<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/HASUNDUTAN-3666277160.jpg" alt="Program lumbung pangan berpotensi meningkatkan pendapatan petani Humbang Hasundutan, Sumut. Pemerintah Prabowo Subianto yakin keberadaan lumbung pangan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional." width="100%">
<figcaption>Program lumbung pangan berpotensi meningkatkan pendapatan petani Humbang Hasundutan, Sumut. Pemerintah Prabowo Subianto yakin keberadaan lumbung pangan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Panasnya terik matahari siang itu tak menyulutkan semangat para petani di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, pada Selasa (10/12). Senyum kegembiraan para petani seakan menghilangkan rasa lelah mereka yang bekerja sedari pagi. Ternyata, program lumbung pangan yang dicanangkan pemerintah mulai memberikan harapan baru bagi mereka. Pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada holtikultura ini nyatanya tidak sekadar tentang pertanian, namun juga meningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa di Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1. Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435.08 hektar, lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya. Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan, Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/HASUNDUTAN-2-4116803316.jpg" alt="Program lumbung pangan berpotensi meningkatkan pendapatan petani Humbang Hasundutan, Sumut. Pemerintah Prabowo Subianto yakin keberadaan lumbung pangan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional." width="100%">
<figcaption>Program lumbung pangan berpotensi meningkatkan pendapatan petani Humbang Hasundutan, Sumut. Pemerintah Prabowo Subianto yakin keberadaan lumbung pangan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional.</figcaption>
</figure> Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung panganini lebih dari sekadar proyek pertanian. "Ini adalah harapan kami," ujarnya. "Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak," tambahnya. Keberadaan Lumbung Pangan Menjadi Kunci Mencapai Ketahanan Pangan Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40.000 ha tiap tahunnya. Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana supply bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. "Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan," ujarnya. Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.

Panasnya terik matahari siang itu tak menyulutkan semangat para petani di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, pada Selasa (10/12).

Cerita Para Petani di Humbang Hasundutan, Punya Harapan Baru lewat Program Lumbung Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Sidang-Paripurna-DPR-bahas-RAPBN-2025-3JPG-1815647211.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). APBN senilai Rp 3.621 triliun akan dieksekusi oleh pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Meningkat dari nilai APBN 2024 yang nilainya mencapai Rp 3.352 triliun. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN untuk dibawa ke dalam rapat paripurna tingkat dua. Sementara, satu fraksi yakni PKS menyetujui dengan catatan. "Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi yaitu, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RAPBN tahun anggaran 2025. Untuk dilanjutkan rapat tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Lodewijk saat memimpin rapat paripurna DPR RI hari ini. "Sedangkan fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan atas rancangan tentang APBN tahun anggaran 2025, untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," sambungnya. Lodewijk lantas menanyakan kepada para wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI. "Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Lodewijk.&nbsp; "Setuju," jawab para anggota dewan yang diiringi ketuka palu Lodewijk tanda persetujuan.

DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2025 menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2025 Era Pemerintahan Prabowo Subianto , Nilainya Capai Rp 3.621 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah-1JPG-1845003707.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Partai Buruh akhirnya menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, pilihan tersebut diambil karena mereka taat konstitusi. "Karena itu, ketika mandat rakyat telah memilih Pak Prabowo Subianto, kami akan patuh. Apalagi, ada sejumlah visi Pak Prabowo yang relevan dengan kebutuhan kelas pekerja," kata Said dalam peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (18/9). Said mencontohkan program makan bergizi untuk anak-anak. Juga, keinginan menyediakan pendidikan gratis. Sebagai partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, Said menyadari pihaknya tidak memiliki daya tawar tinggi. Karena itu, pihaknya tidak melakukan tawar-menawar terkait dukungan tersebut. Partai Buruh hanya akan menyampaikan enam harapan kepada Prabowo demi perbaikan kualitas hidup kelas pekerja. Yang pertama, Said meminta Prabowo meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), khususnya klaster ketenagakerjaan yang merugikan kelas pekerja. Kedua, pemberlakuan upah layak. Ketiga, penghapusan sistem kerja outsourcing yang menempatkan pekerja seperti budak. Harapan keempat, mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan. &rsquo;&rsquo;Kita tidak mau ada impor ketika musim panen raya. Dan, dikembalikan tanah petani yang telah direbut oleh korporasi,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Kelima, Partai Buruh meminta Prabowo mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Harapan keenam adalah menyediakan pendidikan gratis sampai dengan universitas. Said menjelaskan, enam harapan tersebut telah merepresentasikan harapan berbagai serikat buruh yang menyokong eksistensi partai. Dia optimistis Prabowo akan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi tersebut setelah dilantik sebagai presiden bulan depan. Sementara itu, Prabowo sedianya dijadwalkan hadir pada kegiatan tersebut. Namun, di detik-detik terakhir, ketua umum Partai Gerindra itu batal dan hanya menyapa lewat video karena ada agenda kenegaraan. &rsquo;&rsquo;Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir langsung,&rsquo;&rsquo; kata Prabowo dalam pernyataan lewat video. Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh, tani, dan nelayan. Dia mengakui, ada sebagian kelompok yang belum menikmati kesejahteraan sebagai warga negara-negara yang merdeka. &rsquo;&rsquo;Saudara-Saudara sudah mengenal saya bahwa saya memperjuangkan keadilan ekonomi. Saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang sering kali tidak cocok,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Untuk itu, dia berharap bisa bekerja sama dengan elemen buruh, saling mendukung, dan saling mengoreksi. &rsquo;&rsquo;Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat,&rsquo;&rsquo; katanya. (far/c7/ttg)

Partai Buruh akhirnya menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Said Iqbal minta Presiden cabut UU Cipta Kerja.

Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Presiden Cabut UU Cipta Kerja