<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melanggengkan konflik kepentingan selama periode kepemimpinannya. Sebab, konflik kepentingan membuka celah untuk melakukan praktik korupsi.  "Kita tahu konflik kepentingan adalah pintu masuk tindak pidana korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam siaran daring, Minggu (13/11).  Kurnia mencontohkan, konflik kepentingan itu terlihat jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara nomor 68/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 170 ayat 1 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, putusan itu mengatakan menteri yang ingin maju dalam pemilu presiden 2024 tidak perlu mundur.  Menurut Kurnia, seharusnya Jokowi sebagai kepala negara mencegah hal itu terjadi. Bukan justru membirkan terjadinya konflik kepentingan.  "Presiden kala itu mengatakan silakan maju dalam kontestasi pilpres, tidak perlu mundur sepanjang mengerjakan prioritas utama pekerjaannya sebagai menteri," papar Kurnia.  Kurnia mengungkapkan, bukan tidak mungkin ada anggota kabinet yang akan menggunakan fasilitas negara untuk menaikkan popularitas di hadapan masyarakat. Hal ini yang seharusnya disikapi Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.  ICW juga menyoroti adanya pembagian kekuasaan terhadap para pendukungnya. Jokowi memberikan posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Diketahui, Raja Juli tergabung dalam tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.  “Berdasarkan catatan ICW setidaknya ada 21 kursi kabinet yang diberikan Presiden Jokowi kepada para pendukungnya sejak 2019-2022,” papar Kurnia.  Tak hanya kursi kabinet, ICW juga menyoroti jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibagi-bagikan kepada pendukung politik Jokowi-Ma’ruf.  "Berdasarkan catatan ICW, terdapat 46 orang pendukung politik Jokowi-Ma’ruf Amin yang berasal dari TKN hingga organisasi relawan yang menjadi komisaris BUMN hingga hari ini," pungkas Kurnia.

ICW Sebut Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Langgengkan Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat.jpg" alt="SATU SUARA: Demonstran dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan petani melakukan unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SATU SUARA: Demonstran dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan petani melakukan unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Kebijakan pemerintah yang menjadi kontroversi dan memantik penolakan masyarakat mewarnai setahun jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Buntut dari tersumbatnya saluran komunikasi.  ---  GELOMBANG demonstrasi pasca pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja seperti menjadi puncak tidak lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setahun terakhir.  Seolah ada jarak sehingga suara publik cenderung tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya.  Sejumlah produk kebijakan publik acap kali diikuti berbagai kontroversi, baik berskala sedang maupun besar. Itulah yang terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait dengan perubahan UU KPK, perumusan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ketidakpuasan publik soal penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta yang terbaru pengesahan UU Cipta Kerja.  Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, selama setahun kepemimpinan pada periode kedua menjadi presiden, Jokowi makin berjarak dengan rakyat. Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dan dinamika sosial politik di tengah masyarakat. ”Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat,” ulasnya kepada Jawa Pos kemarin (20/10).  Presiden Jokowi, kata Umam, seolah bergeming menghadapi berbagai tekanan politik publik. Hal itu bisa saja dilatarbelakangi surplus kepercayaan diri Jokowi yang merasa bahwa gerakan sosial yang muncul belakangan ini hanya bersifat temporal, mudah terfragmentasi, dan gampang dijinakkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Joko Widodo-Ma'ruf Amin (HENDRA EKA/JAWA POS)  Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik. ”Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri,” papar direktur eksekutif Romeo-Strategic Research &amp; Consulting (RSRC) tersebut.  Menurut dia, presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai aspirasi dan ekspektasi masyarakat.  Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyoroti problem komunikasi dalam pemerintah. Bahkan, masalah itu terjadi di internal pemerintah, yakni antara pusat dan daerah. ”Saya lihat pemerintahan Jokowi belum maksimal membangun komunikasi dengan pemda,” terang Hinca. Terutama, pada awal penanganan pandemi, terdapat perbedaan antara pusat dan daerah.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/10/2020/catatan-pks-soal-kegagalan-1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin/">Catatan PKS Soal Kegagalan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/10/2020/1-tahun-jokowi-maruf-pdip-menteri-jangan-pencitraan-lagi/">1 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PDIP: Menteri Jangan Pencitraan Lagi</a></li> </ul> Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian menuturkan, dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Indonesia layaknya negeri dongeng. Banyak aturan yang dibuat kejar tayang. Bahkan jelas merugikan masyarakat. Teranyar, UU Cipta Kerja.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Menurut dia, pada masa pandemi, pemerintah seharusnya berfokus menangani Covid-19. Bukan malah bermanuver mengesahkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya terkandung pasal-pasal yang dinilai bakal merugikan rakyat dan cacat prosedural.  Di bidang hukum dan HAM, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menegaskan bahwa banyak yang harus dituntaskan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah malah menunjukkan upaya pelemahan penegakan hukum dan HAM. Misalnya, soal KPK. ”Realisasi misi Jokowi-Ma’ruf jauh panggang dari api,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kZIcyKbmfJc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin: Buka Sumbat Komunikasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Pertemuan-Zulkifli-Hasan-Dan-AHY-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu nasional termasuk pembahasan rencana koalisi pada Pilkada 2020. Foto: Dery Ridwansah/ Jawa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu nasional termasuk pembahasan rencana koalisi pada Pilkada 2020. Foto: Dery Ridwansah/ Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan tidak mempermasalahkan partai yang ia pimpin berada di luar koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.  Menurut AHY, yang terpenting adalah kader Partai Demokrat untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kader Demokrat malah menjauhi rakyat.  "Boleh saja kita (Partai Demokrat-Red) berada di luar pemerintahan. Tapi kita tidak boleh di luar hati dan pikiran masyarakat kita," ujar AHY di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/8).  Menurut AHY, yang terpenting adalah mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Sehin‎gga Partai Demokrat hadir ke masyarakat untuk memberikan solusi.  "Jangan saja hanya sampai memenangkan hati dan pikiran rakyat saja. Tapi mewujudkan apa yang mereka harapkan," katanya.  Oleh sebab itulah AHY terjun dan memutuskan keluar jadi TNI untuk bisa menjadi politikus dan hadir di tengah-tengah rakyat. AHY ingin mewujudkan apa yang selama ini menjadi keinginan rakyat.  "Itulah saya menjadi politisi. Itu pula mengapa saya akhirnya memutuskan pengabdian di jalur politik, karena kita sama-sama mewujudkan bersama-sama ingin mewujudkan harapan rakyat luas, terutama mereka yang sangat membutuhkan atensi dan uluran tangan kita," ungkapnya.  Diketahui, Partai Demokrat di 2019 ini berada di luar koalisi atau menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Demokrat berada di luar koalisi bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AHY: Tidak Masalah Demokrat Berada di Luar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT-1-AHOK-KOMUT-PERTAMINA-FED-6.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). FOTO : FEDRIK TARIGAN/</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‎- Indonesian Popular Survey (IPS) menggelar jajak pendapat untuk mengetahui tren politik dalam kacamata Generasi Z. Generasi Z merupakan muda-mudi yang lahir dalam rentang 1997-2012. Salah satu temuan yang menarik adalah mayoritas Generasi Z memang menginginkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi saat ini.  “54 persen Generasi Z menginginkan Basuki Tjahaja Purnama masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi-Maruf. Selain itu, ada nama Ridwan Kamil dengan persentase 11 persen dan diikuti pula oleh Sandiaga Uno dengan 8,2 persen,” kata Direktur IPS Silvanus Alvin dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (29/11).  Salah satu alasan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat dukungan dari Generasi Z, lanjut Alvin, disebabkan karena aktifnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu di media sosial. Usai keluar dari penjara, Ahok membuat vlog bersama anaknya sembari melihat Simpang Susun Semanggi. “Jadi Generasi Z itu sedang bersenang hati karena terpilihnya BTP jadi Komisioner Utama Pertamina,” tutur Alvin.  Alvin menambahkan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie juga didukung Generasi Z sebesar 7,8 persen untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi. Menyusul kemudian, ada nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani yang mendapat dukungan Generasi Z dengan persentase 7,4 persen.  Lebih lanjut, Peneliti IPS, Teguh Hidayatul Rachmad juga melakukan jajak pendapat atas karakter seperti apa yang diinginkan Generasi Z terhadap orang-orang yang menjabat di pemerintahan Jokowi. Hasilnya, Generasi Z menginginkan para pejabat itu mempunyai sifat jujur (36,9 persen), anti-korupsi (33,1 persen), dan visioner (14,2 persen).  “Temuan ini penting bahwa Generasi Z itu tidak mau pemimpin yang suka berbohong. Nah, kalau sudah suka berbohong pasti ujungnya itu bisa melakukan praktik korupsi. Sehingga jujur dan anti-korupsi ini tali temali. Jadi IPS berharap para elit-elit politik yang mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi untuk jujur, tidak korupsi, dan membawa perubahan,” tegas Teguh.  Jajak pendapat ini dilakukan selama dua minggu, dimulai pada 11 November hingga 22 November 2019. Metode dari jajak pendapat menggunakan purposive random sampling, yakni metode pengambilan sampel dengan cara memilih sampel yang bisa mewakili populasi.  Setiap wilayah Jabodetabek mempunyai proporsi sampel yang seimbang. Jumlah responden dari jajak pendapat ini berjumlah 537 orang generasi Z yang berada di wilayah Jabodetabek. Semuanya merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.

Generasi Z Dukung Ahok Dapat Jabatan di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan ekonomi masih menjadi isu utama yang harus dibenahi pemerintah. Masalah lainnya menyangkut penegakan hukum, pendidikan, dan lapangan kerja. Empat persoalan tersebut dinilai publik sangat urgen untuk dibereskan pada masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi.  Pendapat itu tergambar dalam survei yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO). Survei yang digelar 30 Oktober hingga November tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar di 27 provinsi. Dengan metode purposive sampling, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. ’’Survei ini mengukur tingkat kepercayaan publik atas komposisi kabinet,’’ kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah kemarin (24/11).  Disampaikan, persoalan ekonomi, penegakan hukum, pendidikan, dan lapangan kerja adalah empat isu utama yang paling menjadi perhatian. Persoalan ekonomi, misalnya, mencapai 32 persen. Kemudian, masalah penegakan hukum 24 persen, pendidikan 15 persen, dan lapangan pekerjaan 10 persen. ’’Publik meminta pemerintah agar berfokus di isu-isu ini,’’ ujar Dedi.  Isu radikalisme justru dinilai tidak signifikan. Angkanya hanya 0,4 persen. Padahal, isu radikalisme pernah menjadi trending topic setelah Menteri Agama Fachrul Razy menyinggung persoalan tersebut saat awal menjabat. Ketika itu Fachrul Razi mengaitkan persoalan radikalisme dengan cara berpakaian. Mulai penggunaan cadar hingga celana cingkrang. ’’Artinya, publik menilai ini (radikalisme, Red) bukan isu krusial,’’ jelasnya.  Survei IPO juga menyorot tingkat kepercayaan publik atas sosok menteri pilihan presiden. Menurut Dedi, yang bersangkutan punya kompetensi dan keahlian. Hanya, publik menilai, tidak tepat pada posisi menteri yang didudukinya.  Survei menunjukkan, Luhut Pandjaitan yang menjabat Menko kemaritiman dan investasi dianggap sebagai menteri paling memicu ketidakpercayaan publik. Angkanya 15,2 persen. Di bawahnya adalah Tito Karnavian yang menjabat menteri dalam negeri (Mendagri). Skornya 14,7 persen. Posisi ketiga adalah Menko PMK Muhadjir Effendy dengan skor 13,5. Adapun Mendikbud Nadiem Makarim menempati urutan kedelapan.  Di bagian lain, Menhan Prabowo Subianto dianggap sebagai menteri yang paling cocok. Dia dinilai menduduki jabatan yang tepat sebagai Menhan. Nilainya 24,3. Sri Mulyani juga dinilai publik sangat tepat menjabat menteri keuangan dengan nilai 19,3 persen.

Radikalisme Bukan Isu Krusial di Era Pemerintahan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/haris-jokowi-gak-usah-kemana-mana-baca-nawacita-bab-hukum-dan-ham_m_.jpg" alt="Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penegakkan hukum pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan banyak berubah dibanding dia sebelumnya. Prediksi itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar.  Ia mengaku tidak yakin akan banyak perubahan di sektor hukum. Karena pada periode pertama pemerintahan Jokowi dinilai masih diskriminatif. Bahkan, menurutnya, indeks penegakkan hukum pada lima tahun lalu masih sangat rendah.  Hal ini merujuk pada World Justice Project (WJP) pada Februari 2019 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 126 negara.  "Bisa dilihat, faktanya enggak ada yang cerah peengakkan hukum," kata Haris saat dikonfirmasi, Selasa (22/10).  Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini pun menyesalkan, dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10), Jokowi tidak menyinggung masalah penegakkan hukum seperti HAM, korupsi, dan lingkungan hidup.  Bahkan, Haris menyatakan menjelang masa akhir jabatan periode pertama Jokowi, lahir sejumlah produk hukum yang memperlemah perlindungan hak publik dan penegakkan hukum. Hal ini pun menuai kritik dari publik.  "Hukum untuk melindungi rakyat semakin minim. Tapi hukum untuk melegitimasi tindakan penguasa makin tinggi. Jadi penegakkan hukum diskriminatif," sesal Haris.  Oleh karenanya, Haris pun menilai penegakan hukum yang diskriminatif akan menghasilkan ketimpangan di tengah masyarakat. Sehingga peran mahasiswa untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan kondisi sosial menjadi hal penting.  "Ke depan penderitaan rakyat tambah banyak, dan itu akan tumpah ruah ke jalan, akan masuk ke ruang publik dengan sendirinya," pungkasnya.

Haris Azhar Pesimistis Soal Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi