<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/7SxTY6YAIQjtq1p05ifwu51kG59uDGPfw1OI76AA-1374144196.jpg" alt="Dmitry Zhirnov (kiri) duta besar Rusia untuk Afghanistan, bertemu dengan Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Negeri Afghanistan di Kabul pada bulan April 2025. (Dok: Kemenlu Afghanistan via AFP)" width="100%">
<figcaption>Dmitry Zhirnov (kiri) duta besar Rusia untuk Afghanistan, bertemu dengan Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Negeri Afghanistan di Kabul pada bulan April 2025. (Dok: Kemenlu Afghanistan via AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Niat Rusia untuk bekerja sama dengan Taliban semakin kuat. Setelah pada April, Mahkamah Agung Rusia mencabut status teroris bagi kelompok tersebut, kini, Rusia telah menerima surat kepercayaan duta besar baru Afghanistan dari pemerintahan Taliban. Dengan penyerahan surat tersebut, Rusia jadi negara pertama yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan sejak pengambilalihan pada tahun 2021. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia pada Kamis (3/7), yang dilansir dari Al Jazeera, Jumat (4/7), disebutkan bahwa pemenerimaan surat kepercayaan duta besar baru Afghanistan ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun hubungan persahabatan dengan otoritas Taliban. &ldquo;Kami percaya bahwa tindakan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Imarah Islam Afghanistan akan memberikan dorongan bagi pengembangan kerja sama bilateral yang produktif antara negara kami di berbagai bidang,&rdquo; tulis Kemlu Rusia. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan Amir Khan Muttaqi. Dalam sebuah video pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Kabul, Dmitry Zhirnov, Amir menyebut bahwa keputusan berani ini akan menjadi contoh bagi negara lain. &ldquo;Sekarang proses pengakuan sudah dimulai, Rusia menjadi yang pertama,&rdquo; ujarnya sebagaiana dalam unggahannya di platform X. Langkah ini kemungkinan besar akan diawasi ketat oleh Washington. Mengingat, Taliban telah memukul mundur pemerintahan yang didukung Amerika Serikat (AS). Usai kejadian tersebut, AS pun memutuskan untuk membekukan miliaran aset bank sentral Afghanistan dan memberlakukan sanksi terhadap beberapa pemimpin senior Taliban. Sanksi ini pun berimbas pada terputusnya sektor perbankan Afghanistan dari sistem keuangan internasional. Seperti diketahui, Talibat merebut kekuasaan negara yang beribukota di Kabul tersebut pada Agustus 2021. Klaim kemenangan Taliban ini terjadi ketika pasukan AS dan NATO yang mendukung pemerintahan yang diakui saat itu ditarik mundur dari negara tersebut. Moskow, yang saat itu menyebut penarikan tentara AS sebagai sebuah kegagalan akhirnya mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan otoritas Taliban. Kremlin melihat kelompok ini sebagai mitra ekonomi potensial dan sekutu dalam memerangi terorisme. Pengakuan Moskow terhadap Taliban ini sebetulnya sudha terlihat sejak 2022. Delegasi Taliban telah menghadiri forum ekonomi utama Rusia di Saint Petersburg setahun setelah mengambil alih Afghanistan. Kemudian, pada 2024 lalu, delegasi Taliban juga kembali hadir dalam momen yang sama. Tak hanya itu, diplomat tertinggi kelompok tersebut pun telah bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskow pada Oktober 2024 lalu. Sebelumnya, saat Mahkamah Agung Rusia mencabut status terorisme pada Taliban, Lavrov mengungkapkan, bahwa pemerintah baru di Kabul adalah kenyataan. Ia pun meminta Rusia bersikap realistis dan praktis dalam menghadapi pemerintahan Taliban, tanpa terlalu dipengaruhi oleh pandangan atau sentimen ideologis pada kelompok tersebut. Pada Juli 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah menunjukkan pengakuannya pada pemerintahan Taliban ini. Dia menyebut Taliban sebagai sekutu dalam memerangi terorisme, terutama melawan Islamic State Khorasan Province, ISKP (ISIS-K), kelompok yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di Afghanistan dan Rusia. Hingga saat ini, sebetulnya, Pemerintahan Afghanistan di bawah otoritas Taliban masih belum diakui secara resmi oleh badan internasional manapun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut pemerintahan tersebut sebagai &ldquo;otoritas de facto Taliban.&rdquo;&nbsp;

Rusia menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, menandai langkah baru dalam hubungan internasional.

Rusia Jadi Negara Pertama yang Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

<div class="gmail_default"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/Demo-Anti-Taliban-1925749763.png" alt="Protes perempuan kepada Pemerintahan Taliban yang telah memberlakukan kebijakan secara nasional untuk menutup salon kecantikan pada Selasa (4/7) lalu." width="100%">
<figcaption>Protes perempuan kepada Pemerintahan Taliban yang telah memberlakukan kebijakan secara nasional untuk menutup salon kecantikan pada Selasa (4/7) lalu.</figcaption>
</figure> </div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">JawaPos.com - Pemerintahan Taliban&nbsp;melalui kementrian moralitasnya telah memberlakukan kebijakan secara nasional untuk menutup salon kecantikan pada Selasa (4/7) lalu.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">"Batas waktu penutupan salon&nbsp;kecantikan untuk wanita adalah satu bulan," kata Mohammad Sadiq Akif, juru bicara Kementrian Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Buntut dari permasalahan tersebut puluhan perempuan Afghanistan memprotes larangan salon kecantikan pada Rabu (19/7).&nbsp;Sebagai tanda penolakan publik terhadap perintah Taliban, puluhan ahli kecantikan dan penata rias berkumpul di ibu kota Kabul untuk memprotes larangan tersebut.</div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Seorang pengunjuk rasa perempuan yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan pada&nbsp;Associated Press (AP)&nbsp; bahwa demonstrasi dimulai sekitar pukul 10 pagi di daerah Shahr-e-Naw di ibu kota Kabul. </div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011718266/duh-taliban-larang-perempuan-pergi-ke-salon">Duh! Taliban Larang Perempuan Pergi ke Salon</a></div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">&ldquo;Tujuan demonstrasi kami adalah agar mereka (pemerintahan Taliban) mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan menutup salon kecantikan karena ini menyangkut hidup kami.&nbsp;Kami semua, 50 hingga 60 wanita, berpartisipasi.&nbsp;Slogan kami adalah kerja, roti, dan kebebasan,&rdquo; ujarnya. </div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Namun, laporan yang JawaPos.com terima mengatakan pasukan keamanan setempat menggunakan selang pemadam kebakaran, taser (senjata kejut listrik) dan menembakkan senjata mereka ke udara untuk membubarkan aksi protes tersebut. </div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01431894/bertemu-taliban-wakil-sekjen-pbb-soroti-pelanggaran-hak-perempuan">Bertemu Taliban, Wakil Sekjen PBB Soroti Pelanggaran Hak Perempuan</a></div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">Aksi protes tersebut berlangsung hingga sore hari, namun ketika Taliban tiba untuk membubarkan massa, mereka menggunakan alat kejut pada para demonstran.&nbsp;&ldquo;Mereka memasukkan dua atau tiga teman kami ke dalam mobil dan membawa mereka,&rdquo; katanya. </div> <div class="gmail_default">&nbsp;</div> <div class="gmail_default">&ldquo;Kami di sini untuk keadilan,&rdquo; kata seorang pengunjuk rasa dan mengidentifikasi dirinya sebagai Farzana, yang dikutip dari&nbsp;Associated Press (AP).&nbsp;&ldquo;Kami menginginkan pekerjaan, makanan, dan kebebasan,&rdquo; tambahnya.</div>

Pemerintahan Taliban melalui kementrian moralitasnya telah memberlakukan kebijakan secara nasional untuk menutup salon kecantikan.

Buntut Aksi Tolak Larangan Pergi Ke Salon, Taliban Gunakan Senjata Kejut Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/presiden_afghanistan.jpg" alt="GELOMBANG EKSODUS: Pesawat militer Jerman mengevakuasi warga negara mereka dan warga Afghanistan yang selama ini bekerja untuk pemerintahan Jerman (17/8). (BUNDESWEHR VIA AP)" width="100%">
<figcaption>GELOMBANG EKSODUS: Pesawat militer Jerman mengevakuasi warga negara mereka dan warga Afghanistan yang selama ini bekerja untuk pemerintahan Jerman (17/8). (BUNDESWEHR VIA AP)</figcaption>
</figure><h3>Wapres Tegaskan Perang dengan Taliban Belum Berakhir</h3> JawaPos.com – Taliban harus memutar otak. Mereka memang telah mengalahkan pemerintah Afghanistan dan mengambil alih kekuasaan. Namun, membentuk pemerintahan adalah masalah lain yang harus mereka selesaikan. Terlebih aliran uang ke Afghanistan telah terhenti. Aset pemerintah di luar negeri kini bahkan dibekukan.  BBC melaporkan bahwa para pemimpin Taliban di pengasingan mulai pulang sejak Selasa (17/8). Salah satunya adalah Abdul Ghani Baradar yang selama ini tinggal di Qatar. Mereka tiba di Kandahar dan segera menuju Kabul guna menentukan langkah selanjutnya. Salah satunya adalah pembentukan pemerintahan.  Baradar adalah salah satu tokoh yang melakukan negosiasi dengan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Saat itu, dia menginginkan agar semua pasukan asing ditarik dari Afghanistan. Baradar diyakini bakal menjadi salah satu pemimpin Afghanistan di era Taliban. Tapi, jalan ke sana tidak mudah. Banyak konsolidasi yang harus dilakukan.  "Mereka (Taliban, Red) tidak punya PNS, tidak ada kader di pemerintahan. Mereka akan membutuhkan bagian dari pemerintahan lama untuk menjaga sistem ini tetap utuh dan bakal ada pembahasan tentang transisi," tegas dosen senior di Departemen Studi Perang King’s College London Rudra Chaudhuri.  Di lain pihak, mantan Gubernur Bank Sentral Afghanistan Ajmal Ahmady mengungkapkan, Taliban bakal mengalami gejolak finansial. AS telah membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai USD 9,5 miliar atau setara Rp 136,6 triliun. Ahmady menjelaskan bahwa selama ini cadangan dolar di negaranya bergantung pada pengiriman AS. Nah, AS sudah menghentikan pengiriman dan yang tersisa di Bank Sentral sebentar lagi habis. Bank juga tengah membatasi penarikan uang.  "Itu akan memicu kenaikan inflasi, lonjakan harga pangan, dan kontrol modal," tegas pejabat yang berhasil lari dari Kabul pada Minggu (15/8) lalu tersebut seperti dikutip Financial Times. Afghanistan telah berubah banyak. Menjalankan pemerintahan saat ini tentu tidak mudah. Apalagi, Taliban sudah 20 tahun tidak berkuasa. Beberapa anggota Taliban juga masuk dalam daftar Kantor Kontrol Aset Asing AS.  Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kini berada di Uni Emirat Arab (UEA). Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan bahwa mereka menerima Ghani dengan alasan kemanusiaan. Duta Besar Afghanistan untuk Tajikistan Zahir Aghbar menuding Ghani membawa lari uang USD 169 juta (Rp 2,4 triliun) ketika kabur dari Kabul. Tudingan serupa dilontarkan Kedutaan Besar Rusia untuk Afghanistan.  Aghbar menegaskan bahwa Ghani telah mengkhianati tanah air dan negaranya karena melarikan diri. "Kedutaan bakal mengakui Wakil Presiden Amrullah Saleh sebagai presiden sementara," terang Aghbar dalam sesi konferensi pers di Dushanbe, Tajikistan. Saleh juga mengeluarkan pernyataan bahwa kini dirinya adalah presiden sementara Aghanistan. Dia juga menegaskan bahwa perang dengan Taliban belum berakhir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/presiden_afghanistan_1-750x1073.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> GELOMBANG EKSODUS: Warga Afghanistan duduk di dekat Kedutaan Prancis di Kabul (18/8). (WAKIL KHOSAR/AFP)  Sementara itu, proses evakuasi warga asing terus berlangsung. Pun demikian penduduk Afghanistan yang ingin lari dari pemerintahan Taliban. Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul mulai beroperasi kembali. AS mengevakuasi 9 ribu orang per hari. Hingga kemarin AS sudah mengevakuasi 3.200 orang. Negara lain seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan India juga berusaha memulangkan penduduknya sebanyak-banyaknya.  Sementara itu, demo anti-Taliban mulai mencuat di Jalalabad. Mereka menolak bendera Afghanistan diturunkan dan diganti dengan banner milik Taliban. Imbas dari aksi tersebut, setidaknya tiga orang dilaporkan meninggal. Puluhan orang lainnya luka-luka. Aksi serupa kini menjalar ke kota-kota lain di sekitarnya. Babrak Amirzada, reporter kantor berita lokal, mengungkapkan bahwa dirinya dan kameramennya dipukuli oleh Taliban karena berusaha meliput aksi protes tersebut.  Terpisah, remaja putri di Herat kembali sekolah seperti biasa. Hingga kemarin Taliban masih memenuhi janjinya untuk membiarkan perempuan mengenyam pendidikan. Herat selama ini dikenal sebagai kota kosmopolitan. Perempuan dan remaja putri berjalan bebas di jalan, bersekolah, dan kuliah. Ia berbeda dengan beberapa wilayah lain yang lebih konservatif. Tapi, sampai kapan mereka bisa sekolah, hanya Taliban yang tahu. Sebab, ketika Taliban berkuasa lebih dari dua dekade lalu, perempuan dilarang sekolah dan bekerja.

Presiden Afghanistan Dituding Larikan Rp 2,4 T