<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Pramono-Rano-Tanggapi-Hasil-Hitung-Cepat-Pikada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5JPG-132934727.jpg" alt="Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU DKI Jakarta mengumumkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) memperoleh suara terbanyak di Pilkada DKI Jakarta. Hal itu sesuai dengan hasil rapat pleno penetapan hasil untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024). "Jumlah suara sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebanyak 2.183.239 suara," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024). Sedangkan jumlah suara sah paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebanyak 1.718.160 suara. Dan jumlah suara sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun - Kun Wardana banyak 459.230 suara. Sementara itu untuk jumlah suara sah 4.360.629, lalu jumlah suara tidak sah 363.764. Sehingga total suara sah dan tidak Sah sebanyak 4.724.393. Adapun rincian hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut adalah: Kepulauan Seribu Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara) Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara) Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara) Suara Sah : 14.687 Suara Tidak Sah : 474 Total : 15.161 DPT : 20.908 Jakarta Barat Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara) Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara) Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara) Suara Sah : 997.075 Suara Tidak Sah : 71.927 Total : 1.069.002 DPT : 1.909.774 &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015399960/resmi-diluncurkan-pada-maret-2025-di-tiongkok-ini-spesifikasi-gac-toyota-bz3x">Resmi Diluncurkan pada Maret 2025 di Tiongkok, Ini Spesifikasi GAC-Toyota bZ3X</a> Jakarta Pusat Ridwan Kamil-Suswono (152.235 suara) Dharma Pongrekun-Kun Wardana (44.865 suara) Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (220.372 suara) Suara Sah : 417.472 Suara Tidak Sah : 38.077 Total : 455.549 DPT : 813.721 Jakarta Selatan Ridwan Kamil-Suswono (375.391 suara) Dharma Pongrekun-Kun Wardana (90.294 suara) Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (491.017 suara) Suara Sah : 956.702 Suara Tidak Sah : 89.778 Total : 1.046.480 DPT : 1.748.961 &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399954/tidak-kaya-raya-tapi-7-weton-di-bawah-naungan-elemen-tanah-ini-kondisi-keuangannya-disebut-stabil-sepanjang-hidup">Tidak Kaya Raya, Tapi 7 Weton di Bawah Naungan Elemen Tanah Ini Kondisi Keuangannya Disebut Stabil Sepanjang Hidup</a> Jakarta Timur Ridwan Kamil-Suswono (535.613 suara) Dharma Pongrekun-Kun Wardana (136.935 suara) Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (635.170 suara) Suara Sah : 1.307.718 Suara Tidak Sah : 118.116 Total : 1.425.834 DPT : 2.374.828 Jakarta Utara Ridwan Kamil-Suswono (261.463 suara) Dharma Pongrekun-Kun Wardana (77.026 suara) Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (328.486 suara) Suara Sah : 666.975 Suara Tidak Sah : 45.392 Total : 712.367 DPT : 1.345.815 <div>&nbsp;</div>

KPU DKI Jakarta mengumumkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta.

KPU Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Sebagai Pemenang Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/anak-dan-menantu-jokowi.jpg" alt="PEMENANG VERSI QUICK COUNT: Bobby Nasution-Aulia Rachman (kiri), Gibran Rakabuming Raka (Kanan). (TIMSES BOBBY-AULIA FOR JAWAPOS.COM - DAMIANUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PEMENANG VERSI QUICK COUNT: Bobby Nasution-Aulia Rachman (kiri), Gibran Rakabuming Raka (Kanan). (TIMSES BOBBY-AULIA FOR JAWAPOS.COM - DAMIANUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski hasil resmi pilkada serentak 2020 belum diumumkan KPU, sudah banyak pasangan calon (paslon) yang menyampaikan klaim kemenangan berdasar hasil hitung cepat.  Di berbagai daerah aksi tersebut mulai menimbulkan ketegangan.  Di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, misalnya, terjadi aksi adu jotos antar pendukung saat salah satu paslon menggelar konvoi kemenangan. Kemudian, di Tasikmalaya, massa salah satu paslon menggeruduk kantor KPU setempat dan menolak hasil pilkada.  Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang meminta semua paslon bersikap dewasa dan dapat mengendalikan simpatisannya. Sebagai calon kepala daerah, sudah selayaknya mereka menggunakan cara-cara konstitusional. Sejak awal paslon sudah paham bahwa pilkada hanya akan menghasilkan satu pasangan terpilih. Namun, jika dalam prosesnya merasa ada hal-hal yang tidak sesuai, yang bersangkutan dapat mengajukan sengketa hukum. ”Kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada, bisa menyalurkan melalui jalur hukum,” kata Akmal di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (11/12).  Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, ada mekanisme sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU. ”Silakan nanti menyampaikan aspirasinya untuk diselesaikan melalui MK (Mahkamah Konstitusi, Red),” imbuhnya.  Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Dia menegaskan, konstitusi memberikan hak bagi paslon untuk membuktikan melalui jalur hukum jika merasa ada kecurangan. ”Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain,” tuturnya.  Alumnus Universitas Pekalongan itu menjelaskan, pengerahan massa memiliki banyak mudarat. Selain rentan benturan konflik, cara tersebut tidak relevan dengan situasi pandemi. Mengingat dapat menimbulkan kerumunan dan memperbesar peluang terpapar Covid-19. ”Paslon harus bisa meredam pendukungnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap dia. Sebaliknya, Abhan juga meminta paslon yang merasa menang tidak melakukan selebrasi berlebihan. Apalagi dengan mengumpulkan massa pendukung dan menggelar konvoi pesta arak-arakan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/02/12/2020/tren-pelanggaran-pilkada-di-medsos-meningkat/">Tren Pelanggaran Pilkada di Medsos Meningkat</a>  Meski pemungutan suara sudah usai, Abhan mengingatkan bahwa tahapan masih berjalan dan wajib mematuhi protokol. ”Kita patuhi aturan protokol kesehatan yang sudah disepakati sebelumnya. Ini demi kebaikan bersama,” tuturnya.  Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melarang pengerahan massa dalam bentuk apa pun di setiap tahapan pilkada. Dia mengatakan, sangat penting menjaga kondusivitas sampai pilkada selesai.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/11/12/2020/ketatnya-kejar-kejaran-angka-di-pemilihan-gubernur-kalsel/">Ketatnya Kejar-kejaran Angka di Pemilihan Gubernur Kalsel</a>  Apa pun bentuknya, Wiku menegaskan, pengerahan massa oleh paslon terpilih berdasar hasil hitung cepat tetap dilarang. Termasuk paslon yang kalah pun dilarang mengerahkan massa. Wiku mengingatkan, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 yang berisiko tinggi terhadap penularan.  ”Saya ingatkan masyarakat dan pasangan calon, dilarang melakukan kegiatan pengerahan massa untuk merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar. Karena <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">pilkada</a> tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya,” tegas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/12/2020/calon-tunggal-dan-trah-politikus-berjaya-di-pilkada-2020/">Calon Tunggal dan Trah Politikus Berjaya di Pilkada 2020</a>  Hal yang perlu diingat, imbuh Wiku, masih terdapat tahapan lain pasca coblosan. Sejumlah tahapan yang dimaksud antara lain rekapitulasi suara, penetapan pemenang oleh KPU, dan pelantikan paslon terpilih. ”Karena itu, saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara pilkada serentak, dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusivitas sampai seluruh rangkaian pilkada tuntas,” tandasnya.  Hal serupa diserukan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj. Dia meminta masyarakat tidak melakukan konvoi, arak-arakan, dan pesta kemenangan yang melibatkan banyak orang. ”Mari tetap menjaga situasi, tidak gaduh, dan menghormati <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemenang-pilkada/">hasil pilkada</a> yang masih dalam proses penghitungan oleh KPU,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/12/2020/pilkada-2020-demokrat-klaim-menangi-4-pilgub-dan-143-kabupaten-kota/">Pilkada 2020, Demokrat Klaim Menangi 4 Pilgub dan 143 Kabupaten/Kota</a>  Terpisah, pilkada serentak tahun ini tidak terlepas dari beragam dugaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-pemilu/">pelanggaran</a> yang melibatkan banyak pihak. Kejaksaan Agung (Kejagung) termasuk salah satu instansi penegak hukum yang aktif menindak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-pilkada/">pelanggaran pilkada</a>. Berdasar data yang dikumpulkan Kejagung, terdapat 94 perkara yang diproses Korps Adhyaksa itu. ”Kami memproses 94 perkara dari 26 kejaksaan tinggi,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ncaboGUD3Zw

Pemenang Pilkada Dilarang Adakan Konvoi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpk-ingatkan-kepala-daerah-terpilih-tak-lagi-bersentuhan-dengan-korupsi_m_109903-scaled.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut angkat bicara soal Pilkada Serentak 2017 yang dilaksanakan hari ini. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap para kepala daerah terpilih nantinya tidak lagi berurusan dengan lembaga antirasywah. "KPK berharap gubernur terpilih akan meningkatkan pencegahan korupsi di masing-masing daerah dan tidak berurusan dengan KPK selama masa jabatan mereka," kata Syarif saat dihubungi, Rabu (15/2). Senada, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap kepala daerah terpilih bisa menjaga integritas, bebas korupsi , dan bisa mempersatukan masyarakat. Namun, Agus tak yakin kepala daerah terpilih tidak menjadi pasien KPK. "Belum jaminan tidak menjadi pasien KPK. Pasalnya pelaporan LHKPN para kandidat baru menyatakan besarnya harta kekayaan calon penyelenggara negara, belum ada audit bagaimana si calon tadi memperolehnya, melaporkan jujur atau tidak," kata Agus. Menurut Agus &nbsp;syarat yang dipenuhi 101 pasangan calon kepala daerah tidak ada satupun yang bisa menjamin terbebas dari tindak pidana korupsi. Termasuk, harta kekayaan seluruh kandidat telah dituangkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Bagi calon incumbent, memang bisa sebagai alat control berapa harta yang dikumpulkan selama dia menjabat. Sekali lagi, kalau mengisinya jujur," kata dia. (Put/jpg)

KPK Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Tak Lagi Bersentuhan dengan Korupsi 

pemenang pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemenang pilkada

Berita Terkini

KPU Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Sebagai Pemenang Pilkada Jakarta

Pemenang Pilkada Dilarang Adakan Konvoi

KPK Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Tak Lagi Bersentuhan dengan Korupsi

Download Aplikasi JawaPos.com