<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/wamenag-2657807674.jpg" alt="Wamenag Saiful Rahmat Dasuki" width="100%">
<figcaption>Wamenag Saiful Rahmat Dasuki</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Momen pengumuman hasil Pemilu 2024 sudah disampaikan KPU. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengajak masyarakat untuk menerima hasil keputusan penyelenggara Pemilu tersebut. Kalaupun ada pihak yang menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK), baginya kewajaran dalam sebuah kontestasi. &nbsp;

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengajak masyarakat untuk menerima hasil keputusan penyelenggara Pemilu tersebut

 Ajak Terima Keputusan KPU, Wamenag Sebut Pemenang Pemilu 2024 sudah Ditakdirkan Tuhan

<div id="m#msg-f:1793937881358204944" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/Screenshot-53-2955875418.jpg" alt="Anggota KPU RI August Mellaz. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI August Mellaz. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skenario-skenario acara penetapan dan pengumuman pemenang Pilpres dan Pileg 2024. Secara umum, penetapan dan pengumuman perolehan suara tersebut akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri tujuh komisioner KPU serta peserta Pemilu 2024 dan pihak terkait lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014458654/4-tempat-bukber-khas-sunda-di-jakarta-yang-cocok-untuk-bukber-bersama-keluarga-dan-teman">4 Tempat Bukber Khas Sunda di Jakarta yang Cocok untuk Bukber Bersama Keluarga dan Teman</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan hasil Pemilu secara nasional. Jadi kami bertujuh pasti posisinya standby di kantor KPU. Kami juga pasti akan berikan informasi ke teman-teman media untuk kebutuhan publik. Termasuk juga breaking news dan segala macam," kata August di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait skenario waktu, kata Agus, terbuka kemungkinan rapat pleno penetapan pemenang Pemilu 2024 akan dilakukan hari ini atau Rabu (20/3) besok. Hal ini tergantung dari penyelesaian proses rekapitulasi penghitungan suara yang tersisa empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua Pegunungan dan Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Provinsi Jawa Barat, kata August, akan segera dilakukan rekapitulasi dan jajaran KPU Provinsi Maluku sudah berada di Jakarta untuk juga segera mengikuti proses rekapitulasi perolehan suara secara nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau di Papua induknya, ini kan ada satu yang di Jayapura. Tapi sekarang sudah selesai. Kemudian kalau Papua Pegunungan informasinya semalam mereka dibawa ke Jayapura karena urusan di salah satu kabupaten/kota kan sisi keamanannya, dan itu akan bersama-sama (Papua dan Papua Pegunungan) bergeser ke Jakarta. Tapi kita usahakan untuk malam ini mereka selesai semua," ucap August.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, KPU saat ini akan fokus menyelesaikan rekapitulasi empat provinsi tersebut. KPU sendiri masih memiliki waktu untuk menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu 2024 hingga besok, 20 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014458702/masjid-layur-kampung-melayu-bangunan-cagar-budaya-sediakan-berbuka-kopi-arab"> Masjid Layur Kampung Melayu, Bangunan Cagar Budaya Sediakan Berbuka Kopi Arab</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penetapan hasil pemilu nasional kan ada proses yang harus dilalui, pertama selesai dulu rekapitulasi. Setelah rekapitulasi, baru kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya untuk penetapan. Tenggat waktu ada sampai 20 Maret," ungkap dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Secara umum, penetapan dan pengumuman perolehan suara tersebut akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri tujuh komisioner KPU

Rekapitulasi Suara Tersisa 4 Provinsi, KPU Buka Opsi Umumkan Pemenang Pemilu Hari Ini dan Besok

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/Trafik-Broadband-Pemilu-Telkomsel_3-2093863661.jpg" alt="Ilustrasi: Momen Pemilu 2024 ramai juga di dunia maya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Momen Pemilu 2024 ramai juga di dunia maya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Upaya mendinginkan suasana pasca coblosan Pemilu 2024 juga disuarakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Anwar Iskandar. Dia mengajak masyarakat atau publik untuk menerima hasil Pemilu 2024 sebagai kenyataan. Pesan tersebut disampaikan Anwar usai memberi pembekalan da&rsquo;i muda MUI yang akan dilepas ke NTT di Jakarta pada Selasa (20/2). Dia menegaskan sampai saat ini proses penghitungan manual Pemilu masih berlangsung. Sementara hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, sudah menghasilkan siapa yang bakal menang. &rsquo;&rsquo;Harus kita terima sebagai kenyataan,&rsquo;&rsquo; kata ulama yang juga Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. Selain itu Anwar juga mengatakan masyarakat patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia berhasil melewati fase yang penting dalam proses pembangunan demokrasi. Yaitu Pemilu 2024 yang dilangsungkan pada 14 Februari pekan lalu. Menurut Anwar secara umum pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan baik. Dia mengatakan ketika muncul perbedaan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu, baginya adalah sebuah kewajaran dan dinamika biasa. Anwar mengingatkan bahwa dalam sistem tata negara di Indonesia, sudah ada lembaga yang memiliki otoritas menerima pengaduan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), didirikan untuk mengatasi sengketa atau masalah-masalah Pemilu. Untuk itu Anwar mengajak bagi pihak yang merasa tidak puas atau menemukan kecurangan, untuk membawa ke jalur hukum. Atau melalui lembaga yang memang memiliki otoritas mengadili sengketa Pemilu. &rsquo;&rsquo;Tdak dilakukan dengan cara merusak,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Dia juga berpesan bahwa sikap kritis itu penting. Tetapi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Yaitu melalui lembaga resmi dan konstitusional. Lembaga tersebut sudah disiapkan oleh negara. Pada kesempatan itu, Anwar juga merespon soal adanya ulama atau da&rsquo;i yang kerap menyampaikan materi dakwah dengan disisipi umpatan atau kata-kata kotor. Dia menegaskan tidak setuju dengan model dakwah atau ceramah seperti itu. Dia mengatakan pada dasarkan peran da&rsquo;i atau penceramah itu adalah menyuarakan kebenaran, kebaikan, dan ajaran agama lainnya. &rsquo;&rsquo;Mengajarkan kebaikan itu harus dilakukan dengan kebaikan. Baik ucapannya maupun sikapnya,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Jadi kepada para penceramah harus bisa menjaga mulutnya saat berdakwah. Kepada umat, juga harus bijak ketika menyikapi adanya penceramah yang kerap menyampaikan kata-kata kasar. Hilmi Setiawan (wan/JPK) &nbsp;

Anwar mengingatkan bahwa dalam sistem tata negara di Indonesia, sudah ada lembaga yang memiliki otoritas menerima pengaduan ketidakpuasan

Tak Perlu Aksi Merusak, Ketum MUI Ajak Publik Terima Hasil Pemilu Sebagai Kenyataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/pdip-tunjuk-ganjar-capres-humas-pdip-2851417599.jpg" alt="Dari kiri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Kepala Situation Room DPP PDIP Prananda Prabowo (21/4/2023)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Kepala Situation Room DPP PDIP Prananda Prabowo (21/4/2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat langsung dalam deklarasi pengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan. Seharusnya orang nomor 1 di RI itu bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. "Jika Istana telah ikut andil dalam proses politik PDIP dan Ganjar, maka bisa ditebak siapa yang akan memenangi Pilpres ke depan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada JawaPos.com, Kamis (27/4). Sejatinya, kata Dedi Kurnia Syah, dalam kubangan politik kriminal atau kejahatan politik, Presiden dan Istana seharusnya terbebas dari politik praktis, terutama soal dukungan pada bakal capres ke depan. Bahkan ikut serta memberikan arahan semisal pembentukan koalisi dan lain sebagaimana. Selain itu, menurut Dedi, untuk penentuan siapa calon pendamping Ganjar di Pilpres tidaklah sulit. Jika Puan Maharani dipasangkan dengan Ganjar, pun sudah cukup kuat dalam bertarung di Pilpres 2024. "Hal ini bukan soal tokoh cawapres, tetapi soal ke mana arah kerja politik Presiden," ucap Dedi. Berbeda dengan Anies Baswedan yang nihil dukungan kekuasaan. Bahkan telah mengalami serangan opini dari Presiden sendiri, mulai dari tidak pernah dianggap sebagai kandidat, hingga sindiran yang indikasikan ketidaksukaan Jokowi. "Karena itu, Anies memerlukan tokoh yang punya anggapan sebagai bagian dari kekuasaan saat ini, tokoh semisal Mahfud MD, Erick Thohir, menjadi pilihan bagus, untuk mengurangi dominasi suara yang akan berangsur ke Ganjar," ungkap Dedi. Oleh karena itu, Dedi menilai Ganjar jauh lebih mudah menentukan Cawapres, karena endorser politik Ganjar cukup memadai. Terlebih, PDIP memiliki mayoritas pemilih, serta Presiden Jokowi yang punya akses kekuasaan cukup besar. "Artinya, Ganjar tidak perlu menentukan Cawapresnya sendiri, ia cukup menerima penunjukan Megawati atau Jokowi," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mendukung penuh keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres untuk Pilpres 2024. Alasan Mega, sudah saatnya masyarakat mendapat kepastian figur-figur yang akan bersaing memperebutkan jabatan tertinggi negara, karena pemilu semakin dekat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01567300/ganjar-pranowo-jadi-capres-pdip-pan-siap-merapat-ppp-gelar-rapat">Ganjar Pranowo Jadi Capres PDIP, PAN Siap Merapat, PPP Gelar Rapat</a> "Saya sangat mengapresiasi. Saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDIP yaitu Bapak Ganjar Pranowo," kata Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4). Jokowi menilai rekan sejawatnya di partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki karakter seorang pemimpin. Ganjar juga dianggap dengan rakyat. "Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah dan sangat ideologis," jelasnya.

Presiden Jokowi terlibat langsung dalam deklarasi pengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.

Jokowi Terlibat Pencapresan, Pakar Sebut Pemenang Pilpres Bisa Ditebak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_c_286087.jpg" alt="Survei terbaru: elektabilitasPDIP turun, tiga parpol baru naik." width="100%">
<figcaption>Survei terbaru: elektabilitasPDIP turun, tiga parpol baru naik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polarisasi bernuansa agama yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dinilai tidak berdampak signifikan terhadap peta kekuatan politik nasional. Dominasi partai berbasis nasionalis masih lebih tinggi daripada partai berbasis agama.  "Partai-partai nasionalis masih dominan dan berada di posisi atas. Seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, dan Demokrat,'' ucap Saiful Mujani kepada wartawan kemarin (30/5).  Dominasi itu terpotret di tiga besar hasil pemilihan legislatif yang seluruhnya diisi partai nasional. Berdasar penetapan KPU, PDI Perjuangan meraih suara tertinggi dengan 19,33 persen; Gerindra dengan 12,57 persen di posisi kedua; dan Golkar dengan 12,31 persen di posisi ketiga.  Saiful menjelaskan, meski Gerindra dekat dengan kelompok Islam, semangatnya masih nasionalis. Secara formal, partai pimpinan Prabowo Subianto itu tak beda dengan partai-partai nasionalis lainnya sehingga tidak termasuk partai berbasis agama.  Kalaupun ada kenaikan suara pada partai agamis, itu hanya terjadi pada PKS. Itu pun, kata dia, sebagian terjadi karena penurunan dukungan kepada PPP yang notabene partai Islam. Bahkan, PPP sempat terancam longsor dari Senayan. ''Jeruk makan jeruk,'' imbuhnya.  Di sisi lain, polarisasi agama juga tidak benar-benar menguntungkan PKS. Sebab, dengan kondisi saat ini, PKS tak mampu menurunkan kekuatan suara di kubu nasionalis. Sementara itu, PKB yang berbasis Islam NU dalam polarisasi itu kental dan sejalan dengan partai-partai nasionalis.  Kemudian, lanjut Saiful, PAN pada dasarnya sama dengan partai nasionalis, meski banyak elitenya yang beretorika eksklusif. Terutama dalam kontestasi pilpres. Secara elektoral, PAN juga tidak mengalami kemajuan. ''Jadi, peta politik nasional kita pada dasarnya stabil. Kekuatan nasionalis atau pluralis masih dominan," terangnya.  Karena itu, upaya memolarisasi masyarakat dengan isu agama dinilai sebagai hal yang sia-sia. Bahkan, dalam pemilihan presiden, Jokowi tetap unggul meski sering diserang dengan sentimen anti-Islam.

Partai Agamis Masih Stagnan, Nasionalis Dominan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Andre-Rosiade.jpg" alt="Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gejolak menjelang penetapan hasil pemilu pada 22 Mei makin terasa. Aksi-aksi penggalangan massa ke Jakarta juga mulai tampak. Tak ingin suasana semakin panas, para tokoh agama dari lintas organisasi mengeluarkan seruan damai. Mereka meminta masyarakat tidak terlibat aksi-aksi inkonstitusional pada pengumuman hasil pemilu itu.  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siroj mengimbau warga NU tidak ikut datang ke Jakarta. Dia meminta nahdliyin lebih fokus menghidupkan kegiatan Ramadan dengan beribadah. Kiai Said mengatakan, umat Islam, khususnya warga NU, harus menyikapi pengumuman pemenang pemilu dengan sikap dewasa, tenang, besar hati, dan lapang dada. "Apa pun hasilnya dan siapa pun yang menang harus kita terima," tuturnya kemarin (19/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jadi-penyangga-di-sumatera-golkar-lampung-ditarget-menang-20-persen_m_.jpg" alt="Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure> Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj didampingi Katib Aam PBNU Yahya Staquf (kanan). HENDRA EKA/JAWA POS  Said mengungkapkan, pada momen kritis seperti saat ini, sangat penting menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dewasa, dan beradab. Jangan sampai terjadi gerakan dan tindakan inkonstitusional. "Kita disorot dunia internasional. Kita mayoritas beragama Islam. Tunjukkan bahwa kita mengerti dan sadar caranya berdemokrasi, memahami cara bernegara," tegasnya.  Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, ujar Said, sudah sesuai dengan prinsip ahlussunnah wal jamaah dan mazhab mayoritas muslim di Indonesia. Dia pun menyerukan agar masyarakat mencintai dan menyayangi bangsanya sendiri. Jangan sampai pilpres membuat bangsa menjadi pecah. "Jangan sampai jadi chaos. Nauzubillah, apalagi sampai perang saudara," ingatnya.  Pihak-pihak yang merasa keberatan dengan hasil penetapan pemenang oleh KPU, menurut Said, bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh warga NU juga diimbau untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan tertib.  Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, aksi menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan adalah hak warga negara yang dijamin UUD. "Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang (UU), aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati," ucapnya.  Mu'ti juga berpesan kepada partai politik, para calon anggota legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil pemilu. Menurut dia, apa pun hasil pemilu adalah kenyataan dan konsekuensi dari kehendak rakyat Indonesia.  Semua pihak, ucap Mu'ti, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa, perlu segera duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati bersih. Mereka harus bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak, bukan zero-sum game.  Selain KPU dan Bawaslu, aparatur keamanan juga harus bekerja profesional untuk menjaga keamanan. Aparat keamanan diminta tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif. "Menghindari cara-cara militeristis agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa," ucap Mu'ti.  Sementara itu, Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan imbauan kepada seluruh rektor kampus negeri maupun swasta. Para pimpinan kampus diharapkan bisa menjaga seluruh elemennya untuk tetap independen dalam menyambut penetapan hasil pemilu. "Kampus jangan sampai memprovokasi atau terprovokasi," katanya setelah mengikuti buka bersama dengan Iluni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta tadi malam.  Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, hasil rekapitulasi pemilu akan diumumkan Rabu (22/5). Dia mengatakan, saat ini masih ada serangkaian hal yang harus dilakukan. Seluruh pihak terkait, terang Pramono, harus menandatangani formulir hasil rekapitulasi.  "Itu hubungannya tidak hanya dengan ke tujuh komisioner, tapi juga seluruh saksi yang hadir di rekapitulasi manual," ujarnya. Ada ratusan lembar formulir yang harus ditandatangani komisioner dan para saksi.  ICMI Siap Jadi Mediator Rekonsiliasi  Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak digelarnya rekonsiliasi sebelum 22 Mei. Hal itu penting untuk meredam tensi politik yang terus memanas jelang penetapan rekapitulasi hasil pilpres dan pileg oleh KPU.  Ketua ICMI Orwil Jatim Ismail Nachu mengatakan, dibutuhkan jalan tengah untuk memecahkan kemelut bangsa saat ini. Rekonsiliasi, lanjut dia, adalah jalan keluar di tengah situasi yang terjadi di negeri ini. "Perlu ada cara berpikir hikmah, solutif, dan bijaksana yang mencerahkan. Tanpa melibatkan kepentingan jangka pendek," tandasnya dalam siaran pers yang dikirim ke Jawa Pos tadi malam.  Menurut Ismail, gejolak politik pascapilpres hingga kini tak kunjung surut. Kedua kubu pendukung berhadap-hadapan dalam menyikapi hasil penghitungan suara yang masih berjalan. ICMI, terang dia, memandang cara berpikir hikmah yang merupakan ciri cendekiawan perlu dikembangkan ketika konflik dan dinamika begitu kental akan cara berpikir politik parsial.  Ismail khawatir jika cara berpikir politik parsial itu mengemuka, konflik akan makin tajam dan mengancam keutuhan bangsa. Apalagi, saat ini masyarakat terpecah menjadi kubu 01 dan 02. Dia menandaskan, jika memang dibutuhkan, ICMI siap menjadi mediator rekonsiliasi. "Kami siap jika untuk menyelamatkan kepentingan bangsa yang lebih besar," tegasnya.  Terkait rencana pengerahan massa pada 22 Mei yang disebut-sebut sebagai people power, Ismail menyatakan bahwa hal itu merupakan kebebasan berekspresi yang tak bisa dicegah. Namun, dia meminta niat aksi tersebut benar-benar diperteguh untuk kepentingan bangsa. "Jangan sampai ada niat jahat," tuturnya.  BPN Imbau Damai, TKN Minta Tidak Terpancing  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-2-REKAPITULASI-KPU-2-PROPINSI-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  Di bagian lain, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi (02) Andre Rosiade tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada 22 Mei. Dia menegaskan, jika ada kegiatan people power, hal itu bukan domain BPN. Dia mengaku tidak pernah diminta ikut campur. Apalagi sampai mengoordinasi masyarakat yang hendak datang ke Jakarta.  Jika ada aksi di Jakarta, kata Andre, itu merupakan inisiatif masyarakat sendiri. Dia menegaskan, tidak ada dana dari BPN kepada massa yang akan ke Jakarta. Meski demikian, Andre mengimbau massa tetap menjaga keamanan dan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan pada warga sekitar.  Penyampaian pendapat selaiknya dilakukan secara damai. Tidak mengarah ke hal-hal yang berbau anarkisme dan merusak. "Pokoknya, kepada seluruh pendukung Pak Prabowo, (kami imbau, Red) untuk tetap kondusif dan menjaga kedamaian. Jangan sampai anarkistis," ucap pria kelahiran Padang tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT2-Seruan-PBNU-eca4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Jawa Pos Photo)  Di tempat berbeda, Airlangga Hartarto, salah seorang anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa kubunya menolak people power. Dia mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan pada 22 Mei. Airlangga juga mengajak semua pihak menghormati putusan KPU. Dia mengimbau pendukung paslon 01 menahan diri dan tidak terpancing provokasi.  Airlangga mengatakan, tak boleh ada pihak-pihak yang berusaha menjerumuskan masyarakat dalam perpecahan. Persatuan dan kesatuan harus dikedepankan. Menurut dia, legitimasi Pemilu 2019 sangat kuat karena sekitar 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT2-Seruan-PBNU-eca4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Andre-Rosiade.jpg" alt="Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jadi-penyangga-di-sumatera-golkar-lampung-ditarget-menang-20-persen_m_.jpg" alt="Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>

Semua Harus Utamakan Persatuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/REKAPITULASI-NASIONAL_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan calon terpilih di Pemilu 2019 pada 28 Mei 2019 mendatang. Penetapan itu untuk pilpres maupun pileg.  Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, jika tidak ada yang mengajukan sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka KPU ‎bisa menetapkan pemenang pilpres dan partai pemenang Pemilu. Sebelum penetapan itu, pihaknya harus menyelesaikan proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang berakhir pada 22 Mei 2019. Setelah itu ada waktu untuk masa tunggu selama tiga hari.  “Kalau pada 22 (Mei) kami selesaikan (hasil rekapitulasi), maka dalam waktu tiga hari kemudian yaitu 26, 27, atau 28 Mei sudah bisa ditetapkan calon terpilihnya,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/5).  Sebaliknya, jika ada yang mengajukan gugatan ke MK, maka penetapan itu tidak dilakukan pada 28 Mei. KPU harus harus menunggu hasil dari sengketa pemilu. "Jadi asalkan tidak ada sengketa (sengketa Pemilu di MK)," katanya.  Arief menjelaskan, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penetapan pemenang Pemilu baru bisa diumumkan jika tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan sengketa hasil Pemilu ke MK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/REKAPITULASI-NASIONAL_MIFTAHULHAYAT-6-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> REKAPITULASI NASIONAL: Setelah melakukan rekapitulasi tingkat nasional dari 27 provinsi, KPU berencana mengumumkan capres terpilih dan parpol pemenang pada Pemilu 2019. (,MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Sekadar informasi, saat ini KPU telah merampungkan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk 27 provinsi. Sementara tujuh lainnya, yakni Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat belum merampungkan rekapitulasi tingkat provinsi.  Hingga Rabu (15/5) malam, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul sementara atas paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam rekapitulasi suara Pilpres 2019 tingkat nasional. Sementara sebanyak 16 provinsi telah dimenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian sisanya 11 provinsi dimenangkan Prabowo-Sandiaga Uno.  Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dengan 70.324.295 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 56.170.866 suara. Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 14.153.429.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/REKAPITULASI-NASIONAL_MIFTAHULHAYAT-6-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

KPU Tetapkan Capres Terpilih 28 Mei

pemenang pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemenang pemilu

Berita Terkini