<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Teras_Narang.jpg" alt="Anggota DPD Agustin Teras Narang mengikuti rapat pembahasan IKN bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (13/12). Tim Teras Narang/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Agustin Teras Narang mengikuti rapat pembahasan IKN bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (13/12). Tim Teras Narang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD Agustin Teras Narang menyatakan, pihaknya menerima 173 usul daerah otonomi baru atau pemekaran daerah. Usul itu terdiri atas 16 pembentukan provinsi baru dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  ”Informasi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan usul terhadap pemekaran daerah itu jumlahnya mencapai lebih dari 340 daerah,” kata Teras Narang seperti dilansir dari Antara saat menjadi narasumber dalam dialog yang dilaksanakan Universitas Kristen Indonesia Palangka Raya (Unkrip) melalui daring, Kamis (18/3).  Menurut dia, sekalipun usul pemekaran daerah, baik yang diterima DPD RI maupun Kemendagri, secara kelembagaan belum melakukan pembahasan dan persetujuan.  Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu menyebut alasan DPD belum membahas dan memberikan persetujuan terhadap usul pemekaran daerah karena masih banyak proses yang harus dilalui. Namun, pada dasarnya DPD mendukung pembentukan DOB yang didasarkan pada kepentingan strategis nasional dan kedaulatan NKRI.  Dukungan tersebut, kata dia, sepanjang usul pemekaran daerah itu tidak bertentangan dan menyangkut kepentingan daerah, serta mengacu pada pasal 399 ketentuan lain-lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  ”Kalau mahasiswa dan dosen (Unkrip) menanyakan sikap pribadi saya, terus terang saya tidak berkompeten menjawab setuju atau tidak. Sebab, ini bagian dari suara rakyat. Selain itu, penilaian dari fakta empiris dan keilmuan yang punya proses serta tahapan,” kata Teras Narang.  Dia menyebutkan, ada usul dari Provinsi Kalimantan Tengah terkait DOB atau pemekaran wilayah, yakni Provinsi Kotawaringin Raya yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Selain itu, usul empat kabupaten, yakni Katingan Utara, Kapuas Ngaju, Kotawaringin Utara, dan Rungan Manuhing.  Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005–2015 itu mengatakan, proses terbentuknya DOB atau pemekaran daerah bukan seperti membalik telapak tangan. Harus ada alasan dan tujuan objektif dalam usul itu. Termasuk kajian akademis secara bertahap serta melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPD, DPR, serta pihak lain.  ”Saya senang, para mahasiswa punya kepekaan terhadap isu sosial di sekitarnya, termasuk soal pemekaran daerah, isu kebudayaan, hingga isu pelayanan publik. Semoga ini jadi modal dasar untuk terus berkembang meningkatkan kualitas diri, khususnya pada era revolusi industri 4.0 yang menuntut kita menjadi pribadi unggul,” tutur Teras Narang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/VjnHTR4fugI

DPD RI Terima 173 Usul Pemekaran Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gaji-gubernur-kecil-ridwan-kamil-rp-6-juta-sudah-cukup_c_286060.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan minimnya kucuran anggaran dari APBN untuk provinsinya. Dengan jumlah penduduk paling banyak dan selalu menjadi rebutan saat pemilu, dana transfer untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar) justru relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.  ”Jabar yang berpenduduk kurang lebih 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah (Jateng) yang berpenduduk 34 juta jiwa dan Jawa Timur (Jatim) 38 juta jiwa,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam acara Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam (12/2).  Dia mencontohkan, dana transfer ke kabupaten/kota pada 2020 untuk Jabar sebesar Rp 48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jateng mencapai Rp 48,8 triliun dan Jatim Rp 54,4 triliun. ”Ini karena jumlah kabupaten/kota di Jabar lebih sedikit, yakni hanya 27, jika dibandingkan dengan Jateng 35 dan Jatim 38. Hal itu berpengaruh pada besar kecilnya dana transfer ke daerah,” ungkapnya.  Jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312. Jumlah dana desanya Rp 5,9 triliun. Bandingkan dengan Jateng yang mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa Rp 8,2 triliun. Sementara itu, Jatim memiliki 7.724 desa dan memperoleh Rp 7,6 triliun. Menurut Kang Emil, di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan di Jabar, karena jumlahnya relatif kecil, dana tersebut masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.  ”Padahal, jumlah penduduk Jabar sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum pilpres, pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun, begitu pemilihan usai, seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” katanya.  Karena itu, menurut dia, Jabar perlu dimekarkan. Usulan Pemprov Jabar, pemekaran dilakukan sebanyak 21 kabupaten/kota. Tetapi, yang sudah memasuki prosedur final baru enam. Yakni, Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat. ”Idealnya, dari 27, Jabar dimekarkan minimal jadi 40 kabupaten/kota,” sebutnya.  Dia mengakui, banyaknya daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal berkembang mengakibatkan Jabar sulit memperjuangkan pemekaran. Padahal, kondisi DOB di Jabar selama ini berbeda. ”Nyatanya, DOB di Jabar itu berhasil semuanya. Dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” tegasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi sepakat bahwa Jabar bisa dimekarkan lagi hingga 40 kabupaten/kota. Namun, hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB. Sebab, banyak DOB di luar Jawa yang tidak berkembang. ”Untuk mencabut moratorium, perlu lobi tidak 1, 2, atau 91 anggota DPR asal Jabar saja, tapi juga legislator yang lain,” tegasnya.

Ridwan Kamil: Jawa Barat Perlu Pemekaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/314-belum-dimekarkan-tjahjo-ogah-ambil-risiko_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan biaya yang mesti dikeluarkan oelh pemerintah pusat untuk persiapan pemekaran satu kabupaten yaitu Rp 300 Miliar." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan biaya yang mesti dikeluarkan oelh pemerintah pusat untuk persiapan pemekaran satu kabupaten yaitu Rp 300 Miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, hingga saat ini kebijakan moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Meskipun masih banyak daerah yang minta untuk segera dimekarkan. Pasalnya, kata Tjahjo, banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut. Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam. &ldquo;Kemendagri sampai saat ini belum bisa memenuhi aspirasi konstitusional daerah,&rdquo; ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (24/1). Disebutkan Tjahjo, sekarang ada 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini memang hak konstitusional daerah, tetapi persiapan untuk membuat daerah otonomi baru itu memerlukan Rp 300 miliar per kabupaten/kota. Karena itu, menentukan 10 saja dari 314 membutuhkan dana yang besar. "Jangan hanya di lihat dari aspek pembangunan pemerintahannya saja. Saya tidak mau mengambil risiko, sementara kita tunda dulu untuk 314 Daerah Pemekaran Baru (DOB)," paparnya. Tjahjo juga menjelaskan, semua daerah punya hak yang sama. Sekarang saja dengan 514 kabupaten/kota, hampir 80 persen anggarannya dibiayai Pemerintah Pusat. Apalagi ditambah 314 daerah baru. "Perlu memperhatikan persiapan SDM-nya, belum membangun Polda sampai kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya, ini harus dicermati dengan baik," terangnya. Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik. Namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada. &ldquo;Dengan usulan pemekaran yang begitu banyak, pemerintah dalam hal ini Kemendagri terus mengkaji dan mendengar aspirasi daerah, baik dari DPD dan DPR serta aspek-aspek lainnya, seperti anggaran Daerah Otonomi Baru,&rdquo; ujar Tjahjo. Lebih lanjut, Tjahjo juga menegaskan, tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah.

314 Belum Dimekarkan, Tjahjo Ogah Ambil Risiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkendala-sdm-314-usul-pemekaran-daerah-distop_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sumber daya manusia (SDM) masih menjadi problem daerah-daerah hasil pemekaran. Alhasil, potensi yang ada tidak mampu digarap maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ditambah lagi kurangnya inovasi pemda. Opsi moratorium pun tidak bisa terelakkan. Sejumlah bupati di kabupaten hasil pemekaran sepakat dengan satu hal bahwa SDM memang menjadi bagian yang perlu mendapat pembenahan. Bupati Sukamara, Kalteng, Windu Subagio tak menampik hal tersebut. Bahkan, SDM menjadi faktor utama yang berpotensi menghambat perkembangan di wilayahnya. "Terlebih lagi pada kemauan, niat, dan semangat untuk memberikan yang terbaik," ujarnya di sela pembekalan kepala daerah di Balai Pengembangan SDM Kemendagri kemarin (12/11). Komitmen awal itu yang selalu ditekankan pada jajaran pemerintahan di Sukamara. Sebab, semangat pemekaran kabupaten tersebut dari Kotawaringin Barat pada 2002 adalah memangkas birokrasi. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah dijangkau. Sejumlah daerah lain yang mengalami pemekaran mengalami masalah serupa. Misalnya, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Juga daerah otonomi baru (DOB) lainnya yang diperkirakan berjumlah lebih dari 225. Berdasar catatan Kemendagri, saat ini masih ada 314 pengajuan pemekaran daerah yang menumpuk di meja Dirjen Otonomi Daerah. Baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota. Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, di antara 314 pengajuan itu, tidak sedikit yang meminta secara paksa melalui DPR maupun DPD. "Papua minta dipecah tiga provinsi, Kepulauan Buton minta jadi provinsi," terangnya. Belum lagi ratusan kabupaten/kota yang mengantre. Memang, pemekaran adalah hak konstitusional masyarakat di daerah. Sepanjang untuk mempercepat kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, tentu itu boleh dilakukan. "Tapi, kalau mendadak harus 314 bagaimana?" lanjut menteri kelahiran Surakarta itu. Pemerintah juga tidak mungkin mencicil dalam mengabulkan permintaan pemekaran tersebut karena bisa menimbulkan rasa cemburu. Akhirnya, lanjut Tjahjo, pihaknya melapor ke presiden bahwa pemekaran distop. Pengajuan yang ada untuk sementara tidak diproses. "Dengan percepatan pembangunan infrastruktur di pusat dan daerah yang sedang dibangun, mudah-mudahan tidak (perlu peme&Acirc;&shy;karan)," ucap menteri yang berulang tahun ke-61 pada 1 Desember mendatang itu. Tjahjo mengingatkan, membangun DOB atau daerah hasil pemekaran bukan sesuatu yang mudah. Di Maybrat, Papua Barat, misalnya. Selama 12 tahun berdiri, penentuan ibu kota kabupaten tidak kunjung selesai. Setelah Kemendagri memaksa menggunakan cara adat, akhirnya persoalan bisa selesai. Belum lagi persoalan sebaran SDM. Bukan hanya ASN, melainkan juga hukum, keamanan, hingga pertahanan. Ada Dandim dan Kapolres yang memimpin beberapa kabupaten sekaligus. Ada pula yang kejaksaan negerinya memiliki staf yang minim, bahkan bisa dihitung jari. Tjahjo menjelaskan, persiapan membuat DOB butuh waktu tiga tahun setelah dinyatakan disetujui. Dalam setahun, butuh setidaknya Rp 300 miliar. Anggaran itu digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan untuk memulai roda pemerintahan yang baru. "Apa mau kabupaten induk menyisihkan anggaran segitu, kan nggak mau juga," ujar Tjahjo. Belum lagi seabrek syarat teknis yang harus dipenuhi calon DOB. Menurut dia, ketimbang memaksakan pemekaran, lebih baik mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini. Salah satunya, lewat percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Maju tidaknya DOB, lanjut dia, tidak bergantung pada melimpahnya sumber daya alam. SDM juga penting. ''Yang penting kepala daerah berani melakukan inovasi, membangun sinergi, dan fokus programnya."&nbsp;

Terkendala SDM, 314 Usul Pemekaran Daerah Distop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/314-daerah-minta-pemekaran-anggarannya-per-daerah-rp-200-miliar_m_224583.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku selama empat tahun ini sudah ada 314 yang antri di mejanya." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku selama empat tahun ini sudah ada 314 yang antri di mejanya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia telah mengalami pemekaran wilayah berkali-kali. Baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Berbagai alasan digunakan para pengusul pemekaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, selama empat tahun belakangan usulan pemekaran wilayah yang masuk ke mejanya mencapai 314 permintaan. Namun hingga saat ini pemerintah maupun Kemendagri masih menolak usulan itu. "Sampai saat ini, total ada sebanyak 314 usulan (pemekaran) dari beberapa daerah. Namun sampai sekarang belum bisa disetujui," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/7). Tjahjo menuturkan, daerah yang mengajukan pemekaran seperti Bauk, Sumbawa, Cirebon, Sukabumi, Barito, Buton,Tapanuli hingga Nias. Meskipun telah dibahas selama empat tahun, belum satupun yang disetujui. Penolakan itu lantaran dalam melakukan pemekaran wilayah membutuhkan kesiapan kesiapan infrastruk dan fasilitas. Faktor anggaran juga menjadi yang diperhitungkan sehingga pemerintah belum mengabulkan permintaan pemekaran wilayah. "Sekarang di beberapa daerah masih ada komandan Kodim, Kapolres, Jaksa yang merangkap daerah lainnya. Sehingga itu kami tunda dulu, kita tunggu bagaimana proses yang berhasil dari program infrastruktur, ekonomi, dan sosial," lanjut Tjahjo. Lebih jauh Tjahjo membeberkan jika melakukan pemekaran wilayah setidaknya membutuhkan anggaran minimal Rp 200 miliar. Di sisi lain pemerintah tengah jor-joran melakukan berbagai macam pembangunan, sehingga anggaran nasional akan difokuskan kepada pemerataan ekonomi di seluruh tanah air. "Pemerintah sedang fokus untuk mempercepat pembanguban infrastruktur, jadi masih belum fokus untuk pemekaran," tukasnya.

314 Daerah Minta Pemekaran, Anggarannya Per Daerah Rp 200 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gagal-dob-dipersilakan-kembali-ke-daerah-induk_m_153413.jpeg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) dengan Bupati Eltinus Omaleng." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) dengan Bupati Eltinus Omaleng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan daerah otonomi baru (DOB) pasca pemekaran dari daerah induk tidak semuanya berjalan mulus. Ada yang terseok-seok melakukan pembangunan, ada juga yang gagap menghadapi reformasi birokrasi. Atas kondisi ini, bagi pemerintah daerah (Pemda) DOB yang dianggap gagal total bakal dikembalikan ke daerah induk. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyatakan, penggabungan DOB sangat mungkin dilakukan. Sebab, secara regulasi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). "Kami dimungkinkan melakukan itu karena UU memungkinkan," katanya. Sumarsono mengungkapkan, sebagaimana ketentuan pasal 44 UU Pemda, penggabungan bisa dilakukan atas dua dasar. Yakni, kesepakatan antara daerah dan hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Nah, berdasar evaluasi pemerintah sebelumnya, dari 223 DOB yang dibentuk sejak 1999 sampai 2014, mayoritas berkinerja jeblok. "Sekitar 67 persen di antaranya tidak ber&Acirc;&shy;kembang sesuai harapan," katanya. Sumarsono belum bisa memastikan DOB mana yang bisa digabung kembali dengan daerah induknya. Sebab, belum ada kajian terkait kemungkinan penggabungan tersebut. Namun, dia tetap membuka peluang lantaran secara regulasi diperbolehkan. "Kami belum memiliki data untuk (daerah) mana bisa dilakukan (penggabungan, Red)," imbuhnya. (far/c10/fat)

Gagal, DOB Dipersilakan Kembali ke Daerah Induk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/rawan-politisasi-pemekaran-daerah-tunggu-pemilu-usai_m_147839.jpeg" alt="Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah pusat masih akan melakukan penundaan. Setidaknya hingga pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 usai. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pelaksanaan pemekaran di masa-masa pemilu rawan dengan polititasi. Selain itu, dari segi teknis, juga berpotensi menyulitkan pelaksanaan pemilu. Misalnya menyangkut penganggaran untuk pilkada, penataan data pemilih, hingga pembagian daerah pemilihan (Dapil) pemilihan legislatif. &ldquo;Lebih baik pilkada selesai dulu, pilpres dulu. Insya Allah setelah pilpres, ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (31/7). Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti pasca pemilu selesai pemekaran langsung dilakukan. Sebab, selain situasi politik, aspek kondisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Mengingat akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah. "Kalau kondisi anggaran memungkinkan, bisa dilakukan itu," kata pria yang akrab disapa Soni tersebut. Untuk diketahui, hingga pertengahan 2017, sudah ada 314 DOB yang mengajukan pemerintah. Di antaranya Provinsi Madura, dan Kabupaten Indramayu Barat.

Rawan Politisasi, Pemekaran Daerah Tunggu Pemilu Usai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/masyarakat-desak-pemekaran-daerah-pemprov-sebut-syaratnya-berat_m_141874.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semakin menguatnya wacana pemekaran daerah di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) oleh masyarakat dengan membentuk Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pasaman Utara membuat Pemprov Sumbar jadi kelagapan. Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar Mardi mengaku kaget dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Pasaman Barat oleh sejumlah lapisan masyarakat di daerah itu. &ldquo;Saya belum mendapat informasi atau diberi kabar terkait wacana itu,&rdquo; sebut Mardi seperti dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (4/7). Dia menyebutkan, untuk memekarkan suatu kabupaten membutuhkan persiapan yang matang dan bisa menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun. &ldquo;Harus jelas juklak dan juknisnya dari pemerintah pusat,&rdquo; papar Mardi. Selain itu, dalam membentuk kabupaten pemerkaran, dibutuhkan persiapan matang dan pengkajian yang lebih dalam dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mardi mencontohkan, dalam pembentukan Kabupaten Ranah Indojati, berbagai kendala dihadapi dalam pembentukan kabupaten tersebut. Seperti terjadinya moratorium pemekaran daerah yang menyulitkan dalam pembentukan kabupaten. Selain itu, dalam pembentukan sebuah kabupaten persiapan (pemekaran, red), APBD kabupaten itu terlebih dahulu harus bergantung pada APBD induknya. &ldquo;Yang menjadi persoalan adalah, apakah kabupaten induk mampu membiayai kabupaten persiapan itu,&rdquo; ujarnya. Untuk itu, kata Mardi, saat ini Biro Pemerintahan fokus dalam pemekaran nagari, termasuk pemekaran nagari di Pasaman Barat. Terpisah, Pengamat Pemerintahan Rusdi Lubis mengaku setuju-setuju saja terkait wacana pemekaran Kabupaten Pasaman Barat yang mengapung tersebut. Namun harus didasari dengan berbagai pertimbangan yang sudah matang serta persiapan yang cukup. Karena pemekaran kabupaten itu bukan hal yang mudah. Selain itu, ide pemekaran itu bukan datang dari perorangan melainkan keinginan dan aspirasi yang datang dari masyarakat. &ldquo;Jadi munculnya wacana pemekaran jangan hanya luapan emosional saja,&rdquo; sebut Rusdi Lubis. Tidak hanya itu, ia berharap wacana pemekaran itu, tidak dipolitisir dan betul-betul keinginan rakyat. Dengan munculnya wacana tersebut diharapkan ke depannya tidak menganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Pasaman Barat. &ldquo;Saat ini PAD Pasaman Barat dinilai masih kecil, untuk itu perlu pertimbangan yang matang dalam pemekaran wilayah,&rdquo; katanya. (roy/wni/iil/JPG)

Masyarakat Desak Pemekaran Daerah, Pemprov Sebut Syaratnya Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10006_27601_Fahri-Hamzah2.jpg" alt="Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan wilayah Madura yang ingin memekarkan diri menjadi Provinsi baru mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. &quot;Pemekaran ini karena Indonesia terlalu luas, maka harus terima,&quot; ujarnya di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (10/11). &lrm;Apalagi, kata dia, terdapat fakta penduduk Indonesia cukup besar. &quot;Jadi, negara dan pemerintah memang harus dimekarkan lebih banyak,&quot; ucapnya. Meskipun, dia tak menampik, diterimanya pemekaran ini justru menjadikan negara lebih desentralisasi dan menciutkan peran pemerintah pusat. &quot;Apa boleh buat?,&quot; cetusnya. Fahri menjelaskan, pemerintah pusat nantinya dikembangkan sebagai negara jaringan dan mengkoordinasikan potensi yang ada diseluruh indonesia. &quot;Jaringan pengelola potensi yang ada di dalam tubuh bangsa ini. Bukan pemberi komando, tak ada lagi komando-komando,&quot; katanya. Sehingga, kata dia, pengeluaran anggaran di pemerintah pusat tidak menggebu-gebu seperti saat ini. &quot;Harus lebih banyak di daerah,&quot; tegasnya. &lrm;Politikus PKS itu menuturkan, sebaiknya mempercayakan pemekaran pada kapasitas lokal. &lrm;Layaknya, mempercayakan daerah memegang uang Rp1 miliar untuk kebutuhan infrastruktur di daerah masing-masing. &quot;Itu bentuk kemauan pemerintah agar setiap tingkatan di daerah mampu mengelola uang masuk dan keluar,&quot; terangnya. Fahri menuturkan, orang Madura pasti mampu melakukan pemekaran tersebut. &quot;Orang Nusa Tenggara Barat (NTB) saja berani (lakukan pemekaran), apalagi madura &lrm;yang banyak orang nekatnya,&quot; selorohnya. Kendati demikian, pihaknya menyerahkan penanganan pemekaran wilayah Madura tersebut kepada Komisi II DPR yang menangani masalah otonomi daerah. &quot;Nanti bisa dibahas di komisi II DPR soal pembahasannya dan apakah sudah dibahas atau belum,&quot; pungkasnya. &lrm;Tercatat ada 73 daerah yang mengusulkan menjadi wilayah baru, termasuk Madura.(rka/JPG)

Wakil Ketua DPR Dukung Madura Jadi Provinsi Baru