<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/IMG_20250707_174151-778668667.jpg" alt="Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat mengungkapkan dari semua usul pemekaran daerah yang masuk ke Pemprov Jabar, belum ada yang mengenai pemecahan provinsi, penggabungan atau penambahan wilayah kota, sampai perubahan nama kabupaten. Sejauh ini, kata Kepala Biro Pemotda Jawa Barat Faiz Rahman, ada sembilan usul pemekaran kabupaten di Jawa Barat yang telah masuk sejak 2023. Usul itu disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditambah satu usul baru untuk Kabupaten Cirebon Timur. &rdquo;Sejauh ini kami menerima dan telah mengusulkan (ke Kemendagri) sembilan usul pemekaran. Dan baru-baru ini yang masuk usulan Kabupaten Cirebon Timur, kalau itu dihitung jadi 10,&rdquo; kata Faiz seperti dilansir dari Antara. Sejauh ini, dijelaskan Faiz, ada sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat. Yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara. Adapun soal provinsi Jawa Barat yang diwacanakan dipecah lima provinsi. Selain itu, Kota Cimahi, Banjar, dan Sukabumi, menginginkan kecamatan di perbatasan untuk bergabung dan pergantian nama Kabupaten Bandung Barat. &rdquo;Itu belum ada, kalaupun ada kita proses. Namun juga ini kan keputusannya di pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium saat ini,&rdquo; ucap Faiz Rahman. Faiz mengatakan, usul-usul pemecahan provinsi, penambahan wilayah, dan pergantian nama yang merupakan penataan wilayah, harus melalui berbagai kajian. Seperti sosial, ekonomi, politik, historis, dan lainnya, yang awalnya dilakukan daerah pengusul. &rdquo;Prosesnya juga berjenjang dari kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, dan dibahas lagi di tingkat pusat. Pengusulan secara resmi melalui pemerintah daerah dan DPRD di kota/kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, lalu ke pusat melalui berbagai kajian lagi dan peninjauan, karena ini juga kan terkait undang-undang pembentukan wilayah,&rdquo; terang Faiz Rahman. Wacana soal pemecahan provinsi Jabar pertama kali bergulir dari DPRD Jabar yang menyebutkan ada yang mengusulkan pemecahan provinsi Jabar jadi lima yakni Sunda Priangan, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda Bhagasasi, dan Sunda Pakuan. Untuk isu daerah kota yang ingin memasukan kecamatan di kabupaten/kota tetangga ke wilayahnya, diwacanakan Kota Sukabumi, Kota Banjar, dan yang terbaru Kota Cimahi. Adapun soal pergantian nama wilayah, diwacanakan untuk Kabupaten Bandung Barat yang juga disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum lama ini.

Pemprov Jabar menyatakan belum ada usul mengenai pemecahan provinsi, penggabungan atau penambahan wilayah kota, dan perubahan nama kabupaten

Pemprov Jabar Sebut Usul Pemekaran Belum Ada Soal Pemecahan Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/IMG-20231126-WA0005-2254775916.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (25/11). Foto: TPN Ganjar-Mahfud" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (25/11). Foto: TPN Ganjar-Mahfud</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (25/11). Mengenakan baju adat Luwu berwarna hitam dengan paduan sarung hitam emas dan songkok recca, Ganjar mendengarkan aspirasi kerajaan Bugis tertua di Sulsel itu. Salah satunya terkait pemekaran wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maddika Bua Syaifuddin Kaddiraja selaku Perwakilan Kedatuan Luwu menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syaifuddin mengatakan, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Luwu sedang memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi provinsi. "Ini sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu namun belum menampakkan hasil," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013325950/kejam-siswa-man-1-medan-diduga-diculik-dan-di-bully-kakak-kelas-disuruh-makan-ludah-hingga-tangannya-dibakar">Kejam! Siswa MAN 1 Medan Diduga Diculik dan Di-Bully Kakak Kelas, Disuruh Makan Ludah Hingga Tangannya Dibakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons aspirasi tersebut, Ganjar menyebut, pemekaran wilayah Luwu menjadi provinsi perlu dipertimbangkan. Terlebih saat menjadi Anggota DPR RI, Ganjar pernah menjadi bagian dari pansus yang mengurusi pemekaran daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ganjar, pemekaran tersebut merupakan otonomi daerah yang tercatut dalam amanat reformasi. Tujuannya tak lain untuk menyejahterakan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Ganjar bersama Mahfud MD menyatakan siap untuk mengkaji pemekaran di wilayah Luwu ini. Apalagi jika hasil kajian menunjukkan bahwa pemekaran tersebut benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013325931/ternyata-ini-modal-utama-pembinaan-pemain-usia-dini">Ternyata Ini Modal Utama Pembinaan Pemain Usia Dini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan kaji bersama, kita dalami betul betul apa yang menjadi harapan dan aspirasi warga. Sepanjang akan menjadikan kesejahteraan bagi rakyat maka sudah pasti akan kita perjuangkan," tutur Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungannya ke Istana Kedatuan Luwu, Ganjar disambut hangat dengan rangkaian adat mulai dari prosesi Ripaduppai Lellung. Kemudian didampingi Sanro Paduppa yang merupakan dukun penjemput.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Ganjar mengikuti prosesi pecah guci sebelum masuk ke istana. Lalu Ganjar langsung ditemui Cenning Luwu Andi Siti Huzaimah dan menyerap aspirasi kerajaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurut Ganjar, pemekaran merupakan otonomi daerah yang tercatut dalam amanat reformasi. Tujuannya tak lain untuk menyejahterakan rakyat.

Ganjar Komitmen Perjuangkan Pemekaran Wilayah di Sulsel untuk  Kesejahteraan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-anggota-ombudsman.jpg" alt="SIAP GELAR SELEKSI: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (dua dari kiri) dan Wakil Ketua Saan Mustopa menyampaikan rencana fit and proper test calon anggota Ombudsman RI di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAP GELAR SELEKSI: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (dua dari kiri) dan Wakil Ketua Saan Mustopa menyampaikan rencana fit and proper test calon anggota Ombudsman RI di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR RI berencana mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada Kamis (30/6) mendatang. Pemekaran terhadap tiga wilayah di Papua itu dengan mengesahkan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, pemekaran terhadap tiga wilayah di Papua bukan suatu hal pembahasan yang terburu-buru. Dia menyebut, pembahasan ini sudah berkembang cukup lama.  "Saya ingin mengatakan pembahasan tentang pemekaran Papua ini bukan ujug-ujug, bukan buru-buru, bukan desak-desakan, ini tinggal pematangan akhir saja," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).  Doli menjelaskan, terdapat dua pertimbangan pemekaran tiga wilayah di Papua akan sah pada 30 Juni 2022 mendatang. Pertama adalah soal anggaran, kata Doli, pada 30 Juni adalah batas terakhir pembahasan atau penetapan APBN tahun 2023.  "Jadi kementerian keuangan menunggu kalau misalnya undang-undangnya selesai sebelum tanggal 30 mereka sudah bisa menyiapkan anggarannya, karena berdasarkan undang-undang sudah ada," ucap Doli.  Kedua, dengan adanya pembentukan Provinsi ini ini ada konsekuensi soal posisi lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi. Tak dipungkiri, tiga wilayah itu juga harus memgikuti Pemilu pada 2024 mendatang.  "Patut dipertimbangkan nanti ada perubahan undang-undang, terutama undang-undang tentang Pemilu nah bentuknya apa revisi atau apa Perppu itu tergantung nanti pembicaraan pemerintah dengan DPR," pungkas Doli. (*)  &nbsp;

Ini Alasan DPR Ingin Sahkan RUU DOB Papua pada 30 Juni 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kpu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembentukan tiga Provinsi baru di Papua memberikan sejumlah implikasi. Salah satunya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.  Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, ada sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu yang perlu disesuaikan. Sebab, kebijakan pemekaran akan memunculkan daerah pemilihan (Dapil) yang baru. "Nanti yang perlu direvisi atau diterbitkan perppu berkaian dengan daerah pemilihan DPR RI," ujarnya.  Pasalnya, lanjut dia, daftar Dapil sudah ada dalam lampiran UU Pemilu. Namun belum menyertakan tiga provinsi baru yang direncanakan. Selain itu, penambahan tiga provinsi juga berkonsekuensi kebutuhan membentuk Pemilihan DPRD Provinsi baru. "Pemilu DPRD provinsi yang dimana itu menjadi lampiran UU 7/2017," imbuhnya.  Namun demikian, KPU masih menunggu isi resmi dari UU Pemekaran untuk disinkronkan dan dilihat apa saja kekurangannya. "Nanti kami oelajari dulu materi uu dob seperti apa," tuturnya.  Seperti diketahui pemerintah dan DPR tengah memproses pemekaran provinsi di Papua. Meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Targetnya, provinsi baru bisa disahkan pada rapat paripurna 30 Juni. (*)  &nbsp;

Kalau Papua Dimekarkan, KPU Sebut UU Pemilu Perlu Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/demo-mahasiswa-papua-sabik-JPc.jpg" alt="Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk DOB Jabodetabek berunjuk rasa meminta RUU DOB segera disahkan oleh DPR RI. Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk DOB Jabodetabek berunjuk rasa meminta RUU DOB segera disahkan oleh DPR RI. Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek berunjuk rasa meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB segera disahkan oleh DPR RI.  Unjuk rasa digelar di dua lokasi. Yakni di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta Selatan. Massa pendemo berasal dari sejumlah daerah di Jabodetabek, Bandung, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat.  Dari area halaman Monas, massa sempat bergerak menuju Istana Kepresidenan. Namun rencana tersebut dihalangi aparat kepolisian di samping Patung Kuda, sehingga massa bergerak kembali ke Monas dan melanjutkan aksi ke Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan tuntutan yang sama.  Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. ’’Pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudaranya di provinsi lain,” ujar Charles dalam orasinya, Kamis (23/6).  Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah.  Selain itu dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil. ’’Pemekaran ini akan memeratakan hasil pembangunan, yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah terbangun,” jelas Charles.  Dengan pemekaran DOB ini, menurut Charles, lapangan kerja baru juga akan terbuka lebar bagi OAP. Menurutnya, dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru. ’’Sehingga praktik korupsi mereka semakin sempit,” ungkapnya. (*)

Wujudkan Kesejahteraan, Mahasiswa Papua Minta RUU DOB Segera Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220510_102703.jpg" alt="Anggota Brimob Polda Papua membubarkan demonstrasi di Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Ardiles Leloltery/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob Polda Papua membubarkan demonstrasi di Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Ardiles Leloltery/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan dari Polda Papua, Satgas Damai Cartenz dan Polresta Jayapura Kota, Selasa (10/5) menangkap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda di kawasan Perumnas 4 Jayapura. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut.  Kaops Damai Cartenz Kombes Muhammad Firman mengakui adanya penangkapan terhadap Jefri Wenda. Selain Jefri Wenda ada beberapa orang rekannya turut diamankan.  ”Saat ini mereka semua sedang diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota,” ungkap Kombes Muhammad Firman seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Selasa (10/5).  Tercatat sebanyak 1.841 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari 1.841 personel TNI dan Polri yang dikerahkan itu, 1.181 disiagakan di Kota Jayapura sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura.  Aparat keamanan membubarkan para pendemo di beberapa titik di Distrik Heram dan Distrik Abepura, Jayapura. Anggota TNI dan Polri membubarkan sebagian para pendemo penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kota Jayapura, di Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura.  Para pengunjuk rasa mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIT. Para demonstran itu dihadang personel Brimob Polda Papua dengan menggunakan mobil water cannon.  Namun beberapa saat kemudian, para demonstran berhasil dibubarkan menggunakan gas air mata.  Aktivitas masyarakat di Jalan Biak mulai normal kembali setelah pembubaran massa. Sebelumnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut sempat terhenti.  Salah satu warga di Jalan Biak Maria mendukung program pemerintah tersebut. ”Saya NKRI harga mati, kami tetap mendukung DOB,” ucap Maria.

Tim Gabungan Tangkap Jubir PRP Jefri Wenda di Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220425-menkopolhukam-pemekaran-papua.jpg" alt="Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah). Gilang Galiartha/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah). Gilang Galiartha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, 82 persen rakyat Papua dan Papua Barat menyetujui wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Angka itu didapatkan berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.  ”Kalau setuju tidak setuju itu biasa, hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu minta pemekaran,” kata Mahfud MD saat memberi keterangan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut delegasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).  Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru di Papua menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan presiden dengan delegasi MRP dan MRPB. Menanggapi hal itu, kata Mahfud, presiden menyampaikan bahwa pemekaran DOB tingkat provinsi di Papua memang menjadi prioritas atas dasar kepentingan meskipun ada ratusan permohonan pemekaran DOB lainnya.  ”Presiden menunjukkan data bahwa sebenarnya untuk minta pemekaran di berbagai daerah itu rebutan, ada 354 permohonan pemekaran dan berdasar kepentingan di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi baru,” tutur Mahfud.  Perihal pro dan kontra pendapat di kalangan masyarakat, Mahfud menilai hal itu sebagai dinamika yang umum. Terlebih di Papua tidak jarang ada unjuk rasa dilakukan di depan umum baik itu dari kalangan yang mendukung maupun menolak pemekaran DOB.  Sebelumnya pada 6 April panitia kerja rancangan undang-undang (RUU) tiga DOB Papua masuk ke dalam usul inisiatif DPR. RUU tersebut meliputi pembentukan tiga DOB tingkat provinsi dari dua provinsi yang saat ini ada yakni Papua dan Papua Barat.  Apabila RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, akan ada lima provinsi di Papua yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Menko Polhukam Nyatakan 82 Persen Rakyat Papua Setuju Pemekaran DOB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220401123216.jpg" alt="Ketua tim percepatan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau. Ernes B. Kakisina/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua tim percepatan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau. Ernes B. Kakisina/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua tim percepatan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambert Jitmau menyatakan mundur. Dia mengembalikan surat keputusan (SK) sebagai ketua tim kepada gubernur Provinsi Papua Barat dengan alasan tidak mendapat dukungan.  ”Saya segera kembali SK sebagai ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kepada gubernur Papua Barat dan selanjutnya kewenangan gubernur untuk menunjuk kepada daerah siapa di wilayah Sorong Raya sebagai ketua tim pemekaran,” ujar Lambert Jitmau seperti dilansir dari Antara di Sorong, Papua Barat, Jumat (1/4).  Dia bilang, perjuangan pemekaran Papua Barat adalah janji politik gubernur Papua Barat pada masa kampanye lima tahun lalu. Namun tim percepatan pemekaran yang mendapat SK dari Gubernur tersebut tidak mendapat dukungan sama sekali.  ”Baik dukungan finansial maupun dorongan untuk berkoordinasi serta berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait agar proses pemekaran daerah otonom baru yang menjadi perjuangan bersama selama ini dapat terwujud,” papar Lambert Jitmau.  Selain itu, kata dia, aksi penolakan usul pemekaran daerah otonom baru yang merupakan konspirasi pihak-pihak tertentu semakin marak. Bahkan dia sebagai ketua tim percepatan pemekaran menjadi sasaran unjuk rasa, bahkan dihina serta dicaci-maki.  Sementara itu, menurut dia, gubernur dan kepala daerah lain di wilayah Sorong Raya yang menjadi satu kesatuan usul pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tidak didemonstrasi. Karena itu, dia akan segera mengembalikan SK sebagai ketua tim percepatan pemekaran kepada gubernur agar tidak menjadi olok-olokan kelompok konspirasi menolak pemekaran.  ”Saya nyatakan mendukung dan siap menjalankan apapun keputusan negara. Saya tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu harga mati,” ucap Jitmau.

Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya Nyatakan Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646711596974_copy_800x600_1-1.jpg" alt="Suasana di pasar Hamadi Jayapura, Selasa (8/3), tidak terdampak aksi demo terkait penolakan pemekaran. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana di pasar Hamadi Jayapura, Selasa (8/3), tidak terdampak aksi demo terkait penolakan pemekaran. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aktivitas warga di empat dari lima distrik di Kota Jayapura berlangsung normal meskipun ada demo yang dilakukan sekelompok masyarakat. Para pendemo itu menolak pemekaran wilayah.  Aktivitas di pusat perbelanjaan di Distrik Abepura, Jayapura Selatan hingga Distrik Jayapura Utara berjalan normal. Beberapa ruko, di ruas jalan Jayapura–Abepura di Distrik Abepura hanya membuka sebagian pintunya. Sedangkan di sekitar Waena, Distrik Heram dilaporkan lumpuh karena khawatir dampak demo mengingat titik kumpulnya berada di wilayah itu.  Aparat keamanan tampak berupaya membubarkan aksi para pendemo yang berupaya terus berjalan dan menembus barikade di kawasan Perumnas, Distrik Heram. Sedangkan di luar Distrik Heram sejumlah aparat keamanan dari TNI-Polri berjaga-jaga di sejumlah Kawasan. Warga tetap beraktivitas normal meskipun lalu lintas terutama jurusan ke arah Abepura tampak lengang.  Kegiatan perekonomian normal terutama di Pasar Hamadi dan Abepura, termasuk aktivitas jual beli di Pasar Ikan Hamadi. ”Para pedagang tetap berjualan dengan normal,” kata Herman, salah satu pedagang di Pasar Hamadi.  Kapolsek Jayapura Utara AKP Yahya Rumra di Jayapura mengakui aktivitas warga di wilayahnya normal. Namun, personel TNI-Polri tetap bersiaga.  ”Selain berjaga-jaga, anggota juga melakukan patrol,” ungkap AKP Yahya Rumra seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Selasa (8/3).  Kota Jayapura memiliki Lima distrik yang terdiri atas Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Distrik Muara Tami.

Usai Demo Tolak Pemekaran, Aktivitas Warga Kota Jayapura Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220223-WA0006.jpg" alt="Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Humas DPRD Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Humas DPRD Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat mengatakan, pemekaran wilayah yang diupayakan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat masih terkendala moratorium pemerintah pusat.  Hingga saat ini, total terdapat delapan calon daerah otonom baru (DOB) berbentuk kabupaten yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2020. Yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara.  ”Tujuan dari rencana pemekaran wilayah kabupaten Tasikmalaya Selatan tidak lain untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terwujudnya pemekaran suatu wilayah masih terkendala moratorium yang belum dicabut oleh (pemerintah) pusat,” kata Sadar Muslihat seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (23/2).  Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani surat persetujuan bersama, antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar, mengenai usul pembentukan tiga calon DOB. Yakni Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.  Sadar mengatakan, telah melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, guna meninjau rencana persiapan pembentukan calon DOB tersebut. ”Insya Allah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Tasikmalaya Selatan, kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur akan memperkuat dan mengantarkan keinginan masyarakat ini terlepas moratorium dari pemerintah pusat,” papar Sadar.  Oleh karena itu, lanjut dia, dalam upaya mempersiapkan pembentukan calon daerah persiapan DOB tersebut, harus dilakukan pembenahan secara maksimal. Pembenahan tersebut dilakukan baik dari sisi administrasi maupun dari sisi persyaratan yang lain.  ”Masyarakat harus diarahkan untuk mempercepat proses persyaratan secara matang,” ucap Sadar.  Semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat sudah sepaham dan sepakat terkait upaya pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan itu. ”Tinggal bagaimana menyelaraskan persepsi bersama masyarakat di sana. Kami telah diskusi dengan para pakar, kalau masih ada kurang-kurangnya, silakan dilengkapi agar nanti pada waktunya syarat-syaratnya sudah terpenuhi,” jelas Sadar.  Pihaknya berharap masyarakat di calon daerah persiapan DOB mendukung penuh rencana pemekaran wilayah. Sehingga, saat kebijakan moratorium dihapus oleh pemerintah pusat, daerah persiapan sudah siap dengan persyaratannya.

DPRD Jabar Sebut Pemekaran Wilayah Masih Terkendala Moratorium

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemekaran wilayah

Berita Terkini