<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/TPA-Antang-2778241656.jpg" alt="Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, di Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, di Kota Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto masih menunggu pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari aparat penegak hukum. Yakni soal mega proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebelum menetapkan pemenang tender.&nbsp; &rdquo;Kami masih menunggu keluarnya LO dari aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel,&rdquo; kata Ramdhan seperti dilansir dari Antara di Makassar. Menurut dia, pengumuman pemenang lelang PSEL di Makassar hingga saat ini belum dilakukan. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah menagih pada saat rapat virtual pada Selasa (31/10).&nbsp;Namun karena pertimbangan LO dari aparat penegak hukum belum diterima, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menandatangani surat keputusan (SK) penetapan pemenang tender.&nbsp; Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Dhani itu tidak ingin proyek tersebut menyisakan persoalan kemudian hari. Apalagi diakui, dia memiliki trauma hukum tersendiri, terutama persoalan SK.&nbsp; &rdquo;Oleh karena itu, semua prosedur yang ada akan diperiksa terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan,&rdquo; ujar Ramdhan Pomanto. Mengenai rencana peletakan batu pertama proyek strategis nasional (PSN) itu, dia tetap optimistis akan dilakukan pada Desember. Jika sudah ada LO, pihaknya akan langsung tancap gas mengumumkan pemenang tender, untuk selanjutnya membuat kontrak kerja sama. PSEL Makassar yang mendapat apresiasi dari donatur luar negeri itu, akan menggunakan skema kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), bukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).&nbsp; &rdquo;Jadi pembangunan PSEL ini full investasi, tanpa penyertaan modal dari pemerintah. Besarnya nilai investasi pembangunan PSEL ini ditaksir Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun untuk menghasilkan tenaga listrik 18 Mega Watt,&rdquo; terang Ramdhan Pomanto. Dia menambahkan, bahan baku PSEL itu bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Diprediksi 10 tahun ke depan sampah yang menggunung di TPA itu akan habis.

Wali Kota Makassar tunggu pendapat hukum dari aparat penegak hukum soal mega proyek PSEL sebelum tetapkan pemenang tender

Wali Kota Makassar Tunggu Pendapat Hukum Soal Mega Proyek PSEL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Terkahir-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Proses tender pengadaan gorden yang dilakukan kesekjenan DPR RI untuk rumah dinas anggota dewan terus mendapat sorotan. Setelah dikritik karena harganya yang fantastis dan dianggap tidak krusial, kini giliran pemilihan pemenang tender yang dinilai membingungkan.  Sebagaimana diketahui, pemenang tender dalam proyek tersebut adalah PT Bertiga Mitra Solusi (BMS). Nilai yang ditawarkan perusahaan yang beralamat di Tangerang itu mencapai Rp 43,5 miliar.  Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ada beberapa kejanggalan dalam pemilihan PT BMS. Pertama, PT BMS menawarkan harga termahal jika dibandingkan dengan yang lain. Sebut saja PT Panderman Jaya yang mengajukan Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri yang menawar Rp 37,7 miliar.  Logikanya, semakin mahal, maka membutuhkan belanja lebih besar. DPR gagal menciptakan efisiensi yang jadi prinsip keuangan. Sebagai informasi, pagu anggaran untuk gorden DPR mencapai Rp 48,7 miliar. ”Seolah-olah mau bilang anggaran yang sudah dialokasikan harus dihabiskan,” ujarnya kemarin (8/5).  Karena itu, Lucius menilai proses penentuan pemenang tender harus dibuka. Faktor apa saja yang membuat kesekjenan DPR memilih tawaran tertinggi. Jangan sampai hal itu dipengaruhi kongkalikong. Indikasi tersebut sejalan dengan ngototnya kesekjenan DPR untuk mengeksekusi proyek itu di tengah masifnya kritik masyarakat.  Kejanggalan lainnya, menurut Lucius, adalah status perusahaan. Berdasar penelusuran Formappi, PT BMS adalah perusahaan kontraktor dan IT. Itu terlihat dari track record-nya yang banyak menggarap proyek IT.  Sementara itu, interior supply merupakan bidang baru yang digarap beberapa waktu belakangan oleh PT BMS. ”Kalau perusahaan IT tiba-tiba mengerjakan proyek pengadaan gorden, ya mungkin memang perlu dipertanyakan,” tegasnya.  Lucius mendesak aparat untuk melakukan penyelidikan. Sebab, jika berbagai kejanggalan itu terbukti, ada kerugian yang ditanggung negara. ”Saya kira KPK semestinya bisa menginisiasi penyelidikan ini. Tentu penegak hukum lain seperti kejaksaan atau kepolisian juga bisa,” ucapnya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum bisa dimintai konfirmasi terkait pemenang tender pengadaan gorden. Pesan singkat dan sambungan telepon dari Jawa Pos belum dijawab.  Sebelumnya, Indra mengakui proyek pengadaan gorden tersebut. Menurut dia, usia gorden di rumah dinas Kalibata terbilang lama, sudah 13 tahun. Pengajuan anggaran gorden dilakukan sejak 2009, tetapi tidak disetujui. Baru tahun ini anggaran gorden disetujui.  Menurut dia, proses pengadaan gorden dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menggunakan produk dalam negeri. Gorden itu diperuntukkan bagi 505 rumah dinas anggota DPR RI. ”Nanti, setiap rumah mendapat Rp 80 juta–Rp 90 juta,” paparnya saat itu.

Pemenang Tender Gorden DPR Berlatar Belakang Perusahaan IT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61711_80745_pln-pltgu.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu menyampaikan apa saja yang menjadi syarat dasar kelayakan penunjukan peringkat pertama pada pelaksanaan tender proyek PLTGU Jawa 1. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, PLN selaku penyelenggara tender harus menjelaskannya ke publik. Menurut Agus, sesuai ketentuan LKPP pada pelaksanaan sebuah tender, soal harga terendah adalah ukuran prioritas. Selama ini, kata dia, pada tender masih belum ada keterkaitan antara kelayakan harga dan kemampuan teknis (teknologi). Padahal, ucap Agus, bisa saja sisi kualitas teknis menjadi prioritas kepatutan suatu tender walaupun perlu ada perubahan atau penambahan peraturannya. &quot;Kalau harganya termurah sudah memenuhi persyaratan, untuk kualitas teknisnya belum tentu jadi perhatian khusus,&quot; ujar Agus, melalui surat elektronik, Rabu (2/11). Dia mengingatkan, jangan diharapkan penawaran harga yang rendah pada tender bisa seimbang dengan jaminan kualitas sisi teknologinya. Alasannya, hingga kini aspek keuangan atau harga adalah yang utama. &quot;Makanya harus dilihat dokumen persyaratannya, apa saja yang mendasari. Kalau memang hanya soal harga ditambah misalnya kesiapan tempat, ya sudah sampaikan saja. Jadi diketahui dulu apakah sisi teknologi masuk jadi standar penilaian juga atau tidak,&quot; tutur Agus. Pada proses awal seleksi tender PLTGU Jawa 1 tentu masing-masing peserta juga sudah mempresentasikan kesanggupan mengerjakan proyek PLTGU Jawa 1. Agus mengatakan, tim evaluasi proposal kemudian menilainya sesuai kebutuhan dan kesesuaian persyaratan. &quot;Jadi sekali lagi harus diperjelas, apakah sisi kualitas teknologi disitu ikut sebagai penilaian atau tidak,&quot; kata Agus. Sebelumnya, Senior Manajer Humas PLN Agung Murdifi mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penentuan peringkat pertama tender proyek PLTGU Jawa 1. Dia mengatakan, tim evaluator benar-benar telah menganalisa dan memeriksa semua dokumen penawaran. Sebab, proyek ini memiliki risiko kegagalan yang tinggi bila peserta tidak mengikuti syarat pengadaan. PLN, ujar Agung, juga meninjau pada aspek efisiensi tender. PLTGU Jawa 1 merupakan pembangkit listrik berkapasitas 1600 megawatt (MW) yang investasinya diperkirakan hingga USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun. Sedangkan kuasa pelaksanaan lelang tender proyek PLTGU Jawa 1 diserahkan PLN kepada kantor konsultan Ernst &amp; Young. Pada proyek ini diikuti oleh empat konsorsium antara lain, PJB-PT Rukun Raharja-Mitsubishi Corp, PT Medco Energy-Nebras, Pertamina-Marubeni Corp-Sojitz Corp, dan PT Adaro Energy-Sembawang Corp. (yuz/JPG)

Selain Harga, Tender PLTGU Jawa 1 Diminta Perhatikan Kualitas Teknis

pemenang tender

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemenang tender

Berita Terkini

Wali Kota Makassar Tunggu Pendapat Hukum Soal Mega Proyek PSEL

Pemenang Tender Gorden DPR Berlatar Belakang Perusahaan IT

Selain Harga, Tender PLTGU Jawa 1 Diminta Perhatikan Kualitas Teknis

Download Aplikasi JawaPos.com