalukan langkah-langkah antisipasi musim kemarau," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (26/4). Adapun instansi terkait tersebut, kata Isnawa, di antaranya adalah PALYJA,&nbsp;PAM Jaya, Dinas Tata Air, Dinas Gulkarmat, Dinas Pertamanan, Dinas Bina Marga, para wali kota, BMKG, dan BRIN. "Untuk membahas antisipasi musim kemarau, mendeteksi titik-titik rawan air bersih dan pasokan-pasokan air dengan mobil tangki," jelasnya. Selain itu, ia memprediksi bahwa Jakarta akan memasuki awal musim kemarau pada bulan Juni mendatang dengan puncaknya adalah pada bulan Agustus. "BPBD juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk memantau iklim dan cuaca panas setiap saat," pungkas Isnawa. Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati membenarkan terjadinya kenaikan suhu panas di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Bahkan suhu maksimum harian sempat tercatat mencapai 37,2 derajat Celsius di stasiun pengamatan BMKG di Ciputat pada pekan lalu. Meski suhu panas terjadi di Indonesia, BMKG memastikan hal ini tidak ada kaitannya dengan gelombang panas atau heatwave yang terjadi di negara-negara di Asia Selatan. "Suhu panas di Indonesia bukan gelombang panas, dan suhu maksimum harian sekarang sudah mulai turun," kata Dwikorita Karnawati dalam keterangannya, Selasa (25/4).

Jakarta diperkirakan akan memasuki awal musim kemarau pada bulan Juni mendatang dengan puncaknya adalah pada bulan Agustus 2023.

Musim Kemarau Mulai Bulan Mei, BPBD DKI Mulai Antisipasi Dampaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Belanja-Baju-Lebaran-Di-Pasar-Tanah-Abang-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Sejumlah pengunjung mencari berbagai kebutuhan berupa pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Pasar Tanah Abang kembali dipadati pengunjung. Mereka sengaja ke Tanah Abang untuk mencari baju baru menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijri" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung mencari berbagai kebutuhan berupa pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Pasar Tanah Abang kembali dipadati pengunjung. Mereka sengaja ke Tanah Abang untuk mencari baju baru menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang perayaan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pusat grosir Tanah Abang dijejali oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat berbelanja. Pada Sabtu (1/5) kemarin, jumlah pengunjung di sana sudah melebihi kapasitas maksimal.  "Informasi yang saya dapat dari Dirut Pasar Jaya bahwa kasus yang kemarin hari Sabtu saja, sudah hampir 200 persen dari kapasitas Pasar Tanah Abang," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Minggu (2/5).  Marullah menyampaikan, sejak memasuki Ramadhan 1442 Hijriah, pusat grosir Tanah Abang sudah mulai melakukan pengetatan protokol kesehatan. Menurutnya Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) pun telah mendirikan pos di delapan titik.  "Kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang selama bulan Ramadan kemarin sudah dilakukan pengamanan sebenarnya, dengan 220 personel Satpol PP dan 8 posko pengamanan, ditambah tim patroli rutin yang bertugas menjaga dan menghalau pedagang, agar tidak mengokupasi trotoar serta bahu jalan dan juga melakukan penegakan protokol kesehatan," ucap Marullah.  Karena itu, Marullah meminta TNI-Polri untuk membantu menegakkan protokol kesehatan (prokes) di kawasan Tanah Abang. Hal ini untuk mencegah potensi terjadinya kerumunan.  "Perlu saya sampaikan bahwa kita masih perlu tambahan pasukan untuk bisa mengamankan lokasi ini," ucap Marullah.  Dia mengharapkan, tambahan pasukan keamanan bisa menekan potensi pelanggaran prokes. Terlebih juga menekan laju kasus penularan Covid-19.  "Jangan ragu melakukan tindakan tegas, tapi saya ingin sampaikan seiring bahwa humanis akan menjadi sangat penting bagi kita, agar apa yang kita lakukan betul-betul dipatuhi," imbau Marullah.  Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi menyampaikan, sebanyak 1.000 personel aparat gabungan dikerahkan untuk menegakkan protokol kesehatan di Tanah Abang. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerumunan massa di kawasan Tanah Abang.  "Jumlah personel seluruhnya 1.000 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan TNI-Polri," ujar Hengki.  Dia menyampaikan, akan membagi tiga pos pengamanan untuk mencegah terjadinya kerumunan di pusat grosir hingga stasiun Pasar Tanah Abang. Pos pengamanan itu akan didirikan di Pasar Tanah Abang, Thamrin City dan Stasiun Pasar Tanah Abang.  "Intinya agar tidak ada lagi kerumunan," pungkas Hengki.

Membeludak, Pasar Tanah Abang Dijejali 200 Persen Kapasitas Pengunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Belanja-Baju-Lebaran-Di-Pasar-Tanah-Abang-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah pengunjung mencari berbagai kebutuhan berupa pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Pasar Tanah Abang kembali dipadati pengunjung. Mereka sengaja ke Tanah Abang untuk mencari baju baru menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijri" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung mencari berbagai kebutuhan berupa pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Pasar Tanah Abang kembali dipadati pengunjung. Mereka sengaja ke Tanah Abang untuk mencari baju baru menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan setiap kepala Perumda Pasar Jaya jelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini bertujuan agar setiap pengelola pasar lebih mengetatkan pengawasan, sehingga laju kasus aktif Covid-19 bisa dikendalikan secara sistematis.  Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, pihaknya telah meminta BP BUMD DKI Jakarta untuk mengintruksikan Perumda Pasar Jaya agar aktivitas roda perekonomian tetap berjalan di setiap pasar. Namun, pengunjung tetap harus mematuhi protokol kesehatan.  "Kita akan mengantisipasi segala potensi terjadinya lonjakan kasus aktif, seperti kegiatan di setiap pasar menjelang lebaran Idul Fitri. Mulai hari ini hingga seterusnya, kita akan menempatkan satgas Covid-19 untuk mengatur pengunjung dan menertibkan pelanggar protokol kesehatan," kata Marullah dalam keterangannya, Minggu (2/5).  "Intinya, setiap pengunjung dilarang memasuki area pasar jika tidak mengenakan masker," sambungnya.  Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi pengawasan, serta mengatur kembali berbagai langkah dalam menertibkan pengunjung di setiap pasar, khususnya Pasar Tanah Abang.  "Kita akan bergerak cepat, dan tidak ada tawar-menawar terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Kita tegaskan bahwa tidak ada pelarangan untuk berbelanja di pasar. Kita hanya akan mengatur kembali skema pengawasan, agar tidak terjadinya kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru di area pasar," tegas Arief.  Arief memastikan, akan mengatur teknis pengawasan terkait jumlah petugas yang akan ditempatkan di setiap pasar. Hal ini dilakukan supaya tidak ada celah dan peluang terjadinya pelanggar protokol kesehatan, karena DKI Jakarta sedang berjuang menekan angka penyebaran Covid-19 tersebut.  "Kita menegaskan zero tolerance bagi pedagang dan pengunjung yang melanggar aturan prokes saat memasuki pasar. Ini tidak hanya di Tanah Abang, tapi di seluruh pasar akan kita tindak bagi yang melanggar," pungkas Arief.

Sekda DKI: Warga yang Tak Pakai Masker Tidak Bisa Masuk Pasar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/persija-kalau-tak-juara-siapa-yang-perhatian-dengan-kami_m_196985.jpeg" alt="Persija terancam tak bisa bermarkas di Jabodetabek." width="100%">
<figcaption>Persija terancam tak bisa bermarkas di Jabodetabek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persija Jakarta heran sedikit sekali pihak yang mendukungnya selain The Jakmania. Mereka menyindir pemerintah DKI Jakarta yang sama sekali belum bisa andil mendukung laga kandang Persija. Macan Kemayoran saat ini tengah diliputi kegundahan terkait kandang musim depan. Mereka bukan cuma terancam tak bisa gunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), tapi juga ditakutkan jadi tim nomaden kembali seperti di ISC 2016 lalu. Persija sebenarnya mengajukan tiga stadion alternatif selain SUGBK, yakni Patriot, Wibawa Mukti, dan Pakansari. Namun untuk gunakan ketiga stadion itu masih abu-abu karena tak ada pihak yang mendukung, demikian dengan pemerintah DKI. "Kalau Persija tak juara, apakah kemarin akan diundang? Siapa yang perhatian dengan kami selain Jakmania? Karean Persija tak ada nilainya buat mereka. Kalau buat saya sebenarnya besar sekali, Persija itu penonton terbanyak di ASEAN lho," ungkap Dirut Persija, Gede Widiade, kepada wartawan. Harusnya persoalan ini tak perlu dituntut. Namun, itu merupakan kewajiban pemerintah DKI Jakarta untuk membantu masyarakatnya. Apalagi, Jakmania yang notabene warga DKI, kata Gede, juga butuh hiburan. "Saya yakin beliau punya keberanian. Tanah Abang itu yang secara yuridis ada undang-undangnya ditabrak beliau hanya untuk bahagiakan rakyatnya. Kepedulian gubernur untuk fasilitasi nyatanya sulit, tak usah janji stadion, tapi tolong bantu kami main di sekitaran Jakarta," papar dia. Gede menutup, "Kami cuma butuh kepedulian beliau untuk main di sekitaran Jakarta apabila tak digunakan stadion itu, ya cuma itu saja. Tapi ya coba diteslah, apa kami harus juara dunia dahulu?."

Persija: Kalau Tak Juara, Siapa yang Perhatian dengan Kami?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/perlancar-proyek-mrt-jalan-ini-akan-ditutup-bulan-depan_m_102752.jpeg" alt="Salah satu pekerjaan kontraktor di Proyek MRT Jakarta." width="100%">
<figcaption>Salah satu pekerjaan kontraktor di Proyek MRT Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menutup ruas Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Kebijakan ini ditempuh terkait dengan pembangunan &nbsp;proyek mass rapid transit (MRT) yang terus digenjot Pemprov DKI. Keputusan terkait penutupan jalan itu diambil dalam gelar rapat antara pemprov dan PT MRT siang tadi. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, ada sekira 400 meter jalan yang akan dimatikan untuk sementara. "Penutupan jalan ini dilakukan karena MRT membutuhkan space untuk konstruksi stasiun Haji Nawi," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (16/1). Adapun, rencana penutupan jalan itu mulai diberlakukan pada 4 Februari hingga 11 Agustus 2017 selama enam bulan. Karenanya, pria yang karib disapa Soni itu meminta agar pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan segera memikirkan langkah pengalihan lalulintas guna menunjang proyek multiyears tersebut. "Nanti, mereka (polisi dan dishub) akan pantau setiap minggu perkembangan akibat penutupan itu, seberapa jauh kemacetan dan pengalihannya bagaimana. Nanti, kita pantai secara intensif," pungkasnya. (uya/JPG)

Perlancar Proyek MRT, Jalan Ini Akan Ditutup Bulan Depan